DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 22 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 298

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

• Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Informasi Ketenagakerjaan dan Perencanaan Tenaga Kerja, Pelatihan Kerja, Pemagangan, Sertifikasi Kompetensi Kerja dan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja. Selain itu, diatur tentang Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja, Pelayanan Produktivitas Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja, Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan. Dalam Peraturan Daerah ini juga diatur tentang Perlindungan, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan, Penghargaan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perkembangan dinamika ketenagakerjaan sangat cepat dengan adanya pengaruh globalisasi seperti pasar bebas khususnya Masyarakat Ekonomi ASEAN sehingga berakibat pada praktik penyelenggaraan ketenagakerjaan yang memerlukan penanganan secara lebih komprehensif;
c.bahwa ketentuan penyelenggaraan ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur pelaksanaan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melakukan penyelenggaraan ketenagakerjaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 No. 23 Dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Nomor 4 Tahun 1951);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For Elimination Of The Worst From Of Child Labour (Konvensi ILO No.182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
7.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
8.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
9.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
10.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
11.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
14.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4701);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5413);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
20.Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
21.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2012 Nomor 24);
22.Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 39); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG dan GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
4.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
5.Dinas adalah Perangkat Daerah Provinsi yang bertanggung jawab terhadap urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
6.Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota yang berada dalam wilayah Provinsi.
7.Dinas Kabupaten/Kota adalah Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab terhadap urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
8.Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
9.Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil pemerintah provinsi yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan untuk mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
10.Penyidik Pegawai Negeri Sipil Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut PPNS Ketenagakerjaan adalah Pengawas Ketenagakerjaan yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan.
11.Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis adalah Pengawas Ketenagakerjaan yang memiliki keahlian khusus yang memiliki Surat Keputusan Penunjukan dari menteri ketenagakerjaan untuk melakukan pengujian Norma Ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan.
12.Norma Ketenagakerjaan adalah segala bentuk peraturan perundang- undangan atau standar dibidang ketenagakerjaan yang terdiri dari norma kerja dan norma K3.
13.Norma kerja adalah norma yang meliputi Waktu Kerja, Waktu Istirahat, Pengupahan, Hubungan Kerja, Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Pekerja Anak, Pekerja Perempuan, Penempatan TK Dalam Negeri, Penempatan TK ke luar negeri, Penggunaan TKA, Pelatihan Kerja, Wajib Lapor Ketenagakerjaan.
14.Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut K3 meliputi Norma K3 PAA, Norma K3 Pesawat Uap, Norma K3 Bejana Tekan dan Tanki Timbun, Norma K3 PTP, Norma K3 Listrik, Norma K3 IPP, Norma K3 Elevator dan Eskalator, Norma K3 Pekerjaan Konstruksi, Norma Penanggulangan Kebakaran, Norma Las, Norma Pelayanan Kesehatan Kerja, Norma Pemeriksaan Kesehatan TK, Norma Penyelenggaraan Gizi Kerja bagi TK dan/atau makanan (Catering), Norma Lingkungan Kerja, Norma Hygiene Perusahaan dan Sanitasi, Norma Pengendalian Bahan Berbahaya Beracun, Norma Pengolahan Limbah Industri, Norma Ergonomi, Norma Alat Pelindung Diri, Norma Kelembagaan K3, Norma Tenaga Personil K3, Sarana dan fasilitas K3, Norma SMK3.
15.Perusahaan adalah bentuk-bentuk usaha yang berada di wilayah Provinsi yang ditujukan untuk mendapatkan laba.
16.Pengusaha adalah:

a.orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; atau
c.orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
1. 17.Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
2. 18.Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
3. 19.Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
4. 20.Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah Warga Negara Asing pemegang visa kerja dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
5. 21.Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
6. 22.Tenaga Kerja Luar Hubungan Kerja yang selanjutnya disingkat TK LHK adalah setiap orang yang melakukan kegiatan ekonomi tanpa dibantu orang lain atau berusaha atas resiko sendiri.
7. 23.Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat IMTA adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada Pemberi Kerja TKA.
8. 24.Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah Rencana Penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh Pemberi Kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
9. 25.Antar Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat AKL adalah sistem penempatan tenaga kerja antar Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi.
10. 26.Antar Kerja Antar Daerah yang selanjutnya disingkat AKAD adalah penempatan tenaga kerja antar Provinsi di wilayah Republik Indonesia.
11. 27.Antar Kerja Antar Negara yang selanjutnya disingkat AKAN adalah penempatan tenaga kerja di luar negeri.
12. 28.Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
13. 29.Tenaga Kerja Lokal adalah Tenaga Kerja yang berasal dari Provinsi atau dari daerah lain yang lahir di Provinsi secara turun temurun atau berdomisili di Provinsi yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga.
14. 30.Pemberi Kerja adalah perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
15. 31.Perencanaan Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat PTK adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.
16. 32.Perencanaan Tenaga Kerja Makro yang selanjutnya disebut PTK Provinsi Makro adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang memuat pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif guna mendukung pertumbuhan ekonomi atau sosial, baik di daerah, maupun sektoral sehingga dapat membuka kesempatan kerja seluas-luasnya, meningkatkan produktivitas kerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja buruh.
17. 33.Perencanaan Tenaga Kerja Mikro yang selanjutnya disebut PTK Mikro adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis dalam Pemerintah Daerah, maupun swasta dalam rangka meningkatkan pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif untuk mendukung pencapaian kinerja yang tinggi pada Pemerintah Daerah atau perusahaan yang bersangkutan.
18. 34.Rencana Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat RTK adalah hasil kegiatan PTK yang memuat perkiraan dan rencana persediaan tenaga kerja, kebutuhan akan tenaga kerja, serta neraca dan program pembangunan ketenagakerjaan.
19. 35.Rencana Tenaga Kerja Provinsi yang selanjutnya disebut RTK Provinsi adalah hasil kegiatan PTK Provinsi yang memuat perkiraan dan rencana persediaan tenaga kerja, perkiraan dan rencana kebutuhan akan tenaga kerja, serta neraca dan program pembangunan ketenagakerjaan di tingkat Daerah.
20. 36.Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
21. 37.Warga sekitar adalah Masyarakat yang berdomisili di sekitar perusahaan dalam jangka waktu paling sedikit 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
22. 38.Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
23. 39.Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah Instansi Pemerintah dan swasta yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.
24. 40.Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah Lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja, dan dapat memberikan lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.
25. 41.Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BKSP adalah organisasi non struktural yang independen, yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dalam rangka membantu BNSP dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja.
26. 42.Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga pelaksana Uji Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi yang telah diakui oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
27. 43.Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang telah disahkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
28. 44.Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.
29. 45.Sertifikat Kompetensi Kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terakreditasi yang menerangkan bawa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan SKKNI.
30. 46.Lembaga Akreditasi-Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LA- LPK adalah lembaga independen yang ditetapkan oleh Menteri yang berfungsi mengembangkan sistem dan melaksanakan akreditasi lembaga pelatihan kerja.
31. 47.Komite Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat KA- LPK adalah Komite yang dibentuk oleh LA-LPK yang berfungsi melakukan pelaksanaan, pembinaan, dan evaluasi akreditasi lembaga pelatihan kerja di Daerah.
32. 48.Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu dan berjenjang antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung dibawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
33. 49.Penyelenggara Pemagangan adalah perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pemagangan.
34. 50.Bursa Kerja adalah tempat pelayanan kegiatan penempatan tenaga kerja.
35. 51.Informasi Pasar Kerja adalah keterangan mengenai karakteristik kebutuhan dan persediaan tenaga kerja.
36. 52.Produktivitas Tenaga Kerja adalah sikap mental yang selalu berusaha melakukan perbaikan mutu kehidupan secara berkelanjutan melalui peningkatan efisiensi, efektivitas dan kualitas.
37. 53.Surat Izin Pengerahan adalah izin yang diberikan Pemerintah kepada pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia swasta untuk merekrut calon Pekerja Migran Indonesia dari daerah tertentu, untuk jabatan tertentu, dan untuk dipekerjakan pada calon pengguna tertentu dalam jangka waktu tertentu.
38. 54.Pembekalan Akhir Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat PAP adalah kegiatan pemberian pembekalan atau informasi kepada calon Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat bekerja ke luar negeri agar calon Pekerja Migran Indonesia mempunyai kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi.
39. 55.Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah yang didasarkan pada Nilai-Nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
40. 56.Lembaga Kerjasama Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah.
41. 57.Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.
42. 58.Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau, peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
43. 59.Upah Minimum Kabupaten/Kota adalah upah minimum yang berlaku di Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi.
44. 60.Tunjangan Hari Raya Keagamaan yang selanjutnya disebut THR adalah pendapatan pekerja yang wajib dibayarkan oleh Pengusaha kepada pekerja atau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan yang berupa uang atau bentuk lain.
45. 61.Kesejahteraan Pekerja/Buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.
46. 62.Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
47. 63.Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja hak, dan kewajiban para pihak dan tata tertib Perusahaan.
48. 64.Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha, atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.
49. 65.Mogok Kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan di laksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan.
50. 66.Pemutusan Hubungan Kerja yang selanjutnya disingkat PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.
51. 67.Perusahaan Pemberi Pekerjaan adalah perusahaan yang menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaannya kepada perusahaan penerima pemborongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.
52. 68.Perusahaan penerima pemborongan adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum yang memenuhi syarat untuk menerima pelaksanaan sebagian pekerjaan dari perusahaan pemberi pekerjaan.
53. 69.Perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas yang memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan jasa penunjang perusahaan pemberi pekerjaan.

Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggaraan ketenagakerjaan meliputi:

a.informasi ketenagakerjaan dan perencanaan tenaga kerja;
b.pelatihan, pemagangan, sertifikasi kompetensi kerja, dan akreditasi lembaga pelatihan kerja;
c.pelayanan penempatan tenaga kerja;
d.pelayanan produktivitas kerja;
e.perluasan kesempatan kerja;
f.penerbitan perpanjangan IMTA dalam 1(satu) Provinsi;
g.hubungan industrial;
h.pengawasan ketenagakerjaan;
i.perlindungan; dan
j.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

INFORMASl KETENAGAKERJAAN DAN PERENCANAAN TENAGA KERJA

Pasal 3

(1)Pemerintah Provinsi wajib menyediakan informasi ketenagakerjaan yang terbarukan dan mudah diakses oleh masyarakat.
(2)Penyediaan informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas secara akurat, lengkap dan berkesinambungan, meliputi kegiatan:
1. a.pengumpulan;
2. b.pengolahan;
3. c.penganalisaan;
4. d.penyimpanan;
5. e.penyajian; dan
6. f.penyebarluasan.
(3)Dalam melaksanakan penyediaan informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat membangun, mengembangkan dan mengelola sistem informasi ketenagakerjaan.
(4)Sistem informasi ketenagakerajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terintegrasi dengan sistem ketenagakerjaan nasional dan sistem ketenagakerjaan Pemerintah Kabupaten/Kota.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembangunan, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 4

(1)Pengusaha menyampaikan informasi ketenegakerjaan pada lingkup kegiatan usahanya kepada Dinas.
(2)Penyampaian informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan secara berkala setiap minggu ke-4 bulan ke-4.
(3)Pelanggaran ketentuan pelaksanaan penyampaian informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif yang meliputi:
1. a.teguran tertulis;
2. b.pembatasan kegiatan usaha;
3. c.penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi;
4. d.pembekuan kegiatan usaha; dan/atau
5. e.pencabutan izin.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian informasi ketenagakerjaan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 5

(1)Perencanaan Tenaga Kerja meliputi PTK Makro Daerah dan PTK Mikro Daerah.
(2)Perencanaan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pedoman pelaksanaan:
1. a.pelatihan kerja;
2. b.pemagangan dan sertifikasi kompetensi;
3. c.pelayanan penempatan tenaga kerja;
4. d.perluasan kesempatan kerja;
5. e.hubungan kerja;
6. f.penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain;
7. g.perlindungan kerja;
8. h.jaminan sosial;
9. i.fasilitas kesejahteraan;
10. j.insentif untuk pengusaha/perusahaan;
11. k.hubungan industrial; dan
12. l.pengawasan ketenagakerjaan.

Pasal 6

(1)Pemerintah daerah menyusun dan menetapkan kebijakan PTK Makro Daerah.
(2)PTK Makro Daerah terdiri dari:
1. a.Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi; dan
2. b.Perencanaan Tenaga Kerja Sektoral/Sub Sektoral Provinsi.
(3)Tahapan kegiatan PTK Makro Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pembentukan tim;
2. b.penghitungan persediaan, kebutuhan, dan rencana tenaga kerja;
3. c.pelaporan hasil pelaksanaan RTK Makro Daerah;
4. d.pemantauan terhadap penyusunan dan pelaksanaan RTK Makro Daerah;;
5. e.pelaksanaan evaluasi hasil pemantauan;
6. f.pembinaan terhadap penyusunan dan pelaksanaan RTK Makro Daerah.

Pasal 7

(1)Dalam melaksanakan penyusunan PTK Makro Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Gubernur membentuk Tim.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, susunan keanggotaan, dan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

(1)Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, melakukan penghitungan persediaan dan kebutuhan tenaga kerja dipergunakan untuk menyusun PTK Makro Daerah, meliputi penyusunan perkiraan dan perencanaan terhadap:
1. a.persediaan tenaga kerja;
2. b.kebutuhan tenaga kerja;
3. c.keseimbangan antara persediaan dan kebutuhan akan tenaga kerja; dan
4. d.penyusunan kebijakan, strategi, dan program pembangunan ketenagakerjaan.
(2)Metode penghitungan persediaan dan kebutuhan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)PTK Makro Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, menghasilkan RTK Makro Daerah berupa:
1. a.lingkup kewilayahan yang disusun oleh tim Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi; dan
2. b.lingkup sektoral yang disusun oleh tim Perencanaan Tenaga Kerja Sektoral/Sub Sektoral Provinsi.
(2)RTK Makro Daerah dihasilkan dengan melakukan penghitungan persediaan tenaga kerja, penghitungan kebutuhan akan tenaga kerja, dan penghitungan neraca tenaga kerja sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
(3)RTK Makro Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika:
1. a.pendahuluan;
2. b.kondisi ketenagakerjaan;
3. c.perkiraan dan perencanaan persediaan tenaga kerja;
4. d.perkiraan dan perencanaan kebutuhan akan tenaga kerja;
5. e.perkiraan dan perencanaan keseimbangan antara persediaan dan kebutuhan akan tenaga kerja;
6. f.arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan ketenagakerjaan;
7. g.penutup.

Pasal 10

(1)Kepala Dinas melaporkan hasil pelaksanaan RTK Makro Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri.
(2)Kepala Dinas Instansi Sektoral/Sub Sektoral melaporkan hasil pelaksanaan RTK Makro Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kepala Dinas.
(3)Laporan hasil pelaksanaan RTK Makro Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan selambat-lambatnya pada bulan Januari tahun berikutnya.

Isi peraturan

Teks298PDFHirarki

Memuat teks peraturan…