DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Ditetapkan: 22 Juli 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang perubahan atas Perda Provinsi Babel No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, yaitu ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah; ketentuan Pasal 11 diubah; ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah; ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah; dan ketentuan Pasal 33 ayat (1) diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha; Himpunan Peraturan Daerah Tahun 2014 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Himpunan Peraturan Daerah Tahun 2014 3 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Himpunan Peraturan Daerah Tahun 2014 4 Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 39);
14.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 2 Seri D); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Dan GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 Nomor 2 Seri C) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut : Himpunan Peraturan Daerah Tahun 2014 5

Pasal 9

(1)Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I ditambah dengan struktur dan besarnya tarif retribusi pada Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Benih UPTD Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.a. yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3)Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

2.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi Pemerintah Provinsi.

3.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1)Objek retribusi adalah Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Provinsi. Himpunan Peraturan Daerah Tahun 2014 6
(2)Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak swasta.

4.Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2)Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

5.Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1)Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan ditambah struktur dan besarnya tarif retribusi pada Balai Benih Pertanian dan Balai Proteksi Tanaman UPTD Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
(2)Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Himpunan Peraturan Daerah Tahun 2014 7
(3)Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

6.Ketentuan Pasal 33 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

(1)Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV ditambah dengan struktur dan besarnya tarif untuk penggunaan lapangan futsal dan penggunaan tempat olah raga dengan pola paket sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3)Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Himpunan Peraturan Daerah Tahun 2014 8 Ditetapkan di Pangkalpinang Pada tanggal 22 Juli 2014 GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto RUSTAM EFFENDI Diundangkan di Pangkalpinang Pada tanggal 22 Juli 2014 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto SYAHRUDIN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2014 NOMOR 2 SERI C. NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : (3/2014) LAMPIRAN I.a PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 5 TAHUN 2014 TANGGAL 22 JULI 2014 STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAAN DAERAH Pada UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Benih I. Pengujian dan Pemeriksaan Lapangan Benih Perkebunan No. KOMODITI/JASA SATUAN TARIF RETRIBUSI (Rp.)

1.Pemeriksaan Bibit / Sertifikasi - Karet Batang /polybag 10,- - Kelapa Sawit Pre Nursery 25,- - Kelapa Sawit Main Nursery 100,- - Kakao 10,- - Kopi 5,- - Kelapa Dalam 10,- - Cengkeh 7.5,- - Lada 4,-
2.Pemeriksaan Lapangan Kebun Entres/Induk/Perbanyakan/Sumber Benih - Karet Pohon 250,- - Kelapa Sawit Pohon 2.500,- - Kakao Pohon 500,- - Kopi Pohon 100,- - Kelapa Dalam Pohon 250,- - Lada Pohon 100,- - Jarak Ha 2.500,- - Cengkeh Pohon 3.000,- - Tebu Ha 20.000,- II. Pengujian dan Pemeriksaan Lapangan benih tanaman Pangan No. KOMODITI/JASA SATUAN TARIF RETRIBUSI (Rp.)
1.Padi

a.Pemeriksaan Lapangan Per Hektar 5.000,-
b.Pengujian Benih Per Kg 6,-
c.Pengujian Ulang Per Contoh Benih 6.000,-
d.Pengujian Benih untuk Keperluan Pengujian Khusus Per Contoh Benih 6.000,-
1. 2.Jagung Bersari Beras
a.Pemeriksaan Lapangan Per Hektar 3.000,-
b.Pengujian Benih Per Kg 6,-
c.Pengujian Ulang Per Contoh Benih 6.000,-
d.Pengujian Benih untuk Keperluan Pengujian Khusus Per Contoh Benih 6.000,-
1. 3.Jagung Hibrida
a.Pemeriksaan Lapangan Per Hektar 4.000,-
b.Pengujian Benih Per Kg 6,-
c.Pengujian Ulang Per Contoh Benih 6.000,-
d.Pengujian Benih untuk Keperluan Pengujian Khusus Per Contoh Benih 6.000,-
1. 5.Kacang Tanah
a.Pemeriksaan Lapangan Per Hektar 1.500,-
b.Pengujian Benih Per Kg 5,-
c.Pengujian Ulang Per Contoh Benih 5.000,-
d.Pengujian Benih untuk Keperluan Pengujian Khusus Per Contoh Benih 5.000,- III. Pengujian dan Pemeriksaan Lapangan Benih Hortikultura KOMODITI/JASA SATUAN TARIF RETRIBUSI (Rp.) Tanaman Buah-Buahan dan Florikultura
a.Determinasi pohon/rumpun induk Per batang 1.000,-
b.Sertifikasi benih dalam bentuk biji/mata tempel/anak semai/bahan sambung/stek Per 25 batang 500,-
c.Sertifikasi benih dalam bentuk okulasi/ grafting/sambungan/susunan Per 25 batang 500,-
d.Sertifikasi dalam bentuk cangkokan / anakan Per 25 batang 500,-
e.Pemeriksaan Lapangan Per 25 batang 500,-
f.Pengujian benih Per 25 batang 500,- GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, RUSTAM EFFENDI LAMPIRAN II.a PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 5 TAHUN 2014 TANGGAL 22 JULI 2014 STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH A. Pada UPTD Balai Benih Pertanian No. JENIS PRODUKSI UKURAN/KLASIFIKASI SATUAN TARIF RETRIBUSI (Rp.) I. Bidang Perkebunan 1. 2. 3. 4. Mata Entres Karet Stump Okulasi Mata Tidur Bibit Karet Polybag Bibit Lada Polybag Klon Anjungan Klon Anjungan Klon Anjungan/ 1Payung 5-7 Ruas Perbibit Perbibit Perbibit Perbibit 100,- 1.500,- 4.500,- 1.500,- II. Bidang Tanaman Hortikultura 1. 2. 3. 4. 5. 6. Jeruk Keprok Kalimantan Lengkeng Durian Rambutan Sawo Duku Okulasi/sambung pucuk umur 5 bulan panjang tunas : 15-20cm Sambung pucuk umur 5 bulan panjang tunas : 25-30cm Okulasi/sambung pucuk umur 6 bulan panjang tunas : 25-30cm Okulasi/cangkok umur 5 bulan panjang tunas : 20-30cm Cangkok umur 4 bulan panjang tunas : 30-35cm Sambung pucuk umur 5 bulan panjang tunas : 20-25cm Perbatang Perbatang Perbatang Perbatang Perbatang Perbatang 5.000,- 10.000,- 7.500,- 5.000,- 7.500,- 5.000,- B. Pada UPTD Balai Proteksi Tanaman No. JENIS PRODUKSI UKURAN/KLASIFIKASI SATUAN TARIF RETRIBUSI (Rp.)
1. 1.Starter Agens Hayati Beauveria, sp Test Tube 20.000,-
2. 2.Starter Agens Hayati Trichoderma, sp Test Tube 20.000,
3. 3.Starter Agens Hayati Metarhizium, sp Test Tube 20.000,
4. 4.Agens Hayati Cair Corine, sp Liter 30.000,-
5. 5.Agens Hayati Padat Mikoriza, sp Kg 100.000,- GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, RUSTAM EFFENDI LAMPIRAN IV.a PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 5 TAHUN 2014 TANGGAL 22 JULI 2014 STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT OLAHRAGA PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA ( GOR SAHABUDDIN ) I. Penggunaan Lapangan Futsal NO. URAIAN PENGGUNA TARIF RETRIBUSI KET PAGI MALAM
a.Latihan Induk Organisasi Olahraga Rp. 150.000 Rp. 200.000 /Jam/Lapangan Sekolah/Perguruan Tinggi Rp. 100.000 Rp. 150.000 /Jam/Lapangan Masyarakat/ instansi/umum Rp. 200.000 Rp. 300.000 /Jam/Lapangan
b.Pertandingan Induk Organisasi Olahraga Rp. 200.000 Rp. 300.000 /Jam/Lapangan Sekolah/Perguruan Tinggi Rp. 150.000 Rp. 200.000 /Jam/Lapangan Masyarakat/ instansi/umum Rp. 250.000 Rp. 350.000 /Jam/Lapangan II. Penggunaan Tempat Olahraga Dengan Pola Paket Siang Hari NO. CABANG OLAHRAGA PEMAKAIAN PER BULAN KETPAKET 1 (4-5 JAM) PAKET 2 ( 8-10 JAM) PAKET 3 (12-15 JAM ) PAKET 4 (16-20 JAM) 1 Bulu Tangkis/Sepak Takraw Per Lapangan
a.Induk org. Olahraga 120.000 240.000 360.000 480.000
b.Sekolah dan Perguruan Tinggi 120.000 240.000 360.000 480.000
c.Masyarakat/inst/ Umum 180.000 360.000 540.000 720.000 2 Tenis Meja Per Lapangan
a.Induk org. Olahraga 180.000 360.000 540.000 720.000
b.Sekolah dan Perguruan Tinggi 180.000 360.000 540.000 720.000
c.Masyarakat/inst/ Umum 240.000 480.000 720.000 960.000 3 Bola Voli Per Lapangan
a.Induk org. Olahraga 300.000 360.000 900.000 1.200.000
b.Sekolah dan Perguruan Tinggi 300.000 360.000 900.000 1.200.000
c.Masyarakat/inst/ Umum 400.000 800.000 1.200.000 1.600.000 4 Bola Basket Per Lapangan
a.Induk org. Olahraga 600.000 1.200.000 1.800.000 2.400.000
b.Sekolah dan Perguruan Tinggi 400.000 800.000 1.200.000 1.600.000
c.Masyarakat/inst/ Umum 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5 Senam Per Lapangana. Induk org. 240.000 480.000 720.000 960.000 Olahraga
b.Sekolah dan Perguruan Tinggi 240.000 480.000 720.000 960.000
c.Masyarakat/inst/ Umum 360.000 720.000 1.080.000 1.440.000 6 Beladiri Per Lapangan
a.Induk org. Olahraga 240.000 480.000 720.000 760.000
b.Sekolah dan Perguruan Tinggi 240.000 480.000 720.000 760.000
c.Masyarakat/inst/ Umum 360.000 720.000 1.080.000 1.440.000 7 Futsal Per Lapangan
a.Induk org. Olahraga 600.000 1.200.000 1.800.000 2.400.000
b.Sekolah dan Perguruan Tinggi 400.000 800.000 1.200.000 1.600.000
c.Masyarakat/inst/ Umum 800.000 1.600.000 2.400.000 3.200.000 III. Penggunaan Tempat Olahraga Dengan Pola Paket Malam Hari NO. CABANG OLAHRAGA PEMAKAIAN PER BULAN KETPAKET 1 (4-5 JAM) PAKET 2 (8-10 JAM) PAKET 3 (12-15 JAM) PAKET 4 (16-20 JAM) 1 Bulu Tangkis/Sepak Takraw Per Lapangan
a.Induk org. Olahraga 240.000 480.000 720.000 960.000
b.Sekolah dan Perguruan Tinggi 240.000 480.000 720.000 960.000
c.Masyarakat/inst/ Umum 360.000 720.000 1.080.000 1.440.000 2 Tenis Meja Per Lapangan
a.Induk org. Olahraga 360.000 720.000 1.080.000 1.440.000
b.Sekolah dan Perguruan Tinggi 360.000 720.000 1.080.000 1.440.000
c.Masyarakat/inst/ Umum 480.000 960.000 1.440.000 1.920.000 3 Bola Voli Per Lapangan
b.Induk org. Olahraga 600.000 1.200.000 1.500.000 2.400.000
c.Sekolah dan Perguruan Tinggi 600.000 1.200.000 1.500.000 2.400.000
c.Masyarakat/inst/ Umum 800.000 1.600.000 2.400.000 3.200.000 4 Bola Basket Per Lapangan
a.Induk org. Olahraga 1.200.000 2.400.000 3.600.000 4.800.000
b.Sekolah dan Perguruan Tinggi 800.000 1.600.000 2.400.000 3.200.000
c.Masyarakat/inst/ Umum 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 5 Senam Per Lapangan
c.Induk org. Olahraga 480.000 960.000 1.440.000 1.920.000
d.Sekolah dan Perguruan Tinggi 480.000 960.000 1.440.000 1.920.000
c.Masyarakat/inst/ Umum 720.000 1.440.000 2.160.000 2.880.000 Beladiri 6 a. Induk org. Olahraga 480.000 960.000 1.440.000 1.920.000 Per Lapangan
b.Sekolah dan Perguruan Tinggi 480.000 960.000 1.440.000 1.920.000
c.Masyarakat/inst/ Umum 720.000 1.440.000 2.160.000 2.880.000 7 Futsal Per Lapangan
a.Induk org. Olahraga 800.000 1.600.000 2.400.000 3.200.000
b.Sekolah dan Perguruan Tinggi 600.000 1.200.000 1.800.000 2.400.000
c.Masyarakat/inst/ Umum 1.200.000 2.400.000 3.600.000 4.800.000 GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, RUSTAM EFFENDI

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…