DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2021

Nomor: 7
Tahun: 2021
Ditetapkan: 5 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 81

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

PERDA ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan yang meliputi Ketentuan Umum, Sistem Informasi Dan Perencanaan Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Pengelolaan Peternakan, Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan, Otoritas Veteriner, Usaha Pencapaian Swasembada Hewan Ternak, Pembiayaan, Sanksi Administratif, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki sumber daya hewan yang unik namun terbatas, sehingga membutuhkan perlindungan dan peningkatan kualitas maupun kuantitas sumber daya hewan yang berguna bagi usaha peternakan dan kesehatan hewan yang dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat;
c.Bahwa dengan telah diundangkannya Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta adanya pembagian urusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk dapat melakukan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan; SALINAN
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kepulauan Bangka Belitung tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
4.Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
5.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
6.Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
12.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3509);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214geolo, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5391);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6019);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
22.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 115);
23.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 24);
24.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG dan GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan:

1.Daerah Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Pemerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4.Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6.Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
9.Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, Benih, Bibit, Bakalan, Ternak Ruminansia Indukan, Pakan, Alat dan Mesin Peternakan, budi daya Ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.
10.Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan pelindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan Produk Hewan, Kesejahteraan Hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal Hewan.
11.Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem Peternakan dan Kesehatan Hewan yang meliputi sistem informasi dan perencanaan Peternakan dan Kesehatan Hewan, pengelolaan Peternakan, Kesehatan Hewan, kesehatan masyarakat Veternier dan kesejahteraan hewan, otoritas veteriner, pemberdayaan peternak dan usaha dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, pengembangan sumberdaya manusia, penelitian dan pengembangan, dan pembiayaan.
12.Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental Hewan menurut ukuran perilaku alami Hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi Hewan dari perlakuan Setiap Orang yang tidak layak terhadap Hewan yang dimanfaatkan manusia.
13.Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
14.Hewan Peliharaan adalah Hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
15.Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
16.Ternak Ruminansia Betina Produktif adalah Ternak ruminansia betina yang organ reproduksinya masih berfungsi secara normal dan dapat beranak.
17.Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
18.Sumber Daya Genetik adalah material tumbuhan, binatang, atau jasad renik yang mengandung unit- unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial untuk menciptakan galur, rumpun, atau spesies baru.
19.Benih Hewan yang selanjutnya disebut Benih adalah bahan reproduksi Hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio.
20.Bibit Hewan yang selanjutnya disebut Bibit adalah Hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
21.Rumpun Hewan yang selanjutnya disebut Rumpun adalah segolongan hewan dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya.
22.Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari Hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
23.Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha Peternakan.
24.Perusahaan Peternakan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha Peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
25.Usaha di bidang Peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya Ternak.
26.Usaha di bidang Kesehatan Hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan/atau jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan Kesehatan Hewan.
27.Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
28.Bahan Pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, Peternakan, atau bahan lain serta yang layak dipergunakan sebagai Pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah.
29.Kawasan Penggembalaan Umum adalah lahan negara atau yang disediakan Pemerintah atau yang dihibahkan oleh perseorangan atau perusahaan yang diperuntukkan penggembalaan Ternak masyarakat skala kecil sehingga Ternak dapat leluasa berkembang biak.
30.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum serta yang melakukan kegiatan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
31.Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan, Produk Hewan, dan Penyakit Hewan.
32.Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
33.Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan Medik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan.
34.Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati Hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan Obat Hewan alami.
35.Wilayah sumber bibit adalah suatu kawasan agroekosistem yang tidak dibatasi oleh wilayah administrasi pemerintahan dan mempunyai potensi untuk pengembangan bibit dari jenis atau rumpun tertentu.

Pasal 2

Ruang lingkup Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, meliputi:

a.sistem informasi dan perencanaan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
b.pengelolaan Peternakan;
c.Kesehatan Hewan;
d.kesehatan masyarakat Veternier dan kesejahteraan hewan;
e.otoritas veteriner;
f.usaha pencapaian swasembada ternak;
g.pembiayaan; dan

BAB II

SISTEM INFORMASI DAN PERENCANAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Pasal 3

(1)Gubernur menyediakan sistem informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan pada tingkat Daerah Provinsi yang terbarukan dan mudah diakses oleh masyarakat.
(2)Penyediaan informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan peternakan secara akurat, lengkap dan berkesinambungan, meliputi kegiatan pengelolaan berupa:
1. a.pengumpulan;
2. b.pengolahan;
3. c.penganalisaan;
4. d.penyimpanan;
5. e.penyajian; dan
6. f.penyebarluasan.
(3)Dalam melaksanakan pengelolaan informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Perangkat Daerah yang membidangi urusan peternakan wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan memanfaatkan media teknologi informasi dan komunikasi.
(4)Sistem informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus terintegrasi dengan sistem informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan di tingkat Pemerintah Pusat dan sistem Peternakan dan Kesehatan Hewan di tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2 ) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 4

(1)Peternak, Perusahaan Peternakan, dan/atau Pelaku Usaha di bidang Kesehatan Hewan pada tingkat Daerah Provinsi harus menyampaikan informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan pada lingkup kegiatan dan/atau usahanya kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan peternakan dalam rangka pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a.
(2)Informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
1. a.identitas Peternak, Perusahaan Peternakan, dan/atau Pelaku Usaha dalam bidang Kesehatan Hewan, diantaranya: 1) nama Peternak, Peternakan, dan/atau Pelaku Usaha dalam bidang Kesehatan Hewan; 2) nama pemilik Perusahaan Peternakan, dan/atau Pelaku Usaha dalam bidang Kesehatan Hewan; 3) nama pengurus Peternak, Perusahaan Peternakan, dan/atau Pengusaha dalam bidang Kesehatan Hewan; 4) alamat Peternak, Perusahaan Peternakan, dan/atau Pelaku Usaha dalam bidang Kesehatan Hewan; 5) status Peternak, Perusahaan Peternakan, dan/atau Pelaku Usaha dalam bidang Kesehatan Hewan; 6) status pemilikan; dan/atau 7) status permodalan.
2. b.keadaan Peternak, Perusahaan Peternakan, dan/atau Pelaku Usaha dalam bidang Kesehatan Hewan, diantaranya: 1) jumlah Ternak atau jumlah barang dalam bidang Kesehatan Hewan; 2) jenis Ternak barang dalam bidang Kesehatan Hewan; 3) informasi Veterniner dan Penyakit Hewan; dan/atau 4) jumlah tenaga kerja, kondisi lingkungan kerja, dan pengupahan.
(3)Penyampaian informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(4)Dalam hal Peternak, Perusahaan Ternak, dan/atau Pengusaha dalam bidang Kesehatan Hewan tidak memberikan menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan melakukan sosialisasi dan mendorong agar terlaksananya ketentuan keharusan tersebut.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 5

(1)Perangkat Daerah yang membidangi urusan peternakan berdasarkan hasil pengumpulan informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, melakukan upaya pengolahan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian dan penyeberluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f.
(2)Dalam melakukan pengolahan dan penganalisaan informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi urusan peternakan dapat melakukan kerjasama dengan institusi perguruan tinggi, lembaga penelitian, perusahaan, dan/atau masyarakat yang memiliki kompetensi.
(3)Hasil pengolahan dan penganalisaan informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disimpan, disajikan dan disebarluaskan kepada masyarakat.
(4)Perangkat Daerah yang membidangi urusan peternakan dalam melakukan penyajian dan penyebarluasan informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan statistik, komunikasi dan informasi, serta media massa.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menyusun rencana Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan hasil analisis dan pengolahan data informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.
(2)Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan menuangkan rencana Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB III

PENGELOLAAN PETERNAKAN

Pasal 7

Pengelolaan Peternakan meliputi:

a.pengelolaan sumber daya genetik hewan;
b.pengelolaan benih dan bibit ternak; dan
c.pengelolaan pakan ternak.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah melaksanaan penguasaan terhadap sumberdaya genetik hewan dimanfaatkan berdasarkan sebaran asli geografis lintas Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
(2)Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan melakukan pengaturan, inventarisasi, dan dokumentasi sumber daya genetik hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Pengaturan sumber daya genetik hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.pelaksanaan pengelolaan sumber daya genetik hewan.
2. b.pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan sumber daya genetik hewan; dan
3. c.pendanaan untuk pengelolaan sumber daya genetik hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Inventarisasi dan dokumentasi sumber daya genetik hewan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan atas kekayaan keanekaragaman sumber daya genetik hewan dan pengehuan tradisional serta kearifan lokal.

Pasal 9

(1)Pengelolaan sumber daya genetik ternak dilakukan melalui kegiatan:
1. a.pemanfaatan; dan
2. b.pelestarian.
(2)Sumber daya genetik ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari hewan peliharaan dan satwa liar.
(3)Satwa liar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas satwa liar yang dilindungi dan satwa liar yang tidak dilindungi.

Pasal 10

(1)Pemanfaatan sumberdaya genetik hewan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf a mengacu pada prinsip kesejahteraan hewan dan dilaksanakan melalui:
1. a.pembudidayaan; dan
2. b.pemuliaan.
(2)Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan melaksanakan pembudidayaan dan pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama- sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, perguruan tinggi, lembaga penelitian, masyarakat dan/atau korporasi, dengan ketentuan harus mengacu pada Kesejahteraan Hewan dan mengoptimalkan keanekaragaman hayati dan sumberdaya genetik asli Daerah Provinsi.
(3)Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan melakukan perlindungan, pembinaan dan pengawasan usaha pembudidayaan dan pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks81PDFHirarki

Memuat teks peraturan…