DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 2 Maret 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Pengendalian Pendudukan dan Pembangunan Keluarga yang meliputi antara lain ketentuan umum, tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah, pengendalian penduduk, pembangunan keluarga, sosialisasi, advokasi, dan koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, pendanaan, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pemerintah Provinsi mempunyai tanggung jawab dalam Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pendudukan dan Pembangunan Keluarga; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
6.Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG dan GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBANGUNAN KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
2.Pengendalian Penduduk adalah upaya terencana dan terkoordinasi untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang selaras dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan sehingga dapat tercipta kualitas penduduk yang baik dan sehat.
3.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
4.Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
5.Penduduk adalah warga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan orang asing atau pendatang yang bertempat tinggal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6.Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, meninggal, dan pindah tempat tinggal.
7.Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.
8.Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
9.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10.Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
11.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
12.Pemerintah Daerah adalah Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 2

Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga berasaskan:

a.norma agama;
b.perikemanusiaan;
c.keseimbangan; dan
d.manfaat.

Pasal 3

Pengaturan Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga bertujuan untuk:

a.mengendalikan kuantitas Penduduk di Daerah;
b.meningkatkan kualitas dan kapasitas Penduduk di Daerah;
c.mendukung terciptanya kepastian hukum dalam pendataan dan pemetaan Penduduk di Daerah; dan
d.mewujudkan keseimbangan perkembangan Penduduk di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.tanggung jawab dan kewenangan Pemerintahan Daerah;
b.pengendalian penduduk;
c.pembangunan keluarga;
d.sosialisasi, advokasi, dan koordinasi;
e.pembinaan, pengawasan, dan pengendalian; dan
f.pendanaan.

BAB II

TANGGUNGJAWAB DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga.
(2)Dalam rangka melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan dan program berkaitan dengan Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga.
(3)Kebijakan dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam bentuk rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan rencana kerja Pemerintah Daerah.
(4)Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengacu dan berpedoman pada kebijakan Pemerintah serta disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Daerah.

Pasal 6

(1)Kebijakan dan program Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling sedikit meliputi:
1. a.penetapan perkiraan jumlah, struktur, dan komposisi Penduduk;
2. b.perkembangan laju pertumbuhan Penduduk; dan
3. c.persebaran Penduduk.
(2)Dalam rangka pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun desain rencana Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga.

Pasal 7

(1)Desain rencana Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling sedikit memuat:
1. a.gambaran umum kondisi Kependudukan;
2. b.gambaran kondisi yang diharapkan;
3. c.pokok-pokok Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga; dan
4. d.peta jalan Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga.
(2)Gambaran umum kondisi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pemetaan paling sedikit meliputi:
1. a.jumlah, struktur, dan komposisi penduduk;
2. b.pertumbuhan penduduk; dan
3. c.persebaran penduduk.
(3)Gambaran kondisi yang diharapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi perincian mengenai rencana pencapaian Penduduk stabil dalam jumlah yang tidak terlalu besar dengan tingkat pertumbuhan yang seimbang.
(4)Pokok-pokok Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi:
1. a.pengendalian kuantitas Penduduk;
2. b.Peningkatan Kualitas Penduduk;
3. c.peningkatan kualitas layanan publik bagi Penduduk; dan
4. d.pembangunan sistem data dan informasi Kependudukan;
(5)Peta jalan Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit memuat arah, tahapan, dan perkembangan pelaksanaan Pengendalian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai desain rencana Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB III

PENGENDALIAN PENDUDUK

Pasal 9

(1)Dalam rangka mengendalikan Penduduk, Pemerintah Daerah melakukan pengendalian terhadap kuantitas Penduduk.
(2)Pengendalian kuantitas Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
1. a.pengendalian kelahiran;
2. b.penurunan angka kematian; dan
3. c.pengarahan mobilitas Penduduk.
(3)Pengendalian kuantitas Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk kebijakan dan program yang memerhatikan kesesuaian daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
(4)Pengendalian kuantitas Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dilaksanakan secara terpadu dan tersinkronisasi dengan kebijakan Pemerintah.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

TANGGUNGJAWAB DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

PENGENDALIAN PENDUDUK

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

TANGGUNGJAWAB DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

PENGENDALIAN PENDUDUK

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945