DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 1 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Kebijakan Dan Strategi; 3. Pelaksanaan; 4. Peran serta Masyarakat Dan Badan Usaha; 5. Sistem Informasi/Komunikasi Dan Informatika; 6. Penghargaan; 7. Pembinaan Dan Pengawasan; 8. Kerjasama; 9. Pendanaan; 10. Ketentuan Lain-Lain; 11. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kemajuan teknologi dan perkembangan sosial masyarakat turut mempengaruhi pembangunan ketahanan keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, sosial dan budaya serta tradisi masyarakat sehingga diperlukan kebijakan Pemerintah Daerah yang sistematis, terpadu dan berkesinambungan
c.bahwa untuk adanya kepastian hukum peran Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan kebijakan dalam pembangunan ketahanan keluarga perlu instrumen hukum berupa peraturan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Hasil Fasilitasi 188.34/6475/OTDA 9 Agustus 2018 Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan DaIam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
8.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang- undangan; Hasil Fasilitasi 188.34/6475/OTDA 9 Agustus 2018
9.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN Dan GUBERNUR BANTEN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Banten.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kependudukan dan keluarga berencana Provinsi Banten.
6.Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.
7.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Hasil Fasilitasi 188.34/6475/OTDA 9 Agustus 2018
8.Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
9.Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah proses pelaksanaan pembangunan ketahanan keluarga yang komprehensif dan berkesinambungan guna mewujudkan keluarga yang harmonis, bahagia, sejahtera lahir dan batin.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga meliputi :

a.kebijakan dan strategi;
b.pelaksanaan;
c.peran serta masyarakat dan badan usaha;
d.sistem informasi/komunikasi dan informatika;
e.penghargaan;
f.pembinaan dan pengawasan;
g.kerjasama;dan
h.pendanaan.

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 3

(1)Kebijakan Pembangunan ketahanan Keluarga dilaksanakan selaras dengan kebijakan nasional.
(2)Kebijakan Pembangunan ketahanan Keluarga berpedoman pada konsep ketahanan keluarga dan sejahtera yang didalamnya mencakup:
1. a.landasan legalitas dan keutuhan Keluarga;
2. b.ketahanan fisik;
3. c.ketahanan ekonomi;
4. d.ketahanan sosial psikologi; dan Hasil Fasilitasi 188.34/6475/OTDA 9 Agustus 2018
5. e.ketahanan sosial budaya.
(3)Selain berpedoman pada konsep ketahanan keluarga dan sejahtera, kebijakan Pembangunan ketahanan Keluarga juga dilaksanakan melalui pembangunan keluarga sejahtera berakhlak mulia, berbudaya, sehat dan cerdas.

Pasal 4

(1)Strategi kebijakan pembangunan ketahanan keluarga wajib disusun dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah
(2)Dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
2. b.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
3. c.Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
4. d.Rencana Strategis;dan
5. e.Rencana Kerja;
(3)Dokumen perencaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(4)Dokumen perencaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
(5)Dokumen perencaaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e disusun oleh Perangkat Daerah terkait dengan memuat indikator dan variabel ketahanan keluarga.
(6)Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkoordinasi dengan Dinas.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran indikatordan variabel ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Gubernur. Hasil Fasilitasi 188.34/6475/OTDA 9 Agustus 2018

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dilaksanakan secara sinergi dan berkesinambungan antara :
1. a.Pemerintah;
2. b.Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. c.lembaga yang dibentuk pemerintah atau pemerintah daerah;
4. d.lembaga kemasyarakatan;
5. e.Badan Usaha; dan
6. f.masyarakat.
(2)Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mewujudkan sinergitas program dan kegiatan yang berkelanjutan dan berkesinambungan dalam pembangunan ketahanan keluarga.
(3)Pembangunan Ketahanan Keluarga yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berpedoman pada Norma Standar Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 6

(1)Dinas melakukan pendataan pembangunan ketahanan keluarga.
(2)Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan kabupaten/kota.
(3)Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan/dilaporkan kepada Gubernur paling lambat setiap bulan September tahun berjalan.
(4)Selain Daerah memperoleh identifikasi ketahanan keluarga dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), data ketahanan keluarga juga dapat diperoleh dari pihak lainnya.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengumpulan, pengolahan dan analisis data ketahanan keluarga diatur dengan Peraturan Gubernur. Hasil Fasilitasi 188.34/6475/OTDA 9 Agustus 2018

Pasal 7

(1)Gubernur mengkoordinasikan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dengan pemerintah daerah kabupaten/kota.
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
1. a.Program dan kegiatan
2. b.Pendataan;dan/atau
3. c.Rapat
(3)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 8

(1)Rencana aksi pemerintah daerah dilakukan dalam rangka mengintegrasikan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.
(2)Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas dengan berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
(3)Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertikan lembaga yang dibentuk pemerintah atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lembaga kemasyarakatan dan badan usaha.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN BADAN USAHA

Pasal 9

(1)Setiap orang dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.
(2)Pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan pada lingkungan:
1. a.Keluarga; Hasil Fasilitasi 188.34/6475/OTDA 9 Agustus 2018
2. b.RT/RW;
3. c.Pendidikan;dan
4. d.Pekerjaan;
(3)Peran setiap orang dalam pembangunan ketahanan keluarga dan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan persuasif, edukatif dengan keteladanan.

Pasal 10

(1)Lembaga Pemerintah dan Lembaga Kemasyarakatan berperan dalam mewujudkan pembangunan ketahanan keluarga dan sejahtera.
(2)Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyalurkan bantuan program atau kegiatan yang diprioritaskan bagi keluarga rentan, keluarga miskin dan keluarga beresiko.
(3)Penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengacu pada hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(4)Penyaluran bantuan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur melalui Dinas.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…