DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Banten No. 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 23 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan umum; 2. Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah; 3. Pembentukan UPT; 4. Pembentukan Cabang Dinas; 5. Staf Ahli; 6. Kepegawaian; 7. Ketentuan Lain-Lain; 8. Ketentuan Peralihan; 9. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten; Mengingat :

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Asda 1 Asda 3 Karo Hukum Karo Organisasi
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN dan GUBERNUR BANTEN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Provinsi adalah Provinsi Banten.
2.Gubernur adalah Gubernur Banten.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Banten unsur pembantu gubernur dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Seketaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
6.Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Badan adalah unsur penunjang yang melaksanakan fungsi-fungsi yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Asda 1 Asda 3 Karo Hukum Karo Organisasi

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
1. a.Sekretariat Daerah Provinsi Banten merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
2. b.Sekretariat DPRD Provinsi Banten merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
3. c.Inspektorat Daerah Provinsi Banten merupakan Inspektorat Tipe A;
4. d.Dinas Daerah Provinsi Banten, terdiri atas:
  1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
  2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  4. 4.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta bidang pertanahan;
  5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub bidang ketentraman dan ketertiban umum dan sub bidang kebakaran;
  6. 6.Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
  7. 7.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi; Asda 1 Asda 3 Karo Hukum Karo Organisasi
  8. 8.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
  9. 9.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perempuan dan perlindungan anak, bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta bidang pengendalian penduduk dan Keluarga berencana;
  10. 10.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  11. 11.Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
  12. 12.Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
  13. 13.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
  14. 14.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  15. 15.Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
  16. 16.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
  17. 17.Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
  18. 18.Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
  19. 19.Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
  20. 20.Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan; Asda 1 Asda 3 Karo Hukum Karo Organisasi
  21. 21.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;
  22. 22.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan;
5. e.Badan Daerah Provinsi terdiri dari :
  1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
  2. 2.Badan Pendapatan Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub bidang pendapatan daerah;
  3. 3.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub bidang pengelolaan keuangan dan sub bidang aset daerah;
  4. 4.Badan Kepegawaian Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian;
  5. 5.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang pendidikan dan pelatihan;
  6. 6.Badan Penghubung untuk menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat;

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 4

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah Gubernur memperhatikan asas :

a.intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah;
b.efisiensi;
c.efektivitas;
d.pembagian habis tugas;
e.rentang kendali;
f.tata kerja yang jelas;dan
g.fleksibilitas. Asda 1 Asda 3 Karo Hukum Karo Organisasi

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 5

(1)Pada Dinas Daerah Provinsi dan Badan Daerah Provinsi dapat dibentuk UPT.
(2)UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 6

(1)Selain UPT Dinas Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat unit pelaksana teknis Dinas Daerah Provinsi di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah Provinsi.
(2)Satuan Pendidikan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

Pasal 7

(1)Selain UPT Dinas Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat UPT dinas Daerah Provinsi di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah Provinsi sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah Sakit Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang pembentukan UPT yang baru.

BAB IV

PEMBENTUKAN CABANG DINAS

Pasal 9

(1)Pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kelautan dan perikanan, kehutanan, dan energi dan sumber daya mineral dapat dibentuk cabang dinas di Kabupaten/Kota.
(2)Wilayah kerja cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi satu atau lebih Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi Banten. Asda 1 Asda 3 Karo Hukum Karo Organisasi
(3)Pada Dinas Daerah Provinsi yang telah dibentuk cabang dinas di Kabupaten/Kota, maka jabatan terendah pada perangkat daerah tersebut setingkat administrator, kecuali pada sekretariat.

BAB V

STAF AHLI

Pasal 10

(1)Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.
(2)Staf ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur dan secara administrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(3)Nomenklatur, tugas dan tata kerja staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…