DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2018

Nomor: 9
Tahun: 2018
Ditetapkan: 19 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: ketentuan umum, tanggung jawab pemerintah daerah, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan usaha dan penghargaan. Selain itu, diatur pula tentang kelembagaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, kerjasama, pendanaan, serta ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Daerah perlu mengembangkan ekonomi kreatif di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara terencana, terarah, dan terkoordinasi untuk mencapai hasil yang maksimal;
c.bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum memiliki peraturan daerah yang memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf, b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
6.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
10.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
11.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
14.Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
15.Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7), sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);
16.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1997);
17.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
18.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
19.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 62);
20.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 9 Seri E);
21.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG dan GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom dibantu oleh perangkat daerah.
4.Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah kabupaten/kota di Daerah.
6.Ekonomi Kreatif adalah sektor ekonomi yang didasarkan pada ide-ide dan kreativitas sumber daya manusia berbasis warisan budaya, keterampilan, ilmu pengetahuan, dan teknologi sebagai faktor produksi utama.
7.Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat, dalam bentuk pengembangan sumber daya manusia dan usaha kreatif sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang menyejahterakan masyarakat di Daerah.
8.Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu dan/atau kelompok masyarakat melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu dan/atau kelompok masyarakat.
9.Pelaku Ekonomi Kreatif adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di Daerah yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
10.Subsektor Ekonomi Kreatif adalah pengelompokan kegiatan Ekonomi Kreatif berdasarkan kesamaan aktivitas.
11.Sentra Ekonomi Kreatif adalah suatu wilayah yang menjadi wadah bagi kelompok Ekonomi Kreatif sejenis berdasarkan produk yang dihasilkan, bahan baku yang digunakan dan/atau jenis dari proses pengerjaannya yang sama.

Pasal 2

(1)Pengaturan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah bertujuan untuk:
1. a.memberikan dasar hukum Pengembangan Ekonomi Kreatif dalam rangka mencapai perlindungan yang efektif dan efisien berdasarkan kepastian hukum dan keadilan;
2. b.mendorong Pengembangan Ekonomi Kreatif yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kreativitas, dan inovasi masyarakat berbasis kebudayaan Daerah;
3. c.membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan iklim Ekonomi Kreatif yang kondusif dan memiliki daya saing;
4. d.mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli Daerah; dan
5. e.meningkatkan partisipasi masyarakat dan Pelaku Ekonomi Kraetif dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif.
(2)Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah berfungsi:
1. a.mendukung rencana pembangunan Daerah pada sektor pengembangan ekonomi lokal dan pengembangan kualitas sumber daya manusia;
2. b.membuka lapangan kerja baru dan iklim usaha kreatif, dan berdaya saing; dan
3. c.menyejahterakan masyarakat Daerah dan meningkatkan pendapatan Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mempunyai kedudukan sebagai pedoman bagi:

a.Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
b.Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menetapkan kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
c.pemangku kepentingan untuk berperan dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Pasal 4

Pengembangan Ekonomi Kreatif dilaksanakan dengan berdasarkan asas:

a.keadilan;
b.pemberdayaan;
c.manfaat;
d.kepastian hukum;
e.pemerataan;
f.kearifan lokal;
g.kemandirian; dan
h.partisipasi.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif meliputi:

a.tanggung jawab Pemerintah Daerah;
b.pengembangan sumber daya manusia;
c.pengembangan usaha;
d.penghargaan;
e.kelembagaan;
f.pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
g.kerjasama; dan
h.pendanaan.

BAB II

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif.
(2)Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bertugas:
1. a.membangun kesadaran tentang urgensi dan potensi Ekonomi Kreatif;
2. b.memberikan pelatihan pembentukan dan pengembangan usaha di bidang Ekonomi Kreatif;
3. c.memberikan pendampingan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif;
4. d.melakukan pendataan Pelaku Ekonomi Kreatif;
5. e.memfasilitasi Pengembangan Ekonomi Kreatif;
6. f.penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif; dan
7. g.mengkoordinasikan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kabupaten/Kota.
(3)Pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.

Pasal 7

Dalam rangka menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Dinas berwenang:

a.merumuskan kebijakan teknis Pengembangan Ekonomi Kreatif;
b.menyelenggarakan kebijakan teknis Pengembangan Ekonomi Kreatif;
c.melakukan koordinasi dengan perangkat daerah lain.
d.melakukan evaluasi Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
e.membentuk Sentra Ekonomi Kreatif di Daerah.

BAB III

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 8

(1)Dalam rangka menumbuhkan minat usaha di sektor Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah membangun kesadaran masyarakat terhadap urgensi dan potensi Ekonomi Kreatif di Daerah.
(2)Masyarakat dan pelaku usaha dapat berpartisipasi dalam membangun kesadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Pembangunan kesadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) antara lain dapat berupa:
1. a.kampanye melalui media;
2. b.sosialisasi melalui iklan layanan masyarakat;
3. c.penyediaan buku pedoman Ekonomi Kreatif;
4. d.penyadaran melalui pengembangan kurikulum muatan lokal di sekolah; dan/atau
5. e.program lain yang berhubungan dengan penyadaran Ekonomi Kreatif.

Pasal 9

(1)Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya Pelaku Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan.
(2)Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala.
(3)Pelatihan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit diselenggarakan 2 (dua) kali dalam satu tahun.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana kota kreatif.
(2)Penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
1. a.ruang kreatif;
2. b.kemudahan akses internet;
3. c.gedung kesenian dan kreatifitas;
4. d.pusat kreasi seni dan budaya;
5. e.komunitas kreatif;
6. f.acara seni dan budaya;
7. g.pusat pemasaran produk kreatif; dan
8. h.pusat pendidikan dan pelatihan Pelaku Ekonomi Kreatif.
(3)Persyaratan dan tata cara penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…