DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 11 September 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 69

Lembaga terkait

Ringkasan

tedapat dalam pasal 1, pasal 3. pasal 6, pasal 7, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19. pasal 21. pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 25, pasal 26, pasal 29, pasal 30, pasal 31,pasal 34, pasal 35, pasal 36, pasal 37, pasal 38, pasal 39, pasal 39a, pasal 41, pasal 42, pasal 43,pasal 44, pasal 45, pasal 46, pasal 47, pasal 48, pasal 49,pasal 50, pasal 51, pasal 52, pasal 53, pasal 54, pasal 55, pasal 56, pasal 57, pasal 58, pasal 59, pasal 60,pasal 61,pasal 62,pasal 63, pasal 64, pasal 65,pasal 66, pasal 67,pasal 68, pasal 70, pasal 92, pasal 92a,pasal 92b, pasal 92c, pasal 92d, pasal 92e, pasal 92f, pasal 92g, pasal 92h,pasal 92i,pasal 92j,pasal 92l,pasal 93,pasal 94, pasal 95, pasal120, dan pasal 121a

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan perkembangan ekonomi dan kebijakan pembangunan pemerintah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 -- 2 -- Mengingat:

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); -- 3 --
8.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
12.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Jabodetabekpunjur;
13.Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa dan Bali;
14.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
15.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan;
16.Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Proyek Strategis Nasional;
17.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 32). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN dan GUBERNUR BANTEN -- 4 -- MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2010-2030. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 32) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 4, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, angka 13, angka 15, angka 18, angka 19, angka 20, angka 28, angka 29, angka 30, dan angka 39 diubah dan ditambah 20 (dua puluh) angka yakni angka 40, angka 41, angka 42, angka 43, angka 44, angka 45, angka 46, angka 47, angka 48, angka 49, angka 50, angka 51, angka 52, angka 53, angka 54, angka 55, angka 56, angka 57 , angka 58, dan angka 59 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Banten.
4.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah.
5.Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6.Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7.Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan -- 5 -- berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
8.Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten selanjutnya disebut RTRW Provinsi Banten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah provinsi, rencana struktur ruang wilayah provinsi, rencana pola ruang wilayah provinsi, penetapan Kawasan Strategis Daerah, arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.
9.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten/Kota adalah rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota di Provinsi Banten.
10.Kebijakan Penataan Ruang Daerah adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh Daerah guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah Daerah dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
11.Strategi Penataan Ruang Daerah adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah Daerah.
12.Rencana Struktur Ruang Daerah adalah rencana yang mencakup rencana sistem perkotaan yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya, dan rencana sistem prasarana yang mengintegrasikan wilayah Daerah serta melayani kegiatan skala provinsi, yang akan dituju sampai dengan akhir masa perencanaan 20 (dua puluh) tahun.
13.Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
14.Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
15.Rencana Sistem Prasarana Daerah adalah rencana susunan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk menunjang keterkaitan antarkota atau perkotaan dalam wilayah Daerah dan memberikan layanan kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana lebih dari -- 6 -- satu kabupaten/kota.
16.Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
17.Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
18.Pusat Kegiatan Wilayah promosi yang selanjutnya disingkat PKWp adalah pusat kegiatan yang dipromosikan untuk dikemudian hari dapat ditetapkan sebagai PKW.
19.Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
20.Wilayah Kerja Pembangunan yang selanjutnya disingkat WKP adalah suatu strategi perangkaan perwilayahan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah jangka panjang melalui pengembangan potensi unggulan daerah secara menyeluruh, terarah, dan terpadu, yang memungkinkan terjadinya penyebarluasan pembangunan dan hasil-hasilnya keseluruh pelosok Daerah.
21.Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
22.Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
23.Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
24.Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
25.Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
26.Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
27.Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan -- 7 -- tertib tata ruang.
28.Rencana Pola Ruang adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah Daerah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW Provinsi Banten yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah Daerah hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.
29.Kawasan Lindung Daerah adalah Kawasan Lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak lebih dari satu wilayah kabupaten/kota, atau Kawasan Lindung dalam wilayah suatu kabupaten/kota yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kabupaten/kota lain, atau kawasan- Kawasan Lindung lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, pengelolaannya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.
30.Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
31.Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Daerah terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
32.Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
33.Kawasan andalan adalah bagian dari kawasan budidaya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya.
34.Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
35.Kawasan Peruntukan Pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi dan pasca tambang, baik di wilayah -- 8 -- daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik Kawasan Budidaya maupun Kawasan Lindung.
36.Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
37.Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
38.Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
39.Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas Gubernur dalam koordinasi penataan ruang di Daerah.
40.Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur yang selanjutnya disebut Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur adalah wilayah pembangunan yang meliputi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur.
41.Pembangkit Tenaga Listrik Tenaga Uap yang selanjutnya disingkat PLTU adalah pembangkit yang mengandalkan energi kinetik dari uap untuk menghasilkan energi listrik.
42.Pembangkit Tenaga Listrik Panas Bumi yang selanjutnya disebut dengan PLTP adalah pembangkit listrik yang menggunakan energi panas bumi.
43.Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
44.Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air untuk menunjang pertanian.
45.Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
46.Tempat Pemrosesan Akhir Sampah yang selanjutnya disingkat TPAS adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
47.Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area -- 9 -- memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
48.Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
49.Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
50.Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
51.Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
52.Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
53.Hutan rakyat adalah hutan pada tanah yang diakui sebagai milik rakyat baik bersama maupun perorangan.
54.Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
55.Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
56.Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
57.Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan -- 10 -- ekosistemnya.
58.Hutan Adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukumadat.
59.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi Banten adalah Mewujudkan Ruang Wilayah Banten sebagai Simpul Penyebaran Primer Nasional-Internasional yang Strategis, Aman, Nyaman, Produktif dan Berkelanjutan melalui Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan yang mendukung Ketahanan Sumber Daya Alam, Industri, dan Pariwisata.

3.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Lingkup Wilayah RTRW Provinsi Banten merupakan wilayah Daerah seluas 966.292,00(sembilan ratus enam puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh dua nol nol) hektar yang terdiri atas :
1. a.WKP I meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan;
2. b.WKP II meliputi Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Cilegon; dan
3. c.WKP III meliputi Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak.
(2)Arahan fungsi dan peranan WKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.WKP I diarahkan untuk pengembangan kegiatan industri, jasa, perdagangan, pertanian, permukiman atau perumahan, dan pendidikan;
2. b.WKP II diarahkan untuk pengembangan kegiatan pemerintahan, pendidikan, kehutanan, pertanian, industri, pariwisata, jasa, perdagangan, dan pertambangan; dan
3. c.WKP III diarahkan untuk pengembangan kegiatan kehutanan, -- 11 -- pertanian, pertambangan, pariwisata, kelautan, perikanan,industri dan perkebunan.
(3)Batas wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Sunda;
2. b.Sebelah Timur berbatasan dengan Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat;
3. c.Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa; dan
4. d.Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia.
  1. 4.Ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)RTRW Provinsi Banten berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun, mulai dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2030 dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(2)Peninjauan kembali rencana tata ruang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila:
1. a.Terjadi bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
2. b.Perubahan batas teritorial negara ditetapkan dengan undang- undang; dan
3. c.Adanya perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang.
(3)Dihapus.

5.Ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan ayat (4) diubah dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 4 (empat) ayat yakni ayat (3a), ayat (3b), ayat (3c), dan ayat (3d), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Rencana sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a didasarkan atas cakupan wilayah pelayanan.
(2)Rencana sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.PKN;
2. b.PKW;
3. c.PKWp; dan -- 12 --
4. d.PKL.
(3)PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
1. a.Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur meliputi Kawasan Perkotaan Kabupaten Tangerang, Kawasan Perkotaan Kota Tangerang, dan Kawasan Perkotaan Kota Tangerang Selatan;
2. b.Kawasan Perkotaan Serang dan Kawasan Perkotaan Kabupaten Serang; dan
3. c.Kawasan Perkotaan Cilegon.
(3a)PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi KawasanPerkotaan Pandeglang dan Kawasan Perkotaan Rangkasbitung;
(3b)PKWp sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi Kawasan Panimbang, Kawasan Bayah, dan Kawasan Maja;
(3c)PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi Kawasan Labuan, Kawasan Cibaliung, Kawasan Malingping, Kawasan Anyar, Kawasan Baros, Kawasan Ciruas, Kawasan Kronjo, Kawasan Tigaraksa, Kawasan Pagedangan, Kawasan Pontang, Kawasan Cipanas, dan Kawasan Cikeuruh Wetan;
(3d)Penambahan pusat kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan apabila terdapat usulan Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau kajian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(4)Pusat Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (3a) sampai dengan ayat (3c) digambarkan dalam Peta Rencana Struktur Ruang dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Rencana sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b merupakan sistem jaringan transportasi meliputi :

a.rencana pengembangan sistem jaringan transportasi darat;
b.rencana pengembangan sistem jaringan transportasi laut;
c.rencana pengembangan sistem jaringan transportasi udara; -- 13 --
1. 7.Ketentuan Pasal 17 huruf e diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf f sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi:

a.Pengembangan jaringan jalan nasional;
b.Pengembangan jaringan jalan provinsi;
c.Pengembangan terminal;
d.Pengembangan jaringan kereta api;
e.Pengembangan jaringan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan; dan
f.Pembangunan dan pengembangan jaringan penghubung daratan dengan pulau dan/atau antar pulau.
1. 8.Ketentuan Pasal 18 huruf a sampai dengan huruf e diubah dan ditambah 6 (enam) huruf, yakni huruf f, huruf g, huruf h, huruf I,huruf j dan huruf ksehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Pengembangan jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) meliputi jaringan jalan arteri primer, kolektor primer, dan jalan tol melalui :

a.Pembangunan dan Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan jalan arteri primer di Daerah meliputi : Jln. Raya Merak (Cilegon), Jln. Raya Cilegon (Cilegon), Jln. Raya Serang (Cilegon), Jln. Raya Cilegon (Serang), Jln. Letnan Jidun (Serang), Jln. Tb. Suwandi (Serang), Jln. Abdul Hadi (Serang), Jln Kh. Abdul Fatah Hasan (Serang), Jln. Sudirman (Serang), Jln. Raya Serang (Tangerang), Jln. Otista (Tangerang), Jln. Ks. Tubun (Tangerang), Jln. Daan Mogot (Tangerang - Bts. DKI)
b.Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan jalan kolektor primer di Daerah meliputi Jln. Raya Anyer (Cilegon), Pasauran – Labuhan, Jl. A. Yani (Labuhan), Labuhan - Sp. Labuhan, Simp. Labuhan – Saketi, Cigadung - Cipacung Jln. By Pass Rangkasbitung (Jln. Soekarno Hatta Rangkasbitung), Jln. Raya Cipanas (Rangkasbitung) , SpLabuan – Cibaliung, Cibaliung - Cikeusik - Muara Binuangen, Muara Binuangeun – Simpang, Simpang – Bayah, Bayah - Cibarenok - Bts. Prov. Jabar, Jln. -- 14 -- Raya Pandeglang (Serang) Jln. Raya Serang (Pandeglang), Bts.DKI Banten - Gandaria/Bts.Depok/ Tangerang (Ciputat - Bogor), Jln. Rambutan (Ciputat), Jln. Otista (Ciputat) Jln. Akses Tol Merak, Cikande – Rangkasbitung, Jln. Raya Cikande (Jln. Otto Iskandardinata Rangkasbitung),Cibaliung - Sumur, Citereup - Tanjung Lesung, Serdang - Bojonegara – Merak.
c.Pembangunan dan Pengembangan jaringan jalan bebas hambatan dalam kota di Daerah meliputi:
1. 1.Jakarta – Tangerang dan Jakarta – Tangerang II Elevated;
2. 2.Prof. Dr. Sedyatmo dan Prof. Dr. Sedyatmo Elevated;
3. 3.Pondok Aren – Serpong;
4. 4.Pondok Aren – Ulujami;
5. 5.Serpong – Balaraja;
6. 6.Semanan – Sunter;
7. 7.Sunter – Rawa Buaya – Batu Ceper;
8. 8.Jakarta Outer Ring Road II yang meliputi Cengkareng – Batu Ceper – Kunciran, Kunciran – Serpong, Serpong – Cinere; dan
9. 9.Bojong Gede – Balaraja.
d.Pembangunan dan Pengembangan jaringan jalan bebas hambatan antar kota di Daerah meliputi:
1. 1.Tangerang – Merak;
2. 2.Cilegon – Bojonegara;
3. 3.Serang – Panimbang;
4. 4.Semanan – Rajeg – Balaraja; dan
5. 5.Kamal – Teluk Naga – Rajeg.
e.Rencana Pengembangan jalan nasional Bayah – Cibarenok – Batas Provinsi Jawa Barat, Teluknaga – Bandara Soekarno Hatta, Serang – Pandeglang, Pangarangan – Bayah – batas Provinsi Jawa Barat, Simpang 3 (tiga) Cilegon, Simpang 3 (tiga) Labuan, Simpang 3 (tiga) Tarogong, Merak – Suralaya – Pulo Ampel Bojonegara – Cilegon, Tangerang – Bandara Soekarno Hatta, Labuan – Saketi – Pandeglang – Rangkasbitung – Cipanas – batas Provinsi Jawa Barat;
f.Rencana Pembangunan jalan nasional Cikande – Rangkasbitung, Jalan Cikande – Serang – Cilegon, Cipanas - Warung banten- Bayah, Jalan Tanjung Lesung – Sumur, dan jalan lintas selatan Banten
g.Pengawasan dan pengendalian jalan nasional berupa jembatan timbang berlokasi di: -- 15 --
1. 1.Cikande Kabupaten Serang; dan
2. 2.Cimanuk Kabupaten Pandeglang.
h.Rencana Pengembangan sistem jaringan transportasi angkutan massal cepat terpadu berbasis jalan di seluruh Wilayah Provinsi Banten;
i.Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi angkutan massal berbasis jalan dari dan menuju Bandara Soekarno-Hatta; dan
j.Rencana pembangunan jalan prospektif di wilayah Provionsi Banten.
1. 9.Ketentuan Pasal 19 diubah menjadi 4 (empat) ayat, yakni ayat (1), ayat

(2), ayat (3) dan ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Pengembangan jaringan jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi:
1. a.Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan jalan provinsi meliputi : Pakupatan – Palima, Palima - Pasang Teneng, Ciruas - Petir - Wr.Gunung, Lopang - Banten Lama, Jl. Akses Pelabuhan Karang Hantu, Jl. Trip Jamaksari, Jl. Ayip Usman, Jl. A. Yani (Serang), Jl. Veteran, Jl. KH. Syam'un, Jl. Mayor Safei (Serang), Jl. Raya Cilegon (Serang), Jl. TB. A Katib (Serang), Jl. Yusuf Martadilaga (Serang), Sempu - Dukuh Kawung, Simpang Taktakan - Gn. Sari, Gn. Sari - Mancak – Anyer, Kramatwatu – Tonjong, Ciruas – Pontang, Parigi – Sukamanah, Ciomas – Mandalawangi, Jalan Yasin Beji, Jalan Raya Industri, Terate - Banten Lama, Banten Lama – Pontang, Pontang – Kronjo, Kronjo – Mauk, Mauk - Teluk Naga, Teluk Naga – Dadap, Citeras – Tigaraksa, Tigaraksa – Malangnengah, Sp.Bitung – Curug, Curug - Legok - Parung Panjang, Cisauk – Jaha, Jl. Beringin Raya, Jl. Raya By Pass Tangerang (Jl. Sudirman), Jl. M.H. Thamrin Kota Tangerang, Jl. Raden Fatah (Ciledug), Jl.Raya Cipondoh (Jl. Hasyim Ashari), Jl.Raya Ciledug (Jl. Hos Cokroaminoto), Jl. Serpong Raya, Jl. Pahlawan Seribu, Jl. Serpong Parung, Jl. Aria Putra ( Ciputat), Jl. Raya Jombang, Jl. Otto Iskandardinata (Ciputat), Jl. H. Usman(Ciputat), Jl. Pajajaran (Ciputat), Jl. Siliwangi, Jl. Puspitek Raya, Jl. Surya Kencana - Simpang Dr. Setiabudi, Jl. Cabe Raya - Cireundeu Raya, Jl. Serang - Pandeglang (Pandeglang), Jl. A. Yani (Pandeglang), Jl. Tb. Asnawi (Pandeglang), Jl. Abdul Rahim (Pandeglang), Jl. Raya Labuan (Pandeglang), Jl. Widagdo (Pandeglang), Jl. Pandeglang - Rangkasbitung (Pandeglang), Tanjung -- 16 -- Lesung – Sumur, Mengger-Mandalawangi-Caringin, Saketi – Ciandur, Picung – Munjul, Munjul - Panimbang, Cisekeut – Sobang – Tela, Munjul – Cikaludan-Cikeusik, Jl. Sudirman (Labuan), Jl. Desa Teluk (Akses PPP Labuan), Maja – Koleang, Saketi - Malingping - Simpang, Cipanas - Warung Banten, Bayah – Cikotok, Cikotok - Bts Jabar, Gunung Madur - Pulau Manuk, Jl. A. Yani (Rangkasbitung), Jl. Sunan Kalijaga (Rangkasbitung), Sp. Gading Serpong - Serenade - Kebon Nanas.
2. b.Rencana pembangunan jalan dari Gerbang Tol Serang Timur – Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten;
3. c.Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi angkutan massal berbasis jalan dari dan menuju Bandara Udara Soekarno Hatta; dan
4. d.Rencana pembangunan sistem jaringan transportasi angkutan massal cepat terpadu berbasis jalan di seluruh wilayah Provinsi Banten;
(2)Jaringan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan antara PKN dengan PKW dan antar PKW;
(3)Rencana pembangunan akses tol/interchange, jalan lingkar, simpang sebidang, underpass, flyover, frontage yang berada di jalan kewenangan provinsi diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku; dan
(4)Pembangunan, peningkatan dan penetapan status untuk menjadi jalan provinsi diatur sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

10.Ketentuan Pasal 20 diubah menjadi 2 (dua) ayat, yakni ayat (1) dan ayat

(2)sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Pengembangan terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi terminal penumpang tipe A dan B dalam wilayah provinsi;
(2)Pengembangan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan terminal penumpang tipe A meliputi:
  1. 1.Terminal Merak yaitu Kawasan Terminal Terpadu Merak - Kota Cilegon; -- 17 --
  2. 2.Terminal Pakupatan di Kota Serang;
  3. 3.Terminal Poris Plawad di Kota Tangerang;
  4. 4.Terminal Kadubanen di Kabupaten Pandeglang;
  5. 5.Terminal Kadu Agung Mandala/Mandala di Kabupaten Lebak;
  6. 6.Terminal Balaraja di Kabupaten Tangerang;
  7. 7.Terminal Pondok Cabe di Kota Tangerang Selatan;
  8. 8.Terminal Labuan di Kabupaten Pandeglang; dan
  9. 9.Terminal Malingping di Kabupaten Lebak.
2. b.Rencana pembangunan terminal penumpang tipe A, meliputi:
  1. 1.Terminal Cikande di Kabupaten Serang; dan
  2. 2.Terminal Cikupa di Kabupaten Tangerang.
3. c.Pengembangan terminal penumpang tipe B untuk melayani angkutan antar kota dalam provinsi dan angkutan kota/pedesaan meliputi:
  1. 1.Terminal Pasar Badak Pandeglang di Kabupaten Pandeglang;
  2. 2.Terminal Bayah di Kabupaten Lebak;
  3. 3.Terminal Ciputat di Kota Tangerang Selatan;
  4. 4.Terminal Cadas, Jatiuwung di Kota Tangerang;
  5. 5.Terminal Ciledug di Kota Tangerang;
  6. 6.Terminal Cibeber/Seruni di Kota Cilegon; dan
  7. 7.Terminal Tanara di Kabupaten Serang.
4. d.Rencana pembangunan terminal tipe B di Palima Kota Serang;
  1. 11.Ketentuan Pasal 21 diubah menjadi 2 (dua) ayat, yakni ayat (1) dan ayat
(2)sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks69PDFHirarki

Memuat teks peraturan…