DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 22 April 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Pelestarian Kebudayaan, Dewan Kebudayaan Daerah, dan Pengawasan. Selain itu, diatur tentang Partisipasi Masyarakat, Penghargaan, Pendanaan dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi kewenangan kepada Provinsi menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan yang pelakunya lintas kabupaten/kota;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6.Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2012 tentang Bantuan Sosial Untuk Komunitas Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1152);
7.Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan di Bidang Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1234); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG dan GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN KEBUDAYAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4.Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan Daerah di bidang kebudayaan.
5.Dewan Kebudayaan Daerah yang selanjutnya disebut Dewan Kebudayaan adalah mitra kerja Pemerintah Daerah dalam upaya Pelestarian Kebudayaan Daerah.
6.Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.
7.Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
8.Kebudayaan Daerah adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Daerah.
9.Pelestarian Kebudayaan Daerah adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan.
10.Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
11.Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.
12.Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pelestarian Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
13.Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
14.Objek Pelestarian Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pelestarian Kebudayaan.
15.Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi Daerah dalam upaya pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.
16.Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pelestarian Kebudayaan.
17.Revitalisasi adalah suatu proses atau cara dan perbuatan untuk menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya terberdaya.
18.Restorasi adalah pengembalian atau pemulihan kepada keadaan semula.

Pasal 2

Pelestarian Kebudayaan Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

a.keberagaman;
b.kelokalan;
c.partisipatif;
d.manfaat;
e.keberlanjutan;
f.kebebasan berekspresi; dan
g.keterpaduan.

Pasal 3

Tujuan dari pengaturan mengenai Pelestarian Kebudayaan di Daerah adalah untuk:

a.memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Pelestarian Kebudayaan Daerah;
b.memberikan arahan bagi Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Kebudayaan Daerah berdasarkan karakteristik Daerah;
c.memberikan kepastian hukum bagi terpeliharanya Kebudayaan Daerah; dan
d.menjaga nilai-nilai sosial budaya Daerah agar tetap lestari sehingga dapat menjadi modal sosial dalam pembangunan Daerah dan pembangunan bangsa.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.pelestarian kebudayaan;
b.dewan kebudayaan daerah;
c.pengawasan;
d.partisipasi masyarakat;
e.penghargaan; dan
f.pendanaan.

BAB II

PELESTARIAN KEBUDAYAAN

Pasal 5

Dalam Pelestarian Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah bertugas:

a.menjamin kebebasan berekspresi;
b.menjamin Pelindungan atas ekspresi Budaya;
c.memelihara kebhinekaan;
d.mengelola informasi di bidang Kebudayaan;
e.menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan Daerah;
f.menyediakan sumber pendanaan untuk Pelestarian Kebudayaan Daerah;
g.membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pelestarian Kebudayaan Daerah;
h.mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pelestarian Kebudayaan Daerah; dan
i.menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan Pelestarian Kebudayaan, Pemerintah Daerah berwenang:

a.merumuskan dan menetapkan kebijakan Pelestarian Kebudayaan Daerah;
b.merencanakan dan menyelenggarakan Pelestarian Kebudayaan Daerah;
c.melaksanakan pengawasan Pelestarian Kebudayaan Daerah;
d.merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pelestarian Kebudayaan Daerah.

Pasal 7

(1)Kebijakan Pelestarian Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a didasarkan pada Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
(2)Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
1. a.Pokok Pikiran Kebudayaan kabupaten/kota;
2. b.identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Pelestarian Kebudayaan;
3. c.identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan;
4. d.identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan;
5. e.identifikasi potensi masalah Pelestarian Kebudayaan; dan
6. f.analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pelestarian Kebudayaan.
(3)Anggaran penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dibebankan pada APBD.
(4)Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(5)Tata cara penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah mengacu peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Upaya Pelestarian Kebudayaan Daerah meliputi kegiatan:
1. a.Pelindungan;
2. b.Pengembangan;
3. c.Pemanfaatan; dan
4. d.Pembinaan.
(2)Upaya Pelestarian Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga Objek Pelestarian Kebudayaan yang meliputi:
1. a.tradisi lisan;
2. b.manuskrip;
3. c.adat istiadat;
4. d.ritus;
5. e.pengetahuan tradisional;
6. f.teknologi tradisional;
7. g.seni;
8. h.bahasa; dan
9. i.permainan rakyat;

Pasal 9

(1)Pelindungan Objek Pelestarian Kebudayaan dilakukan untuk menjaga keberlanjutan Kebudayaan Daerah.
(2)Pelindungan Objek Pelestarian Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
1. a.inventarisasi;
2. b.pengamanan;
3. c.pemeliharaan;
4. d.penyelamatan; dan
5. e.publikasi.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi Objek Pelestarian Kebudayaan.
(2)Inventarisasi Objek Pelestarian Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pencatatan dan pendokumentasian;
2. b.penetapan; dan
3. c.pemutakhiran data.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PELESTARIAN KEBUDAYAAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PELESTARIAN KEBUDAYAAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014