DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2017

Nomor: 8
Tahun: 2017
Ditetapkan: 12 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

1.ketentuan umum;2.kebijakan dan perencanaan;3.tugas , wewenang dan tanggung jawab;4.pembinaan dan pengembangan;5.kerjasama;6.peran serta masyarakat;7.penghargaan;8.pembiayaan;9.ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa keberadaan olahraga prestasi, olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga disabilitas menarik minat masyarakat untuk berolahraga yang dalam pengembangannya perlu peran Pemerintah Daerah, wadah organisasi keolahragaan dan dunia usaha;
c.bahwa untuk terselenggaranya pembangunan keolahragaan di Daerah perlu instrument hukum yang menjadi dasar hukum Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan kewenangan, kearifan lokal dan kebutuhan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN dan GUBERNUR BANTEN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Gubernur adalah Gubernur Banten.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten selanjutnya disebut Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah.
5.Dinas adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten.
6.Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Banten.
7.Komite Olahraga Provinsi yang selanjutnya disebut Komite adalah organisasi yang menaungi keolahragaan prestasi, pendidikan, rekreasi dan disabilitas di Daerah.
8.Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
9.Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
10.Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematik yang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
11.Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
12.Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
13.Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
14.Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
15.Peningkatan Prestasi Olahraga adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan prestasi olahraga.
16.Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan olahraga.
17.Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani. Diselenggarakan melalui pendidikan umum, pendidikan keagamaaan dan atau pondok pesantren.
18.Olahraga Rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
19.Olahraga Prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
20.Olahraga Disabilitas adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat yang berkebutuhan khusus.
21.Kejuaraan Olahraga adalah kegiatan pertandingan/perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1 (satu) jenis cabang olahraga.
22.Pendanaan keolahragaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan keolahragaan.
23.Setiap Orang adalah seseorang, orang perorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat, atau badan hukum.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kebijakan dan perencanaan;
b.tugas, wewenang dan tanggungjawab;
c.pembinaan dan pengembangan;
d.kerjasama;
e.peran serta masyarakat;
f.penghargaan;dan
g.pembiayaan.

BAB II

KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan keolahragaan di Daerah harus sesuai dengan kebijakan nasional.
(2)Kebijakan Daerah untuk membangun dan mengembangkan keolahragaan dilakukan melalui:
1. a.penyusunan kurikulum pendidikan;
2. b.pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana;
3. c.menyusun dan menetapkan regulasi dibidang keolahragaan;
4. d.melakukan pembinaan secara proporsional;
5. e.mendorong masyarakat gemar berolahraga;
6. f.koordinasi antar lembaga terkait dalam bidang olahraga;
7. g.kaderisasi dan pelatihan atlit berbakat;
8. h.pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
9. i.mendorong adanya olahraga unggulan di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;dan/atau
10. j.mendorong partisipasi dunia usaha;dan
11. k.mengembangkan tersedianya sarana dan prasarana olahraga prestasi di Daerah;
(3)Kebijakan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dan dapat berkoordinasi dengan Komite di Daerah.

Pasal 4

Kebijakan Penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terintegrasi dengan dokumen perencanaan yang terdiri atas:

a.RPJMD;
b.RKPD;
c.Renstra;dan
d.Renja.

BAB III

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan:
1. a.kebijakan keolahragaan Daerah; dan
2. b.standardisasi keolahragaan nasional di Daerah.
(2)Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dan dapat berkoordinasi dengan Komite di Daerah.

Pasal 6

Pemerintah daerah dalam Penyelenggaraan Keolahragaan memiliki kewenangan:

a.Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah;
b.Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah;
c.Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat nasional;
d.Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas terwujudnya tujuan penyelenggaraan keolahragaan nasional.
(2)Tujuan penyelenggaraan keolahragaan nasional di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
1. a.pemerataan pembinaan dan pengembangan kegiatan keolahragaan;
2. b.peningkatan mutu pelayanan minimal keolahragaan;
3. c.peningkatan efektifitas dan efisiensi manajemen keolahragaan; dan
4. d.peningkatan kesehatan, kebugaran, dan prestasi olahraga.
(3)Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab :
1. a.meningkatkan prestasi olahraga Daerah;
2. b.menumbuhkembangkan minat masyarakat berolahraga;dan
3. c.memberikan jaminan kesejahteraan atlit, mantan atlit dan pelatih berprestasi.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan dalam Penyelenggaraan Keolahragaan.
(2)Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi olahraga :
1. a.prestasi;
2. b.pendidikan;
3. c.rekreasi; dan
4. d.disabilitas.
(3)Selain olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah juga melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap:
1. a.olahraga amatir;
2. b.satuan pendidikan;
3. c.induk organisasi cabang olahraga;
4. d.tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga;
5. e.penyediaan dana olahraga;dan/atau
6. f.industri olahraga.

Pasal 9

(1)Aparatur Sipil Negara dan pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah dapat menjadi olahragawan amatir dan olahragawan profesional.
(2)Keikutsertaan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat melakukan kegiatan di klub, sanggar olahraga atau wadah keolahragaan lainnya.
(3)Aparatur sipil negara yang mengikuti pelatihan olahraga, baik tingkat Daerah maupun nasional diberikan dispensasi untuk tidak melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya kegiatan pelatihan dan kejuaraan olahraga prestasi.
(4)Setiap aparatur sipilnegara dilingkungan Pemerintah Daerah yang mengikuti pelatihan olahraga dan kejuaraan olagraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap mendapatkan hak sebagai pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
1. a.pemassalan dan pembibitan;
2. b.pembinaan dan pengembangan prestasi olahragawan;
3. c.pemberdayaan perkumpulan olahraga;
4. d.pengembangan dan peningkatan mutu organisasi; dan
5. e.penyelenggaraan kompetisi dan kejuaraan secara berjenjang dan berkelanjutan.
(2)Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan dapat dibantu induk cabang olahraga provinsi dan/atau Komite.
(3)Pembinaan yang dilakukan Dinas dan induk cabang olahraga provinsi dan/atau Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pembinaan dan pengembangan dapat dilakukan oleh masyarakat atau klub, sanggar olahraga dan/atau atau dunia usaha.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…