DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 29 Mei 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 57

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Prinsip dan Tujuan Bab III Objek Pemajuan Kebudayaan Bab IV Pemajuan Kebudayaan Bab V TUgas dan Wewenang Bab VI Pembinaan Lembaga Kebudayaan Bab VII Standarisasi dan Sertifikasi Lembaga Kebudayaan Bab VIII Penghargaan Bab IX Larangan Bab X Penyelesaian Perselisihan Bab XI Pendanaan Bab XII Ketentuan Lain-Lain Bab XIII Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Kebudayaan Daerah sebagai bagian dari warisan dan jati diri bangsa yang memiliki nilai- nilai luhur serta merupakan bagian dari kekayaan Kebudayaan nasional, maka diperlukan pemajuan Kebudayaan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan
b.bahwa keberagaman budaya merupakan sumber daya, identitas daerah, investasi dan interaksi antar masyarakat, sehingga keberadaannya diperlukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan secara berkelanjutan untuk pemajuan Kebudayaan Daerah sebagai upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya daerah; Pemajuan mempunya Kebudayaan, wewenang Pemerintah

Menetapkan

menetapkan huruf a tentang Daerah

c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 melaksanakan kebijakan untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan;
d.bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.6/0794/0TDA tanggal 19 Januari 2024 Hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Banten tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah telah dilakukan beberapa penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah; I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi BHanten (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4010),
2. 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841];
4. 5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055];
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67 13) ;
6. 7.Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
7. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN DAN GUBERNUR BANTEN MEMUTUSKAN Menetapkan PERATURAN DAERAH KEBUDAYAAN DAERAH. TENTANG PEMAJUAN

BAB I

PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan Pemajuan Kebudayaan Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip: a, kernanfaatan budaya,

b.kearifan lokal;
c.kemerataan akses budaya,
d.keberagaman budaya; - 5
e.kesadaran terhadap nilai budaya;
f.keberlanjutan budaya;
g.kebersatuan; dan
h.kesejahteraan

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan:

a.mengembangkan nilai-nilai Kebudayaan yang berkelanjutan dan berkontribusi terhadap kebudayaan nasional dan peradaban dunia;
b.meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran terhadapKebudayaan pada masyarakat;
c.menguatkan karakter, jati diri dan kepribadian pada mnasyarakat untuk menjaga keberlangsungan kebudayaan, persatuan dan kesatuan;
d.memberikan Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan; dan
e.meningkatkan kesejahteraan dan peran serta masyarakat dalam kebudayaan.

BAB ILL

OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN

Pasal 4

Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah merupakan bagian dari Kebudayaan nasional.

Pasal 5

(I) Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah meliputi:

a.tradisi lisan; b manuskrip; €. adat istiadat,
d.ritus;
e.pengetahuan tradisional; t teknologi tradisional, 8 seni;
h.bahasa;
i.permainan rakyat; dan
j.olahraga tradisional

(2)Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) memiliki jenis atau ragam yang bersumber dari warisan budaya asli Daerah, budaya serapan dan/atau hasil kreasi baru dari masyarakat yang memihiki nilai, keberagaman dan keberlanjutan.
(3)Jenis atau ragam dari masing-masing Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan yang ada di Daerah.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penentuan jenis atau ragam dari masing-masing Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur. BABlV PEMAJUAN KEBUDAYAAN

Pasal 6

(I) Perajuan Kebudayaan Daerah berpedoman pada Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah

(2)Pemajuan Kebudayaan Daerah dimaksud pada ayat (l) meliputi:
1. a.Pelindungan;
2. b.Pengembangan;
3. c.Pemanfaatan; dan
4. d.Pembinaan. sebagaimana
(3)Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh:
1. a.Pemerintah Daerah;
2. b.Setiap Orang;
3. c.Lembaga Kebudayaan;
4. d.kelompok masyarakat; • 7 •
5. e.desa adat; dan/atau
6. f.pemerintah desa/kelurahan.
(4)Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(l) Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi;

a.inventarisasi;
b.pengamanan;
c.pemeliharaan;
d.penyelamatan; dan
e.pubbikasi.

(2)Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (lJ huruf a mehiputi:
1. a.pencatatan;
2. b.pendokumentasian; dan
3. c.penetapan.
(3)Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (lJ huruf b meliputi:
1. a.pemutakhiran data;
2. b.pewarisan; dan
3. c.pengajuan sebagai warisan budaya dunia.
(4)Pemehiharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (lJ huruf c meliputi:
1. a.penjagaan; dan
2. b.pendayagunaan. (5] Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (lJ huruf d meliputi: a, revitalisasi;
3. b.repatriasi; dan/atau
4. c.restorasi. - 8
(6)Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf e meliputi: a, sosialisasi;
1. b.penerbitan; dan
2. c.penyiaran.

Pasal 8

Dalam melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara repatriasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf b dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(I) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi

a.penyebarluasan;
b.pengkajian; dan
c.pengayaan keberagaman.

(2)Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (lJ huruf a meliputi:
1. a.diseminasi; dan
2. b.diaspora.
(3)Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b meliputi
1. a.penelitian ilmiah; dan
2. b.pengkajian tradisional
(4)Pengayaan keberagaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.penggabungan budaya,
2. b.penyesuaian budaya;
3. c.penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya;
4. d.akulturasi budaya dengan tidak menghilangkan identitas dan ilai budaya; dan
5. e.inovasi. ------- -

Pasal 10

(I) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dilakukan melalui

a.internalisasi nilai budaya;
b.pengembangan nilai dengan mempertahankan kearifan lokal;
c.kegiatan pendidikan, pelatihan, sosial, ekonomi dan kepariwisataan;
d.komunikasi lintas budaya;
e.kegiatan kolaborasi antarbudaya;
f.kegiatan peringatan hari besar nasional maupun perayaan hari ulang tahun daerah; dan
g.peningkatan peran aktif Pemerintah Daerah, kelompok masyarakat, swasta, Lembaga Kebudayaan, pemerintah Daerah kabu paten/kota, Desa Adat, pemerintah desa/kelurahan.

(2)Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (lJ disesuaikan dengan kebutu han Pemanfaatan Kebudayaan Daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemanfaatan kebudayaan daerah diatur dalam Peraturan Gubernur.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (l) dilakukan untuk meningkatkan jumlah mutu yang dilakukan melalui:
1. a.Sumber Daya Manusia Kebudayaan;
2. b.Lembaga Kebudayaan; dan • Pranata Kebudayaan. - 1 0
(3)Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
1. a.pendidikan;
2. b.pelatihan;
3. c.standardisasi; dan
4. d.sertifikasi.
(4)Pembinaan Lembaga Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat [2) huruf b dilakukan dengan carat
1. a.pendampingan; dan
2. b.pengembangan jaringan antar-lembaga. (5] Pembinaan Pranata Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
3. a.peningkatan tata kelola;
4. b.pengembangan jejaring antar-lembaga

Pasal 12

(1)Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Il ayat (3) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai pengarusutamaan Kebudayaan untuk mencapai tujuan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
(2)Pengarusutamaan dimaksud pada ayat pendidikan.
(3)Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan melalui kegiatan:
1. a.menyusun kurikulum pendidikan Kebudayaan dalam bentuk mata pelajaran muatan lokal dan /atau kegiatan ekstrakunikuler;
2. b.menyusun bahan ajar atau buku ajar Kebudayaan sebagai bahan bacaan;
3. c.menghidupkan kegiatan seni budaya di sekolah;
4. d.meningkatkan apresiasi peserta didik, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan di sekolah terhadap Kebudayaan Daerah;
5. e.memfasilitasi penyediaan tenaga pendidik di bidang Kebudayaan Daerah; - I I Kebudayaan sebagaimana (l) dapat melibatkan satuan
6. f.meningkatkan kapasitas pendidik bidang Kebudayaan Daerah; dan
7. g.meningkatkan sarana dan prasarana Kebudayaan Daerah di sekolah.

Isi peraturan

Teks57PDFHirarki

Memuat teks peraturan…