DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bengkulu No. 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 5 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai maksud pengarusutamaan geder dalam pembangunan daerah sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dan DPRD, oganisasi dan masyarakat terhadap permasalahan gender dalam penyelengaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender. Ruang lingkup pengarusutamaan gender meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun I945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); Undarg-Undarg Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahaan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan lconuention on The Elimination oJ All Form,s of Di.scrimin@tion Againstwomenl (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahai l,embararl Negara Republik Indonesia Nomor 3277); Menimbang Mengingat a. 1. d. b. c. 2.

4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan IILO Conuention No.1 1 I Conceming Discim[nation in Respect of DmploAment and Ocatpation) (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (l,embaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentaDg Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 164, Tambahan l,embaran Negara Republik lndonesia Nomor 4421);
7.Undang Undang Nomor 1l Tahun 2OO5 tentang Pengesahan Intemational Couenant on Economic, Social and Cultural Rights (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahal Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4557);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Intemational Couenent on Ciuil and Potitical Rights (Kovenan Intemasional tentang Hak- Hak Sipil dan Politik) (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 119, Tambahai l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengar Undalg-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaral Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, ?ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelal<salaai Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854); 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedomal Pemhinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (l-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan lrmbaral Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2OOa tentang Pedomal Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU Menetapkan dan GUBERNUR BENGKULU MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG GENDER DALAM PEMBANGUNAN PENGARUSUTAMAAN DAF]RAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

l.Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
1. 2.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Provinsi Bengkulu. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Gubernur adalah Gubemur Bengkulu. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selanjutnya disebut BPPA adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bengkulu. Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab antara laki- laki dan perempuan yalg terjadi akibat dari perubahan oleh keadaan sosial dan budaya dalam masyarakat. 4. 5. 6. 7.
2. 8.Pengarusutamaan Gender selanjutnya disebut PUG adaiah strategi -"-ang dibangun untuk mengidentifikasi daJl keadilar gender yang atau mengintegrasikan gender menjadi satu dimcnsi integral dari perencanaan, penlrusunan, pelal<sanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
3. 9.Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan darl hak-ha)<nya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
4. 10.Indeks Pembangunan Gender (lPG) adalah alat ukur untuk melihat tingkat p€ncapaian pembangunan manusia be.dasarkal jenis kelamin. I l. Indeks Pemberdayaan Gender (lDG) adalah alat ukur untuk melihat tingkat pencapaian dalam pemberdayaan gender.
5. 12.Xeadilan cender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap lakilaki dan perempuan. l3.Analisis Gender adalah analisis untuk memahami pembagial kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungar antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
6. 14.Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender, selanjutnya disebut PPRG adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan dilakukar melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
7. 15.Anggaran yanB Responsif Gender, selanjutnya disebut ARG adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yalg berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.
8. 16.Isu Gender adalah suatu kondisi yang menunjukaan kesenjangan lakilaki dan perempuan ketimpangan gender, vaitu kesenjargan antara kondisi sebagaimana yang dicita-citatar dengan kondisi gender sebagaimana adanya.
9. 17.Diskriminasi Gender adalah pembedaan perlakuan, fasilitas, prioritas, hak dan kesempatan yang diberikan kepada laki-laki karena ia lakllaki atau yang diberlakukal kepada perempuan karena ia perempuan.
10. 18.Bias Gender adalah suatu sikap atau kondisi kebijakan atau program atau kegiatan yang lebih mengutamakan atau menguntungkan salah satu jenis kelamin akibat adanya pengaturan dan nilai budaya yang lebih berpihak kepada jenis kelarnin tertentu.
11. 19.Kesadaran Gender digunakan dalam pengertian kemampuan seseorang untuk mengidentifikasi masalah ketimpangan gender dan upaya untuk memecahkannya.
12. 20.Satuan l,erja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu.
13. 21.Focal Point Pengamsutamaan Gender adalah aparatur SKPD yang mempun]'ai kernmpuan untLlk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjarlya masing-masing. 22.Kelornpok Keda PengarusLrtamaan Gender, selanjutnya disebut Pokja PUG, adalah wadah konsultasi bagi para pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi atau lembaga di daerah. 23.1*nbaga Non Pemerintah adalah lembaga yang dibentuk oleh masyaral<at dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan keswadayaal atau kemandirian masy-arakat agar dapat memenuhi kebutuhan serta mencapai kehidupan yarlg lebih baik sesuai dengan yang diharapkan.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengarusutamaan Gender harus mencerminkan asas:

a.penghormatan terhadap
b.keadilarr;
c.partisipasi;
d.kesetaraan; dan
e.non diskriminasi. dalam Pembangunan Daerah hak asasi manusia;

Pasal 3

Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemenntah daerah dan DPRD, organisasi dan masyarakat terhadap permasalahan gender dalarn penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayaial masya-rakat yang berperspektif gender. 6-

Pasal 4

Pengarusutamaan Gender di daerah bertujuaa:

a.memberikan arahan bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam pen1rusunan strategipenginr€grasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksaraarl, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program daIl kegiatan pembangunan di semua sektor;
b.mewujudkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring pembangunan berperspektil gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki lal<i dan perempuan;
c.mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
d.mewujudkan pengelolaan responsif gender; anggaran daerah yang
e.meningkatkan k€setaraan dan keadilan gender dalam kedudukan, peranai dan tanggunglawab Iaki laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; I meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan; dan
g.meningkatkan peranserta lembaga di daerah baik dari lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, organisasi kemasyarakatan, maupun kalaigan masyarakat lainnya dalam upaya mencapai kesetaiaan dan keadilar gender.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup PUG dalam Peraturan Daerah ini meliputi seluruh perencanaan, penJ,usunan, pelaksanaal, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah. BAB TV TUGAS DAN WEWENANG Baian Kesatu Tugas

Pasal 6

Pemerintah Daerah bertugas untuk merumuskan kebijal<an, strategi, dan pedoman tentang pelaksanaan PUG.

Pasal 7

Kewenangan Pemerintai Daerah dalam pelaksanaan PUG, meliputi hal-hal sebagai berikut:

a.penetapan kebijalan daerah terhadap pelaksanaan PUG;
b.koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan PUG skala Provinsi;
c.fasilitasi penguatan keiembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, lembaga penelitian dan pengembaigan dan lembaga pemerintah skala Provinsi;
d.koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijal<an, program dan kegiatan yang responsif gender skala Provinsi;
e.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala Provinsi;
f.pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksanaan PUG (analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender dan pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi) skala Provinsi;
g.pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM politik skala Provinsi; dan
h.fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala Provinsi.

BAB V

TANGGUNG JAWAB

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban merumuskan kebijakan strategi dan pedoman tentang pelal<sanaan Pl]G
(2)Kewajlban sebagaimara dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan unsur masyarakat.

Pasal 9

Lembaga non pemerintah dai perguruai tinggi serta lembaga pendidikan lainnya berhak turut serta dalam PUG meliputi perencanaan, pen)rusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakar dan program pembangunan daerah serta berlungsi sebagai pusat rujukan, informasi, kajian, advokasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengal upaya melaksanakan PUG. ,8

Pasal 10

Untuk mewujudkan tujuan PUG sebagaimana dimatsud dalam Pasal 4, lembaga pemerintah mempunyai tugas sebagai berikut:

a.menyelenggarakan kegiatan perencanaan, penlrusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pengendalian kegiatan dalam PUG; b.menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi (KlE), advokasi dan sosialisasi PUG; dan
c.menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan analisis gender serta PUC. Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunar-r berperspektif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

BAB VI

PERENCANAAN DAN PEII.KSANAAN

Pasal 12

Dalam melakukal analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 12) dapat menggunal<an netode Gend"er AnalisAs pathuag ata.u analisis lain. Aralisis gender terhadap Rencana Kerja SKPD dilakukan oleh masing masing SKPD bersangkutan. Pelaksalaan analisis gender terhadap RPJMD dan Renstra SKPD dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

(1)(2J
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…