DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020

Nomor: 9
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang asas pembentukan perangkat daerah; pembentukan, jenis, dan tipologi perangkat daerah; UPTD, UPTB, dan Cabang Dinas; Staf Ahli, serta mengenai kepegawaian. Selain itu, peraturan ini juga memuat ketentuan lain-lain dan ketentuan peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa upaya penyesuaian dan penyederhanaan Perangkat Daerah tetap berpedoman pada ketentuan

Mengingat

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); SALINANSALINAN
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2019 Nomor 187);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG dan GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5.Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8.Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
9.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
10.Badan Daerah adalah Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
11.Staf Ahli adalah Staf Ahli Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
12.Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13.Unit Pelaksana Teknis Badan, yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14.Cabang Dinas adalah unsur pelaksana dinas yang melaksanakan urusan pemerintah yang hanya diotonomikan kepada daerah provinsi yang berada di Kabupaten/kota pada wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

a.Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
b.Intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas.

BAB II

PEMBENTUKAN, JENIS DAN TIPELOGI PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Provinsi.

Pasal 4

Perangkat Daerah Provinsi terdiri atas:

a.Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Tipe C;
c.Inspektorat Tipe B;
d.Dinas Daerah, terdiri atas:
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Kesehatan;
3. 3.Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Sosial dan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
4. 4.Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, bidang Pertanahan dan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Satpol PP dan sub kebakaran dan Penyelamatan).
6. 6.Dinas Perhubungan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
7. 7.Dinas Energi Sumber Daya Mineral Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
8. 8.Dinas Pariwisata, Kebudayaan Dan Kepemudaan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pariwisata, bidang Kebudayaan, bidang Kepemudaan dan Olahraga.
9. 9.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik;
10. 10.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal;
11. 11.Dinas Tenaga Kerja Tipe C, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Tenaga kerja dan bidangT ransmigrasi;
12. 12.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe B, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
13. 13.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perindustrian dan bidangPerdagangan;
14. 14.Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pertanian dan bidang Pangan;
15. 15.Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatansipil dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
16. 16.Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
17. 17.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan bidang Kehutanan;
18. 18.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Kearsipan dan bidang Perpustakaan;
e.Badan Daerah terdiri atas:
1. 1.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang Kepegawaian dan bidang Pendidikan dan Pelatihan;
2. 2.Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan dan bidang Penelitian dan Pengembangan;
3. 3.Badan Keuangan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang Keuangan;
4. 4.Badan Penghubung Provinsi melaksanakan fungsi penunjang, koordinasi pelaksanaan urusan pemerintah dan pelayanan dengan pemerintah pusat;
5. 5.Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan sub urusan bidang bencana;
6. 6.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 5

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB III

UPTD, UPTB DAN CABANG DINAS

Pasal 6

(1)Pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPTD dan pada Badan Daerah dapat dibentuk UPTB.
(2)UPTD dan UPTB dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
(3)Selain UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat UPTD pada Dinas Pendidikan berupa satuan pendidikan daerah yang berbentuk satuan pendidikan formal.
(4)Selain UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat UPTD pada Dinas Kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional.
(5)Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta kepegawaian.
(6)Pembentukan UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 7

(1)Pada Dinas Pendidikan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dapat dibentuk cabang dinas di kabupaten/kota.
(2)Wilayah kerja cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi satu atau lebih kabupaten/kota dalam Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
(3)Pembentukan cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 8

(1)Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dibantu staf ahli.
(2)Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur dan secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris daerah.
(3)Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang staf ahli.
(4)Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
(5)Gubernur mengangkat dan memberhentikan staf ahli.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 9

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016