DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2018

Nomor: 8
Tahun: 2018
Ditetapkan: 30 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 83

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Selain itu, Perda ini juga mengatur tentang penegakan hukum, pendanaan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disebabkan oleh perilaku pelaku usaha dan/atau kegiatan yang cenderung melakukan pemanfaatan sumber daya alam yang kurang memperhatikan aspek pembangunan berkelanjutan, serta didukung oleh rendahnya kemampuan dan koordinasi antar aparat Pemerintah Daerah di wilayah provinsi dalam melakukan penegakan hukum;
c.bahwa ketentuan perlindungan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan pelaksanaannya, belum memberikan bentuk yang jelas pelaksanaan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melakukan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5271);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134);
11.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 20052025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
12.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014–2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 52);
13.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 52);
14.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 65); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG dan GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4.Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6.Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bertanggung jawab di bidang Lingkungan Hidup.
7.Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8.Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
9.Masyarakat adalah masyarakat yang berdomisili dan bertempat tinggal di seluruh wilayah Daerah, baik laki- laki, perempuan, dan /atau kelompok rentan.
10.Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
11.Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
12.Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partiipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.
13.Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
14.Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
15.Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
16.Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
17.Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
18.Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
19.Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
20.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
21.Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
22.Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Diklat Lingkungan Hidup adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan aparatur sipil negara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
23.Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
24.Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
25.Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
26.Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
27.Remediasi adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.
28.Rehabilitasi adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termaksud upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.
29.Restorasi adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian–bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.
30.Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup adalah serangkaian kegiatan penanganan lahan terkontaminasi yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup yang disebabkan oleh Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.
31.Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup adalah dana yang disiapkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan untuk pemulihan kualitas lingkungan hidup yang rusak dan/atau cemar karena kegiatannya.
32.Dana Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan Hidup adalah dana yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah untuk menanggulangi dan memulihkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
33.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
34.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah APBD Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 2

Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup meliputi:

a.pencegahan;
b.penanggulangan; dan
c.Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.

BAB II

PENCEGAHAN

Pasal 3

(1)Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
1. a.pengembangan instrumen pencegahan; dan
2. b.pembinaan.
(2)Dinas melakukan koordinasi pengembangan dan pelaksanaan instrumen pencegahan yang menjadi tugas dan wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
(3)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap perencanaan dan evaluasi.

Pasal 4

Pengembangan instrumen pencegahan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi:

a.KLHS;
b.tata ruang;
c.Kriteria Baku Mutu Lingkungan Hidup;
d.Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
e.Perizinan, Amdal dan UKL-UPL.

Pasal 5

(1)Dinas menyusun KLHS.
(2)KLHS disusun untuk memastikan perencanaan pembangunan telah sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
(3)KLHS digolongkan berdasarkan pembagian wilayah administrasi Daerah.
(4)Materi KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat aspek:
1. a.kapasitas daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. b.perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. c.kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. d.efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. e.tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
6. f.tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.
(5)KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan ke dalam penyusunan atau evaluasi:
1. a.rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
2. b.kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup.
(6)Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib menyusun KLHS dengan berpedoman pada KLHS Daerah.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai materi muatan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 6

(1)Gubernur memperbaharui dan menetapkan dokumen tata ruang dengan berpedoman pada KLHS.
(2)Dokumen tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi;
2. b.Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi; dan
3. c.Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
(3)Dokumen tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 7

(1)Gubernur dapat menetapkan kriteria baku mutu lingkungan hidup yang bersifat lebih ketat daripada standar nasional.
(2)Penetapan kriteria baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan terhadap:
1. a.baku mutu air pada sumber air;
2. b.baku mutu air limbah;
3. c.baku mutu air laut;
4. d.baku mutu kualitas udara; dan
5. e.baku mutu lain sesuai dengan perkembangan teknologi.
(3)Setiap orang/badan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib menaati ketentuan tentang kriteria baku mutu lingkungan hidup.
(4)Dalam rangka memenuhi kriteria baku mutu, setiap orang/badan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berskala besar wajib memiliki unit pengolahan limbah.
(5)Kegiatan berskala besar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinilai berdasarkan penggunaan sumber daya alam sebagai bahan usaha/kegiatan utamanya dan/atau kriteria yang direkomendasikan oleh Dinas yang membidangi ketenagakerjaan.

Pasal 8

(1)Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib menaati ketentuan tentang kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
(2)Dinas menggunakan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup untuk menetapkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 9

(1)Dinas mengembangkan sistem peringatan dini bagi setiap orang/kelompok masyarakat/pelaku usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
(2)Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.pemeriksaan mandiri; dan/atau
2. b.inspeksi oleh pejabat pengawas lingkungan hidup.
(3)Setiap orang/ pelaku usaha dan/atau kegiatan yang memelihara kualitas lingkungan dibawah angka baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dapat diberikan insentif berupa:
1. a.sertifikasi produk dan/atau alat produksi yang ramah lingkungan; dan/atau
2. b.sertifikasi perusahaan yang ramah lingkungan.
(4)Setiap orang atau pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup setelah mendapatkan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan pencabutan insentif.

Pasal 10

(1)Gubernur berwenang menerbitkan Izin Lingkungan.
(2)Setiap pelaku usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup wajib mendapatkan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai persyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
(4)Permohonan Izin Lingkungan wajib disertai dengan Dokumen lingkungan yang disusun dengan memperhatikan dokumen tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
(5)Pelaku usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi pidana.
(6)Sanksi pidana yang dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan peraturan perundang-undangan
(7)Tata cara pengajuan permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Isi peraturan

Teks83PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2023