DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 1 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Kriteria Dan Syarat Pembangunan Infrastruktur; 3. Jenis Infrastruktur Dan Pembiayaan; 4. Mekanisme Tahun Jamak; 5. Pendanaan; 6. Pembinaan Dan Pengawasan; 7. Ketentuan Lain-Lain; 8. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan infrastruktur yang handal di Provinsi Banten, diperlukan strategi untuk mempercepat pembangunan dengan pembiayaan melalui tahun jamak;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dengan Pembiayaan Tahun Jamak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 70); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN dan GUBERNUR BANTEN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DENGAN PEMBIAYAAN TAHUN JAMAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Gubernur adalah Gubernur Banten.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
7.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA - OPD sebelum disepakati dengan DPRD.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9.Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
10.Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.
11.Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur.

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah:

a.sebagai pedoman pelaksanaan penyediaan infrastruktur dengan pembiayaan tahun jamak;
b.komitmen dilakukannya percepatan pembangununan infrastruktur yang terarah, terencana dan terukur; dan
c.optimalisasi penyediaan infrastruktur untuk pertumbuhan perekonomian di Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

a.memberikan kepastian arah, target, sasaran dan tahapan penyelesaian kegiatan pembangunan dan pemeliharaan yang tidak dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu dan tidak dapat dibebankan pembiayaannya dan/atau dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
b.memperjelas tahapan atau mekenisme dalam pembangunan infrastruktur dengan pembiayaan tahun jamak;
c.memberikan kepastian kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kepemudaan dan Olahraga yang mengalokasikan penyediaan infrastruktur dengan pembiayaan tahun jamak;
d.mewujudkan peningkatan akses pelayanan kepada masyarakat, mengurangi kesenjangan; dan
e.meningkatkan daya saing daerah.

BAB II

KRITERIA DAN SYARAT PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR

Pasal 4

Pembangunan infrastruktur dengan pembiayaan tahun jamak dilaksanakan dengan kriteria:

a.pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu output yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (duabelas) bulan; atau
b.jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Kepala Daerah berakhir.

Pasal 5

Pembangunan infrastruktur dengan pembiayaan tahun jamak dilaksanakan dengan persyaratan:

a.program strategis Daerah;
b.diusulkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kepemudaan dan Olahraga dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
c.ketersedian lahan tidak dalam sengketa;
d.ketersediaan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
e.penganggaran kegiatan tahun jamak berdasarkan atas persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara Gubernur dan DPRD, bersamaan dengan penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara pada tahun pertama rencana pelaksanaan kegiatan tahun jamak.

BAB III

JENIS INFRASTRUKTUR DAN PEMBIAYAAN

Pasal 6

Jenis infrastruktur yang dilakukan dengan pembiayaan tahun jamak antara lain:

a.jalan dan jembatan;
b.fasilitas pendidikan;
c.fasilitas sarana dan prasarana olahraga;
d.kawasan;
e.kesehatan; dan
f.gedung.

Pasal 7

(1)Infrastruktur jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:
1. a.jalan provinsi; dan
2. b.jembatan provinsi.
(2)Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, dilaksanakan pada Wilayah Kerja Pembangunan yang terdiri atas:
1. a.Wilayah Kerja Pembangunan I meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan;
2. b.Wilayah Kerja Pembangunan II meliputi Kabupaten Serang, Kota Cilegon, dan Kota Serang; dan
3. c.Wilayah Kerja Pembangunan III meliputi Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak.
(3)Selain infrastruktur jalan dan jembatan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan pembiayaan tahun jamak terhadap jalan atau jembatan lainnya yang mendukung pembangunan Daerah.
(4)Alokasi anggaran pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pasal 8

(1)Infrastruktur fasilitas pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:
1. a.sarana pembelajaran/ruang kelas baru;
2. b.laboratorium;
3. c.ruang praktik siswa;
4. d.perpustakaan; dan
5. e.fasilitas pendukung pembelajaran lainnya.
(2)Alokasi anggaran Infrastruktur fasilitas pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 9

(1)Infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, yaitu sarana dan prasarana olahraga atau sport center.
(2)Alokasi anggaran pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan/atau Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Pasal 10

(1)Infrastruktur kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi:
1. a.Kawasan Cagar Budaya yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; dan
2. b.kawasan permukiman kumuh yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
(2)Alokasi anggaran pembangunan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…