DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 21 Februari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

PERDA ini mengatur mengenai Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren yang meliputi fungsi, jenis, unsur, penyelenggara, dan pendirian pesantren; fasilitasi penyelenggaraan pesantren; perencanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren; pendanaan; pembinaan dan pengawasan; dan penghargaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai kewenangan terkait Pesantren yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren guna memperkuat peran serta kontribusi Pesantren di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), SALINAN sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG dan GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat, dalam bentuk dukungan dan fasilitasi Pesantren untuk mendorong Pesantren melakukan inovasi dan kreativitas dalam melaksanakan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat sehingga Pesantren mampu tumbuh dan berkembang serta berdayaguna bagi masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
4.Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
5.Kiai, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyiak, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.
6.Piagam Statistik Pesantren yang selanjutnya disingkat PSP adalah tanda bukti daftar yang diberikan kepada Pesantren.
7.Sivitas Pesantren adalah anggota atau penghuni Pesantren, baik Kiai, Santri, dan/atau pengurus Pesantren.
8.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
9.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11.Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 2

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan berdasarkan asas:

a.keadilan;
b.pemberdayaan;
c.manfaat;
d.kepastian hukum;
e.pemerataan;
f.kearifan lokal; dan
g.partisipasi.

Pasal 3

Pengaturan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren bertujuan untuk:

a.memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sehingga dapat dilakukan secara terencana, terarah, terukur, dan terkoordinasi berdasarkan kepastian hukum dan keadilan;
b.mendorong pengembangan Pesantren yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kreativitas, dan inovasi masyarakat yang berbasis pada nilai keislaman, filosofi bangsa, dan kearifan lokal;
c.mendorong Pesantren agar mampu menjadi entitas yang dapat memberdayakan masyarakat sekitarnya sehingga mampu berkontribusi terhadap peningkatan pengamalan ajaran islam dan perekonomian masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
d.meningkatkan partisipasi sivitas Pesantren dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dunia usaha di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren meliputi:

a.fungsi, jenis, unsur, penyelenggara, dan pendirian pesantren;
b.fasilitasi penyelenggaraan pesantren;
c.perencanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren;
d.pendanaan;
e.pembinaan dan pengawasan; dan
f.penghargaan.

BAB II

FUNGSI, JENIS, UNSUR, PENYELENGGARA, DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA

Pasal 5

(1)Pesantren menyelenggarakan fungsi:
1. a.Pendidikan;
2. b.Dakwah; dan
3. c.Pemberdayaan masyarakat.
(2)Fungsi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 6

(1)Pesantren terdiri atas:
1. a.Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan dalam bentuk pengkajian kitab kuning;
2. b.Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan dalam bentuk Dirosah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.
3. c.Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.
(2)Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur paling sedikit:
1. a.Kiai;
2. b.santri yang bermukim di Pesantren;
3. c.pondok atau asrama;
4. d.masjid atau musholla atau langgar; dan
5. e.kajian kitab kuning karya ulama atau Dirosah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.
(3)Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh:
1. a.Perseorangan;
2. b.Yayasan;
3. c.Organisasi kemasyarakatan Islam; dan/atau
4. d.Masyarakat.
(4)Pendirian Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkewajiban:
1. a.Berkomitmen mengamalkan Islam yang rahmatan lil‘alamin dan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika;
2. b.memenuhi unsur-unsur Pesantren;
3. c.memberitahu keberadaaannya kepada pejabat pemerintah sesuai dengan domisili Pesantren; dan
4. d.mendaftarkan keberadaan Pesantren kepada Menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 7

(1)Keberadaan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf d dibuktikan dengan adanya izin terdaftar dalam bentuk PSP yang diberikan oleh Menteri Agama.
(2)PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rekomendasi dan/atau pernyataan bahwa Pesantren dimaksud telah memenuhi ketentuan pendirian Pesantren sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
(3)Dalam hal Pesantren belum memiliki PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mendorong Pesantren melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Selain keberadaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di daerah terdapat Pesantren yang keberadaannya diakui oleh masyarakat setempat dan memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

BAB III

FUNGSI, JENIS, UNSUR, PENYELENGGARA, DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan fasilitasi Pesantren.
(2)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 9

Dalam pelaksanaan fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Gubernur dapat berkoordinasi dengan:

a.Tokoh Masyarakat/ Kiai/ Pengurus Pesantren;
b.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
c.Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah melakukan pendataan Pesantren yang memiliki perangkat yang memadai.
(2)Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Biro yang menangani urusan kesejahteraan rakyat.
(3)Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sebagai bahan untuk menyusun perencanaan fasilitasi Pesantren.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

FUNGSI, JENIS, UNSUR, PENYELENGGARA, DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

FUNGSI, JENIS, UNSUR, PENYELENGGARA, DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

FUNGSI, JENIS, UNSUR, PENYELENGGARA, DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

FUNGSI, JENIS, UNSUR, PENYELENGGARA, DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019