DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 5 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

PERDA ini mengatur mengenai Perlindungan Lingkungan Geologi Dan Pengembangan Taman Bumi (GEOPARK) yang meliputi Ketentuan Umum, Inventarisasi, Perencanaan, dan Pencegahan, Konservasi dan Pendayagunaan, Mitigasi Bencana Geologi, Pengembangan Taman Bumi (Geopark), Pembinaan dan Pengawasan, Penegakan Hukum, Pendanaan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki sumber daya lingkungan geologi yang unik dan khas yang harus dikelola secara efektif guna mencegah terjadinya bencana geologi serta memanfaatkannya guna kepentingan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan salah satunya dengan pengembangan taman bumi (geopark);
c.bahwa peraturan perundang-undangan di tingkat nasional memberikan beberapa aspek kewenangan dalam sub urusan bidang geologi kepada Pemerintahan Daerah Provinsi, termasuk untuk pengembangan Taman Bumi (Geopark) sebagai upaya perlindungan lingkungan geologi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lingkungan Geologi dan Pengembangan Taman Bumi (Geopark); Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
10.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5271) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
15.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22);
17.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penetapan Kawasan Rawan Bencana Geologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 591);
18.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Kawasan Cagar Alam Geologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1662);
19.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Warisan Geologi (Geoheritage) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 43);
20.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
21.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014–2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 52);
22.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 79); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG dan GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LINGKUNGAN GEOLOGI DAN PENGEMBANGAN TAMAN BUMI (GEOPARK).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6.Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang geologi.
9.Badan Geologi adalah badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian, penyelidikan, dan pelayanan di bidang sumber daya geologi, vulkanologi, dan mitigasi bencana geologi, air tanah, dan geologi lingkungan, serta survei geologi.
10.Lingkungan Geologi adalah ruang di bagian atas bumi (litosfer), mencakup proses serta sumber daya geologi yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kegiatan manusia.
11.Proses Geologi adalah rangkaian peristiwa alam yang disebabkan oleh sifat bumi yang dinamis berupa pelarutan, pelapukan, erosi, pengendapan, pembatuan, vulkanisme, pengangkatan, pelipatan, pematahan, dan pergerakan tanah.
12.Perlindungan Lingkungan Geologi adalah upaya pengamanan/melindungi keberadaan, sifat serta jenis lingkungan geologi dari kerusakan akibat dampak kegiatan manusia maupun pembangunan serta upaya melindungi hasil pembangunan dari unsur ancaman bahaya geologi.
13.Inventarisasi adalah kegiatan penelitian dan survei yang dilakukan untuk mengetahui keanekaragaman, kualitas dan kuantitas potensi lingkungan geologi.
14.Konservasi Lingkungan Geologi adalah pelestarian keseimbangan fungsi-fungsi geologi lingkngan dnegan kebutuhan mahluk hidup disekitarnya.
15.Kawasan Cagar Alam Geologi adalah kawasan cagar alam yang memiliki wujud dan ciri geologi unik, langka dan khas sebagai hasil Proses Geologi masa lalu dan yang sedang berjalan, yang tidak boleh dirusak atau diganggu.
16.Bencana Geologi adalah peristiwa atau fenomena Proses Geologi yang dapat menyebabkan korban jiwa atau luka, kerusakan harta benda, gangguan ekonomi dan sosial atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi secara alami dan/atau dipicu oleh kegiatan manusia seperti bencana gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, penurunan muka tanah, abrasi pantai, instrusi air laut, dan tanah longsor.
17.Kawasan Rawan Bencana Geologi adalah kawasan yang berpotensi untuk mengalami bencana geologi.
18.Mitigasi Bencana Geologi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman Bencana Geologi serta pemulihan dan pembangunan kembali suatu kawasan akibat Bencana Geologi.
19.Taman Bumi (Geopark) yang selanjutnya disebut Geopark adalah sebuah wilayah geografi tunggal atau gabungan, yang memiliki Situs Warisan Geologi (Geosite) dan bentang alam yang bernilai, terkait aspek Warisan Geologi (Geoheritage) Keragaman Geologi (Geodiversity), Keanakeragaman Hayati (Biodiversity), dan Keragaman Budaya (Cultural Diveristy), serta dikelola untuk keperluan konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian Masyarakat secara bekelanjutan dengan keterlibatan aktif dari Masyarakat dan Pemerintah Daerah, sehingga dapat digunakan untuk menumbuhkan pemahaman dan kepedulian Masyarakat terhadap bumi dan lingkungan sekitarnya;
20.Keragaman Geologi (Geodiversity) adalah gambaran keunikan komponen geologi seperti mineral, batuan, fosil, struktur geologi, dan bentang alam yang menjadi kekayaan hakiki suatu daerah serta keberadaan kekayaan penyebaran, dan keadaannya yang dapat mewakili proses evolusi geologi daerah tersebut.
21.Warisan Geologi (Geoheritage) adalah Keragaman Geologi (Geodiversity) yang memiliki nilai lebih sebagai suatu warisan karena menjadi rekaman yang pernah atau sedang terjadi di bui yang karena nilai ilmiahnya tinggi, langka, unik, dan indah, sehingga dapat digunakan untuk keperluan penelitian dan pendidikan kebumian.
22.Situs Warisan Geologi (Geosite) adalah objek Warisan Geologi (Geoheritage) dalam kawasan Geopark dengan ciri kas tertentu baik individual maupun multiobjek dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah cerita evolusi pembentukan suatu daerah.
23.Keanekaragaman Hayati (Biodiversity) adalah keanekaragaman di antara mahluk hidup dari semua sumber termasuk diantaranya, daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lain serta kompleks- kompleks ekologi yang merupakan bagian keanekaragamannya.
24.Keragaman Budaya (Cultural Diversity) adalah budaya masa lalu dan budaya masa kini, baik yang bersifat berwujud (tangible) maupun tidak berwujud (intangible).
25.Pengembangan Geopark adalah tata kelola Geopark guna mewujudkan pelestarian Warisan Geologi (Geoheritage), Keragaman Geologi (Geodiversity), Keanekaragaman Hayati (Biodiversity), dan Keragaman Budaya (Cultural Diveristy) yang dilakukan bersama-sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan melalui upaya konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian Masyarakat secara berkelanjutan.
26.Komite Nasional Geopark Indonesia adalah wadah koordinasi, sinergi dan sinkronisasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka penetapan kebijakan dan pengembangan Geopark.
27.UNESCO Global Geopark adalah Geopark yang telah memperoleh penetapan dari Badan Eksekutif UNESCO.
28.Pengelola Geopark adalah lembaga atau organisasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelilaan suatu Geopark dengan susunan keanggotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29.Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan yang mempertimbangkan aspek optimalisasi pemanfaatan bahan galian dan aspek kelestarian fungsi lingkungan tempat pengambilan bahan galian tersebut.
30.Masyarakat adalah Masyarakat yang berdomisili dan bertempat tinggal di seluruh wilayah Daerah Provinsi, baik laki-laki, perempuan, dan/atau kelompok rentan.
31.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
32.Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDG’s) adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global.
33.Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, kelompok Masyararakat/Masyarakat adat, akademisi, organisasi profesi/ilmiah, asosiasi/dunia usaha, media massa, lembaga swadaya Masyarakat, dan mitra pembangunan lainnya yang terkait dengan pengembangan Geopark.

Pasal 2

Wilayah Lingkungan Geologi terbentuk secara alamiah yang dapat meliputi beberapa wilayah administrasi pemerintahan dalam Provinsi.

Pasal 3

Lingkungan Geologi dalam kaitannya dengan perlindungan lingkungan geologi meliputi:

1.geologi bahan tambang;
2.kawasan lindung geologi;
3.geologi bencana; dan
4.geologi tata lingkungan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Perlindungan Lingkungan Geologi dan Pengembangan Taman Bumi (Geopark) meliputi:

1.inventarisasi, perencanaan dan pencegahan;
2.konservasi dan pendayagunaan;
3.Mitigasi Bencana Geologi; dan
4.pengembangan taman bumi (geopark).

BAB II

INVENTARISASI, PERENCANAAN DAN PENCEGAHAN

Pasal 5

(1)Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral melakukan inventarisasi potensi lingkungan geologi sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai dasar perencanaan, pencegahan, konservasi dan pendayagunaan, Mitigasi Bencana Geologi, serta pembinaan dan pengawasan Perlindungan Lingkungan Geologi.
(2)Dalam melakukan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah lainnya, Badan Geologi, institusi perguruan tinggi, dan/atau Pemangku Kepentingan.
(3)Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral melakukan penyusunan perencanaan Perlindungan Lingkungan Geologi yang menjadi bagian dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dari hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
(4)Ketentuan lebih lanjut dalam pelaksanaan inventarisasi diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 6

(1)Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral mengusulkan penetapan suatu wilayah menjadi kawasan Perlindungan Lingkungan Geologi baik berupa Kawasan Cagar Alam Geologi, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah, maupun Kawasan Rawan Bencana Geologi kepada Gubernur.
(2)Gubernur berdasarkan usulan Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan kepada Menteri untuk penetapan suatu wilayah dalam Provinsi menjadi Kawasan Perlindungan Lingkungan Geologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara inventarisasi, pengusulan dan pengajuan penetapan suatu wilayah menjadi Kawasan Perlindungan Lingkungan Geologi diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 7

(1)Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral melakukan upaya-upaya untuk melakukan pencegahan terjadinya Bencana Geologi yang diakibatkan oleh kegiatan alami dan/atau kegiatan manusia.
(2)Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral mengembangkan model instrumen pencegahan Bencana Geologi dalam wilayah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang- undangan di bidang lingkungan hidup.
(3)Dalam menjalankan instrumen pencegahan Bencana Geologi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup.
(4)Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral melakukan kordinasi yang menjadi tugas dan wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota guna penyebaluasan dan penajaman instrumen pencegahan Bencana Geologi dalam wilayah Provinsi.
(5)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pencegahan.

BAB III

KONSERVASI DAN PENDAYAGUNAAN

Pasal 8

(1)Konservasi dimaksudkan untuk melindungi unsur Lingkungan Geologi melalui penetapan wilayah yang secara geologis tertutup bagi pengembangan wilayah.
(2)Gubernur berdasarkan hasil inventarisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral, mengusulkan kepada Menteri guna penetapan suatu wilayah dalam Provinsi menjadi kawasan Konservasi Lingkungan Geologi.
(3)Tata cara inventarisasi dan pengusulan penetapan suatu kawasan menjadi Konservasi Lingkungan Geologi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 9

(1)Pendayagunaan dimaksudkan untuk melakukan optimalisasi pemanfaatan lahan yang dilaksanakan melalui pemberian pertimbangan geologi terhadap setiap pengembangan wilayah Lingkungan Geologi.
(2)Setiap perencanaan pendayagunaan dan pengembangan wilayah yang berada pada kawasan Perlindungan Lingkungan Geologi wajib memperoleh izin dari Gubernur.
(3)Izin Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui pertimbangan geologi dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya dalam bidang lingkungan hidup.
(4)Tata cara pemberian izin pendayagunaan dan pengembangan kawasan Perlindungan Lingkungan Geologi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV

MITIGASI BENCANA GEOLOGI

Pasal 10

(1)Terhadap kawasan dalam Provinsi yang Rawan Bencana Geologi harus dilakukan Mitigasi Bencana Geologi.
(2)Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral bersama instansi pemerintahan lainnya wajib melaksanakan upaya Mitigasi Bencana Geologi yang mencakup kesiapsiagaan pemantauan, inventarisasi, penyelidikan dan memberikan peringatan, pembinaan kepada Masyarakat, serta penanggulangan akibat bencana geologi.
(3)Tata cara pelaksanaan upaya mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…