DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bengkulu No. 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 6 Mei 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

1. . Pemda sebagai penyelenggara haji di daerah berkewajiban melakukan pelayanan yang optimal meliputi pembinaan dan perlindungan haji dengan menyediakan pelayanan administrasi, akomodasi, konsumsi panitia, transportasi, pelayanan kesehatan, keamanan, infrastruktur, pendukung yang diperlukan oleh panitia dan jemaah haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Gubernur Berkoordinasi langsung dengan instansi vertikal, yaitu ;  Kantor wilayah Kemenag,  Kantor Bea Cukai,  Kantor Imigrasi,  Kantor Otoritas Bandara,  dan PT Angkasa Pura,  Kantor Kesehatan Pelabuhan,  Instansi Vertikal Lainnya 3. Pelayanan meliputi ;  Transportasi,  Konsumsi,  Kesehatan,  Kepabeanan,  Imigrasi,

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Pengelolaan Biaya Transportasi Haji di Provinsi Bengkulu; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun 1995 Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20O6 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); b. Mengingat : l. 2. J. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO4 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahal kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2O09 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2OO9 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 142, Tamba}:an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO9 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O9 Nomor 1, Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20ll tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 52, Tambahaa Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 5216); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor a2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. -c- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2OI4 terfi:rrrg Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahatt Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 20O5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O05 Nomor 14O. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerinta.han Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2OO7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2Ol2 tentarlg Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1"86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345); Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peratural Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O13 Nomor 68, Tambahal Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5409); 11. t2. 13. 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2O06 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kati terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 31O); Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM 25 Tahun 2OO8 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 41 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM 25 Tahun 2O08 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara; Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahrun 2Ol2 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2072 Nomor 898); Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Asrama Haji; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 06 Tahun 2OO7 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2O07 Nomor6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU dan GUBERNUR BENGKULU MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TRANSPORTASI HAJI DI PROVINSI BENGKULU. 15. 16. 17. 18. t9. 20. BIAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3.Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4.Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah adalah petugas haji yang melaksanakan pelayanan kepada jemaah haji di Provinsi Bengkulu.
5.Daerah asa,l adalah wilayah domisili jemaah haji yaitu Provinsi Bengkulu.
6.Embarkasi adalah tempat pemberangkatan jemaah haji ke Arab Saudi.
7.Embarkasi Haji Antara adalah tempat pemberangkataa jemaah haji daerah menuju Embarkasi.
8.Debarkasi adalah tempat kedatangan jemaah haji dari Arab Saudi.
9.Debarkasi Haji Antara adalah tempat kedatangan jemaah haji daerah dari Debarkasi.
10.Jemaah haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dar telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkat. ll.Ibadah haji reguler adalah ibadah haji yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan pengelolaan, pembiayaan dan pelayanannya bersifat umum.
12.Pengelolaan Biaya Transportasi Haji adalah pengelolaan biaya transportasi yang disediakan untuk peiayanan bagi jemaah calon haji dan/ atau Panitia Penyelenggara Haji di Provinsi Bengkulu dari Embarkasi Haji Antara Bengkulu ke Embarkasi dan dari Debarkasi Haji ke Debarkasi Haji Antara Bengkulu, termasuk pelayanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, kepabeanan dan imigrasi.
13.Biaya Transportasi Haji adalah komponen biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi Bengkulu untuk pembiayaan pelayanan transportasi hqii dari Embarkasi Haji Antara Bengkulu ke Embarkasi Haji dan dari Debarkasi Haji ke Debarkasi Haji Antara Bengkulu.
14.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKpD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu.

a.efektifitas;
b.efisien;
c.transparan;
d.akuntabel;dan
e.keselamatan penerbangan dan keamanan.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 3

Tujuan dari pengelolaal biaya transportasi haji adalah pengaturan penyelenggaraan pelayanan transportasi jemaah haji secara baik untuk mengurangi beban Jemaah Haji Provinsi Bengkulu.

BAB IV

PENGORGANISASIAN

Pasal 5

Pelayanan transportasi haji dilaksanakan oleh Palitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah. Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KOORDINASI

Pasal 6

Gubernur berkoordinasi dengan pimpinan instansi vertikal atau instansi dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi haji di tingkat Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota. Instansi vertikal dimaksud pada ayat (1) diantaranya adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kantor Bea Cukai, Kantor Imigrasi, Kantor Otoritas Bandara dan PT. Angkasa Pura, Kantor Kesehatan Pelabuhan, serta instansi vertikal lainnya yang terkait.

BAB VI

PELAYANAN

Pasal 7

Komponen pembiayaan pelayanan transportasi jemaah haji dari embarkasi haji antara ke embarkasi dan dari debarkasi ke debarkasi haji antara meliputi biaya:

a.tiket pesawat serta airport tax pergi dan pulang;
b.pengamanan (seatitgl dan pengawalan (uoorijdef;
c.pelayanan bagasi (termasuk petugas dan alat angkut bagasi);
d.konsumsi dan akomodasi;dan
e.sewa aiat angkut darat (bus dan truk) dari asrama haji antara ke Bandara Fatmawati Soekarno pergi dan pulang;

Pasal 8

Konsumsi sebagaimana dimaksud dalam Pasa,l 7 huruf d diberikan kepada panitia penyelenggara ibadah haji daerah selama di asrama haji, embarkasi haji antara dan debarkasi haji antara yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9

Tim Pelayanan Kesehatan jemaah Haji memberikan pelayanan berupa promosi, pencegahan, pemeriksaan dan pengobatan, serta pemeliharaan kesehatan. Tim pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) berkoordinasi dengan tim kesehatan haji Indonesia muiai dari tahap persiapan pemberangkatan dan pemulangan di asrama haji embarkasi haji antara, dan kembali ke debarkasi haji antara termasuk pelayanan karantina kesehatan.

Pasal 10

Pelayanan kepabeanan dan imigrasi jemaah haji meliputi:

a.barang bawaan jemaah haji yang dipersamakan dengan barang pribadi penumpang, sehingga terhadapnya berlaku Undang- Undang Kepabeanan;
b.penerbitan paspor;dan
c.border control manogem.ent atau sistem lalu lintas orang keluar/masuk di dan ke Wilayah Indonesia. Pelayanan kepabeanan dan imigrasi jemaah haji dilaksanakan oleh instansi terkait di embarkasi haji antara.

(1)Biaya transportasi h4ii sebagaimana dimaksud dalam Pasa] 7 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan dalam Anggaran SKPD yang menangani urusan pemerintahan bidang haji.
(1)(21
(2)
(3)Penganggaran pada ayat (1) yang berlaku. Penganggaran
(1)dilakukan haji antara. biaya transportasi haji sebagaimana dimaksud berpedoman pada peraturan perundang-undangan biaya transportasi haji sebagaimana dimaksud ayat sepanjang Provinsi Bengkulu berstatus embarkasi

BAB VII

BIAYA Pasal 1 1

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu. Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 6-05-2015 GUBERNUR BENGKULU, ttd. H. JUNAIDI HAMSYAH Diundangkan di Bengkulu pada tanggal 6 -05-2015 PIt. SEKREIARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA, ttd. H. SUMARDI LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2015 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU: (2|2OLS) Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum Setda Provin\iPengkulu l-,ll INL I M. IKHWAN. SH. MH Pembina Tk. I Nip. 196909O5 199403 1 011 -7f-

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…