DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2021

Nomor: 6
Tahun: 2021
Ditetapkan: 5 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 67

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

PERDA ini mengatur mengenai Kepariwisataan yaitu meliputi Ketentuan Umum, Wewenang Dan Kewajiban Pemerintah Daerah, Hak dan Kewajiban, Industri Pariwisata, Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Wisata, Badan Promosi Pariwisata Daerah, Peran Serta Masyarakat, Penghargaan, Pembinaan dan Pengawasan, Koordinasi Dan Kerjasama, Sanksi, Pendanaan, Ketentuan Peralihan, Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan bidang kepariwisataan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan guna mendapatkan kepastian hokum mengenai wewenang Pemerintah Daerah dalam pelayanan wisata;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepariwisataan; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir SALINAN dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa Taman Nasional Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembagunan Kepariwisataan Nasional tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
10.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 62); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG dan GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPARIWISATAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1.Pariwisata adalah pelbagai macam kegiatan Wisata dan didukung pelbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
2.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
3.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
4.Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
5.Kawasan Pariwisata adalah kawasan strategis Pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas Pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan Kepariwisataan.
6.Destinasi Pariwisata merupakan satu kesatuan destinasi Pariwisata yang terdiri atas sejumlah kawasan Pariwisata, kawasan daya tarik wisata khusus dan kawasan lainnya yang mempunyai daya tarik wisata sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7.Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.
8.Pelaku Industri Pariwisata yang selanjutnya disebut dengan Pelaku Industri adalah perseorangan atau badan usaha yang memiliki izin usaha di bidang Kepariwisataan.
9.Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha Pariwisata.
10.Kompetensi adalah seperangkat sepengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja Pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
11.Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja Pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk Pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan Kepariwisataan.
12.Kelembagaan Kepariwisataan adalah kelembagaan yang pembentukannya difasilitasi oleh pemerintah yang anggotanya terdiri dari pihak swasta termasuk pembiayaannya, untuk membantu pengembangan Kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
13.Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya disebut Ripparprov adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah provinsi untuk periode 10 (sepuluh) tahun.
14.Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
15.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
16.Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
17.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
18.Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan di bidang Kepariwisataan.
19.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Peraturan Daerah Kepariwisataan bertujuan:

a.menjadikan Pariwisata sebagai salah satu sarana untuk melestarikan alam, budaya, dan kearifan lokal;
b.mempercepat pembangunan Kepariwisataan di Daerah;
c.memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Kepariwisataan yang berdasarkan karakteristik Daerah;
d.memberikan kepastian hukum bagi terwujudnya Kepariwisataan yang terencana, sistematis, terpadu, akuntabel, berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, dan kearifan lokal; dan
e.mendorong pertumbuhan dan produktifitas ekonomi daerah untuk menyejahterakan masyarakat melalui Kepariwisataan.

Pasal 3

Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan prinsip:

a.memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
b.menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, kearifan lokal, dan berwawasan global;
c.pembangunan Kepariwisataan bertanggungjawab;
d.memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
e.memberdayakan masyarakat; dan
f.menjamin keterpaduan pemangku kepentingan dalam Pelayanan Provinsi Wisata.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Kepariwisataan meliputi:

a.Wewenang dan Kewajiban Pemerintah Daerah;
b.Hak dan Kewajiban;
c.Industri Pariwisata;
d.Pembangunan Destinasi Pariwisata;
e.Pembangunan Daya Tarik Wisata;
f.Pemasaran Pariwisata;
g.Kelembagaan Kepariwisataan;
h.Peran Serta Masyarakat;
i.Penghargaan;
j.Pendanaan; dan
k.Pembinaan dan Pengawasan.

BAB II

WEWENANG DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola pelayanan Kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam mengatur dan mengelola pelayanan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:
1. a.menyusun dan menetapkan Ripparprov;
2. b.mengoordinasikan penyelenggaraan Kepariwisataan di Daerah;
3. c.melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha Pariwisata;
4. d.menetapkan Destinasi Pariwisata;
5. e.menetapkan daya tarik wisata provinsi;
6. f.memfasilitasi promosi Destinasi Pariwisata dan produk Pariwisata yang berada di Daerah;
7. g.memelihara aset Daerah yang menjadi daya tarik wisata provinsi;
8. h.mengembangkan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual;
9. i.meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Pariwisata; dan
10. j.mengalokasikan pendanaan Kepariwisataan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban:

a.menyediakan informasi Kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi Wisatawan;
b.menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha Pariwisata dengan memberikan kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
c.melindungi dan mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah, dan besar dalam bidang usaha Pariwisata;
d.memelihara, mengembangkan, melestarikan dan merevitalisasi aset Daerah, ekonomi kreatif yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali;
e.mengawasi dan mengendalikan kegiatan Kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi pelbagai dampak negatif bagi masyarakat luas; dan
f.melakukan kajian, penelitian dan pengembangan Destinasi Pariwisata secara berkesinambungan.

Pasal 7

Wewenang dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilaksanakan berdasarkan Ripparprov Kepulauan Bangka Belitung.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

(1)Setiap orang berhak:
1. a.memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan Wisata;
2. b.melakukan usaha Pariwisata;
3. c.menjadi pekerja Pariwisata; dan/atau
4. d.berperan dalam proses pembangunan Kepariwisataan.
(2)Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar Destinasi Pariwisata mempunyai hak prioritas:
1. a.menjadi pekerja;
2. b.konsinyasi; dan/atau
3. c.pengelolaan.

Pasal 9

(1)Setiap Wisatawan berhak memperoleh:
1. a.informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
2. b.pelayanan Kepariwisataan sesuai dengan standar;
3. c.perlindungan hukum dan keamanan;
4. d.pelayanan kesehatan;
5. e.perlindungan hak pribadi; dan
6. f.perlindungan asuransi untuk kegiatan Pariwisata yang berisiko tinggi.
(2)Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak- anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 10

Setiap Pengusaha Pariwisata berhak:

a.mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang Kepariwisataan;
b.membentuk dan menjadi anggota asosiasi Kepariwisataan;
c.mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
d.mendapatkan fasilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks67PDFHirarki

Memuat teks peraturan…