DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 5 Oktober 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Besaran dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bab III Sumber Daya Cadangan Bab IV Penatausahaan Dana Cadangan Bab V Penggunaan Dana Cadangan Bab VI Pengawasan dan Pelaporan Bab VII Ketentuan Lain-Lain Bab VIII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020Nomor 616);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan KeuanganDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); - 2
9.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 94); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINS! BANTEN dan GUBERNUR BANTEN MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANGPEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BANTEN TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Penjabat Gubernur Banten.
4.Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur Banten, yang selanjutnya disebut Pemilihan Serentak adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Daerah untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, secara langsung dan demokratis.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
7.Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Banten adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. (Bank Banten). - 3
8.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

Pasal 2

(1)Pembentukan Dana Cadangan dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mendanai penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
(2)Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dicairkan untuk membiayai kegiatan yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2024 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Tahapan penyelenggaraan pemilihan serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan pada Tahun 2023, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang pemerintahan umum yang bersumber selain dari dana cadangan dan alokasi dana yang telah ditentukan peruntukannya.
(2)Kekurangan Dana Pembiayaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan Tahun 2024-2029 yang tidak dialokasikan dalam dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2024.
(3)Selain Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengamanan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dialokasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB III

SUMBER DANA CADANGAN

Pasal 4

Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), bersumber dari penyisihan atas penerimaan Daerah, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman Daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan. - 4

(1)Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan yang dikelola oleh PPKD.
(2)Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya,dapat ditempatkan dalam bentuk deposito yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
(3)Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. (Bank Banten) atau bank pemerintah lainnya.
(4)Dalam hal terdapat bunga Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah mengakui dan mencatat bunga Dana Cadangan sebagai Lain-lain PAD Yang Sah. BABV PENGGUNAAN DANA CADANGAN

BAB IV

PENATAUSAHAAN DANA CADANGAN PasalS

Pasal 6

Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dialokasikan pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak dapat digunakan untuk membiayai program, kegiatan, dan sub kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PELAPORAN Pasal 8 Pengawasan atas penggunaan dana Hibah kegiatan Pemilihan Serentak dilakukan oleh APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 9

Pelaksanaan penggunaan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaporkan kepada Gubernur melalui perangkat daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Hal-ha! yang terkait dengan pelaksanaan tahap persiapan penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dibiayai melalui APBD Tahun Anggaran 2023 atau Tahun Anggaran 2024 di luar alokasi Dana Cadangan. KETENTUAN PENUTUP Pasal 1 1 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten. Ditetapkan di Serang pada tanggal 5 Oktober 2022 Pj. GUBERNUR BANTEN, ttd ALMUKTABAR Diundangkan di Serang pada tanggal 5 Oktober 2022 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINS! BANTEN, ttd MOCH. TRANGGONO LEMBARAN DAERAH PROVINS! BANTEN TAHUN 2022 NOMOR 5 NO REG PERATURAN DAERAH PROVINS! BANTEN : (3-102/2022) ngan aslinya Hukum, OTO SH a TK.l 9 199403 1 002 - 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BANTEN TAHUN 2024 I. UMUM Untuk membiayai pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024 yang dananya tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran, maka Pemerintah Daerah perlu membentuk dana cadangan. Pembentukan dana cadangan tersebut dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Untuk Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Walikota Yang Bersumber Dari Anggaran Daerah sebagaimana telah diubah dengan Gubernur, Bupati, dan Pendapatan dan Belanja Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pemerintah Daerah membentuk dana cadangan guna membiayai penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024 yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Sebagai pedoman dalam menentukan besaran terhadap rincian kegiatan pemilihan serantak tahun 2024 yaitu dengan memperhatikan Surat Menteri Keuangan Nomor S 647/MK.02/2022 tanggal 05 Agustus 2022 perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan Serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-715/MK.02/2022 7 tanggal 25 Agustus 2022 perihal satuan biaya masukan lainnya (SBML) pengawasan tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan. Adapun komponen Provinsi Banten dan pendanaan bersama antara Pemerintah Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Provinsi Banten sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 200/Kep.222-Huk/2022, tanggal 6 September 2022. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukupjelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…