DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2018

Nomor: 7
Tahun: 2018
Ditetapkan: 30 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: ketentuan umum, serta asas, maksud dan tujuan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis TIK. Selain itu diatur pula tentang ruang lingkup, penyelenggaraan e-government, penyelenggaraan sistem pengamanan informasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diperlukan adanya penguatan regulasi yang akan menjadi pedoman pelaksanaan, penentu arah kebijakan sekaligus landasan dalam penyelenggaraannya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG dan GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Pemerintahan Provinsi adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
5.Perangkat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan bidang Komunikasi dan Informatika.
7.Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
8.Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputerisasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
9.Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
10.Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
11.Penyelenggara Sistem Elektronik yang selanjutnya disebut PSE adalah PD yang melaksanakan sistem elektronik di Provinsi.
12.Informasi Elektronik adalah 1 atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange, surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
13.Penyelenggaraan Transaksi Elektronik adalah rangkaian kegiatan Transaksi Elektronik yang dilakukan oleh Pengirim dan Penerima dengan menggunakan Sistem Elektronik.
14.Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
15.Teknologi, Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi serta komunikasi.
16.Aplikasi adalah perangkat lunak yang terdiri dari portal website, aplikasi berbasis web, dan aplikasi berbasis client server yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.
17.Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan teknologi informasi yang ketika digunakan menjadi dasar untuk mendukung pelaksanaan Pemerintah Provinsi.
18.Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
19.Penyelenggaraan Sistem Elektronik di pemerintahan yang selanjutnya disebut e-Government adalah pemanfaatan TIK dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
20.Walidata adalah unit dalam Pemerintah Daerah yang melakukan penyebarluasan data tingkat Daerah dan mencakup lintas sektor serta menindaklanjuti permintaan data dari pengguna data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
21.Data Center adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
22.Standar Interoperabilitas adalah pedoman yang mengatur mengenai kemampuan dari dua atau lebih sistem atau komponen untuk bertukar informasi dan menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis TIK berdasarkan pada asas:

a.manfaat;
b.adil dan merata;
c.kepastian hukum;
d.sinergi;
e.transparansi;
f.efisien;
g.keamanan;
h.kemitraan;
i.etika;
j.akuntabilitas; dan
k.partisipatif.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai dasar dan pedoman untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK, mengoptimalkan pelayanan publik dan non publik serta mewujudkan ketertiban dalam pengelolaan TIK di lingkungan pemerintah provinsi.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini ditujukan untuk:

a.terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK;
b.optimalisasi peningkatan pelayanan publik dan non publik;
c.terwujudnya ketertiban dalam pengelolaan informasi dan teknologi di pemerintah provinsi;
d.memperkuat Dinas dalam pengendalian penyelenggaraan pemerintah berbasis TIK.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.penyelenggaraan e-Government; dan
b.penyelenggaraan sistem pengamanan informasi.

BAB IV

PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan e-Government sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah penyelenggaraan sistem elektronik di pemerintahan daerah secara terintegrasi dalam rangka peningkatan layanan internal pemerintahan dan layanan masyarakat serta layanan dunia usaha.
(2)Penyelenggaraan e-Government sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.perencanaan;
2. b.kelembagaan;
3. c.aplikasi;
4. d.data; dan
5. e.infrastruktur.

Pasal 7

(1)Penyelenggaraan e-Government dilaksanakan dengan mengacu pada rencana induk e-Government.
(2)Rencana induk e-Government sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas.
(3)Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diselaraskan dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional, rencana pembangunan jangka menengah nasional, rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana induk pemerintahan berbasis elektronik nasional.
(4)Rencana induk e-Government berlaku untuk 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau ulang paling lama setiap 2 (dua) tahun.

Pasal 8

(1)Selain rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Dinas menyusun rencana implementasi sebagai pelaksanaan rencana induk eGovernment.
(2)Rencana implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.pemodelan bisnis;
2. b.kondisi terkini;
3. c.kondisi yang diharapkan;
4. d.arsitektur data dan aplikasi;
5. e.teknologi dan infrastruktur;
6. f.resiko teknologi informasi; dan
7. g.tata kelola TIK.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 9

(1)Kelembagaan e-Government sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b adalah organisasi yang mendukung penyelenggaraan e-Government yang dibentuk pada setiap PD di lingkungan Pemerintah Provinsi.
(2)Dalam rangka menyiapkan kelembagaan eGovernment, PD menyediakan sumber daya manusia bidang TIK sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan.
(3)Penyediaan sumber daya manusia bidang TIK dilakukan oleh PD dengan berkoordinasi terlebih dahulu kepada PD yang membidangi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
(4)PD yang membidangi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia wajib melaksanakan pengembangan kompetensi dan kemampuan sumber daya manusia bidang TIK.
(5)Tata cara penyediaan Sumber Daya Manusia dan pengembangan kompetensi bidang TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.
(6)Organisasi pendukung penyelenggaraan e- Government sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

(1)Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(2)huruf c merupakan perangkat lunak pendukung eGovernment.
(2)Pengembangan Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tugas dan fungsi PD.
(3)Aplikasi terkait tugas dan fungsi PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengacu pada rencana induk e-government dan rencana implementasi.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…