DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 12 Maret 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang: maksud dan tujuan penyerrtaan modal Pemerintah Provinsi Babel pada PT Bank Sumsel Babel dan rincian nilai penyertaan modal Pemerintah Provinsi Babel pada PT Bank Sumsel Babel. Selain itu, perda ini mengatur mengenai pembagian keuntungan (laba) serta pengawasan atas penyertaan modal pada PT Bank Sumsel Babel.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Himpunan Peraturan Daerah Tahun 2014 2 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Himpunan Peraturan Daerah Tahun 2014 3 Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4758);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Himpunan Peraturan Daerah Tahun 2014 4 Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2006 Nomor 19 Seri E);
14.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
15.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
16.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 6 Seri E);
17.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
18.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Perrseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011 Nomor 2 Seri E). Himpunan Peraturan Daerah Tahun 2014 5 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG dan GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4.Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga, dan atau pemanfaatan modal daerah, oleh pihak ketiga dengan imbalan tertentu.
5.Saham adalah bukti pemilikan modal Perseroan Terbatas yang memberikan hak atas deviden dan lain-lain. Himpunan Peraturan Daerah Tahun 2014 6
6.Penerimaan Daerah adalah Uang yang masuk ke kas daerah.
7.Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
8.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PT. Bank Sumsel Babel adalah Bank yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten/Kota di wilayahnya dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten/Kota di wilayahnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada P.T. Bank Sumsel Babel dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi dan sosial bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
(2)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sumsel Babel bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian dan pendapatan daerah serta kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB III

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

(1)Pemerintah Provinsi telah melakukan penyertaan modal daerah dalam bentuk saham pada P.T. Bank Sumsel Babel sebanyak Rp. 30.377.000.000,00 (tiga puluh miliar tiga Himpunan Peraturan Daerah Tahun 2014 7 ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian terdiri dari :
1. a.Tahun 2003 sebanyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
2. b.Tahun 2004 sebanyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
3. c.Tahun 2005 sebanyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
4. d.Tahun 2006 sebanyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
5. e.Tahun 2008 sebanyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)
6. f.Tahun 2010 sebanyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)
7. g.Tahun 2011 sebanyak Rp.14.377.000.000,00 (empat belas miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah)
(2)Pemerintah Provinsi melakukan penyertaan modal daerah dalam bentuk saham pada tahun 2012 dan tahun 2014 kepada P.T. Bank Sumsel Babel sebanyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
(3)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan perincian sebagai berikut:
1. a.Tahun 2012 sebanyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
2. b.Tahun 2014 sebanyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) Himpunan Peraturan Daerah Tahun 2014 8
(4)Dalam hal Pemerintah Provinsi tidak dapat memenuhi jumlah penyertaan modal pada tahun anggaran 2014 sebagaimana tercantum dalam ayat (3) huruf b, penyertaan modal pada tahun anggaran dimaksud disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
(5)Realisasi pelaksanaan penyertaan modal pada P.T. Bank Sumsel Babel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN (LABA)

Pasal 4

(1)Pembagian keuntungan (laba) berupa deviden dilakukan berdasarkan peraturan P.T.Bank Sumsel Babel dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(2)Deviden yang diperolah Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 5

(1)Gubernur menunjuk Komisaris yang akan mewakili Pemerintah Provinsi untuk melakukan pengawasan atas Penyertaan Modal pada P.T. Bank Sumsel Babel.
(2)Komisaris yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi pada bidang Perbankan dan bertanggungjawab kepada Gubernur. Himpunan Peraturan Daerah Tahun 2014 9

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2006 Nomor 19 Seri E), Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 6 Seri E), Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 Nomor 1 Seri E) dan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011 Nomor 2 Seri E) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Himpunan Peraturan Daerah Tahun 2014 10 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ditetapkan di Pangkalpinang pada tanggal 12 Maret 2014 GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto RUSTAM EFFENDI Diundangkan di Pangkalpinang pada tanggal 12 Maret 2014 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto SYAHRUDIN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2014 NOMOR 2 SERI E NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : (2/2014)

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…