DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 18 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II SUSUNAN KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN DESA ADAT BAB III PENGISIAN JABATAN KEPALA DESA ADAT BAB IV MASA JABATAN KEPALA DESA ADAT BAB V KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, Dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat; Menimbang: GUBERNUR BANTEN, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA SUSUNAN KELEMBAGAAN, PENGISIAN JABATAN, DAN MASA JABATAN KEPALA DESA ADAT TENTANG NOMOR 2 TAHUN 2022 PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tabun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republk Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155); Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam mengatur susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa adat.

Pasal 2

2.Gubernur adalah Gubernur Banten.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Desa Adat adalah Desa Adat di Wilayah Provinsi Banten yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaterr/Kota.
5.Pemerintahan Desa Adat adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat ad at di Desa Adat.
6.Pemerintah Desa Adat adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu perangkat desa ad at sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Adat.
7.Badan Permusyawaratan Desa Adat atau yang disebut nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya ditetapkan berdasarkan keputusan atau ketentuan adat.
1.Daerah adalah Provinsi Banten. KELEMBAGAAN, PENGISIAN JABATAN, DAN MASA JABATAN KEPALADESA ADAT SUSUNANTENTANGDAERAHPERATURANMenetapkan : GUBERNUR BANTEN MEMUTUSKAN: dan DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH PROVINSI BANTEN Dengan Persetujuan Bersama Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah harus menetapkan Desa Adat, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Adat dan Perangkat Desa Adat, Struktur Organisasi dan tata kerja Desa Adat, Musyawarah Desa Adat, Peraturan Desa Adat dan Pengelolaan Aset Desa Adat sesuai peraturan perundang-undangan paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB I

KETENTUANUMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 6

(1)Masajabatan kepala Desa Adat sesuai dengan Hukum Adat.
(2)Kepala Desa Adat atau sebutan lainnya dapat memegang jabatan sesuai dengan Hukum Adat. Pasa15 BABIV MASAJABATANKEPALADESAADAT Pasa14
(1)Pengisian jabatan Kepala Desa Adat atau sebutan lainnya dilaksanakan sesuai Hukum Adat.
(2)Hasil pengisian jabatan Kepala Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara tertulis kepada Bupati/Walikota, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah selesainya pelaksanaan Hukum Adat. BABIII PENGISIANJABATANKEPALADESAADAT
(1)Kelembagaan Pemerintahan Desa Adat terdiri atas:
1. a.Pemerintah Desa Adat atau sebutan lainnya; dan
2. b.Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lainnya.
(2)Pemerintahan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Kepala Desa Adat atau sebutan lainnya, dibantu oleh perangkat desa adat atau sebutan lainnya, sesuai dengan hukum adat.
(3)Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk sesuai hukum adat. Pasa13 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah iru dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Ban ten.

BAB II

SUSUNAN KELEMBAGAANPEMERINTAHANDESA ADAT Pembina NIP. 19670619 199403 1 002 Salinan sesuai den AL MUKTABAR LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2022 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR (2-28/2022) ttd SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN, Diundangkan di Serang pada tanggal 22 Maret 2022 WAHIDIN HALIM ttd GUBERNUR BANTEN, Ditetapkan di Serang pada tanggal 18 Maret 2022 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 7

I. UMUM Keberagaman karakteristik dan jenis Desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (founding fathers) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi "Negara mengakui dan menghormati kesatuan- kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang" . Desa Adat memiliki hak asal usul yang lebih dominan daripada hak asal usul Desa sejak Desa Adat itu lahir sebagai komunitas asli yang ada di tengah masyarakat. Desa Adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa berdasarkan hak asal usul. Implementasi dari kesatuan masyarakat hukum adat tersebut telah ada dan hidup di wilayah Provinsi Banten yang memiliki sistem pemerintahan yang khas, yaitu suku baduy yang berada di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak. SUSUNANKELEMBAGAAN,PENGISIANJABATAN,DAN MASAJABATAN KEPALADESA ADAT TENTANG NOMOR 2 TAHUN2022 PERATURANDAERAH PROVINSI BANTEN ATAS PENJELASAN Pada masyarakat Baduy ini dikenal dua sistem pernerintahan, yaitu sistem nasional dan sistem tradisional (adat). Kedua sistem tersebut digabungkan atau diakulturasikan sedemikian rupa sehinga tidak terjadi pembenturan. Secara Nasional penduduk kanekes dipimpin oleh kepala desa yang disebut sebagi Jaro Pamarentah, yang ada di bawah camat, sedangkan secara adat tunduk pada pemimpin adat kanekes yang tertinggi, yaitu "puun". Dalam pemerintahan Baduy dikenal suatu sistem pemimpin yang meliputi sejumlah pejabat dengan sebutan sendiri-sendiri. Orientasi setiap pemimpin kepada pemimpin tertinggi, yakni para puun. Mereka dianggap satu kesatuan pemimpin tertinggi untuk mengatasi semua aspek kehidupan di dunia dan mempunyai hubungan dengan karuhun. Dalam kesatuan puun tersebut senioritas ditentukan berdasarkan alur kerabat bagi peranan tertentu dalam pelaksanaan adat dan keagamaan Sunda Wiwitan. Secara eksisting Pemerintah Kabupaten Lebak telah mengundangkan 4 (empat) produk hukum daerah yang mengatur eksistensi masyarakat hukum adat, sehingga membutuhkan pengaturan khusus untuk mengatursusunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masajabatan kepala desa adat. Mengingat sampai saat ini terdapat 522 satuan masyarakat hukum adat yang menginduk pada beberapa kasepuhan induk yaitu antara lain: Kasepuhan Adat Baduy, Kasepuhan Guradog, Kasepuhan Citorek, Kasepuhan Cicarucub, Kasepuhan Cisungsang, Kasepuhan Cisitu, Kasepuhan Karang, Kasepuhan Cibarani, Kasepuhan Pasir Eurih, Kasepuhan Bayah, Kasepuhan Cirompang, Kasepuhan Cibedug, Kasepuhan Ciptagelar, Kasepuhan Cipta Mulya, Kasepuhan Sirnaresmi, Kasepuhan Neglasari Cikatornas, dan Kasepuhan Ciherang. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 109 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyebutkan bahwa susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi, maka ditetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Kelernbagaan, Pengisian Jabatan dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat. TAMBAHANLEMBARANDAERAHPROVINSIBANTENNOMOR96 Pasall Cukup jelas. Pasa12 Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas. II. PASAL DEMI PASAL Peraturan Daerah ini merupakan peraturan pokok yang bersifat tidak menyeragamkan sistem pemerintahan lokal yang ada di Kabupaten Lebak, namun sebaliknya mengakomodir keanekaragaman sistem pemerintahan lokal dimaksud sehingga perlu ditindaklanjuti dengan peraturan perundang-undangan lainnya di Kabupaten Lebak. Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten khususnya Kabupaten Lebak di Provinsi Banten dalam melakukan penataan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat.

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…