DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 18 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 61

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Identifikasi Warga Miskin; 3. Indikator Kemiskinan; 4. Penyusunan Strategi dan Program Penanganan Kemiskinan; 5. Pelaksanaan Penanganan Kemiskinan; 6. Tim Koordinasi Penanganan Kemiskinan Provinsi Banten; 7. Kerjasama; 8. Pembinaan Dan Pengawasan; 9. Pendanaan; 10. Peran Serta Masyarakat; 11. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multi dimensional, dan multi sektoral yang harus segera ditangani karena menyangkut harkat dan martabat manusia;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penanganan Kemiskinan di Provinsi Banten; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4010);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomo 97 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6219);
14.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang- undangan;
15.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN dan GUBERNUR BANTEN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN TENTANG PENANGANAN KEMISKINAN DI PROVINSI BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Banten.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah DPRD Provinsi Banten.
5.Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan standar hidup pangan minimal dengan indikator yang telah ditetapkan, diantaranya kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan yang ditandai dengan kartu identitas keluarga miskin Provinsi Banten.
6.Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang, keluarga atau sekelompok orang dan masyarakat yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
7.Keluarga adalah suami, istri, anak-anak yang belum nikah termasuk anak tiri, anak angkat, orang tua/mertua, kakek, nenek, dan mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga yang tinggal satu rumah.
8.Warga miskin adalah orang miskin sesuai kriteria yang telah ditentukan dan berdomisili di Banten serta memiliki KTP dan/atau Kartu Keluarga Provinsi Banten.
9.Program Penanganan Kemiskinan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi/menanggulangi kemiskinan.
10.Strategi Penanganan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah Dokumen lima tahunan yang berisi strategi dan Kebijakan yang dapat mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran Penanganan kemiskinan di Provinsi Banten.
11.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah sebagai unsur pembantu gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
12.Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Banten yang selanjutnya disingkat TKPKP adalah forum koordinasi penanganan kemiskinan yang dipimpin oleh Wakil Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
13.Pemangku Kepentingan adalah kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup bermasyarakat.

Pasal 2

Penanganan kemiskinan di Provinsi Banten berdasarkan azas kesetiakawanan, keadilan, kemanfaatan, keterpaduan, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, profesional dan berkelanjutan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam :

1.Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
2.Mencegah permasalahan sosial khusunya kemiskinan supaya tidak terjadi atau terus meningkat jumlahnya;.
3.Mengembalikan fungsi sosial seseorangatau individu, keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami permasalahan sosial khususnya kemiskinan;
4.Memulihkan kondisi sosial warga yang terkategori miskin dalam rangka mencapai keberfungsian sosial;
5.Mengembangkan kemampuan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kemandirian;
6.Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kemiskinan;
7.Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam Penanganan kemiskinan secara melembaga dan berkelanjutan;
8.Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam Penanganan kemiskinan secara melembaga danberkelanjutan; dan
9.Meningkatkan kualitas manajemen Penanganan kemiskinan.

Pasal 4

Ruang lingkup penanganan kemiskinan meliputi:

a.Identifikasi warga miskin;
b.Indikator kemiskinan;
c.Penyusunan strategi dan program;
d.Penanganan kemiskinan;
e.Pelaksanaan penanganan kemiskinan;
f.Tim koordinasi penanganan kemiskinan provinsi banten;
g.Kerjasama;
h.Pembinaan dan pengawasan.

BAB II

IDENTIFIKASI WARGA MISKIN

Pasal 5

Identifikasi warga miskin dilakukan melalui pendataan dan penetapan warga miskin oleh pemerintah Provinsi Banten dan/atau dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 6

(1)Pendataan warga miskin dilakukan berdasarkan kriteria yang mengacu pada indikator kemiskinan secara menyeluruh yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun.
(2)Kriteria warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
(3)Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila terjadi situasi dan kondisi tertentu yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi data kemiskinan melalui verifikasi dan validasi ulang di bawah koordinasi Dinas Sosial.
(4)Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum ditetapkan diumumkan pada tempat pengumuman di masing- masing desa/kelurahan untuk memperoleh masukan dari masyarakat.
(5)Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan ditempatkan dalam sistem informasi penanganan kemiskinan.
(6)Penetapan warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar penyusunan strategi dan program penanganan kemiskinan.

Pasal 7

(1)Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan perencanaan pembangunan daerah.
(2)Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat, akurat, independen, dan akuntabel.

BAB III

INDIKATOR KEMISKINAN

Pasal 8

Indikator kemiskinan dalam penanganan kemiskinan berbasis kearifan lokal Banten dengan indikator sebagai berikut:

a.luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2 per orang;
b.jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari lantai tanah/ bambu/ kayu murahan;
c.jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah;
d.tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tinggal lain;
e.sumber penerangan tidak mengunakan listrik;
f.sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindungi/ sungai/ air hujan;
g.hanya mengkomsumsi daging/ susu/ ayam satu kali dalam seminggu;
h.hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun;
i.hanya sanggup makan satu/ dua kali sehari;
j.tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik pemerintah;
k.sumber penghasilan rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp 300.000-perbulan dan atau memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan;
l.pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah/ tidak tamat SD/ hanya SD;
m.Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp 500.000- seperti sepeda motor, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya;
n.Karakteristik wilayah akses pelayanan adalah perkotaan, perdesaan/ pesisir.

Pasal 9

Warga masyarakat yang telah ditetapkan sebagai keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan telah sesuai dengan indikator kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 akan dimasukkan dalam data base penduduk miskin Provinsi Banten.

Isi peraturan

Teks61PDFHirarki

Memuat teks peraturan…