DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 28 Mei 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang diubah, yaitu sebagai berikut: di antara angka 47 dan angka 48 ketentuan Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 47a dan angka 47b; di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A; ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf c diubah; di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 30 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b); Ketentuan ayat (1) huruf d dan ayat (2) Pasal 38 diubah, dan ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4); Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 38A; dan Ketentuan Pasal 39 huruf b dan huruf e diubah;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan perlu disempurnakan untuk lebih memperjelas dan memperkuat penyelenggaraan pendidikan serta guna menyelaraskan dengan dinamika perkembangan masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
14.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
15.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 665);
16.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 827);
17.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
18.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 4 Seri E);
19.Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG dan GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 4 Seri E), diubah sebagai berikut:
1.Diantara angka 47 dan angka 48 ketentuan Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 47a dan angka 47b, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1.Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
5.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota beserta Perangkat Daerah Kabupaten/kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6.Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7.Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut LPMP, adalah unit pelaksanaan teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8.Akreditasi adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Provinsi sekolah/madrasah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan tingkat kelayakan.
9.Badan Akreditasi Provinsi sekolah/madrasah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan tingkat kelayakan.
10.Badan Akreditasi sekolah/madrasah tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selanjutnya disebut BAP-S/M adalah Badan non struktural yang bersifat independen.
11.Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya disebut lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
12.Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
13.Masyarakat adalah perorangan, kelompok atau lembaga yang merupakan penduduk Kepulauan Bangka Belitung dan mengembangkan diri secara sosial untuk kepentingan daerah Kepulauan Bangka Belitung dan mempunyai perhatian dan peranan dalam pendidikan.
14.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
15.Lembaga Penyelenggara Pendidikan adalah organisasi dan/atau badan hukum yang mendapat izin untuk menyelenggarakan satuan pendidikan formal, non formal maupun informal.
16.Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
17.Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
18.Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
19.Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
20.Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
21.Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.
22.Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental (difabel) dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
23.Pendidikan Layanan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
24.Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah.
25.Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
26.Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
27.Peran serta adalah seluruh sumbangan dan aktivitas masyarakat secara material, finansial, pemikiran, tenaga, waktu dan lainnya untuk keperluan kemajuan pendidikan.
28.Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggara pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
29.Keunggulan lokal dan/atau keunggulan tertentu adalah keunggulan dalam aspek ekonomi, budaya, bahasa, teknologi, ekologi, dan kreativitas inovatif yang bermanfaat bagi pengembangan kompetensi peserta didik.
30.Muatan Lokal adalah merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya dapat diintegrasikan ke dalam mata pelajaran atau sebagai mata pelajaran tersendiri.
31.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
32.Kurikulum muatan lokal adalah seperangkat rencana dan pengaturan megenai isi dan bahan pelajaran yang ditetapkan oleh daerah sesuai dengan keadaan dan kebutuhan daerah serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar- mengajar.
33.Kelokalan adalah keunikan potensi dan permasalahan masyarakat dan budayanya sebagai potensi yang dapat dikembangkan untuk mendorong percepatan pencapaian tujuan pendidikan.
34.Nilai budaya adalah keseluruhan sistem norma yang berakar dari kebudayaan daerah yang membangun pranata kehidupan masyarakat budaya dalam menciptakan masyarakat yang religius, maju dan harmonis.
35.Kebudayaan daerah adalah seluruh potensi budaya etnik yang hidup berkembang dan didukung oleh masyarakat Kepulauan Bangka Belitung.
36.Transformasi budaya adalah upaya penggalian, penerusan dan internalisasi nilai melalui proses rekonstruksi dan reformulasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan masyarakat.
37.Masyarakat pendidikan adalah sekelompok masyarakat yang memiliki kepedulian dan perhatian terhadap usaha-usaha peningkatan akses, mutu dan relevansi pendidikan.
38.Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
39.Warga sekolah adalah kepala sekolah, guru, tenaga administrasi, murid, petugas kebersihan, penjaga, dan atau siapa saja yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
40.Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
41.Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
42.Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
43.Pengawasan proses pendidikan dan pembelajaran adalah pengawasan atas proses dalam pendidikan dan pembelajaran di satuan pendidikan yang meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut.
44.Pengawasan Satuan Pendidikan adalah pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan pada satuan pendidikan yang meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut.
45.Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
46.Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
47.Lingkungan pendidikan adalah keseluruhan sistem penunjang yang menyebabkan terselenggaranya pendidikan dengan baik dan bermutu, baik di lingkungan satuan pendidikan maupun di lingkungan masyarakat sekitarnya. 47a.Bantuan keuangan yang selanjutnya disebut dengan bantuan adalah pemberian berupa uang dan/atau barang/jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/wali dengan syarat yang disepakati para pihak. 47b.Pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa pada satuan pendidikan menengah yang berasal dari peserta didik atau orangtua/wali secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan menengah.
48.Bantuan khusus adalah bantuan keuangan atau beasiswa yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.
49.Generasi berkarakter adalah generasi yang memiliki karakteristik yang cerdas, sehat, unggul, dan berakhlak mulia.
2.Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

(1)Setiap satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Provinsi harus mengalokasikan kuota minimal 20% (dua puluh persen) kepada peserta didik tidak mampu pada setiap penerimaan peserta didik baru.
(2)Pengalokasian kuota minimal 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap memegang prinsip mutu, akhlak mulia, budaya, partisipatif dan daya saing.

3.Ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf c diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Pemerintah Provinsi bersama kabupaten/kota berupaya melakukan percepatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bidang pendidikan.
(2)Percepatan IPM bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
1. a.peningkatan koordinasi, sinergitas, sinkronisasi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;
2. b.optimalisasi peran serta institusi pemerintah provinsi, kabupaten/kota, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka meningkatkan angka partisipasi sekolah di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan; dan
3. c.pemerintah daerah melaksanakan wajib belajar 9 (sembilan) tahun.
  1. 4.Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 30 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b), sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1)Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dunia usaha serta organisasi kemasyarakatan.
(2a)Peran serta masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dapat dilakukan oleh alumni satuan pendidikan.
(2b)Pemberdayaan alumni satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dilaksanakan oleh satuan pendidikan dan komite sekolah dengan melakukan pertemuan secara berkala.
(3)Peran serta masyarakat dalam pendidikan dapat disalurkan antara lain melalui:
1. a.Dewan Pendidikan;
2. b.Komite Sekolah; dan
3. c.lembaga yang mewakili pemangku kepentingan pendidikan.
(4)Peran serta masyarakat dalam pendidikan berfungsi memperbaiki dan membantu pengembangan akses, mutu, daya saing, relevansi, tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan berbasis akhlak mulia, budaya dan berorientasi mutu.
(5)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan:
1. a.membangunan jejaring kerja dalam mendukung pelaksanaan pendidikan yang berbasis akhlak mulia, budaya dan berorientasi mutu;
2. b.memantau perkembangan, kegiatan dan kemajuan belajar anak usia dini dan anak usia sekolah di lingkungannya;
3. c.menjaga dan memelihara satuan pendidikan yang ada di sekitarnya;
4. d.berperan aktif untuk memajukan satuan pendidikan yang ada di sekitarnya;
5. e.berperan aktif dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan;
6. f.berperan dalam menentukan arah pengembangan satuan pendidikan;
7. g.membina hubungan sekolah dengan masyarakat sekitar;
8. h.kepala desa, kepala lingkungan dan tokoh masyarakat sekitar sekolah menjadi bagian dalam Komite Sekolah;
9. i.kepala desa, lurah, kepala lingkungan, dan masyarakat di sekitar satuan pendidikan memantau, mendata, dan melaporkan anak usia sekolah yang belum atau tidak bersekolah yang berada di wilayahnya;
10. j.membantu pendanaan pendidikan;
11. k.mengembangkan pendidikan anak usia dini berbasis lingkungan tempat tinggal; dan
12. l.aktif memantau dan mengawasi agar peserta didik tidak meninggalkan satuan pendidikannya pada jam belajar.
(6)Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat/lembaga yang berjasa dalam memajukan pendidikan.

5.Ketentuan ayat (1) huruf d dan ayat (2) Pasal 38 diubah, dan ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

(1)Penyelenggaraan Pendidikan dibiayai dengan dana yang bersumber dari:
1. a.anggaran pendapatan dan belanja negara;
2. b.anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi;
3. c.anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota;
4. d.pungutan dari peserta didik atau orang tua/wali peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.sumbangan dari pemangku kepentingan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/wali peserta didik;
6. f.bantuan lembaga lainnya yang tidak mengikat;
7. g.bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan
8. h.sumber lainnya yang sah.
(2)Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dianggarkan setiap tahunnya minimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3)Besaran biaya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan hasil kajian.
(4)Kajian besaran biaya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat 4 (empat) tahun sekali.

6.Diantara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 38A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38A

(1)Sumber pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dikecualikan bagi penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.
(2)Penyelenggaraan Pendidikan yang diselenggarakan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat, dapat dibiayai dengan dana yang bersumber dari:
1. a.bantuan dari penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan;
2. b.bantuan dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
3. c.bantuan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi;
4. d.bantuan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota;
5. e.pungutan dari peserta didik atau orang tua/wali peserta didik yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/wali peserta didik;
7. g.bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
8. h.sumber lainnya yang sah.
  1. 7.Ketentuan Pasal 39 huruf b dan huruf e diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mengalokasikan dana pendidikan untuk:

a.biaya operasional dan personal yang tidak dibiayai oleh dana APBN;
b.pelaksanaan program wajib belajar 9 (sembilan) tahun;
c.bantuan khusus untuk peserta didik dari keluarga yang tidak mampu dan/atau yang berprestasi;
d.bantuan khusus kepada satuan pendidikan yang terkena bencana dan/atau di daerah tertinggal;
e.bantuan khusus untuk penyelenggaraan pendidikan (sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
f.bantuan khusus untuk peserta didik dari keluarga yang tidak mampu dan/atau berprestasi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi; dan
g.Bantuan khusus untuk pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ditetapkan di Pangkalpinang pada tanggal, 28 Mei 2018 GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto ERZALDI ROSMAN Diundangkan di Pangkalpinang pada tanggal, 28 Mei 2018 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto YAN MEGAWANDI LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2018 NOMOR 2 SERI E NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 2,117 / 2018

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…