DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 16 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Banten

regulasi_utama

Ringkasan

Didalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rancargan Peraturan Daera.h ten tang Peru bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagamana dimaksud pada huruf a, merupaka perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementafa yang telah disepakati Pererintah Daera.h bersama DP'RD pad.a tang.ea 22 Agustus 2024
c.bahwa berdas@rkan Keputusan Menteri Dalam ieger Norr 900.1 1 4.4202 Tahun 2024 tentarg Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Banten tentang Perubahan Ang8aran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi Banten Tahun Anggara 2024 dan Rancangan Peraturan Gubermur Banten tentang Penja.bar an Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daera.h run Amggaran 2024, rancangan Peaturan Daera.h telah dilakukan penyesuaan, Mengingat : 23 2

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 23 ahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia ahun 2000 Nomor 182, ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 17 ahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia ahun 2003 Nomor 47, ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 ahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 ahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia ahun 2020 Nomor 134, ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4.Undang-Undang Nomor 1 ahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia ahun 2004 Nomor 5, ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 2 ahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 ahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia ahun 2020 Nomor 134, ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten ahun Anggaran 2024;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ahun 1945; Mengingat

d.bahwa berdasarkan pertimban$an sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf e, perlu menetapan Peraturan Daerah tentang Perubah.an Ang8ran Pendapatan darn Belanja Daerah Prowinsi Banten Tahun Anggaran 2024 I. Pasa I8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahu 1945; 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 200O Pembentukn opinsi Banten (Lmbaran Republik Indonesia Tahun 2000 Noor 182, Trbah.an Lembaran Negara Republik Indonesia iomor 4010;
1. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia faun 200.3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noror 4286 sebagamama tela.h diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Noror 2 Tahu 2020 tentacng Pentaxpen Perat uran Pererintah engganti Undang- Undarg Noror I Tahun 2020 tentang kKebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuke Perang8nan Pdemi Corona Virus Dice 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Ragka Menghada pi Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuargan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara epubk Indonesia Tahun 2020 Nornor 134, Tambe ha.n Lembaran Negara Repu blk Indonesia iomor 6516;
2. 4.Undang-Undang Noror 1 Tahun 2004 tentang er bendaharan Negara (Lem baura.n Negara Republik Indonesia Tahu 2004 Noor , Tam bahan Lem baran Negara Republik lndoner Nornor 43554 scbagairman.a telah diubah beberapa kahi terakhir dengan Lndan$ Undang Noror 2 Tahun 2020 tentang Penetapan eraturan Pererintah erg.gaunt (dang Undang Noror Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuagan Negara dan Stabihitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pasodemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19 dan/atau Dala Rangka Menghada pi Ancaman yang Membahay.akan ferekonorrian Nasional dean/at Sta bilits Sister Keuargan Menjadi Undang- Undang (Lembarn Negara Republik Indonesia TA hun 2020 Nornor 134, Tambahan Lembaran Negara Republike Indonesia Noror 65164; . 6. 7. 8. 9. 3 - Peraturan Pemerintah Nomor 109 ahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia ahun 2000 Nomor 210, ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); Undang-Undang Nomor 25 ahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia ahun 2004 Nomor 104, ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 71 ahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia ahun 2010 Nomor 123, ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); Peraturan Pemerintah Nomor 23 ahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 ahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 ahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia ahun 2012 Nomor 171, ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); Undang-Undang Nomor 23 ahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia ahun 2014 Nomor 224, ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 ahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 ahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia ahun 2023 Nomor 41, ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 1 ahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia ahun 2022 Nomor 4, ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. 5.Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencana.as Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nmor 104, Tambahan Lem baran Negara Republik Indonesia Noor 4421
5. 6.Undarg- Undang Norr 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Deerah (Lembaran Negara Re publik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587) sebagaiman.a telah diubah beberape keali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 TAhun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pererintah Pergganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahum 2023 Noor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomnor 6856l; 7 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan ata.ra Pemerint.ah Pusat dan Pererintahan Daera.h (Lemberan Negara Republike Indonesia Tahun 2022 Nomnor 4, Tam bahan Lembaraon Negara Republik Indonesia iomor 6757)
6. 8.Peraturan Pemerita.h Nomor 109 Tahu 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Devera.h dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Noror 210, Tambahan Lemba.ran Negara Re pubbik Indonesia Nomor 4028l
7. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuagan Blan Laryacnaon Uram sebagaurana telah diu bah dergan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7a4 Tun 2012 tentang Petubaha Peraturan Pererintah Nornor 23 Tahu 200.5 tentang Pengelolan Keuacngan Bala.n Laryaenan Umu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2012 Nomor 171, Tarnbahan Lembaran Negara Repubbik Indonesia Norn.or 5340;
8. 10.Peraturan Pemerintah Noror 71 Tahun 20I0 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lem baran Negara Republik Indonesia fun 2010 Noror 123, Tumbahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 51654; DaerahPemerintah
9. 17.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 ahun 2021
10. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 ahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia ahun 2012 Nomor 754); tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten ahun 2021 Nomor 3, ambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 94);
11. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 ahun 2020 tentang Pedoman eknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia ahun 2020 Nomor 1781);
12. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia ahun 2017 Nomor 1067);
13. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 ahun 2018 tentang ata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan ertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia ahun 2018 Nomor 630);
14. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 ahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia ahun 2019 Nomor 42, ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 ahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia ahun 2017 Nomor 73, ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041); I Peraturan Pererintah Nono 2 TAu 2047 ten.tang Pembina.an dasn pengawassn Penvelengsaran Pererintah Daerah [Lmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Noor 73, fAmnbaha.n Lembaran Negara Republik Indonesia noror 6041
16. 2.Peraturan Pemerintah iomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubhik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noror 6322;
17. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Noor 52 Tahun 2012 tentang Pedoran Pengelolaan Invest.a Perrin ta.h Darah (Derita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754;
18. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Noor 62 tahun 2017 ten tang Pengelopokan era pan eua.gan Daerah serta Pelaksan#an damn Pertang8ngawabaon Dan.a Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067;
19. 15.Peraturan Menteni Dalam Negeri Nornor 36 Tau 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam rggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluraon, dan Lapora.n pertarggungiawaba Peng&una.an Bantu.an Keuasngan Petal Politik (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Noror 6304;
20. 16.Peraturan Menteri Dalarm Negeni Noror 7 Tun 2020 tentang Pedomen Tekenis Pengelolawn Kuang Dera.h (Derita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781), 17 peraturan Dea ah Powinsi Banten Nomor 3 Tahu 2021 tentang Pengelolaan Keuargan Dara.h Provins Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahu 202 Norr 3, Tambahan Lem baran Daenah Provinsi baten ionor 94]; Dengan Persetujuan Bersama DE WAN PERWAKILAN RAKYA DAERAH PROVINSI BAN EN dan GUBERNUR BAN EN MEMU USKAN: 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: Daerah adalah Provinsi Banten.1. Gubernur adalah Gubemur Banten.2. 3. DaerahPemerintahan urusan 4. 5. 6. 7. enetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN Pemerintah Daerah adalah Gubemur sebagai unsur penyelenggara yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ahun 1945. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN GUBERNUR BANTEN MEMUTUSKAN Menetapkan · PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024. asal l Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan l Daerah adalah Provinsi Banten 2.Gubernur adadah Gubermur Banten

3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebaga nsur penyelenggara Pemerintahan Daera.h yang memimpin pela.ksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonor
4.Pererintahan Daera.h aala.h pemyelenggaraaan Urusan Pererinta han oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwa.kilan Rakyat Daera.h menurut asas otonori dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomni seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagadmana dimake sud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahu 1945
5.Dewan Perwa.kila Rakyat Dae-rah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten
6.Keuangan Daera.h adalah semua ha.k dan kewajiban Daera.h dala rang/a penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinila dengan uang termasuk di dalamnya Segala bentuk kekaya.an yang berhuungan dengan hak dan kewajiban daerah terse but 7Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksana.an, penataus.aha.an, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pegawasan keuangan daerah 6
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10.Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi Pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan Pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
11.Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
12.Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
13.Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
14.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
15.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
16.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
17.Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
18.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
19.Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
20.Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APEN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang Undang 9, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APD adalah rencana keuagan tahuman Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DP'RD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah 10.Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi emerintahan yang men)ad hak dan kewajiban setiap igatan dan/atau usunan Pemerintaha untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi terse but yang men)ad kewenangannyva dalam ragka me hindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyrake.at 1] Urusan Pererintaha Wajib adalah Urusan emerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah 2.Urusan Pemerintahan Phihan adalah Urusan emerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potens yang dimihiki Daerah 13.Pelayanan Dasaur adala h pelayanan pu bhik untuk memenu hi kebutuha dasar war'ga negara 14.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daera.h
15.Pengeluaran Daerah adala.h uang Yang keluar dari kas daerah.
16.Pendapatan Daera.h adala.h semua hak Daerah yang diakui sebaga penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan 17 Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daera.h yang diakul se bagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggar an berkenaan I8. Pembiayaan Daera.h adala.h semua penerimaan yang perlu dibayar kembahi dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pad.a tahun anggaran yang berkenaan mau pun pad.a tahun-ta.hun angg8a.ran berikutnya 19.Pinjamnan Daera.h adala.h semua transaksi yang mengalibatkan daera.h menerima sejumla.h uang atau menerima manta.at yang bernilai uang dati pihak lain se hingga daera.h dibebani kewajiban untuk membayar kembaht.
20.Utang Daera.h yang selacnjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibavar Pemerintah Daerah dan/at.au kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan tang berdasark.an peraturan perundang undangan, per)anan, atau berdasarkan se bab lannya yang sah
21.Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
22.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
23.Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
24.Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
25.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
26.Rencana Pembangunan ahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Keija Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
27.Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
28.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Keija Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
29.Prakiraan Maju (forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
30.Penganggaran erpadu (unified budgeting) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana. 2l Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemenintah Daerah pade Pererintah usat, Pemerita.h Daerah lay, baden layanan urum daerah ilike Peerintah Derh lainnyabadan usaha milk negara, Badan Usaha Milk Daerah, koperasi, dan masyarak.at dengacn hake memperoleh burga dan pengerbalian pokok pinjamaon 22.Dara Cadaongan adaah dana yang disisihkan guna rendarad kegatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dala satu tahun anggaran 2 Investai adalah penguna.an a.set tuntuk me peroleh man fa.at ekonoris seperti bung, deviden, royal.ti, manfaat sosial dan/a ta manfaat lannya se hingga dapat meningkatkan kemampan emerinta.h dalam rangka pelayanan kepada masyaraka.t 24 Beban adalah penurunan manfaat ekonori ata potens aa dala periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau mila keayan berth yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi a.set atu timbulnya kewajiban
25.encana Pembangunan Jangka Menengah Dae rah yang selanjutnya disirgkat RP/MD Adalah dokumen perencanaaen Daerah untuk periode 5 (lima) tahuan
26.Rencana Pen bangunan Tahunan Daera.h yang selanjutnya disebut encan.a Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD Alalah dokumen perencanaasn Dara.h ntuk periode l (satu tahun 27.kebijaka Umum Ang#ran Pendapatan dan Belanja Daerah yang slanjutnya disingkat KUA adalah dokurnen yang meruat ke bijakan bidang pend patan, belanja, dan pem biaya.an serta as0ml yang mendasarinya untuk periode l (satu] tahun
28.Prioritas dan Flafon Angara Sementara yang selarjutnya disingk.at pAsadalah rancangan program prioritas daon patolan bats makiral anggar.n yang diberilan kepada Satan erj Pera.nglet Dara.h untuke setiap program sebaga acan dalam penesunan rencana kerja dan anggaran sat uan kerjya peranglat daerah se belum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daer.ah 29.Pukiraan Maju (forward estimate} adalah perhitungan kebutu han dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanaka.n gun.a memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetuju dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikeutnya
30.Perganggrn Terpeh turfed budgeting) adalah persunan renana keuangan tahunan ang dilakuan secara terintegrasi untuk seluruh enis belanja gun.a melaksanakan kegiatan pemeritahan yang didasarkan pada prinip pencapaian efisiensi aloksi dana
31.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Keija Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program, dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
32.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan keija perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
33.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau lebih unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa.
34.Kegiatan abun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
35.Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
36.Basil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
37.Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
38.Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
39.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Keija Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
31.Rencana Kerja dan Anggaran Satan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKASKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belan)a, program, dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daera.h serta rencaa pembiayaan sebaga dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 32 Program adalat.h bentuk instrumen kebijaan yang berisi I (satu) a.au le bih Kegiatan yang dilaksaaan oleh satan kera perangkat daera.h atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tuyuan pembangnan Daera.h.
33.Kegiatan adala.h bagian dari program yang dilaksanakan oleh I (satu) atau le bih unit kerja pada Satuan eria Perangkat Daerah se ba.gal bagian daripenecapaan sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personl (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan tekenolog, dana, atau kombinasi dari be berapa ata ke semua jenis sumber daya terse but sebagai masukan finpt) untuk menghasikan keluaran (output) dalarm bentu.k barang dan jasa
34.Kegiatan Tahun Jama.k adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari l [satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontra.k tahun jama.k
35.eluaran (output/ adala.h barang atau jasa yang dihasilk.an oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaan sasaran dan tu)an program dan kebijakan
36.Hasil (outcome) adala.h segala sesuatu yang mencerminkan berfunginya keluaran dari kegatan-kegiatan daaum satu program 37.Sasaran (target/ adalah hasil yang diharapkan dari suatu program ata keluaran yang diharapan dari suatu kegiatau
38.Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan ata tela.h dicape schubungan dengan pengguaan anggaran denga kuantitas dan kualitas yang terukur
39.Dokumen Pelaksaaan Ang8aran Sat uan Kerja Peragk.at Daera.h yang selanjutnya disingkat DPA SkKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dun belanja SkPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayan SKPD yang melaksanakan fungal bendahara rum daerah yang digunaka sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran unsur
40.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sab.
41.Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
42.Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
43.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
44.Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat peijanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
45.Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
46.Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
47.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan keija perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
48.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Banten selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
49.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah. 40 Sarang Mihike Darah ad.ala.h semua barang yang dibeli atau diperole h atas be ban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atu benasal dari perolehan lainn1ya yang sah 41 Surplus Ang#aran Dara.h adalah elisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
42.Defisit Ang&ran Daera.h adala.h selish keurang antara penda pat.an daera.h dan belanya daera
43.Sisa Lebih erhitungan Angara.n yang selanjutnya disingkat SiLPA adala.h selisih lebih realisasi peneriraan dan pengeluaran an4a.ran se lama satu periode angaran
44.putang Darrah adalah jurlah uang yang wajib dibayar kepad.a Pererintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah sang dapat dinilai dengan uangsebagai akibat perjanjian at.au akibat lainnya berdasark.an peraturan perundang undangan atau albat launnya yang sah 45 Furgsi adala.h perwujudan tugas epemerintahan di bidang tertentu yang dilakanakan dala rangk mencapad tujuan pembangunan nasional 46 Stander Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengena jenis dan mutu Pelaanan Dar yang merupakin Uruan Pererintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap wanga negara scare minimal 47 Badan Laryanan Umuma Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adala.h sistem yang diterapkan oleh satuan erja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pad.a sat an kerja peranglat daera.h dalam membenikan pelayanan kepad.a masyarakat yang mempunyai lekesibilitas dalamn pol pengelolean keuangan sbagai pengecuahian dani ketentuan Pengelolaan Keuagan Dara.h pada umum.ya
48.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 9PD adalah Perangkat Darah pa.de Pemerintah powinsi Hanten elaku penggunae acnggaran/ penggun.a barang yang melaksacnaka Urusan Pererintaha daerah 49.Stun kKerj Pengelola Keangn Derah yang elanjutnya disingkat SPKD Adalah unsur penunjang Urusan Pemerintaha pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan euangan Daerah ·]

Pasal 2

1.Pendapatan

a.Semula
b.Bertambah / (berkurang) Jumlah Pendapatan setelah perubahan
1. 2.Belanja
a.Semula
b.Bertambah / (berkurang) Jumlah Belanja setelah perubahan Surplus/(Defisit) setelah perubahan
1. 50.Unit Keija adalah bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
2. 51.im Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat APD adalah im yang ditetapkan dengan Keputusan Gubemur yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, pejabat pengelola keuangan daerah, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
3. 52.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan.
4. 53.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. 54.Belanja idak erduga adalah belanja daerah yang digunakan untuk keperluan penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah. Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 11.746.009.406.039,00 662.196.630.115,00 12.408.206.036.154,00 11.866.009.406.039,00 490.573.957.244,00 12.356.583.363.283,00 51.622.672.871,00 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ahun Anggaran 2024 sebesar Rpl2.009.507.139.075,00 bertambah Rp485.573.957.244,00 sehingga menjadi Rpl2.495.081.096.319,00, dengan rincian sebagai berikut:
6. 50.Unit Kerja adalah beagian dani Satuan erja Peranglat Daerah yang mela.ksanakan sat atau be berapa progran. 5I.Tim Anggara.n Pererintah Daerah yang selanjutnya disingkat TA9D adaah Tie yang diteta pkacn dengan Keputusan Gubermur yang dipimpin oleh Sekretaris Daera.h yang mempunyad tugas mnenyiapkan serta ela.sanakan kebijakan Gubernur dalam raga penyusunan anggaran pendapatan dan belanj daerah yang angotaunya terdiri darni pejabat perencana daera.h, pejabat pengelola keuangan daerah, dan pejabat lanya sesuai dengan kebutu an
7. 52.Pegawa Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawad ASN adalah pegawad negeri sipil dan pegawad perrerintah dengan perjanjaon kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suat jabatan pemerintah.an atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan
8. 53.Badan Usaha Milik Daerah yang se-lanjutnya disingkat BUMD dalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimilili ole h Darah 54.Belanja Tilake Terduga adalah belaja daera.h yang digunakan untuk eperluan penanganan bencan.a alam, beneana sos.ial dan pengeluaran tidak terdug lainnya yang sangat diperlukan dalam rang.a penyelengara.an kewenangan Pererintah Daerah Ang&aran Pendapatan dan Delana Daerah Tahu Angara 2024 sebesar Rp12.009.507.139.075,00 bertambah Rp485.573.957.244,00 sehingga menjadi Rp12.495.081.096.319,00 dengan rincian sebega benikut ' Pendapa tan
a.Semula Rp 11.746.009.406.039.00
b.Bertambah /(berkeurangl Rp 662 196.630.115,00 Jumlah Pendapa tan setelah perubahan Rp 12.408.206.036.154,00 2 Belanja
a.Semula Rp 11.866.009.406.039,00
b.Bertambah /(berkurang Rp 490.573.957.244,00 Jumla.h Belanja setelah perubahan Ro 12.356.583.363.283.00 Surplus/(Defisit) setela.h perubahan Ro 51622.672.871,00 (51.622.672.871,00)Rp 0,00Rp

Pasal 3

a. Daerah c. 6.430.560.000,00

3.Pembiayaan

a.Penerimaan Pembiayaan 1) Semula 2) B ertambah / (berkurang) Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan
b.Pengeluaran Pembiayaan 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Pengeluaran Pembiayan setelah perubahan Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 8.668.052.033.549,00 543.896.203.490,00 9.211.948.237.039,00 3.071.630.609.000,00 118.196.630.115,00 3.189.827.239.115,00 263.497.733.036,00 (176.622.672.871,00) 86.875.060.165,00 143.497.733.036,00 (5.000.000.000,00) 138.497.733.036,00 6.326.763.490,00 103.796.510,00 Anggaran Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Pendapatan Asli setelah perubahan
b.Pendapatan ransfer 1) Semula 2) Berkurang/(berkurang) Jumlah Pendapatan ransfer setelah perubahan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1. 3.Pembiaya.an
a.Peneriraan Pembiaya.an 1) Semula 2 Bertambah/(berkurang) Jumlah Penerim~an Pembiaya.an setelah perubahan
b.Pengeluaran Pembiaya.an Semula 2 Bertambah/(berkurangl Jumlah Pengeluaran Pembiayan setela.h perubahan Jumlah Perbiaye Netto setelah perubah.an Sisa Lebih Pembiayaan nggaran setelah perubahan 263.497 733.036,00 (176.622.672.871,00] 86.875.060.165,00 Rp 143.497 733.036,00 Rp (5.000.000.000,00) Ro 138.497,733.036,00 Rp (51.622.672.871,00 Rp 0,00 Pasad 3 Ang&aran Pendapa tan sebagaimana dima.ksud dala Paseal 2 hurufa terdiri da
a.Pendapatan Asli Daera.h I) Semula 8.668.052.033.549.00 2) Bertambah /(berkurangl Rp Jumlah Pendapatan Asli Daerah Ro setela.h perubahan
b.Pendapatan Transfer Semule Ry 2) Berkurang/[berkurang) Rp Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan
c.Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 1) Semule Rp 2 Bertambah /(berkurang Ro humla.h Lain-lain Pendapatan Dae rah Rp Yang Sah setelah perubahan 543.896.203.490,00 9.211.948.237.039,00 3 071 .630.609.000,00 118.196.630.115,00 3.189.827.239.115,00 6.326.763.490,00 103.796.510,00 6.430.560.000,00

Pasal 4

c. ransfer Pendapatan Hibah 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Retribusi Daerah setelah Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 8.284.849.811.619,00 330.061.206.292,00 8.614.911.017.911,00 3.071.630.609.000,00 118.196.630.115,00 3.189.827.239.115,00 214.752.691.760,00 13.581.035.523,00 228.333.727.283,00 109.890.940.131,00 206.902.816.975,00 316.793.757.106,00 58.558.590.039,00 (6.648.855.300,00) 51.909.734.739,00 6.326.763.490,00 103.796.510,00

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari: perubahan Basil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 1) Semula Rp 2) Bertambah/(berkurang) Rp Jumlah Basil Pengelolaan Rp Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan
1. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelahyang perubahan
(2)Pendapatan ransfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b bersumber dari Pendapatan ransfer Pemerintah Pusat:
1. a.Semula Rp
2. b.Bertambah/(berkurang) Rp Jumlah Pendapatan ransfer Rp Pemerintah Pusat setelah perubahan
(3)Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c bersumber dari:
1. a.Pajak Daerah 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan
2. b.Retribusi Daerah Pasad (I Pendapatan As.li Daerah sebagairana dima.k sud dalarm Pasal 3 huruf a bersumber dari • Pajak Daera.h I) Semula Rp 8.284.849.811.619,00 2) Bertam bah /(berkeurang) Ro 330.061.206.292,00 Jumlah Pajak Daerah setelah Rp 8.614,911.017.911,00 perubahan b Retribusi Daerah I) Semula Rp 214752.691.760.00 2) Bertambah/(berkurang Rp 13.581.035.523,00 Jumlah Retribusi Daerah setelah Rp 228.333.727.283,00 perubahan
3. c.Hasil Pengelolaan Kekaaan Daerah Yang Dipisahkan ) Semuta Rp 58.558.590.039,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp (6.648.855.300,00] umlah Hasi] Pengelolaan Rp 51,909.734.739,00 Kekayaan Dipisahkan Daerah Yang setelah perubaha
4. d.Lain-lain Pendapatan Ashi Daera.h yang sa. ) Semula Rp 109.890.940.131,0O 2) Bertambah/(berkurang} Rp 206.902.816.975,00 Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Rp 316,793.757 106,00 Daerah yang sah setelah perubahan (2 Pendapata Transfer sebagaimaa dimaksud pada Pasa! 3 huruf b bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
5. a.Semula Rp 3.071.630.609.000,00
6. b.Bertambah/(berkurang) Rp 118.196.630.115,00 Jumlah Pendapatan Transfer Rp 3.189.827.239.115,00 emerintah Pusat setelah perubahan (3] Laun-lain Pendapatan Daera.h Yang Sah sebagaimana dima.ksud pad.a Pesa 3 huruf e bersumber dari Pendapatan Hibah 1 Serula 2) Bertambah/(berkurangl 6.326.76.3.490.00 103.796.510.00 6.430.560.000,00Rp a. b. setelah c. d.

Pasal 6

b. Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.565.457.889.646,00 401.851.917.826,62 7.219.458.552.287,00 279.117.391.178,62 7.498.575.943.465,62 3.420.199.564.438,00 190.157.000.000,00 3.610.356.564.438,00 2.637.346.334.404,00 (132.240.628.748,00) 2.505.105.705.656,00 1.163.654.397.284,00 23.299.566.065,38 1.186.953.963.349,38 62.696.892.030,00 (2.000.000.000,00) 60.696.892.030,00

Pasal 5

Anggaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas: Belanja Operas! 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Operas! setelah perubahan Belanja Modal 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Modal perubahan Belanja idak erduga 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja idak erduga setelah perubahan Belanja ransfer 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja ransfer setelah perubahan

(1)Belanja Operas! sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a terdiri atas:
1. a.Belanja Pegawai 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Belanja Barang dan Jasa 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumla.h Pendapatan Hibah setelah Rp perubahan 6.430.560.000,00 Anggaran belanja sebagaimana diraksud dalam Pasal 2, terdiri atas
2. a.Belanja Operas Serula 2) Berta.mbah /(berkurang) Jumlah Belanja Operasi setelah Rp perubahan b Belanja Modal Serula 2) Bertambah /(berkurang Jumlah Belanja Modal setela.h Rp perubahan
3. c.Belanja Tidak Terduga I) Semule 2) Bertambah/Iberkurang Jumlah Belanja Tidak Terduga R setela.h perubaha
4. d.Belanja Transfer ) Semule Rp 2) Bertambah/(berkurang) Rp Jumlah Belanja Transfer setelah Rp perubahan 7.219.458.552.287,00 279.117.391 178,62 7,498.575.943.465,62 1 163.654.397.284,00 23.299.566.065,38 1 186.953.963.349,38 62.696.892.030,00 (2.000.000.000,00 60.696.892.030,00 3.420.199.564,438,00 190.157.000.000,00 3.610.356.564.438,00 (l] Belanja Operasi sebagamaa dimaksud pada asat 5 huruf a terdiri atas
5. a.Belanja Pegawa 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Pegawai setelah Ro peru baha
6. b.Belatja Ba.rang dan has.a 2637.346.334.404,00 (132.240.628.748,00] 2.505.105.705.656,00 Semule 2) Bertambah/(berkeurang Rp 3.565.457.889.646,00 Rp 401.851.917.826,62 3.967.309.807.472,62setelah Rp c. setelah Belanja Hibahd. 968.653.655.909,00 Rp1) Semula 13.175.643.100,002) Bertambah/(berkurang) Rp 981.829.299.009,00setelahHibah Rp Belanja Bantuan Sosiale. 46.971.000.000,00Rp1) Semula (3.669.541.000,00)2) Bertambah/(berkurang) Rp 43.301.459.000,00Bantuan Sosial Rp a. b. Modal Gedung danc. 184.018.940.333,00Rp (5.250.489.099,00)2) Bertambah/(berkurang) Rp Jumlah Belanja setelah perubahan Belanja Bangunan 1) Semula Jumlah Belanja dan Jasa perubahan Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 268.034.860.793,00 82.023.523.335,00 350.058.384.128,00 85.762.791.473,00 (38.882.772.316.00) 46.880.019.157,00 1.029.672.328,00 0,00 1.029.672.328,00 Belanja Bunga 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Bunga perubahan Jumlah Belanja perubahan
(2)Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b terdiri dari atas: Belanja Modal anah 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja setelah perubahan Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan Modal anah Jumlah Belanja dan has.a setelah Rp perubahan 3.967.309.807,472,62
1. c.Belanja Bunga ) Semula 2 Bertambah/(berkrang) Rp Jumlah Belanja Bunge setelah Rp perubahan 1.029.672.328,00 0,00 1L.029.672.328.00 46.971,000.000,00 (3.669.541.000,00% 43.301,459.000.,00 968.653.655.909,00 13.175.643.100,00 981.829.299.009,00
2. d.Belanja Hibah ) Semula 2 Bertambah/(berkurangl Jumlah Belanja Hibah setelah Rp perubahan
3. e.Belarja Bantuan Sosial ) Semula 2 Bertambah/(berkurang Jumla.h Belanja Bantuan Sos.iad Rp setelah perubahan
(2)Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b terdiri dari at.as
1. a.Belanja Modal Tana.h I) Serula Rp 2) Bertambah/(berkurang) Rp Jumlah Belarja Modal Tana.h Ry setelah perubahan
2. b.Belanja Modal Peralatan dan Mesin Serula 2 Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Modal Peralatan Ry dan Mesin setelah peru bah.an Belanja Modal Gedung dan Bangunan ) Serula 2) Bertambah/(berkurang 85.762.791.473,00 (38.882.772.316.00 46.880.019.157,00 268 034 860.793.00 82.023.523.335,00 350,058.384 128,00 184.018.940.333,00 (5.250.489.099,00 178.768.451.234,00Rp d. Belanja Modal Aset etap Lainnyae. Belanja Modal Aset Lainnyaf.
3. b.Belanja Bantuan Keuangan 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Aset etap Lainnya setelah perubahan 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Bagi Basil setelah perubahan 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya setelah perubahan Jalan, setelah Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.196.399.564.438,00 190.207.000.000,00 3.386.606.564.438,00 588.943.141.760,00 (16.243.519.976,62) 572.699.621.783,38 223.800.000.000,00 (50.000.000,00) 34.740.648.100,00 708.763.426,00 35.449.411.526,00 62.696.892.030,00 (2.000.000.000,00) 60.696.892.030,00 2.154.014.825,00 944.060.696,00 3.098.075.521,00
4. b.Bertambah/ (berkurang) Jumlah Belanja idak erduga setelah perubahan
(4)Belanja ransfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf d terdiri atas:
1. a.Belanja Bagi Basil Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Modal Jaringan dan Irigasi perubahan
(3)Belanja idak erduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c terdiri atas Belanja idak erduga, yaitu:
1. a.Semula Jumlah Belanja Modal Gedung dan Rp Bangnan setelah perubahan
2. d.Belarja Modal Jalan, Jaringan dan rigasi ] Semula Rp 2 Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Modal Jaringan dan lrigasi perubaha R Jala, Rp setela.h 178.768.451.234,00 588.943.141 760,00 (16.243.519.976,62 572.699.621 783,38
3. e.Belanja Modal Aset Tetap Lainya ) Semula Ro 2 Bertambah/(berkurang} Rp Jumlah Belanja Aset Tetap Lainya t setelah perubahan
4. f.Belanja Modal Aset Lainnya Semula Rp 2 Bertambah /(berkurang) Rp Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya setelah perubahan 34.740.648. 100,00 708.763.426,00 35.449.411526,00 2.154.014.825,00 944.060.696,00 3.098.075.521,00 62.696.892.030,00 (2.000.000.000,00
5. b.Bertambah/(berkurangt
(3)Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Pasat huruf c terdiri ata.s Belacnja Tidake Terduga, yaitu a Semula 60.696.892.030,00 Jumlah Delanja Tidak Terduga setela Rp perubahan
(4)Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada asal S huruf d terdiri atas a, Belanja Bagi Hasil Semula Rp 2) Bertambah /(berkurang) Rp Jumlah Belanja Bagi Hasil seteta Ip perubahan b Belanja Bantuan euangan I) Semula 2) Bertambah/(berkurang 3.196.399.564.438,00 190.207.000.000,00 3.386.606.564.438,00 223.800.000.000.00 (50.000.000,00 223.750.000.000,00Rp setelah b. a. Sebelumnya 86.875.060.165,00 Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 263.497.733.036,00 (176.622.672.871,00) 263.497.733.036,00 (176.622.672.871,00) 86.875.060.165,00 143.497.733.036,00 (5.000.000.000,00) 138.497.733.036,00 5.000.000.000,00 (5.000.000.000,00) 0,00 Pasal 7 Anggaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
1. a.Penerimaan Pembiayaan 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Penerimaan perubahan Pengeluaran Pembiayaan 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan

Pasal 8

(1)Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a, terdiri atas: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran ahun Sebelumnya 1) Semula Rp 2) Bertambah/fberkurang) Rp Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Rp Anggaran ahun setelah perubahan
(2)Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
1. a.Penyertaan Modal Daerah 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan
2. b.Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh empo 1) Semula Rp 138.497.733.036,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00 Jumlah Cicilan Pokok Utang yang Rp 138.497.733.036,00 Jatuh empo setelah perubahan Jumlah Belanja Bantuan Keuangas P ete la.h peruba ha 223.750.000.000,00 Pas.al 7 Ang#aran Per.bicyan sbagaracna dimalad dalam Pal 2, terdiri at % Penerimaan Pembiayaan Jumlah Pengeluaran Pernbiayaan Ry etelah peruba hat 143.497.733.036.,00 (5.000.000.000,00 138.497 733.036,00 263.497 733.036,00 (176.622.672.871,00 86.875.060.165,00 1) Semula 2 Bertambah/(berkurang Jumlah Penerimaan setel.h Rp perubahan
3. b.Pengeluaran Pembiayaan l Serula 2 Bertambah /(berkurang

Pasal 8

(l Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaana dimaksud pada Fasel T hurufa, terdiri atas

a.Sis Lb#h Perhitungun Angara.n Tahun Sebelumnya Semula Rp 263497.733.036,00 2 Bertambah/(berkurang Ry (176.622.672.871,00 umlah Sisa Lbih Perhitungan Rp Sebelumnya etelah perubahan 86.875.060.165,00 (2 Pengeluaran Perbiayaan Dara.h se bagaimana dim.akesud pada Pasal 7urut b, terdiri ates
a.Penyertaan Modal Daerah 0,00 5.000.000.000,00 (5.000.000.000,00, ) Semula 2) Bertambah/(berkurang Jumlah Penyertaan modal (ivestasi] pemerintah daera.h setelah perubahan
b.Pembayarn Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sermula Rp 138.497 733.036,00 2 Bertambah/(berkurang} Rp 0,00 Jumlah Cicilan Pokok Utang Yang Rp Jatuh Ternpo stelah peruba han 138.497 733.036,00 c. ditunda akan

Pasal 10

ri7- Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1.Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…