DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014

Nomor: 7
Tahun: 2014
Ditetapkan: 8 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 123

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang: asas, tujuan, serta ruang lingkup pengelolaan pertambangan mineral. Selain itu, diatur pula mengenai kewenangan Pemprov dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral; wilayah pertambangan; izin usaha pertambangan; penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan; data pertambangan; usaha jasa pertambangan dan penggunaan tanah untuk usaha pertambangan. Peraturan ini juga mengatur mengenai hak dan kewajiban pemegang IUP; reklamasi dan pascatambang; peningkatan nilai tambah; tata cara penyampaian laporan; pendapatan daerah; pembinaan dan pengawasan; pengembangan dan pemberdayaan masyarakat; pendidikan dan pelatihan; penyidikan; sanksi; ketentuan lain-lain; serta ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Himpunan Peraturan Daerah Tahun 2014 7
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6.Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung eks officio menduduki jabatan sebagai Kepala Inspektur Tambang di Pemerintah Provinsi;
8.Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
10.Inspektur Tambang (IT) adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan inspeksi tambang dan Jabatan Inspektur Tambang merupakan jabatan fungsional keahlian;
11.Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, Himpunan Peraturan Daerah Tahun 2014 8 pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
12.Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
13.Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
14.Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
15.Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutanya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
16.IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
17.IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
18.Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
19.Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup. Himpunan Peraturan Daerah Tahun 2014 9
20.Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
21.Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
22.Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
23.Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan mineral ikutannya.
24.Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
25.Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
26.Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral.
27.Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Himpunan Peraturan Daerah Tahun 2014 10
28.Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
29.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut amdal, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
30.Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
31.Kegiatan Pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
32.Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
33.Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
34.Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi. Himpunan Peraturan Daerah Tahun 2014 11
35.Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
36.Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
37.Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh pengusaha pertambangan di bank pemerintah sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi.
38.Jaminan Pascatambang adalah dana yang disediakan oleh pengusaha pertambangan di bank pemerintah sebagai jaminan untuk melakukan pascatambang.
39.Jaminan Kesungguhan adalah dana yang ditempatkan oleh pengusaha pertambangan di bank pemerintah sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan.
40.Iuran Pertambangan adalah penerimaan pemerintah dan penerimaan daerah bukan pajak dari setiap kegiatan eksplorasi dan eksploitasi berupa iuran tetap dan iuran produksi.
41.Iuran Eksplorasi adalah iuran produksi yang dibayarkan kepada Negara atas hasil yang tergali atas kesempatan kegiatan eksplorasi berupa bahan galian.
42.Iuran Produksi adalah iuran produksi yang dibayarkan kepada Negara atas hasil yang diperoleh dari hasil penambangan bahan galian.
43.Iuran Tetap adalah iuran yang dibayarkan kepada Negara sebagai imbalan atas kesempatan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi atau penambangan pada suatu Wilayah Izin Usaha Pertambangan.
44.Konservasi Bahan Galian adalah upaya pengelolaan bahan galian untuk Himpunan Peraturan Daerah Tahun 2014 12 mendapatkan manfaat yang optimal dan berkelanjutan bagi kepentingan rakyat secara luas.
45.Kepala Teknik Tambang adalah seseorang yang memimpin dan bertanggungjawab atas terlaksananya serta ditaatinya peraturan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja pada suatu kegiatan usaha pertambangan di wilayah yang menjadi tanggungjawabnya.
46.Tumpang Tindih adalah suatu situasi dimana suatu wilayah Pertambangan sebagian atau seluruhnya berada di dalam wilayah/kawasan lainnya.
47.Lokasi tertutup untuk kegiatan pertambangan adalah suatu lokasi yang tidak dapat dilakukan kegiatan pertambangan yang keberadaannya di luar zonasi pertambangan.
48.Keadaan memaksa adalah apabila terdapat suatu keadaan yang tidak dapat diperkirakan terlebih dahulu, sehingga pekerjaan dalam suatu wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Penyelidikan Umum, Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan/ atau Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksploitasi terpaksa dihentikan seluruhnya atau sebagian.
49.Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian, pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan pertambangan.
50.Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan agar pengelolaan pertambangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam pertambangan umum. Himpunan Peraturan Daerah Tahun 2014 13
51.Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemanfaatan kegiatan penambangan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya maupun konservasi bahan galian.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pertambangan mineral dikelola berlandaskan :

a.Asas manfaat,
b.Asas keadilan,
c.Asas keseimbangan;
d.Asas keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
e.Asas partisipatif,
f.Asas transparansi
g.Asas akuntabilitas;
h.Asas berkelanjutan; dan
i.Asas berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Dalam rangka mendukung pembangunan daerah yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan pertambangan mineral adalah :

a.menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing; Himpunan Peraturan Daerah Tahun 2014 14
b.menjamin manfaat pertambangan mineral secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
c.menjamin tersedianya mineral sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
d.mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan daerah agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
e.meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat;
f.menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan pertambangan mineral meliputi :

a.Kewenangan;
b.Wilayah pertambangan;
c.Izin usaha pertambangan;
d.Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan;
e.Data pertambangan;
a.Usaha jasa pertambangan;
b.Penggunaan tanag untuk usaha pertambangan;
c.Hak dan kewajiban; Himpunan Peraturan Daerah Tahun 2014 15
d.Reklamasi dan pascatambang;
e.Peningkatan nilai tambah;
f.Tata cara penyampaian laporan;
g.Pendapatan Daerah;
h.Pembinaan dan pengawasan;
i.Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
j.Pendidikan dan Pelatihan;
k.Penyidikan;
l.Sanksi.

BAB IV

KEWENANGAN

Pasal 5

(1)Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral meliputi :
1. a.pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan;
2. b.pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
3. c.pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil; Himpunan Peraturan Daerah Tahun 2014 16
4. d.penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral sesuai dengan kewenangannya;
5. e.pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral, serta informasi pertambangan;
6. f.penyusunan neraca sumber daya mineral;
7. g.pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan;
8. h.pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
9. i.pengoordinasian perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak di wilayah tambang sesuai dengan kewenangannya;
10. j.penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi;
11. k.penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor;
12. l.pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang ; dan
13. m.Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) butir a, b dan c akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur. Himpunan Peraturan Daerah Tahun 2014 17

Pasal 6

(1)Mineral sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar- besar kesejahteraan rakyat.
(2)Penguasaan mineral oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 7

(1)Untuk kepentingan daerah, Pemerintah Provinsi setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Pusat, dapat menetapkan pengutamaan mineral untuk kepentingan dalam negeri.
(2)Kepentingan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengendalian produksi.
(3)Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Provinsi mempunyai kewenangan untuk melaksanakan penetapan jumlah produksi tiap-tiap komoditas pertahun setiap Kabupaten/Kota.
(4)Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mematuhi ketentuan jumlah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengutamaan mineral untuk kepentingan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengendalian produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur. Himpunan Peraturan Daerah Tahun 2014 18

BAB V

WILAYAH PERTAMBANGAN

Pasal 8

(1)Wilayah Pertambangan di daerah ditetapkan oleh Pemerintah, setelah ditentukan oleh Pemerintah Provinsi sebagai dasar penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral.
(2)Penetapan WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan :
1. a.secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab;
2. b.secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; dan
3. c.dengan memperhatikan aspirasi daerah.

Pasal 9

(1)Gubernur menyampaikan informasi potensi pertambangan mineral yang terletak pada:
1. a.lintas wilayah Kabupaten/Kota; dan
2. b.laut untuk jarak 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai.
(2)Informasi potensi pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria sebagai berikut:
1. a.indikasi formasi batuan pembawa mineral; dan/atau
2. b.potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat dan/atau cair. Himpunan Peraturan Daerah Tahun 2014 19

Pasal 10

(1)Pemerintah Provinsi melakukan inventarisasi potensi pertambangan.
(2)Kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.penyelidikan;dan
2. b.penelitian pertambangan.
(3)Penyelidikan dan penelitian pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada wilayah:
1. a.lintas wilayah Kabupaten/Kota; dan
2. b.laut untuk jarak 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai.
(4)Dalam hal wilayah laut berada di antara 2 (dua) provinsi yang berbatasan dengan jarak kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, wilayah penyelidikan dan penelitian masing-masing provinsi dibagi sama jaraknya sesuai prinsip garis tengah.

Pasal 11

(1)Penyelidikan dan penelitian pertambangan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penyelidikan dan penelitian pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan untuk memperoleh data dan informasi mengenai :
1. a.formasi batuan pembawa mineral;
2. b.data geologi hasil evaluasi dari kegiatan pertambangan yang sedang berlangsung, telah berakhir, dan/atau telah dikembalikan; Himpunan Peraturan Daerah Tahun 2014 20
3. c.data perizinan hasil inventarisasi terhadap perizinan yang masih berlaku, yang sudah berakhir, dan/atau yang sudah dikembalikan; da
4. d.interpretasi penginderaan jauh baik berupa pola struktur maupun sebaran litologi.
(3)Kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas dan/atau dapat bekerjasama dengan lembaga yang membidangi riset dan/atau dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi.
(4)Hasil penyelidikan dan penelitian pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dalam bentuk laporan dan/atau peta potensi mineral.

Isi peraturan

Teks123PDFHirarki

Memuat teks peraturan…