DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 7 Februari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 88

Lembaga terkait

Ringkasan

1.ketentuan umum;2.kebijakan dan strategi;3.ketersedian pangan ;4.pe gembangan produksi dan pemanfaatan pangan;5.keterjangkauan pangan;6.cadangan pangan;7.pemanfaatan pangan;8.perbaikan gizi ;9.pengebangan sumber daya manusia;10.sistem informasi;11.peran serta petani;12.kewajiban dan larangan;13.pembinaan dan pengawasan ;14.pembiayaan;15.ketentuan lain lain;16.penyidikan;17.ketentuan pidana ;18.ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan meningkatnya jumlah penduduk di Provinsi Banten, juga berakibat meningkatkan kebutuhan akan pangan yang disertai dengan meningkatnya kebutuhan permukiman dan industri yang berdampak pada berkurangnya lahan pertanian sehingga perlu peran Pemerintah Daerah dalam mengantisipasi terjadinya kerawanan pangan;
c.bahwa untuk mengantisipasi terjadinya kerawanan pangan, Pemerintah Daerah perlu memiliki dasar hukum dalam urusan pangan yang sesuai dengan paraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pangan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN dan GUBERNUR BANTEN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Gubernur adalah Gubernur Banten.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan.
6.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
7.Pangan Pokok adalah Pangan yang di konsumsi oleh masyarakat Banten yaitu beras.
8.Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat Banten sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
9.Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
10.Kemandirian Pangan Daerah adalah kemampuan daerah dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari daerah yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.
11.Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sum ber daya lokal.
12.Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
13.Cadangan Pangan Pemerintah Daerah disebut Cadangan Pangan Daerah adalah persediaan pangan pokok yang dikuasai dan dikelola oleh Daerah.
14.Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan pangan yang di kuasai dan di kelola masyarakat di tingkat pedagang, komunitas dan rumah tangga.
15.Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali dan/atau mengubah bentuk pangan;
16.Konsumsi Pangan adalah banyaknya atau jumlah pangan secara tunggal maupun beragam yang dikonsumsi oleh seseorang atau sekelompok orang di wilayah provinsi Banten dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan fisiologis, psikologis, dan sosiologis.
17.Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan pangan secara merata, setiap saat guna memenuhi kebutuhan masyarakat.
18.Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan pencemeran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat menganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
19.Beragam Bergizi Seimbang dan Aman yang selanjutnya disingkat B2SA adalah aneka ragam bahan pangan baik sumber karbohidrat, protein,lemak, vitamin dan mineral yang bila dikonsumsi dalam jumlah seimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan dan tidak tercemar bahan berbahaya yang merugikan kesehatan.
20.Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan pencemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu merugikan dan membahayakan manusia serta bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyakarat sehingga aman di konsumsi.
21.Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani dibidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
22.Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 2

(1)Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pangan terdiri atas:
1. a.ketersediaan pangan;
2. b.keterjangkauan pangan;
3. c.pemanfaatan pangan;dan
4. d.penanganan kerawanan pangan.
(2)Ketersediaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui:
1. a.optimalisasi produksi pangan pokok;
2. b.pengembangan pangan lokal;
3. c.penguatan cadangan pangan pemerintah daerah;dan
4. d.cadangan pangan masyarakat.
(3)Keterjangkauan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui:
1. a.efektifitas distribusi pangan;
2. b.pemasaran;
3. c.perdagangan;
4. d.stabilitasi pasokan harga pangan pokok; dan
5. e.bantuan pangan.
(4)Pemanfaatan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan melalui:
1. a.pengembangan pangan lokal;dan
2. b.peningkatan konsumsi pangan B2SA sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
(5)Penanganan kerawanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan pada kawasan rentan yang dilakukan secara sistematis, terpadu, dan berkesinambungan.

Pasal 3

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan ketersediaan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dengan strategi:

a.mengembangkan produksi pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal;
b.mengembangankan efisiensi sistem usaha pangan;
c.mengembangkan sarana prasarana dan teknologi untuk memproduksi pangan, penanganan pasca panen, pengolahan dan penyimpanan pangan;
d.membangun, merehabilitasi dan mengembangkan prasarana produksi pangan yang meliputi sumberdaya lahan, sumberdaya air, jalan ekonomi sentra produksi, listrik dan telekomunikasi;
e.mempertahankan dan mengembangkan lahan produksi pangan; dan/atau
f.membangun sentra produksi pangan dan sentra pengolahan pangan dengan sistem klaster.

Pasal 4

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan keterjangkauan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dengan strategi:

a.mendorong ditetapkannya jenis dan jumlah cadangan pangan tertentu sesuai dengan kebutuhan konsumsi masyarakat yang diutamakan bersumber dari produksi setempat;dan/atau
b.mendorong dan memfasilitasi penguatan dan pengembangan cadangan pangan masyarakat.

Pasal 5

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan pemanfaatan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dengan strategi:

a.memperluas pengembangan pangan berbasis sumber daya lokal sesuai potensi wilayah;
b.meningkatkan produksi pangan berbasis sumber daya lokal untuk memenuhi skala ekonomi;
c.peningkatan ketersediaan aneka ragam pangan melalui pengembangan bisnis dan industri pengolahan aneka pangan berbasis sumber daya lokal;
d.menggerakkan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah; dan/atau
e.pendidikan, advokasi, promosi, sosialisasi dan membuat lahan percontohan.

Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan penanganan kerawanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dengan strategi:

a.melakukan pemetaan kawasan rentan/rawan pangan secara terpadu;
b.mengelola sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
c.melakukan intervensi penanganan kerawanan pangan berbasis peta kawasan rentan/rawan pangan dan berbasis rekomendasi sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
d.mengembangkan dan memberdayakan lumbung pangan;
e.memfasilitasi pemasaran hasil pangan pokok dan pangan lokal;
f.mengembangkan pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman;
g.mengoptimalkan peran tenaga penyuluh;
h.penguatan fungsi Dewan Ketahanan Pangan Daerah;
i.mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha;
j.mendorong adanya pasar induk dan terbentuknya BUMD bidang pangan; dan/atau
k.mendukung kebijakan nasional atau pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pertanian dan bidang pangan.

BAB III

KETERSEDIAAN PANGAN

Pasal 7

(1)Ketersediaan Pangan di Daerah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral yang berasal dari Pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan secara berkelanjutan.
(2)Ketersediaan Pangan di Daerah terdiri atas:
1. a.pangan pokok beras; dan
2. b.pangan lokal.
(3)Pangan lokal sebagaimana ayat (2) huruf b ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai ketersediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah dalam menyediakan Pangan di Daerah dilaksanakan sesuai dengan peringkat ketahanan pangan yang bersumber dari:
1. a.karbohidrat;
2. b.protein;
3. c.lemak;dan
4. d.vitamin dan mineral;
(2)Sumber karbohidrat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.beras;
2. b.jagung
3. c.talas beneng;
4. d.ubi jalar; dan
5. e.ubi Kayu;
(3)Sumber protein sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
1. a.kerbau;
2. b.sapi;
3. c.ikan;
4. d.unggas;dan
5. e.kambing/domba;
(4)Sumber Lemak pangan yang di kembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
1. a.kelapa;
2. b.kelapa sawit;
3. c.kakao;dan/atau
4. d.kacang-kacangan
(5)Sumber Vitamin dan Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
1. a.cabe;
2. b.bawang merah;
3. c.melinjo
4. d.rambutan
5. e.durian;
6. f.sawo;
7. g.jambu citra;
8. h.manggis;dan
9. i.buah-buahan dan sayuran lainnya.

Pasal 9

(1)Harga minimum Pangan Lokal di Daerah yang bersumber dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral dapat ditetapkan oleh Gubernur.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan harga minimum Daerah pangan lokal diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah mendorong ketersediaan lahan pangan sebagai lahan pertanian berkelanjutan dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang dan Wilayah.
(2)Untuk menyediakan lahan pertanian berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembelian lahan, sewa lahan, membuka atau memanfaatkan lahan tidur menjadi lahan produktif, dan mempertahankan lahan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Penyediaan lahan pertanian berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan pengkajian atau telaahan oleh Perangkat Daerah terkait dan/atau dapat dikerjasamakan dengan intansi dan/atau lembaga terkait yang berkompeten dibidangnya.
(4)Hasil pengkajian atau telahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian anggaran pada Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Gubernur.
(5)Hasil pembelian lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi aset Daerah.
(6)Pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur, dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks88PDFHirarki

Memuat teks peraturan…