DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bengkulu No. 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Ditetapkan: 9 Juni 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Tujuannya yaitu  terwujud batasan yang jelas tentang tanggung jawab sosial termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelaku  Terpenuhinya penyelenggaraan tanggungjawab sosial sesuai dengan Per-UU-an  Terwujudnya Kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha  Terprogramnya rencana Pemda untuk mengapresiasi ke dunia usaha yang telah melakukan Tanggung Jawab Sosial/TSP dengan memberi penghargaan dan kemudahan administrasi. 2. Ruang lingkup TSP antara lain Bantuan pembiayaan Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, Kompensasi, Peningkatan fungsi LH, dan memacu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas 3. Pelaksana TSP adalah perusahaan yang berbadan hukum, berkedudukan di wilayah Provinsi, bekerja dibawah perintah dan pengawasan Gubernur 4. Adanya sanksi Administrasi bagi perusahaan yang tak mematuhi, sebagai bentuk ketegasan hukum

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa upaya sebagaimana dimaksud huruf a dapat terlaksana dengan baik bila terjalin hubungan sinergis antara Pemerintah Daerah dengan para pelaku usaha dan masyarakat;
c.bahwa para pelaku dunia usaha memperoleh kemudahan dan perlindungan dalam berusaha serta diberi kesempatan yang lebih luas, berperan serta daiam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan dalam segala aspek;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkuiu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 2. J. 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O03 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 42971; Undang-Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O08 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO7 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O7 Nomor 67, Tamba}ran l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 47241; Undang-Undang Nomor 4O Tahun 2OO7 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OO9 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O9 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4967); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 4. 5. 6. 7. 8. 9. 3

Mengingat

10.Undang-Undang Nomor 11. 12 Tahun 2OII tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 20O5 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244); Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2Ol2 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroaan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305); Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2Ol2 tentang Forum Tanggung Jawab Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-OSIMBU l2OO7 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2O09 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5244); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 12. 13. t4. 15. 16. 17. 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU dan GUBERNUR BENGKULU

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan daerah ini dimaksudkan untuk:

a.memberi kepastian dan perindungan hukum atas pelaksanaan program tanggung jawab sosial di bengkulu; dan
b.memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan di Bengkulu dalam menyiapkan diri memenuhi standar internasional.

Pasal 3

T\rjuan peraturan daerah ini adalah:

a.terwujudnya batasan yang jeias tentang tanggung jawab sosial termasuk lingkungan perusahaan berserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
b.terpenuhinya penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu koordinasi;
c.terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan secara terpadu dan berdaya guna; 6
d.melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang;
e.meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan;dan
f.terprogramnya rencana Pemerintah Daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TSP dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.

BAB III

ASAS, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

Penyelenggaraan TSP berdasarkan asas:

a.kepastian hukum;
b.kepentingan umum;
c.kebersamaan;
d.partisipatif dan aspiratif;
e.keterbukaan;
f.berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
g.kemandirian; dan
h.keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 5

(1)Asas penyelenggaraan TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan menggunakan prinsip-prinsip:
1. a.kesadaran umum'
2. b.kepedulian;
3. c.keterpaduan;
4. d.kepatuhan hukum dan etika bisnis;
5. e.kemandirian;
6. f.sensitivitas;
7. g.keberpihakan;
8. h.kemitraan;
9. i.inisiasi;
10. j.matualistis dan non diskriminasi; dan
11. k.koordinatif. (2t 7 Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada:
12. a.manajemen yang sehat;
13. b.profesional, transparan dan akuntabilitas;
14. c.kreatif dan inovatif;
15. d.terukur;
16. e.program perbaikan berkelanjutan;
17. f.keadilan yang bijak;dan
18. g.kebijakan yang adil.

Pasal 6

Ruang lingkup TSP meliputi bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program-program Pemerintah Daerah. Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak iangsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi dan/ atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis keralgratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan. Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TSP dengan braya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya. Besaran pembiayaan yang dianggarkan oleh perusahaan disepakati oleh forum TSP secara musyawarah.

(1)(2\ {21
(1)
(3)
(1){2)

Pasal 8

Pemerintah Kabupaten/Kota yang di wilayahnya tidak terdapat perusahaan atau terdapat perusahaan namun dalam jumlah terbatas sehingga tidak memiliki atau memiliki TSP yang sangat kecil dapat mengajukan usulan program TSP kepada perusahaan atau forum pelaksana TSP dengan tembusan kepada Gubernur. Gubernur dapat menindaklanjuti usulan Pemerintah Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui koordinasi dengan perusahaan atau forum pelaksana TSP.

BAB V

PELAKSANA TSP

Pasal 9

(1)Peiaksana TSP adalah perusahaan yang berstatus badan hukum.
(2)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam wilayah Provinsi Bengkulu.
(3)Perusahaan pel4ksana TSP tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik negara dan/ atau miik Pemerintah Daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.
(4)Untuk mengkoordinasikan pelaksanaan TSP maka Gubernur membentuk Tim TSP.
(5)Tim TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang susunan keanggotaannya dari unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, perusahaan dan akademisi.

Pasal 10

Dalam melaksanakan TSP, perusahaan wajib:

a.men5rusun, menata , merancang dan melaksanakan kegiatan TSP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
b.menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TSP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, Pemerintah Daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan

(1)(2t
(3)9 menetapkan bahwa TSP ada,lah bagian yalg tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…