DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 7 April 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang: penyelenggaraan upaya kesehatan, sistem informasi kesehatan, serta mengenai Rumah Sakit. Selain itu diatur pula mengenai pelayanan masalah kejiwaan, peran serta masyarakat, koordinasi antara Gubernur dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta pengawasan. Perda ini juga memuat keetentuan mengenai sanksi administrasi, pendanaan, serta ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan derajat kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diperlukan pendekatan kesisteman yang memadai agar penikmatan terhadap hak atas kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dirasakan secara optimal;
c.bahwa upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat tingkat rujukan merupakan urusan otonomi pemerintah daerah tingkat provinsi, sehingga diperlukan regulasi yang memadai agar penyelenggaraannya dapat dilakukan dengan efektif;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5428);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
15.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 193);
16.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 122);
17.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 1221);
18.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 802);
19.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG dan GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Pemerintah Provinsi adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerinthan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4.Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan kesehatan.
5.Badan Pengawas Rumah Sakit yang selanjutnya disebut BPRS adalah unit nonstruktural pada rumah sakit yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara internal yang bersifat nonteknis perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat.
6.Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
7.Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkseinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan.
8.Upaya Kesehatan Perorangan yang disingkat UKP adalah suatau kegiata dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
9.Upaya Kesehatan Masyarakat yang disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
10.Kejadian Luar Biasa yang disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus kepada terjadinya wabah.
11.Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.
12.Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan dasar di pusat kesehatan masyarakat dan jaringannya, serta pelayanan kesehatan rujukan.
13.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
14.Orang Dengan Masalah Kejiwaan yang selanjutnya disingkat ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa.
15.Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

BAB II

PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN

Pasal 2

(1)Pemerintah Provinsi menjamin terselanggaranya Upaya Kesehatan.
(2)Dalam rangka mejamin terselenggaranya Upaya Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% dari total anggaran pendapatan dan belanja daerah.
(3)Upaya Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.UKM;
2. b.UKP; dan
3. c.upaya kesehatan kegawatdaruratan, KLB, dan bencana.
(4)Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan secara terintegrasi dengan melibatkan masyarakat.
(5)Penyelenggaraan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi kegiatan:
1. a.Pelayanan Kesehatan;
2. b.Pelayanan Kesehatan tradisional;
3. c.peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit;
4. d.penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;
5. e.Kesehatan reproduksi;
6. f.keluarga berencana;
7. g.Kesehatan sekolah;
8. h.Kesehatan olah raga;
9. i.Pelayanan Kesehatan pada bencana;
10. j.Pelayanan Kesehatan kegawatdaruratan;
11. k.pelayanan darah;
12. l.Kesehatan gigi dan mulut;
13. m.penanggulangan gangguan penglihatan dan pendengaran;
14. n.Kesehatan matra;
15. o.pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan;
16. p.pengamanan makanan dan minumam;
17. q.pengamanan narkotika, psikotropika, minuman beralkohol dan zat adiktif;
18. r.Kesehatan ibu, bayi dan anak, Kesehatan remaja, usia lanjut dan penyandang disabilitas;
19. s.perbaikan gizi;
20. t.Kesehatan jiwa;
21. u.pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular;
22. v.penanggulangan penyakit tidak menular;
23. w.Kesehatan lingkungan;
24. x.Kesehatan kerja;
25. y.pelayanan laboratorium.
26. z.Pelayanan Korban kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan aa. Pelayanan kesehatan haji
(6)Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Pemerintah Daerah melakukan pengkajian dan pengembangan pelayanan kesehatan tradisional yang merupakan pengetahuan tradisional Daerah untuk dapat diterapkan.

Pasal 3

(1)Upaya Kesehatan dilakukan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang disertai dengan fasilitas pendukung.
(2)Fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penelitian dan pengembangan Kesehatan;
2. b.pembiayaan Kesehatan;
3. c.sumber daya manusia Kesehatan;
4. d.sediaan farmasi, alat Kesehatan, dan makanan;
5. e.manajemen, informasi dan regulasi Kesehatan; dan
6. f.pemberdayaan masyarakat.

Pasal 4

(1)Setiap penyelenggara Pelayanan Kesehatan wajib melaksanakan UKP dan UKM.
(2)Dalam rangka menyelenggarakan UKP, fasilitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit wajib menyediakan pelayanan kesehatan bagi anak-anak dan perempuan korban kekerasan.
(3)Dalam rangka menyelenggarakan UKM, fasilitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit wajib memiliki pejabat struktural dan tenaga fungsional yang khusus menangani UKM.
(4)Penyelenggara Pelayanan Kesehatan wajib melaporkan penyelenggaraan UKM setiap 6 (enam) bulan kepada Dinas.

Pasal 5

(1)Dinas menyediakan Sistem Rujukan sebagai bagian dari Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi antara fasilitas Kesehatan tingkat pertama dan fasilitas rujukan.
(2)Sistem Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dibangun dengan menggunakan sistem informasi dan teknologi.
(3)Setiap penyelenggara Pelayanan Kesehatan wajib turut serta dalam Sistem Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Sistem Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 6

Setiap penyelenggara Pelayanan Kesehatan yang melakukan upaya rujukan, wajib melakukan tindakan- tindakan berupa:

a.melakukan pertolongan pertama dan/atau tindakan stabilisasi kondisi pasien sesuai indikasi medis serta sesuai dengan kemampuan untuk tujuan keselamatan pasien selama pelaksanaan rujukan;
b.melakukan komunikasi dengan penerima rujukan dan memastikan bahwa penerima dapat menerima pasien dalam hal keadaan pasien gawat darurat; dan
c.membuat surat rujukan untuk disampaikan kepada penerima rujukan melalui Sistem Rujukan.

Pasal 7

(1)Seluruh penyelenggara Pelayanan Kesehatan wajib memberikan Pelayanan Kesehatan pada kegawatdaruratan.
(2)Seluruh fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki fasilitas rawat inap, wajib menyediakan layanan ambulans kegawatdaruratan.
(3)Layanan ambulans sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa moda transportasi darat maupun moda transportasi laut/penyeberangan.
(4)Memberikan pelatihan kegawatdaruratan bagi Pelayanan Kesehatan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memberikan pelatihan kegawatdaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

(1)Dalam hal terjadi bencana, penyelenggara Pelayanan Kesehatan wajib memberikan bantuan medis dan keperawatan.
(2)Pemberian bantuan medis dan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah melakukan pencegahan, pemantauan penyakit dan penanggulangan KLB penyakit pada saat dan pasca bencana.
(2)Tata cara pencegahan, pemantauan penyakit dan penanggulangan KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 10

(1)Pemerintah dapat mendanai iuran jaminan kesehatan nasional bagi masyarakat yang belum terdaftar dalam program jaminan kesehatan nasional secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
(2)Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat yang meliputi:
1. a.memiliki kartu tanda penduduk dengan domisili di Wilayah Provinsi;
2. b.memiliki surat keterangan miskin.
3. c.Memiliki identitas peserta yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan; dan
4. d.Bersedia untuk berobat pada fasilitas kesehatan tingkat tngkat pertama dan/atau ruang rawat inap kelas III pada fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
(3)Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi anak terlantar.
(4)Dalam rangka mendanai iuran jaminan kesehatan nasional bagi anak terlantar dalam panti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah melalui dinas yang menangani urusan sosial, melakukan pendataan anak terlantar di Daerah.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…