DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Banten Nomor 47 Tahun 2025

Nomor: 47
Tahun: 2025
Ditetapkan: 23 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam peraturan ini akan mengatur tentang; Bab l Ketentuan Umum; Bab ll Standarisasi Kendaraan Dinas; Bab lll Perencanaan penganggaran, pengadaan, dan pendistribusian; Bab lV penggunaan, Pemeliharaan dan Asuransi; Bab V Penjualan Kendaraan Dinas; Pasal Vl Pengawasan dan Pengendalian; Bab Vll Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka tertib administrasi penggunaan Kendaraan Dinas, diperlukan pedoman pengelolaan yang baik, efektif, dan efisien;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 943, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56897);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6797);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
10.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 1); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN KENDARAAN DINAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Banten.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten.
5.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
6.Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8.Unit Kerja adalah satuan organisasi perangkat daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah.
9.Biro adalah Biro pada Sekretariat Daerah yang memiliki tugas di bidang umum dan perlengkapan.
10.Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah.
11.Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
12.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
13.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14.Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
15.Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.
16.Tugas Operasional adalah kegiatan kedinasan kantor yang dilakukan oleh unit/satuan kerja dalam rangka melaksanakan tugas.
17.Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, Kendaraan Dinas jabatan, dan Kendaraan Dinas operaional.
18.Standardisasi Kendaraan Dinas adalah pembakuan Kendaraan Dinas berdasarkan tugas, fungsi dan jabatan serta jenis, spesifikasi dan kualitasnya untuk menunjang kegiatan Perangkat Daerah.
19.Berita Acara adalah naskah dengan isi yang bersifat pengesahan atas sesuatu kejadian, peristiwa, perubahan status dan lain-lain.
20.Servis adalah kegiatan pemeliharaan/perawatan terhadap Kendaraan Dinas untuk menunjang umur teknis agar berdaya guna dan berhasil guna secara maksimal.
21.Servis Kecil adalah servis berupa penggantian oli mesin, pengecekan/penyetelan mesin, periksa tambah oli perseneling, air accu, oli rem, minyak power steering, pemeriksaaan ban dan pekerjaan lain yang menurut Agen Tunggal Pemegang Merk termasuk dalam katagori servis kecil.
22.Servis Besar adalah servis berupa pemeriksaan roda berserta bagiannya, penggantian spare part, turun mesin, penggantian semua oli dan pekerjaan lain yang menurut Agen Tunggal Pemegang Merk termasuk dalam katagori servis besar.
23.Tuntutan Ganti Kerugian yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi :

a.standardisasi kendaraan dinas;
b.perencanaan penganggaran, pengadaan, dan pendistribusian;
c.penggunaan, pemeliharaan, dan asuransi;
d.penjualan kendaraan dinas; dan
e.pengawasan dan pengendalian.

BAB II

STANDARDISASI KENDARAAN DINAS

Pasal 3

Kendaraan Dinas merupakan kendaraan milik Pemerintah Daerah yang peruntukannya, meliputi :

a.kendaraan perorangan dinas;
b.Kendaraan Dinas jabatan; dan
c.Kendaraan Dinas operasional.

Pasal 4

Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, disediakan dan dipergunakan bagi pemangku jabatan:

a.Gubernur;
b.wakil Gubernur;
c.pejabat pimpinan tinggi madya; dan
d.Pimpinan DPRD.

Pasal 5

(1)Kendaraan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, disediakan dan dipergunakan bagi:
1. a.pejabat pimpinan tinggi pratama;
2. b.pejabat administrator; dan
3. c.pejabat pengawas.
(2)Kendaraan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran.

Pasal 6

(1)Kendaraan Dinas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus, lapangan, dan pelayanan umum.
(2)Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukan bagi ASN yang menjalankan tugas-tugas operasional khusus, lapangan, dan pelayanan umum.
(3)Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperuntukan bagi antar jemput pegawai.
(4)Kendaraan Dinas operasional khusus, lapangan dan pelayanan umum merupakan Kendaraan Dinas yang memiliki penambahan spesifikasi dan diperlukan untuk tujuan/penggunaan khusus.
(5)Kendaraan Dinas operasional khusus, lapangan dan pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk:
1. a.kendaraan di atas air; dan
2. b.kendaraan alat-alat berat.

Pasal 7

(1)Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c diberikan label barang milik daerah oleh Pengguna Barang.
(2)Pemberian label Kendaraan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b khusus diberikan kepada Kendaraan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c.
(3)Pemberian label Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipasang pada samping kiri dan kanan badan mobil, paling sedikit berupa lambang Daerah dan nama Perangkat Daerah.
(4)Bentuk, ukuran dan isi label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(5)Dalam hal Kendaraan Dinas tidak dilakukan pemasangan label dan/atau melepas label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.teguran;
2. b.peringatan tertulis; dan
3. c.penarikan kendaraan dinas dari penggunanya.
(6)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Pengguna Barang.

Pasal 8

Standardisasi kendaran dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PERENCANAAN PENGANGGARAN, PENGADAAN, DAN PENDISTRIBUSIAN

Pasal 9

(1)Perencanaan penganggaran kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dianggarkan pada Biro.
(2)Perencanaan penganggaran Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mencantumkan jenis kendaraan dan kapasitas silinder.
(3)Perencanaan penganggaran Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dengan memenuhi prinsip efektif dan efisien.

Pasal 10

(1)Perencanaan Penganggaran Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c, di lingkungan Perangkat Daerah dianggarkan pada Perangkat Daerah masing-masing.
(2)Perencanaan penganggaran Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c, di lingkungan Sekretariat Daerah dianggarkan pada Biro.
(3)Perencanaan penganggaran Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berdasakan kajian kebutuhan dengan memenuhi prinsip efektif dan efisien.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…