DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bengkulu No. 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 20 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 63

Lembaga terkait

Ringkasan

Memberikan pedoman pengelolaan DAS sebagai salah satu sumber utama kehidupan manusia dan satwa lainnya secara serasi dan seimbang melalui perencanaan, pelaksanaan, pemanfataan, pembinaan dan pemberdayaan serta pengendalian. Ruang lingkup pengelolaan DAS meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pembinaan dan pemberdayaan serta pengendalian DAS yang menjadi kewenangan Daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai; Mengingat : 1. Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun t945; b. c. d. 4. 2. 3. 6. 7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nornor 19, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828l,; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3Oa6); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistimnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3ale); Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan {I"embaran Negara Republik Indonesia Tahtrn 1999 Nornor 167, Ta*tbahan Lembar:an Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2o0,4 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2AO4 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 L Tahun L999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 86, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaD); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OQT tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AAT Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7251; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup {Lembaran Negara Republik Indonesia ?ahun 2AAg Nomor 14A, Tarnbahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5OSeh 5. 9.

8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A14 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567e); Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor I Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 285a1; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2OO8 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a833); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OLL tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2A1,2 tentang Izin Lingkungan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al2 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2Ol2 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al2 Nornor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52921; 10. 11. 12. 13. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU dan GUBERNUR BENGKULU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4.Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampllng, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
5.Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanflaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan. 6. 7. 8. 10. 11. 12. Klasifikasi DAS adalah pengkategorian DAS berdasarkan kondisi lahan serta kualita.s, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah. DAS yang dipulihkan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya. DAS yang dipertahankan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan, kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air, dan pemanfaatan nrang wilayah berfungsi sebagaimana mestinya.
9.Pemanfaatan hutan adalah bentuk kegiatan pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan ka5ru, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta ?.ofla inti dan zorta rimba pada taman nasional, yang dilaksanakan secara optimal dan berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya. Penggunaan hutan adalah penggunaa.n kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan di hutan produksi dan hutan lindung tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan. Penggunaan lahan adalah upaya penatagunaan, penyediaan, pengembangan dan pengusaha"an sumberdaya lahan secara optimal dan berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya. Pemanfaatan air adalah upaya penatagunaarl, penyediaan, pengguna,an, pengembangan dan pengusahaan sumberdaya air secara optirnal dan berkead.ilan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
13.Bagran hulu daerah aliran sungai adalah wilayah daratan dalam kesatuan daerah aliran sungai yang memiliki ciri topograli bergelombang, berbukit dan/atau bergunung, dengan kerapatan drainase relatif tinggi, rnerupakan sumber air yang masuk langsung ke sungai utama dan/atau melalui anak-anak sungai, serta sumber erosi yang sebagiannya terangkut ke daerah hilir sungai rnenjadi sedirnent. Restorasi adalah upaya untuk mengembalikan unsu.r biotik serta unsur abiotik pada kawasan hutan sehingga tercapai keseimbangan hayati. Rehabilitasi adalah usaha memperbaiki, memulihkan kembali dan rneningkatlan kondisi lahan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukkannya. Sumberdaya daerah aliran sungai adalah seluruh sumberdaya dalam kawasan DAS yang dapat didayagunakan untuk memerruhi kebutuh.an pembangunan sosial, ekorromi dan penopang sistim penyanggah kehidupan manusia maupun satwa lainnya. Satuan Wilayah Pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat SWP DAS adalah satuan wilayah yang terdiri dari satu atau lebih aliran sungai atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang atau sama dengan 2.OOO km L4. 15. 16. t7. 18. t9. 20. persegi yang karena kondisi biofisiknya disatukan dalam satu wilayah pengelolaan. 2t. Forum Koordinasi Pengelolaan DAS yang selanjutnya disebut Forum DAS adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara pengelolaan DAS.
22.Partisipasi Masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat yang berdiam di daerah aliran sungai atau sekitarnya yakni tokoh adat, tokoh agama dan lain-lain dengan sejumlah pengalaman dan kearifannya dalam menjaga dan mempertatrankan kelestarian sumberdaya alam pada masing-masing kawasan daerah aliran sungai-

BAB II

MAKSUD, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman pengelolaan DAS sebagai salah satu sumber utama kehidupan manusia dan satwa lainnya secara serasi dan seimbang melalui perencanaan, pelaksanaan, pemanfataan, pembinaan dan pemberdayaan serta pengendalian.

Pasal 3

Pengelolaan DAS dilakukan berdasarkan asas : otonomi daerah manfaat dan lestari; keralryatan dan keadilan; kebersamaan; keterpaduan; keberlanjutan; berbasis masyarakat; kesatuan wilayah dan ekosistem; keseimbangan; pemberdayaan masyarakat; akuntabel dan transparan; dan pengakuan terhadap kearifan lokal.

(1){2)

Pasal 4

Pengelolaan DAS bertujuan untuk:

a.Terwujudnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar berbagai pihak dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan DAS;
b.Terw'ujudnya kondisi tata air di DAS yang optimal, meliputi jumlah, kualitas dan distribusinya;
c.Terwujudnya kondisi lahan yang produktif sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan DAS; dan
d.Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP PENGELOLAAN DAS

Pasal 5

Ruang lingkup pengelolaan DAS meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pembinaan dan pemberdayaan serta pengendalian DAS yang menjadi kewenangan Daerah. Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang dan pola pengelolaan sumher daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan rurang dan sumber daya air. Dalam Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 diselenggarakan secara terkoordinasi dengan melibatkan Instansi Terkait pada lintas wilayah administrasi serta peran serta masyarakat.

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 6

(1)Perencanaan Pengelolaan DAS dilaksanakan melalui perumusan tujuan, sinkronisasi program dan sistim monitoring serta evaluasi program dalam satu SWP DAS.
(3){2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pihak terkait serta bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas disiplin ilmu.
(3)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kajian kondisi biofisik, sosial, ekonomi, politik, kelembagaan dan peraturan perundang-undangan.
(4)Penyiapan Rencana Pengelolaan DAS dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama Forum DAS.

Pasal 7

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan tahapan kegiatan:

a.inventarisasi DAS;
b.penyusunan Rencana Pengelolaan DAS; dan
c.penetapan Rencana Pengelolaan DAS.

Pasal 8

(1)Inventarisasi DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hurlf a meliputi:
1. a.proses penetapan batas DAS; dan
2. b.pen5rusunan klasifikasi DAS.
(2)Proses penetapan batas DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui tahapan kegiatan:
1. a.penyiapan bahan;
2. b.penentuan batas DAS;
3. c.verilikasi batas DAS; dan
4. d.penetapan batas DAS.
(3)Penlrusrrnan Klasilikasi DAS sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menentukan:
1. a.DAS yang dipulihkan; dan
2. b.DAS yang dipertahankan daya dukungnya.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan inventarisasi DAS diatur dalam Peraturan Gubernur. 10

Pasal 9

(1)Berdasarkan penetapan Klasifikasi DAS sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 8 ayat (3), dilakukan penJrusunan Rencana Pengelolaan DAS.
(2)Pen5rusunan Rencana Pengelolaan DAS, meliputi:
1. a.penyusunan Rencana Pengelolaan DAS yang dipulihkan daya dukungnya; dan
2. b.pen5rusunan Rencana Pengelolaan DAS yang dipertahankan daya dularngnya.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pen)rusunan Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 10

(1)Berdasarkan Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan penetapan Rencana Pengelolaan DAS untuk yang dipulihkan daya dukungnya dan/atau DAS yang dipertahankan daya dukungnya. {21 Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
(3)Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), menjadi salah satu dasar dalam pen5rusunan rencana pembangunan sektor dan wilayah Kabupaten/ Kota..
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 11

Rencana Pengelolaan DAS sebegairnana dimaksud dalam Pasal 1O ditetapkan untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun. Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi dan ditiqiau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali. Dalam hal tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar Rencana Pengelolaan DAS dapat ditinjau kembali kurang dari 5 (lima) tahun. (u tzl

(3)1-L

Isi peraturan

Teks63PDFHirarki

Memuat teks peraturan…