DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 8 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 61

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; Retribusi Tempat Penginapan; Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; dan Retribusi Tempat Olahraga. Selain itu, diatur pula mengenai penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran, sanksi administrasi; penagihan; pengembalian kelebihan pembayaran; keberatan; kedaluwarsa penagihan; insentif pemungutan; tata cara penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa; pemeriksaan dan pengawasan; penyidikan; dan ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan bertambahnya objek-objek baru pada golongan retribusi jasa usaha dan dengan terjadinya perubahan nomenklatur pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tidak dapat lagi mengakomodir pengaturan mengenai retribusi jasa usaha sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Restribusi Jasa Usaha; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
4.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139);
6.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
9.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
10.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesehatan Hewan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
15.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG dan GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
9.Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
10.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Balai Sertifikasi Pengendalian Mutu pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
11.Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
12.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Balai Latihan Kerja Industri pada Dinas Tenaga Kerja.
13.Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan bangka Belitung.
14.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Balai Benih Pertanian pada Dinas Pertanian.
15.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Balai Sertifikasi Pengendalian Mutu Benih pada Dinas Pertanian.
16.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Balai Proteksi Benih pada Dinas Pertanian.
17.Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah Laboratorium kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
18.Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
19.Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
20.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Balai Laboratorium Pengujian dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan pada Dinas Kelauatan dan Perikanan.
21.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
22.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Balai Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan.
23.Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
24.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
25.Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
26.Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
27.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
28.Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
29.Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah SAMSAT di Kabupaten/Kota pada Badan Keuangan Daerah.
30.Biro Umum adalah Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
31.Badan Penghubung adalah Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
32.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha, maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, dana pensiun, koperasi, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
33.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
34.Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
35.Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemeritah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
36.Kekayaan Daerah adalah semua harta benda berwujud yang dimiliki/dikuasai oleh pemerintah daerah, baik bergerak maupun tidak bergerak, termasuk bagian- bagiannya, kelengkapannya, serta peralatannya, kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
37.Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemanfaatan atas kekayaan daerah yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Provinsi.
38.Pelayanan Hygiene kesehatan perusahaan kesehatan kerja yang selanjutnya disebut Hyperkes adalah segala kegiatan pelayanan laboratorium kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka menegakkan diagnosis, dan atau pelayanan laboratorium kesehatan lainnya.
39.Sumber daya ikan yang selanjutnya disebut ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya.
40.Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan.
41.Usaha budidaya ikan adalah semua usaha/kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakan ikan dan memanen hasilnya.
42.Pelayanan Kepelabuhan adalah Pelayanan jasa Pelabuhan termasuk fasilitas lainnya di lingkungan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Provinsi.
43.Tempat Penginapan adalah tempat yang dilengkapi dengan fasilitas penginapan dan dipergunakan untuk sarana menginap.
44.Tempat Olahraga adalah tempat yang dilengkapi dengan fasilitas olahraga dan dipergunakan untuk sarana olahraga.
45.Penyiaran adalah kegiatan memancarluaskan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
46.Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
47.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
48.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah.
49.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang, sampai kepada kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
50.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
51.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
52.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
53.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
54.Kas Daerah adalah kas Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
55.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan retribusi daerah.
56.Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Pasal 2

Retribusi Jasa Usaha terdiri dari 5 jenis:

a.Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
b.Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
c.Retribusi Tempat Penginapan;
d.Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; dan
e.Retribusi Tempat Olahraga.

Pasal 3

Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB II

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi pemakaian daerah milik Pemerintah Provinsi.

Pasal 5

(1)Objek retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah.
(2)Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 6

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memakai/menggunakan/menikmati kekayaan daerah.

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kuantitas pemakaian, jangka waktu pemakaian, keahlian, maupun satuan lainnya berdasarkan jenis pelayanan atau kekayaan yang dipakai.

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak yang diperoleh apabila pelayanan yang diberikan dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 9

(1)Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagaimana tecantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3)Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 10

Retribusi dipungut di wilayah tempat pelayanan pemakaian kekayaan daerah.

Isi peraturan

Teks61PDFHirarki

Memuat teks peraturan…