DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2022

Nomor: 7
Tahun: 2022
Ditetapkan: 5 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan Daerah Ini diatur tentang; Bab I Ketentuan Umum Bab II Kedudukan Bab III Sistematika Bab IV Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Bab V Kerja Sama Bab VI Pendanaan Bab VII Ketentuan Lain-Lain Bab VIII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Banten tentang Rencana Umum Energi Daerah Tahun 2022-2050;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); - 1 Mengingat PERATURAN DAERAH PROVINS! BANTEN NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA UMUM ENERGI DAERAH BANTEN TAHUN 2022-2050 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANTEN, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, dan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Banten tentang Rencana Umum Energi Daerah Tahun 2022-2050;
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); - 1 Mengingat - 1 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANTEN, Negara Republik 136, Tambahan Minyak dan Gas Bumi (Lernbaran Indonesia Tahun 2001 Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang PERATURAN DAERAH PROVINS! BANTEN NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA UMUM ENERGI DAERAH BANTEN TAHUN 2022-2050 Menirnbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, dan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Banten tentang Rencana Umum Energi Daerah Tahun 2022-2050;
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar NegaraMengingat PERATURAN DAERAH PROVINS! BANTEN NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA UMUM ENERGI DAERAH BANTEN TAHUN 2022-2050 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANTEN, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, dan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Banten tentang Rencana Umum Energi Daerah Tahun 2022-2050;
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); - 1 Mengingat PERATURAN DAERAH PROVINS! BANTEN NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA UMUM ENERGI DAERAH BANTEN TAHUN 2022-2050 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANTEN, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, dan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2 0 1 4 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Banten tentang Rencana Umum Energi Daerah Tahun 2022-2050;
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); - 1 Mengingat
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2 1 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Indonesia Tahun 2020 Nomor Negara Republik 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir - 2 dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 7 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609); 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 ten tang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
12.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1 1 ) ;
13.Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 ten tang Rencana Umum Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 43);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); - 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINS! BANTEN dan GUBERNUR BANTEN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA UMUM ENERGI DAERAH BANTEN TAHUN 2022 - 2050.

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Provinsi Banten.

2.Gubernur adalah Gubernur Banten.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.
6.Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten dan Kota di Daerah.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi.
9.Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika. - 4
10.Kebijakan Energi Nasional yang selanjutnya disingkat KEN adalah kebijakan pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian energi dan ketahanan energi nasional. 1 1. Rencana Umum Energi Nasional, yang selanjutnya disingkat RUEN adalah kebijakan Pemerintah Pusat mengenai rencana pengelolaan energi tingkat nasional yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan Kebijakan Energi Nasional yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran Kebijakan Energi Nasional.
12.Rencana Umum Energi Daerah yang selanjutnya disingkat RUED adalah kebijakan Pemerintah Daerah mengenai rencana pengelolaan energi tingkat provinsi yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan RUEN yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran RUEN.
13.Bauran Energi yang selanjutnya disebut Energy Mix adalah energi primer gabungan yang terdiri dari minyak bumi, gas bumi, batubara dan energy baru terbarukan baik dari sisi demand maupun supply Daerah yang menangani bidang energi.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini memuat:

a.Kondisi energi Daerah saat ini dan di masa mendatang;
b.Penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran energi Daerah berupa target yang ditetapkan dan target yang dicapai; dan
c.Kebijakan dan strategi pengelolaan energi Daerah yang menjabarkan kebijakan, strategi, kelembagaan, instrumen kebijakan, dan program pengembangan energi.

BAB II

KONDISI ENERGI DAERAH PROVINSI SAAT INI DAN EKSPEKTASI MASA MENDATANG 2 . 1 Isu dan Permasalahan Energi Isu dan permasalahan energi baik di nasional maupun daerah Provinsi Banten dapat diuraikan sebagai berikut:

Pasal 3

Peraturan Daerah ini merupakan pedoman untuk:

a.Pengelolaan Energi Daerah;
b.Pemanfaatan dan Pengembangan energi di Daerah Kabupaten/Kota; dan
c.Pemanfaatan energi pada sektor lainnya. - 5

BAB III

VIS! MIS! TUJUAN DAN SASARAN ENERGI DAERAH PROVINS! 3 . 1 Visi Pengelolaan Energi Provinsi Banten Dengan mempertimbangkan isu dan permasalahan energi daerah, tantangan pembangunan yang dihadapi, dan capaian pembangunan daerah selama ini, maka visi pengelolaan energi Provinsi Banten adalah:

Pasal 4

(1)Sistematika RUED meliputi:
1. a.BAB I PENDAHULUAN memuat latar belakang, aspek legal, posisi dan keterkaitan RUED dengan RUEN. KONDISI ENERGI DAERAH PROVINS! SAAT !NI DANb. BAB II
2. c.BAB III
3. d.BAB IV
4. e.BAB V EKSPEKTASI MASA MENDATANG memuat isu dan permasalahan energi, kondisi energi Daerah saat ini dan kondisi Energi Daerah di masa mendatang V1SI, MIS! TUJUAN DAN SASARAN ENERGI DAERAH memuat visi dan misi pengelolaan energi Daerah, serta tujuan dan sasaran pengelolaan energi Daerah. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN ENERGI DAERAH memuat kebijakan Energi, strategi pengelolaan Energi, kelembagaan pengelolaan Energi, instrumen kebijakan Energi.
(2)Isi dan uraian RUED sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Matriks Program RUED Banten Tahun 2022-2050 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(4)Pelaksanaan program RUED sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dengan target dan sasaran sebagai berikut:
1. a.Terciptanya bauran energi baru terbarukan minimal 1 1 , 2 % tahun 2025 dan 16,8% di tahun 2050.
2. b.Terpenuhinya kebutuhan energi final 13.584 ribu TOE tahun 2025 dan 33.451 ribu TOE tahun 2050;
3. c.Tercapainya konsumsi listrik 2.231 kWh per kapita pada tahun 2025 dan 6.742 kWh per kapita pada tahun 2050; - 6
4. d.Tercapainya rasio elektrifikasi rumah tangga mendekati 100 persen pada tahun 2026;
5. e.Terpenuhinya kebutuhan pembangkit listrik sebesar 10.404 MW pada tahun 2025 dan 19.251 MW pada tahun 2050;
6. f.Tercapainya intensitas energi final sebesar 24,19 TOE/Miliar Rupiah pada tahun 2025 dan 16,89 TOE/Miliar Rupiah pada tahun 2050;
7. g.Tercapainya pemakaian energi final sebesar 0,99 TOE/kapita pada tahun 2025 dan meningkat menjadi 1,97 TOE/kapita pada tahun 2050;
8. h.Terkendalinya emisi gas rumah kaca tidak lebih dari 39,6 juta ton CO2 pada tahun 2025 dan 116,72 juta ton CO2 tahun 2050.

BAB IV

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN ENERGI DAERAH PROVINS! 4 . 1 Kebijakan Energi Provinsi Banten RUED Provinsi Banten dilaksanakan dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN), yang memuat dua arah kebijakan yaitu kebijakan utama dan kebijakan pendukung sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Gubernur melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RUED.
(2)Koordinasi, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Energi.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat.

Pasal 6

(1)Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Gubemur dapat membentuk tim koordinasi.
(2)Keanggotaan dalam tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), terdiri atas unsur:
1. a.Pemerintah Daerah Provinsi;
2. b.Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. c.Pemerintah Desa;
4. d.akademis;
5. e.asosiasi profesi; - 7
6. f.pelaku usaha dan pengguna; dan
7. g.terkait lainnya.
(3)Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

KERJA SAMA

Pasal 7

(1)Gubernur mengembangkan pola kerjasama dalam rangka pelaksanaan RUED.
(2)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan dengan:
1. a.daerah lain;
2. b.pihak ketiga; dan/atau
3. c.lembaga atau Pemerintah Daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan RUED bersumber pada :

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b.pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Peraturan pelaksanaan RUED ditetapkan dalam Peraturan Gubernur paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 10

RUED dapat ditinjau setiap 5 (Lima) tahun dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. - 8 KETENTUAN PENUTUP Pasal 1 1 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten. Ditetapkan di Serang pada tanggal 5 Desember 2022 Pj. GUBERNUR BANTEN, ttd AL MUKTABAR Diundangkan di Serang pada tanggal 5 Desember 2 0 2 2 Pj. SEKRETARIS DAERAH, ttd MOCH. TRANGGONO LEMBARAN DAERAH PROVINS! BANTEN TAHUN 2022 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINS! BANTEN NOMOR (7-250/2022) Salinan sesuai aslinya B O HUKUM, GS [8ss," le 0, RH 1OTO,SH _? T . I 199403 1 002 - 9 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINS! BANTEN NOMOR 7 TAHUN 2 0 2 2 TENTANG RENCANA UMUM ENERGI DAERAH BANTEN TAHUN 2022-2050 I. UMUM Kemandirian dan ketahanan energi nasional untuk mendukung pembangunan nasional berkelanjutan perlu diwujudkan, mengingat tujuan Kebijakan Energi Nasional (KEN) merupakan pedoman untuk memberikan arah pengelolaan energi nasional. Kebijakan pemerintah pusat mengenai rencana pengelolaan energi di tingkat nasional merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran yang berisi hasil permodelan kebutuhan - pasokan energi hingga Tahun 2050. Oleh sebab itu KEN menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan Ketenagalistrikan Nasional (RUKN). Sebagai tindak lanjut Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) tersebut diatas, maka diperlukan penyusunan Rencana Umum Energi di tingkat Provinsi. Hal tersebut juga dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 bahwa Pemerintah Provinsi menyusun Rencana Umum Energi Daerah (RUED) berdasarkan RUEN yang harus mengakomodir Kebijakan Pemerintah Provinsi mengenai rencana pengelolaan energi dan merupakan penjabaran rencana pelaksanaan kebijakan energi yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran kebijakan energi di tingkat Provinsi. Provinsi Banten sebagai Provinsi yang memiliki wilayah cukup luas dengan berbagai karakteristik wilayah, mulai dari wilayah pesisir sampai dengan wilayah pegunungan, di mana wilayah bagian pantai utara Provinsi Banten menjadi daya tarik bagi investor untuk berinventasi di sektor industri dan perdagangan. Dengan demikian - 1 0 adanya berbagai industri akan berdampak bagi pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan pertambahan penduduk. Kondisi tersebut akan berpengaruh terhadap kebutuhan energi. Sedangkan kondisi kontras terdapat pada wilayah Selatan adalah wilayah pegunungan dengan kondisi ekonomi dari sektor pertanian dan perkebunan. RUED Provinsi Banten diharapkan dapat menjadi acuan bagi sistim pengelolaan energi daerah yang integral dalam mengatasi permasalahan dan tantangan energi menuju ketahanan dan kemandirian energi di Provinsi Banten. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…