DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 14 Maret 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 274

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang; Bab I Ketentuan Umum Bab II Ruang Lingkup, Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Bab IV Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi Bab V Rencana Pola Ruang Bab VI Kawasan Strategis Provinsi Bab VII Arahan Pemanfaatan Ruang Bab VIII Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi Bab IX Peran Masyarakat dan Kelembagaan Bab X Penyidikan Bab XI Ketentuan Pidana Bab XIII Ketentuan Lain-Lain Bab XII Ketentuan Peralihan Bab XIV Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023-2043; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5.Undang-undang…
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6633). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN dan GUBERNUR BANTEN MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2023- 2043.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
2.Daerah adalah Provinsi Banten.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan …
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banten.
5.Gubernur adalah Gubernur Banten.
6.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah.
9.Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
10.Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
11.Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
12.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
13.Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah Provinsi yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif Provinsi Banten.
14.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten/Kota adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah Kabupaten/Kota yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.
15.Kebijakan Penataan Ruang Daerah adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh Daerah guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah.
16.Strategi Penataan Ruang Daerah adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah Daerah.
17.Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
18.Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
19.Kawasan …
19.Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
20.Rencana Sistem Prasarana Daerah adalah rencana susunan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk menunjang keterkaitan antarkota atau perkotaan dalam wilayah Daerah dan memberikan layanan kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana lebih dari satu kabupaten/kota.
21.Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
22.Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
23.Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
24.Wilayah Kerja Pembangunan yang selanjutnya disingkat WKP adalah suatu strategi perangkaan perwilayahan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah jangka panjang melalui pengembangan potensi unggulan daerah secara menyeluruh, terarah, dan terpadu, yang memungkinkan terjadinya penyebarluasan pembangunan dan hasil-hasilnya keseluruh pelosok Daerah.
25.Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi Budi daya.
26.Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
27.Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
28.Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
29.Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
30.Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
31.Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
32.Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk diBudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
33.Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
34.Kawasan …
34.Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah pedesaan yang memiliki hamparan LP2B dan atau hamparan LCP2B serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
35.Kawasan Peruntukan Industri adalah Bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36.Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Daerah terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
37.Kawasan Karst adalah kawasan batuan karbonat berupa batu gamping dan dolomite yang memperlihatkan morfologi karst.
38.Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
39.Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
40.Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat KSNT adalah Kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
41.Kawasan Peruntukan Pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik Kawasan budi daya maupun kawasan lindung.
42.Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
43.Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
44.Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
45.Forum Penataan Ruang Daerah adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
46.Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur yang selanjutnya disebut Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur adalah wilayah pembangunan yang meliputi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur.
47.Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang selanjutnya disingkat PLTU adalah pembangkit yang mengandalkan energi kinetik dari uap untuk menghasilkan energi listrik.
48.Irigasi …
48.Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air untuk menunjang pertanian.
49.Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
50.Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ketempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
51.Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
52.Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
53.Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
54.Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
55.Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
56.Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
57.Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
58.Cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
59.Taman Wisata Alam adalah kawasan Pelestarian alam di darat maupun di laut yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.
60.Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
61.Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
62.Hutan Adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.
63.Perangkat …
63.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
64.Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
65.Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
66.Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
67.Garis Pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi.
68.Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
69.Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya non-hayati, sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan. sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain. sumber daya non-hayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut. sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir.
70.Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
71.Daerah Lingkungan Kerja, yang selanjutnya disebut DLKr adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
72.Daerah Lingkungan Kepentingan, yang selanjutnya disebut DLKp adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
73.Alur laut adalah perairan yang dimanfaatkan, antara lain, untuk alur- pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil secara berkelanjutan bagi berbagai sektor kegiatan.
74.Alur-Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat dilayari kapal angkutan laut.
75.Perlintasan adalah suatu perairan dimana terdapat satu atau lebih jalur lalu lintas yang saling berpotongan dengan satu atau lebih jalur lainnya.
76.Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.
77.Arahan …
77.Arahan zonasi adalah pedoman yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya serta disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam perencanaan rinci tata ruang.
78.Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
79.Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
80.Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
81.Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan rangsangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
82.Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
83.Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
84.Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. dan
85.Peninjauan Kembali adalah upaya untuk melihat kesesuaian antara RTR dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika pembangunan, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang.

BAB II

RUANG LINGKUP, TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG PROVINSI

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan peraturan daerah tentang RTRW Provinsi Banten terdiri atas :

a.Ruang Lingkup Wilayah; dan
b.Ruang lingkup Substansi.

Pasal 3

(1)Lingkup wilayah RTRW Provinsi Banten meliputi batas yang ditentukan berdasarkan pola ruang, mencakup:
1. a.Wilayah …
2. a.Wilayah darat termasuk pulau-pulau kecil memiliki luas kurang lebih 935.823 (sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus dua puluh tiga hektar);
3. b.Wilayah perairan memiliki luas 943.158 ha (sembilan ratus empat puluh tiga ribu seratus lima puluh delapan hektar);
4. c.Wilayah udara; dan
5. d.Wilayah dalam bumi.
(2)Batas wilayah RTRW Provinsi Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara geografis terletak pada dan 5º 7' 50” - 7º 1' 1” LS dan 105º 1' 11” - 106º 7' 12” BT.
(3)Batas-batas wilayah sebagaimana dimakasud pada ayat (2) meliputi:
1. a.Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Sunda;
2. b.Sebelah Timur berbatasan dengan Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat;
3. c.Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa; dan
4. d.Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia.
(4)Pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak di wilayah Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak.
(5)Dalam pengembangan wilayah di daerah guna meningkatkan efektivitas pengelolaan pembangunan dan mengurangi kesenjangan antar wilayah, terbagi dalam tiga wilayah kerja pembangunan yang selanjutnya disebut WKP.
(6)Pembagian WKP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
1. a.WKP I meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan dengan arahan fungsi dan peranan sebagai penyangga kawasan perkotaan Jabodetabek serta wilayah perbatasan daerah untuk pengembangan kegiatan industri, jasa, perdagangan, pertanian, kelautan, perikanan permukiman atau perumahan, dan pendidikan;
2. b.WKP II meliputi Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Cilegon diarahkan untuk pengembangan kegiatan pemerintahan, pendidikan, kehutanan, pertanian, industri, pariwisata, kelautan, perikanan, jasa, perdagangan, pertambangan; dan
3. c.WKP III meliputi Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak diarahkan untuk pengembangan kegiatan kehutanan, pertanian, pertambangan, pariwisata, kelautan, perikanan, industri dan perkebunan.
(7)Pembagian WKP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 4

Lingkup substansi pengaturan peraturan daerah tentang RTRW Provinsi Banten memuat: a ketentuan umum; b ruang lingkup, tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi;

c.rencana … c rencana struktur ruang wilayah provinsi; d rencana pola ruang wilayah provinsi; e kawasan strategis Provinsi; f arahan pemanfaatan ruang wilayah daerah provinsi; g arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah daerah provinsi; h peran masyarakat dan kelembagaan; i penyidikan; j ketentuan pidana; k ketentuan peralihan; l ketentuan lain-lain; m ketentuan penutup; n penjelasan; dan o lampiran.

Pasal 5

Tujuan RTRW untuk mewujudkan penataan Ruang Wilayah Provinsi Banten sebagai Simpul Penyebaran Primer Nasional-Internasional yang strategis, aman, nyaman, Produktif Berkelanjutan dan berkeadilan melalui Pengembangan Pusat- Pusat Pertumbuhan yang mendukung Ketahanan Sumber Daya Alam, Industri, dan Pariwisata.

Pasal 6

(1)Untuk melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dirumuskan kebijakan dan strategi penataan ruang Daerah.
(2)Kebijakan dan strategi penataan ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kebijakan dan strategi:
1. a.pengembangan struktur ruang;
2. b.pengembangan pola ruang kawasan lindung;
3. c.pengembangan pola ruang kawasan budi daya; dan
4. d.pengembangan kawasan strategis.

Pasal 7

(1)Kebijakan pengembangan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri atas:
1. a.peningkatan kualitas fungsi-fungsi pelayanan pada pusat-pusat pelayanan dalam daerah;
2. b.peningkatan …
3. b.peningkatan akses pusat-pusat pelayanan dalam pusat-pusat permukiman wilayah Provinsi Banten yang merata dan berhierarki, dan peningkatan akses dari dan ke luar daerah; dan
4. c.peningkatan kualitas pelayanan dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air dan prasarana lainnya yang merata di daerah.
(2)Strategi untuk melaksanakan kebijakan peningkatan kualitas fungsi-fungsi pelayanan pada pusat-pusat pelayanan dalam wilayah di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.mengembangkan dan meningkatkan fasilitas dan sarana yang sesuai dengan fungsi dan hierarki pusat-pusat permukiman;
2. b.mengembangkan fungsi atau kegiatan baru pada pusat-pusat permukiman yang dapat meningkatkan kualitas pelayanannya;
3. c.mensinergikan pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Daerah dengan sistem pusat pelayanan wilayah dan nasional; dan
4. d.mengembangkan pusat pertumbuhan baru pada pusat-pusat pertumbuhan wilayah sebagai upaya sinergi sistem pelayanan perkotaan nasional dan pengembangan wilayah provinsi dan pengembangan wilayah kabupaten/kota.
(3)Strategi untuk melaksanakan kebijakan peningkatan akses pelayanan pusat- pusat permukiman di daerah yang merata dan berhierarki, dan peningkatan akses dari dan ke luar wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.meningkatkan keterkaitan antar pusat atau antar kawasan perkotaan, keterkaitan antara pusat atau kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dengan kawasan sekitarnya;
2. b.mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan;
3. c.mengendalikan perkembangan kota atau perkotaan yang terletak di pesisir pantai;
4. d.mengembangkan kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya;
5. e.mengembangkan Pelabuhan Bojonegara dan Cilegon sebagai pusat penyebaran primer yang didukung oleh kawasan strategis provinsi, jaringan jalan tol, non tol dan dan kereta api; dan
6. f.mengembangkan jalan nasional di daerah .
(4)Strategi untuk melaksanakan kebijakan peningkatan kualitas pelayanan dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air yang merata di seluruh wilayah di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.meningkatkan jaringan prasarana transportasi dan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara;
2. b.meningkatkan jaringan energi listrik dengan pengembangan pembangkit tenaga listrik melalui pemanfaaatan sumber energi terbarukan dan tidak terbarukan secara optimal;
3. c.meningkatkan keterpaduan sistem jaringan penyediaan energi/kelistrikan antara darat dan laut;
4. d.mengembangkan …
5. d.mengembangkan prasarana telekomunikasi yang dapat menjangkau seluruh wilayah;
6. e.meningkatkan dan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air melalui kuantitas dan kualitas jaringan prasarana dan sarana air baku, irigasi dan air bersih;
7. f.mengembangkan sistem jaringan infrastruktur yang aman melalui penataan sistem jaringan energi, sistem jaringan minyak dan gas bumi serta pengendalian ruang Kawasan Bandara Soekarno- Hatta;
8. g.meningkatkan infrastruktur pengendalian banjir dan penanganan banjir di daerah;
9. h.mengembangkan infrastruktur jaringan transportasi masal dan simpul transportasi antar moda yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi/kabupaten/kota;
10. i.mengembangkan pemanfaatan ruang kawasan Selat Sunda serta kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil secara produktif dengan memperhatikan pembangunan infrastruktur ramah lingkungan; dan
11. j.mengembangkan sarana dan prasarana mitigasi bencana untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang adaptif terhadap perubahan iklim global dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pasal 8

(1)Kebijakan pengembangan pola ruang kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri atas;
1. a.peningkatan kualitas kawasan lindung agar sesuai dengan fungsi perlindungannya;
2. b.pemeliharaan dan perwujudan kelestarian lingkungan hidup;
3. c.penguatan pengelolaan sumber daya kawasan konservasi di laut;
4. d.pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup; dan
5. e.perwujudan keterpaduan pemanfaatan dan pengendalian ruang.
(2)Strategi untuk melaksanakan kebijakan peningkatan kualitas kawasan lindung agar sesuai dengan fungsi perlindungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
2. b.meningkatkan kualitas kawasan hutan yang berfungsi lindung;
3. c.mengendalikan kegiatan yang berada dalam kawasan lindung yang tidak sesuai dan/atau dapat merusak fungsi perlindungan kawasan; dan
4. d.mewujudkan kawasan taman nasional dan kawasan lindung khususnya di wilayah Banten Selatan yang memberi manfaat kepada masyarakat sekitarnya dan mendukung pengembangan lingkungan hidup nasional dan internasional.
(3)Strategi …
(3)Strategi untuk melaksanakan kebijakan pemeliharaan dan perwujudan kelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.menetapkan kawasan lindung dan/atau fungsi perlindungan di ruang darat, ruang laut; dan
2. b.Meningkatkan proporsi luas kawasan yang berfungsi lindung khususnya pada kawasan permukiman.
(4)Strategi untuk melaksanakan kebijakan penguatan pengelolaan sumber daya kawasan konservasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.mengembangkan dan melindungi habitat dan populasi ikan;
2. b.merehabilitasi habitat dan populasi ikan;
3. c.penelitian dan pengembangan;
4. d.pemanfaatan sumber daya ikan secara ramah lingkungan;
5. e.mengembangkan pariwisata alam dan jasa lingkungan; dan
6. f.melakukan pengawasan dan pengendalian.
(5)Strategi untuk melaksanakan kebijakan pencegahan dampak negatif kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas :
1. a.menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup;
2. b.meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
3. c.mengendalikan terjadinya kegiatan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi, dengan melaksanakan audit lingkungan pada kegiatan yang di perkirakan menimbulkan dampak penting terhadap daya dukung dan daya tampung fungsi kawasan;
4. d.mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam tak terbarukan secara bijaksana untuk menjamin pemanfatannya secara bijaksana;
5. e.mengembangkan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya;
6. f.mengembangkan kegiatan budi daya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana; dan
7. g.merehabilitasi sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.
(6)Strategi untuk melaksanakan kebijakan perwujudan keterpaduan pemanfaatan dan pengendalian ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
1. a.mengelola sempadan sungai, situ, danau, embung dan waduk untuk menjamin tidak terjadinya kerusakan dan tidak terganggunya tata air serta beban di kawasan sekitarnya;
2. b.mengamankan, memelihara, dan mengembangkan hutan mangrove sebagai pengamanan terhadap abrasi dan erosi pantai;
3. c.mempertahankan …
4. c.mempertahankan kawasan cagar alam, kawasan hutan lindung, taman nasional, kawasan konservasi laut bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan keberlanjutan; dan
5. d.melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan, sumber daya alam, kelautan dan perikanan pada kawasan yang berfungsi lindung.

Pasal 9

(1)Kebijakan pengembangan pola ruang kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c terdiri atas:
1. a.peningkatan produktivitas kawasan budi daya;
2. b.perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya; dan
3. c.pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
(2)Strategi untuk melaksanakan kebijakan peningkatan produktivitas kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.memanfaatkan lahan yang tidak atau kurang produktif;
2. b.perlindungan pertanian pangan melalui penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
3. c.meningkatkan produktivitas kawasan budi daya pertanian dengan usaha- usaha intensifikasi dan diversifikasi pertanian; dan
4. d.mewujudkan kawasan budi daya melalui pengembangan hutan produksi, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan dan energi, Kawasan peruntukan industri, pariwisata, pergaraman, permukiman, dan kawasan peruntukan lainnya secara produktif di perkotaan dan perdesaan.
(3)Strategi untuk melaksanakan kebijakan perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.mengembangkan kegiatan budi daya unggulan beserta prasarana pendukungnya secara sinergis dan berkelanjutan;
2. b.pengembangan kawasan budi daya yang mendukung keterpaduan kegiatan politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. c.mengembangkan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan pendekatan gugus pulau serta mendorong sentra pertumbuhan ekonomi wilayah berbasis kegiatan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan;
4. d.mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan yang bernilai ekonomi tinggi di wilayah laut kewenangan daerah ;
5. e.pemanfaatan sumber daya laut secara sinergis;
6. f.mengembangkan kegiatan ekonomi kelautan secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah di sekitarnya; dan
7. g.mewujudkan …
8. g.mewujudkan penataan kawasan andalan melalui pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan industri dan pariwisata secara produktif.
(4)Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.mengendalikan perkembangan kegiatan budi daya terbangun pada kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kerugian akibat bencana;
2. b.mengendalikan proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota dan perkotaan;
3. c.membatasi dan mengendalikan perkembangan kegiatan dengan memperhatikan biogeofisik laut;
4. d.mengembangkan kegiatan di kawasan budi daya laut yang dapat mempertahankan keberlanjutan fungsi ekosistem laut; dan
5. e.melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang di kawasan budi daya.

Pasal 10

(1)Kebijakan pengembangan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d terdiri atas:
1. a.pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dalam kawasan strategis;
2. b.pelestarian dan peningkatan nilai kawasan lindung yang ditetapkan sebagai warisan dunia, cagar biosfer dan ramsar;
3. c.peningkatan fungsi kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan ekonomi melalui pengembangan perekonomian nasional dan daerah yang produktif, efisien dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional dan internasional;
4. d.pengembangan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan tingkat perkembangan antar kawasan;
5. e.pelestarian dan peningkatan sosial budaya bangsa;
6. f.pemanfaatan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
7. g.peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.
(2)Strategi untuk melaksanakan kebijakan pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dalam Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.menetapkan kawasan yang berfungsi lindung dalam kawasan strategis daerah;
2. b.mengendalikan pemanfaatan ruang di Kawasan Strategis Provinsi Banten dan sekitarnya yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan dan/atau menurunkan kualitas kawasan lindung;
3. c.mengendalikan pengembangan sarana dan prasarana di kawasan strategis daerah dan sekitarnya;
4. d.pengembangan …
5. d.pengembangan zona penyangga yang memisahkan kawasan lindung dengan kawasan budi daya terbangun;
6. e.mewujudkan rehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan strategis Daerah; dan
7. f.menciptakan keseimbangan pemanfaatan ruang secara produktif dan berkelanjutan melalui pengendalian pembangunan kawasan-kawasan strategis.
(3)Strategi untuk melaksanakan kebijakan pelestarian dan peningkatan nilai kawasan lindung yang ditetapkan sebagai warisan dunia dan keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.melestarikan keaslian fisik serta mempertahankan keseimbangan ekosistemnya;
2. b.meningkatkan kepariwisataan yang sesuai dengan fungsi kawasan lindung;
3. c.mengembangkan pusat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
4. d.melestarikan keberlanjutan lingkungan hidup.
(4)Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian nasional dan daerah yang produktif, efisien dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional dan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
1. a.mengembangkan kawasan strategis sebagai penggerak utama pengembangan wilayah;
2. b.meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi pada Kawasan strategis; dan
3. c.mewujudkan terbentuknya sinergisitas interaksi ekonomi wilayah hulu dan hilir pada kawasan strategis dengan pemasaran regional dan nasional melalui sistem jaringan transportasi wilayah dan nasional.
(5)Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan kawasan tertinggal untuk pemerataan tingkat perkembangan antar kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas :
1. a.meningkatkan aksesibilitas antara kawasan tertinggal dan pusat pertumbuhan wilayah;
2. b.mengembangkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi masyarakat;
3. c.meningkatkan akses masyarakat ke sumber daya alam dan sumber daya ekonomi; dan
4. d.mewujudkan terselenggaranya interaksi kawasan-kawasan strategis nasional di Daerah dengan penataan struktur ruang dan pola ruang di wilayah provinsi dan wilayah kabupaten/kota.
(6)Strategi untuk melaksanakan kebijakan pelestarian dan peningkatan sosial budaya bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
1. a.menetapkan kawasan strategis di sekitar kawasan adat baduy; dan
2. b.menetapkan Kawasan Strategis Banten Lama untuk melestarikan situs warisan budaya bangsa.
(7)Strategi …
(7)Strategi untuk melaksanakan kebijakan pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terdiri dari mengembangkan kegiatan penunjang dan/atau kegiatan turunan dari pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
1. a.meningkatkan keterkaitan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi dengan kegiatan penunjang dan/atau turunannya; dan
2. b.mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi terhadap fungsi lingkungan hidup, dan keselamatan masyarakat.
(8)Strategi untuk melaksanakan kebijakan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas:
1. a.mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di sekitar kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan negara;
2. b.mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis dengan kawasan budi daya terbangun; dan
3. c.turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PROVINSI

Pasal 11

(1)Rencana Struktur Ruang, terdiri atas:
1. a.sistem pusat permukiman;
2. b.sistem jaringan transportasi;
3. c.sistem jaringan energi;
4. d.sistem jaringan telekomunikasi;
5. e.sistem jaringan sumber daya air; dan
6. f.sistem jaringan prasarana lainnya.
(2)Rencana struktur ruang wilayah di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Isi peraturan

Teks274PDFHirarki

Memuat teks peraturan…