DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bengkulu No. 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 1 Maret 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bengkulu

regulasi_utama

Ringkasan

Perubahan atas pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanal<an amanat Pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Provinsi Bengkulu telah

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

b.bahwa memperhatikan perubahan peraturan perundang- undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2OO7 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Perubahan Atas Peraturan Daerai Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2OO7 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daeral;
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undarg-Undalg Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (t-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Irmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 2828);
3. 3.Undang-Undang Nomor 2A Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih darl Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (kmbaran Negara Republik Indonesia Iahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3851);
4. 4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan l,€mba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Menimbang : Mengingat : 2- 11. 10, 9. 8. 5. 6. 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (I,€mbaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tarnbahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OO); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1O4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambalan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Unda-ng-Undaag Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O9 Nomor 130, Tainbahan L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Iarnbahan Iembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5234); Undang Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerai (l-embaralr Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa ka-li terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Talun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembararl Negara Republik Indonesia Talun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan lfmbaran Negara Repubiik lndonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (I,embaran Negara Republik lndonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 2854); Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layalan Umum (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Iambaha-n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45O2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2O12 tentang Perubahan Ata.s Peraturan Pemeriniai Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan I-ayanan Umum (lfmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik tndonesia Nomor 5340); 12. 13.
5. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjamal Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Taiun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4574);
6. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. 16.Perafuran Pemerintal Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Infgrmasi Keuaigan Daerah (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo5 Nomor 138, Tambahan Lembarai Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
8. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O05 Nomor 140, Tambahan lzmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Pen)rusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 15O, Tambahal Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4585);
10. 19.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Taiun 2005 tentang Pedomai Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (kmbararl Negara Republik lndonesia Iahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. 20.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah Daerah (lfmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. 21.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2OO8 tentang Investasi Pemerintalt (I,€mbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
13. 22.Peralrurar, Pemerintah Nomor 7l Tahun 2OlO tentang Standar Akuntarsi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. 23.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibai Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5272);
15. 24.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembarar Negara Repubik Indonesia Nomor 5533); 25 Peraturan Menteri Dalam NeBeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2i Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peratura! Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Menetapkan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 31O);
16. 26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggararr Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 45O), sebagaimana telah diubah beberapa kali terathir dengan Peraturan Menteri Da-lam Negeri Nomor 39 Taiun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hiba-h dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Talun 2012 Nomor 54O);
17. 27.Petal.urar. Menteri Dalarn Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akmal pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
18. 28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tallun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. 29.Peratu.rar] Daeiah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahur, 2OO7 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (l,embaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2007 Nomor 06); Dengan Persetqiuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU dan GUBERNUR BENGKULU MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 6 TAHUN 2OO7 IENTANG POKOK.POKOK PENGELOI.AAN KEUANGAN DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 20O7 tentarg Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2OO7 Nomor 06), diubah sebagai berikut:
20. 1.Ketentuan Pasal I angka I sampai dengan angka 69 diubah, kemudian setelah angka 69 ditambahkan 3 (tiga) angka yang baru ya.itu angka 70, argka 71 dan angka 72, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Bengkulu
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NegaJa Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Taiun 1945.
3.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
4.Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Ralyat Daera-tl Provinsi Bengkulu.
6.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengal uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yarlg berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7.Pengelolaa;r Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasaan keuangan daerai.
8.Anggaran Pendapatan dai Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencala keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9.Satuan Keia Perangkat Daerah ya]rg selanjutnya disebut SKPD, adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selalu pengguna anggaran / pengguna barang. lO.Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
11.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD, adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna baralg yang juga melalsaaakan pengelolaan keuangan daerah.
12.Pemegalg Kekuasaan Pengelolaan Keualgan Daerah adalah Gubernur yarlg karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
13.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD, adalah kepala satuan kerja pengelola keualgal daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. 14.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD, adalah PPKD yarlg bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
15.Pengguna Anggaian adalah jabatan pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
16.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenalgan penggunaan bararg milik daerah. l7.Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melal<sanakan tugas bendahara umum daerah. l8.Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakal sebagian tugas dan fungsi SKPD.
19.Pejabat Penatausahaan Keualgar SKPD yang selanjutnya disebut PPK-SKPD, adatah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
20.Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK, adalah pejabat pada unit keda SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
21.Bendahara Penerimaar adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menfmpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjau'abkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 22.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam ralgka pelaksanaan APBD pada SKPD.
23.Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundalg-undangai wajib menyampaikan laporan pertanggungjawabaa berupa laporan keualgan. 24.Entitas Akuntansi adalal unit pemerintalan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyrrsun laporan keuangan untuk digabungkal pada entitas pelaporan. 25.Tim AnBgaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD, adalah tim yang dibentuk dengan Keputusar Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubemur dalam rangka pen),usunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaal daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan, 26.Rencana Pembangunar Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. 27 -Rencar.a Pembangunan Tahunal Daerah, yang selanjutnya disebut Rencara Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
28.Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disebut KUA, adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belalja, dan pembiayaal serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
29.Prioritas darl Plafon Anggaran Sementara yarrg selanjumya disebut PPAS, ada,lah rancalgan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap progran sebagai acuan dalam pen5rusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD.
30.Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD, adalah dokumen perencanaan dan pengangggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD. 31.Re[cana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD, adalah rencana kerja dan anggaran Badan/Dinas/Biro Keuangan/Bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
32.Kineda ada-lah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telal dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
33.Program adalah penjabaran kebijakar SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang temkur sesuai dengan misi SKPD.
34.Kegiatan adalah bagian dari program yarg dilaksarakal oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dsri pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengemhan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatar darr teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan linputl untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
35.Sasaran (target) program atau kegiatan. adalah hasil yang diharapkan dari suatu keluaran yang diharapkan dari suatu
36.Keluaran loutpuq adej.a}]. barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran atau tujuan program dari kebijakan. 37.Hasil (outcomej adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. 38.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menarnpung seluruh penerimaan daeral dar1 digunakal untuk me mbayar seluruh pengeluaral daerah. 39.Rekening Xas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukar oleh Gubemur untuk menampung seluruh penerimaal daerah dan digunakal untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
40.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daereh- 4l.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
42.Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yalg menambah Saldo Anggaral lrbih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. 43.Belanja Daeral adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yaflg mengurangi Saldo Anggarar I-ebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidal< akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. 44.Pernbiayaari adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang al<an diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
45.Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bemilai uang dari pihal lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali. 46,Piutang Daera} adalah jumlah uarlg yarlg wajib dibayar kepada Pemerinta-h Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yarrg dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. 47.Utatg Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab yang lainnya yalg sah.
48.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memedukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun €rnggaran. 4g.Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
50.Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan pemerintah daerah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.
51.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selaljutnya disingkat DPA-SKPD, adalah dokumen yang memuat pendapatan dal belanja yang digunakan sebagai dasar pelalsanaan anggaran oleh penglpna anggaran. 52.Dokumen Pelalsanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD, adalah dokumen pelaksanaan aJrggaran Badal/Dinas/Biro Keuangan/Bagian Keualgan selaku Rendahara Umum Daerah. S3.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD, adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yarrg digunakan sebagai dasar pela-ksalaa-n anggara, oleh pengSuna anggaral.
54.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Peiabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-PPKD, adalah dokumen pelaksanaal perubaharl anggaran badan/dinas/biro keuangan / bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah. 55.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Larjutan yang selanjutnya disingkat DPAL, adalah dokumen yang memuat sisa belanja talun sebelumnya sebagai dasar pelalsanaan anggaran tahun berikutnya.
56.Anggarai Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yalg bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaar keBiatan dalam setiap periode. -9 57, Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disebut SPD, adalah dokumen yalg menyata&an tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbital SPP.
58.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP, adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaar kegiatar/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaal pembayaran. 59.SPP Uang Persediaal yang selanjutnya disingkat SPP-UP, adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaal uang muka kerja yang bersifat pengisian kernbali (reuoluingll yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran lalgsung.
60.SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP- GU, adalal dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. 61.SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-TU, adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan ddak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dal uang persediaar. 62.SPP Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS, adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaral untuk permintaarr pembayaran langsung kepada pihak keliga atas dasar perjaljial kontrak kerja atau surat perintai kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK. 63.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM, adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbital SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
64.Surat Perintah Membayar UaIg Persediaan yarlg selanjutnya disebut SPM-UP, adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas bebal pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan,
65.Surat Perintah Membayar Ganti UaIg Persediaan yang selanjutnya disebut SPM-GU, adalah dokumen yang diterbittan oleh pengguna anggaran/kuasa penggunaan anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang danarya dipergunakan untuk mengganti uaig persediaan yang telah dibelanjakan. 66,Surat Perintah Membayar Tambahan UaIg Persediaan yang selanjutnya disebut SPM-TU, adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
67.Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS, adalah dokumen yang diterbitkan oteh pengguna anggaral/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitar SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
68.Surat Perintai Pencairan Dalra yang selanjutnya disebut SP2D, adalah dokumen yang digunakal sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM. 69.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
70.Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilalsanakan untuk masa lebih dari I (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan mela.lui kontrak tahun jamak,
71.Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praltik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintai Daerah sebagai pedomal dalam men)rusun dal menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keualgal dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangal terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
72.Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD, adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah.
2.Ketentuan Pasal 11 diubah, yaitu di antara ayat (3) dan ayat

(4)disisipkan I (satu) ayat yakni ayat (3a) dan setelah ayat (4) ditambahkan 2 (dua) ayat yarlg baru yakni ayat (5) dan ayat
(6), sehingga keseluruhan Pasal I1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Pejabat pengguna anggaran dalam melatsanakan tugas dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit keda pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/pengguoa barang.
(2)Pelimpahan sebagian kewenalgar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
(3)Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oteh Gubeinur atas usul kepala SKPD.
(3a)Pelimpahar sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.melakukan tindal<an yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja:
2. b.melaksanakaa anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
3. c.melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
4. d.mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
5. e.mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
6. f.melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa ya-rrg dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.
(4)Kuasa pengguna anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran.
(5)Dalam pengadaan baraig darl jasa, Kuasa Pengtquna Anggalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pelimpahal sebagian kewenangar Pengguna Anggaran sebagaimana dimal<sud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

3.Di antara Pasal 29 dan Pasal 3O disisipkan 5 (lima) Pasal yang baru yakni Pasal 29A, Pasal 298, Pasal 29C, Pasal 29D, dan Pasal 29E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

(1)Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (8) huruf d digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk ualg, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan pen-rntukannya.
(2)Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dima.hsud dalam ayat (1) diberikan kepada satuan keria dari Kementerian/Irmbaga Pemerintah Non Kementerian yang wilayah kedanya berada dalam daerah yalg bersangkutan.
(3)Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimalcsud dalam ayat (1) diberikan kepada daerair otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
(4)Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada Badar Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintal daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomial, pendidikan, kesehatan, keagamaal, kesenian, adat istiadat, keolahragaan non-profesional dan kegiatan kemasyarakatan.
(6)Hibah kepada orgaaisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yalg dibentuk berdasarkai peraturan perundang-undalgan.
(7)Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbaigkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkar dengan Keputusan Gubernur. -\2-
(8)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat bantuan yalg tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digr.nakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam oaskah perjanjian hibah daerah.
(9)Hibah yang diberikan secara tidak mengikat/tidak secara terus menerus diartikan baiwa pemberian hibah tersebut ada batas akhimya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
(1O)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian hibah diatur dalam Peraturan Gubernur. Pasal 29E}
(1)Belanja bantuan sosial sebagaimala dimaksud dalam Pasal 29 ayat (8) huruf e digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan uang/barang dari pemerintal daerah berupa kepada individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan tedadinya resiko sosial.
(2)Individu, keluarga, kelompok dan/atau masyaiakat sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi:
1. a.individu, keluarga, dan/ atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan
2. b.lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dal/atau masyarakat dari kemungkinaa terjadinya resiko sosial.
(3)Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimatsud pada ayat (1) dilakukan setelai memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilar, kepatutan, rasionalitas dan malfaat untuk masyaral<at.
(4)Pemberian bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
1. a.selektif;
2. b.memenuhi persyaratan penerima bantuan;
3. c.bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;dan
4. d.sesuai tujuan penggunaan.
(5)Ketentuan mengenai tata cara pemberian bantuan sosial diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubemur.

Pasal 29C

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (8) huruf g digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yarlg bersifat umum atau khusus kepada pemerintah daerah lainnya dalam rargka pemerataan dan/atau !'eningkatan kemarnpuan keuangan dan kepada partai politik.

Pasal 29D

Belalja tidat terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (8) huruf h dialggarkan dalam APBD untuk mendanai tanggap darurat, keadaan darurat, penanggulangar bencana alam dan/atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihal penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup ditetapkan dengan Keputusan Gubemur dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan.

Pasal 29E

(l) Belanja langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (9) huruf b dar huruf c dapat mengikat dana anggaran:

a.untuk I (satu) tahun anggaran; atau
b.lebih dari I (satu) talun anggaran dalam bentuk kegiatan tahun jamak sesuai peraturan perundang- undangan.

(2)Kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)hurul b harus memenuhi kriteria sekurang-kurangnya:
1. a.pekedaan konstruksi atas pelal<sanaan kegiatan yang secara teknis merupakal satu kesatuan untuk menghasilkan satu output yarrg memerlukan wal<tu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau
2. b.pekerjaan atas pela-ksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran seperti makanan dart obat di Rumah Sakit, layanan pembuangal sampai, pengadaan jasa keamaral dal pengadaan jasa cleaning seruice.
(3)Penganggaran kegiatan tahun jamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan atas persetujuan DPRD yarlg dituangkan dalam nota kesepakatan bersama altara Gubernur dan DPRD.
(4)Nota kesepakatan bersarna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani bersarnaan dengan penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS pada tahun pertarna rencana pelaksanaan kegiatan tahun jar"aL.
(5)Nota kesepakatan bersarna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
1. a.nama kegiatan;
2. b.jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
3. c.jumlah anggaral; dan
4. d.alokasi anggaran per tahun.
(6)Jangka waktu pengaaggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Gubernur berakhir.

4.Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan I (satu) Pasal yang baru yakni Pasal 35A sehingga berbunl sebagai berikuti

Pasal 35A

(1)Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, dapat berupa:
1. a.membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD ;
2. b.melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang;
3. c.mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya kebijakan pemerintah;
4. d.mendanai kegiatan lanjutan (DPAL) yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD tahun sebelumnya, untuk selanjutnya ditarnpung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran berikutnya;
5. e.mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikal sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggarar berjalan; dan I mendalai kegiatan yang capaian target kinefanya ditingkatkan dari yang telal ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaral dalam tahun anggaran berjalal. Penggunaan saldo anggaran tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaral sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf I diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD. Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diformulasikan terlebih dahutu dalam DPAL-SKPD. Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diformulasikan tedebih dahulu dalam RKA-SKPD.

5.Di antara Pasal 43 dan Pasai 44 disisipkan I (satu) Pasal yang baru yakni Pasal 43A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43A

(1)Investasi Pemerintah daerah dilal<ukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundajtg-undangan yang berlaku.
(2)Investasi dalam bentuk penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan.
(3)lnvestasi awal dan penambahan investasi dicatat pada rekening penyertaan modal (investasi) daerah.
(4)Pengurangan, penjualan, dan/atau pengalihan investasi dicatat pada rekening penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan (divestasi modal).
(5)Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah penyertaan modal pada tahun-tahun sebelumnya, tidak diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaral penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal.
(6)Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlai penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal, dilakukan dengal menetapkan peraturan daerah tentang penambahan penyertaan modal yang berkenaan.
(2)(s)
(4)

6.Di antara Pasal 56 dan Pasal 57 disisipkan 1 (satu) Pasal yang baru yakni Pasat 56A sehingga berbunyi sebagai berikutl

Pasal 564

(1)Pada SKPKD disusun RKA-SKPD dan RKA-PPKD-
(2)RKA-SKPD sebagaimara dimaksud pada ayat (1) memuat programn<egiatan .
(3)RKA-PPKD digunakan untuk menampung:
1. a.pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dal pendapatan hibah;
2. b.belarja bunga, betanja subsidi, belanja hibah, belarja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dar belanja tidat terduga; dan
3. c.penerimaan pembiayaal dan pengeluaran pembiayaan daerah. T.Ketentuan Pasat 57 ayat {1) diuba-h, sehingga Pasal 57 berbunyi:

Pasal 57

(1)PPKD men,'usun rancangan peraturan daerah tentang APBD berikut dokumen pendukung berdasarkan RKA- SKPD dan RKA-PPKD yang telah ditelaah oleh tim anggaran pemerintah daerah.
(2)Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas nota keuangan darl rancangan APBD. 8- Di antara Pasal 68 dan Pasal 69 disisipkan 1 (satu) Pasal yang baru yakni Pasal 68A yang berbunyi:

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanal<an amanat Pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Provinsi Bengkulu telah

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

b.bahwa memperhatikan perubahan peraturan perundang- undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2OO7 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Perubahan Atas Peraturan Daerai Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2OO7 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daeral;
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undarg-Undalg Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (t-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Irmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 2828);
3. 3.Undang-Undang Nomor 2A Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih darl Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (kmbaran Negara Republik Indonesia Iahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3851);
4. 4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan l,€mba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Menimbang : Mengingat : 2- 11. 10, 9. 8. 5. 6. 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (I,€mbaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tarnbahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OO); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1O4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambalan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Unda-ng-Undaag Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O9 Nomor 130, Tainbahan L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Iarnbahan Iembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5234); Undang Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerai (l-embaralr Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa ka-li terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Talun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembararl Negara Republik Indonesia Talun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan lfmbaran Negara Repubiik lndonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (I,embaran Negara Republik lndonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 2854); Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layalan Umum (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Iambaha-n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45O2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2O12 tentang Perubahan Ata.s Peraturan Pemeriniai Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan I-ayanan Umum (lfmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik tndonesia Nomor 5340); 12. 13.
5. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjamal Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Taiun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4574);
6. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. 16.Perafuran Pemerintal Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Infgrmasi Keuaigan Daerah (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo5 Nomor 138, Tambahan Lembarai Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
8. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O05 Nomor 140, Tambahan lzmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Pen)rusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 15O, Tambahal Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4585);
10. 19.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Taiun 2005 tentang Pedomai Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (kmbararl Negara Republik lndonesia Iahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. 20.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah Daerah (lfmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. 21.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2OO8 tentang Investasi Pemerintalt (I,€mbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
13. 22.Peralrurar, Pemerintah Nomor 7l Tahun 2OlO tentang Standar Akuntarsi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. 23.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibai Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5272);
15. 24.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembarar Negara Repubik Indonesia Nomor 5533); 25 Peraturan Menteri Dalam NeBeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2i Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peratura! Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Menetapkan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 31O);
16. 26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggararr Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 45O), sebagaimana telah diubah beberapa kali terathir dengan Peraturan Menteri Da-lam Negeri Nomor 39 Taiun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hiba-h dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Talun 2012 Nomor 54O);
17. 27.Petal.urar. Menteri Dalarn Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akmal pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
18. 28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tallun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. 29.Peratu.rar] Daeiah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahur, 2OO7 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (l,embaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2007 Nomor 06); Dengan Persetqiuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU dan GUBERNUR BENGKULU MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 6 TAHUN 2OO7 IENTANG POKOK.POKOK PENGELOI.AAN KEUANGAN DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 20O7 tentarg Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2OO7 Nomor 06), diubah sebagai berikut:
20. 1.Ketentuan Pasal I angka I sampai dengan angka 69 diubah, kemudian setelah angka 69 ditambahkan 3 (tiga) angka yang baru ya.itu angka 70, argka 71 dan angka 72, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Bengkulu
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NegaJa Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Taiun 1945.
3.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
4.Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Ralyat Daera-tl Provinsi Bengkulu.
6.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengal uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yarlg berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7.Pengelolaa;r Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasaan keuangan daerai.
8.Anggaran Pendapatan dai Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencala keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9.Satuan Keia Perangkat Daerah ya]rg selanjutnya disebut SKPD, adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selalu pengguna anggaran / pengguna barang. lO.Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
11.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD, adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna baralg yang juga melalsaaakan pengelolaan keuangan daerah.
12.Pemegalg Kekuasaan Pengelolaan Keualgan Daerah adalah Gubernur yarlg karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
13.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD, adalah kepala satuan kerja pengelola keualgal daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. 14.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD, adalah PPKD yarlg bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
15.Pengguna Anggaian adalah jabatan pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
16.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenalgan penggunaan bararg milik daerah. l7.Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melal<sanakan tugas bendahara umum daerah. l8.Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakal sebagian tugas dan fungsi SKPD.
19.Pejabat Penatausahaan Keualgar SKPD yang selanjutnya disebut PPK-SKPD, adatah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
20.Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK, adalah pejabat pada unit keda SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
21.Bendahara Penerimaar adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menfmpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjau'abkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 22.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam ralgka pelaksanaan APBD pada SKPD.
23.Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundalg-undangai wajib menyampaikan laporan pertanggungjawabaa berupa laporan keualgan. 24.Entitas Akuntansi adalal unit pemerintalan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyrrsun laporan keuangan untuk digabungkal pada entitas pelaporan. 25.Tim AnBgaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD, adalah tim yang dibentuk dengan Keputusar Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubemur dalam rangka pen),usunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaal daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan, 26.Rencana Pembangunar Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. 27 -Rencar.a Pembangunan Tahunal Daerah, yang selanjutnya disebut Rencara Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
28.Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disebut KUA, adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belalja, dan pembiayaal serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
29.Prioritas darl Plafon Anggaran Sementara yarrg selanjumya disebut PPAS, ada,lah rancalgan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap progran sebagai acuan dalam pen5rusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD.
30.Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD, adalah dokumen perencanaan dan pengangggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD. 31.Re[cana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD, adalah rencana kerja dan anggaran Badan/Dinas/Biro Keuangan/Bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
32.Kineda ada-lah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telal dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
33.Program adalah penjabaran kebijakar SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang temkur sesuai dengan misi SKPD.
34.Kegiatan adalah bagian dari program yarg dilaksarakal oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dsri pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengemhan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatar darr teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan linputl untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
35.Sasaran (target) program atau kegiatan. adalah hasil yang diharapkan dari suatu keluaran yang diharapkan dari suatu
36.Keluaran loutpuq adej.a}]. barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran atau tujuan program dari kebijakan. 37.Hasil (outcomej adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. 38.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menarnpung seluruh penerimaan daeral dar1 digunakal untuk me mbayar seluruh pengeluaral daerah. 39.Rekening Xas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukar oleh Gubemur untuk menampung seluruh penerimaal daerah dan digunakal untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
40.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daereh- 4l.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
42.Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yalg menambah Saldo Anggaral lrbih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. 43.Belanja Daeral adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yaflg mengurangi Saldo Anggarar I-ebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidal< akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. 44.Pernbiayaari adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang al<an diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
45.Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bemilai uang dari pihal lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali. 46,Piutang Daera} adalah jumlah uarlg yarlg wajib dibayar kepada Pemerinta-h Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yarrg dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. 47.Utatg Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab yang lainnya yalg sah.
48.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memedukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun €rnggaran. 4g.Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
50.Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan pemerintah daerah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.
51.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selaljutnya disingkat DPA-SKPD, adalah dokumen yang memuat pendapatan dal belanja yang digunakan sebagai dasar pelalsanaan anggaran oleh penglpna anggaran. 52.Dokumen Pelalsanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD, adalah dokumen pelaksanaan aJrggaran Badal/Dinas/Biro Keuangan/Bagian Keualgan selaku Rendahara Umum Daerah. S3.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD, adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yarrg digunakan sebagai dasar pela-ksalaa-n anggara, oleh pengSuna anggaral.
54.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Peiabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-PPKD, adalah dokumen pelaksanaal perubaharl anggaran badan/dinas/biro keuangan / bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah. 55.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Larjutan yang selanjutnya disingkat DPAL, adalah dokumen yang memuat sisa belanja talun sebelumnya sebagai dasar pelalsanaan anggaran tahun berikutnya.
56.Anggarai Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yalg bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaar keBiatan dalam setiap periode. -9 57, Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disebut SPD, adalah dokumen yalg menyata&an tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbital SPP.
58.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP, adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaar kegiatar/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaal pembayaran. 59.SPP Uang Persediaal yang selanjutnya disingkat SPP-UP, adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaal uang muka kerja yang bersifat pengisian kernbali (reuoluingll yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran lalgsung.
60.SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP- GU, adalal dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. 61.SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-TU, adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan ddak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dal uang persediaar. 62.SPP Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS, adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaral untuk permintaarr pembayaran langsung kepada pihak keliga atas dasar perjaljial kontrak kerja atau surat perintai kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK. 63.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM, adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbital SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
64.Surat Perintah Membayar UaIg Persediaan yarlg selanjutnya disebut SPM-UP, adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas bebal pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan,
65.Surat Perintah Membayar Ganti UaIg Persediaan yang selanjutnya disebut SPM-GU, adalah dokumen yang diterbittan oleh pengguna anggaran/kuasa penggunaan anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang danarya dipergunakan untuk mengganti uaig persediaan yang telah dibelanjakan. 66,Surat Perintah Membayar Tambahan UaIg Persediaan yang selanjutnya disebut SPM-TU, adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
67.Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS, adalah dokumen yang diterbitkan oteh pengguna anggaral/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitar SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
68.Surat Perintai Pencairan Dalra yang selanjutnya disebut SP2D, adalah dokumen yang digunakal sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM. 69.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
70.Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilalsanakan untuk masa lebih dari I (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan mela.lui kontrak tahun jamak,
71.Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praltik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintai Daerah sebagai pedomal dalam men)rusun dal menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keualgal dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangal terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
72.Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD, adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah.
2.Ketentuan Pasal 11 diubah, yaitu di antara ayat (3) dan ayat

(4)disisipkan I (satu) ayat yakni ayat (3a) dan setelah ayat (4) ditambahkan 2 (dua) ayat yarlg baru yakni ayat (5) dan ayat
(6), sehingga keseluruhan Pasal I1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Pejabat pengguna anggaran dalam melatsanakan tugas dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit keda pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/pengguoa barang.
(2)Pelimpahan sebagian kewenalgar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
(3)Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oteh Gubeinur atas usul kepala SKPD.
(3a)Pelimpahar sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.melakukan tindal<an yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja:
2. b.melaksanakaa anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
3. c.melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
4. d.mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
5. e.mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
6. f.melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa ya-rrg dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.
(4)Kuasa pengguna anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran.
(5)Dalam pengadaan baraig darl jasa, Kuasa Pengtquna Anggalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pelimpahal sebagian kewenangar Pengguna Anggaran sebagaimana dimal<sud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

3.Di antara Pasal 29 dan Pasal 3O disisipkan 5 (lima) Pasal yang baru yakni Pasal 29A, Pasal 298, Pasal 29C, Pasal 29D, dan Pasal 29E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

(1)Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (8) huruf d digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk ualg, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan pen-rntukannya.
(2)Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dima.hsud dalam ayat (1) diberikan kepada satuan keria dari Kementerian/Irmbaga Pemerintah Non Kementerian yang wilayah kedanya berada dalam daerah yalg bersangkutan.
(3)Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimalcsud dalam ayat (1) diberikan kepada daerair otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
(4)Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada Badar Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintal daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomial, pendidikan, kesehatan, keagamaal, kesenian, adat istiadat, keolahragaan non-profesional dan kegiatan kemasyarakatan.
(6)Hibah kepada orgaaisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yalg dibentuk berdasarkai peraturan perundang-undalgan.
(7)Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbaigkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkar dengan Keputusan Gubernur. -\2-
(8)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat bantuan yalg tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digr.nakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam oaskah perjanjian hibah daerah.
(9)Hibah yang diberikan secara tidak mengikat/tidak secara terus menerus diartikan baiwa pemberian hibah tersebut ada batas akhimya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
(1O)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian hibah diatur dalam Peraturan Gubernur. Pasal 29E}
(1)Belanja bantuan sosial sebagaimala dimaksud dalam Pasal 29 ayat (8) huruf e digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan uang/barang dari pemerintal daerah berupa kepada individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan tedadinya resiko sosial.
(2)Individu, keluarga, kelompok dan/atau masyaiakat sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi:
1. a.individu, keluarga, dan/ atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan
2. b.lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dal/atau masyarakat dari kemungkinaa terjadinya resiko sosial.
(3)Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimatsud pada ayat (1) dilakukan setelai memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilar, kepatutan, rasionalitas dan malfaat untuk masyaral<at.
(4)Pemberian bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
1. a.selektif;
2. b.memenuhi persyaratan penerima bantuan;
3. c.bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;dan
4. d.sesuai tujuan penggunaan.
(5)Ketentuan mengenai tata cara pemberian bantuan sosial diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubemur.

Pasal 29C

Pasal 29D

Pasal 29E

(l) Belanja langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (9) huruf b dar huruf c dapat mengikat dana anggaran:

a.untuk I (satu) tahun anggaran; atau
b.lebih dari I (satu) talun anggaran dalam bentuk kegiatan tahun jamak sesuai peraturan perundang- undangan.

(2)Kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)hurul b harus memenuhi kriteria sekurang-kurangnya:
1. a.pekedaan konstruksi atas pelal<sanaan kegiatan yang secara teknis merupakal satu kesatuan untuk menghasilkan satu output yarrg memerlukan wal<tu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau
2. b.pekerjaan atas pela-ksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran seperti makanan dart obat di Rumah Sakit, layanan pembuangal sampai, pengadaan jasa keamaral dal pengadaan jasa cleaning seruice.
(3)Penganggaran kegiatan tahun jamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan atas persetujuan DPRD yarlg dituangkan dalam nota kesepakatan bersama altara Gubernur dan DPRD.
(4)Nota kesepakatan bersarna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani bersarnaan dengan penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS pada tahun pertarna rencana pelaksanaan kegiatan tahun jar"aL.
(5)Nota kesepakatan bersarna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
1. a.nama kegiatan;
2. b.jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
3. c.jumlah anggaral; dan
4. d.alokasi anggaran per tahun.
(6)Jangka waktu pengaaggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Gubernur berakhir.

4.Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan I (satu) Pasal yang baru yakni Pasal 35A sehingga berbunl sebagai berikuti

Pasal 35A

(1)Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, dapat berupa:
1. a.membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD ;
2. b.melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang;
3. c.mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya kebijakan pemerintah;
4. d.mendanai kegiatan lanjutan (DPAL) yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD tahun sebelumnya, untuk selanjutnya ditarnpung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran berikutnya;
5. e.mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikal sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggarar berjalan; dan I mendalai kegiatan yang capaian target kinefanya ditingkatkan dari yang telal ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaral dalam tahun anggaran berjalal. Penggunaan saldo anggaran tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaral sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf I diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD. Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diformulasikan terlebih dahutu dalam DPAL-SKPD. Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diformulasikan tedebih dahulu dalam RKA-SKPD.

5.Di antara Pasal 43 dan Pasai 44 disisipkan I (satu) Pasal yang baru yakni Pasal 43A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43A

(1)Investasi Pemerintah daerah dilal<ukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundajtg-undangan yang berlaku.
(2)Investasi dalam bentuk penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan.
(3)lnvestasi awal dan penambahan investasi dicatat pada rekening penyertaan modal (investasi) daerah.
(4)Pengurangan, penjualan, dan/atau pengalihan investasi dicatat pada rekening penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan (divestasi modal).
(5)Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah penyertaan modal pada tahun-tahun sebelumnya, tidak diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaral penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal.
(6)Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlai penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal, dilakukan dengal menetapkan peraturan daerah tentang penambahan penyertaan modal yang berkenaan.
(2)(s)
(4)

6.Di antara Pasal 56 dan Pasal 57 disisipkan 1 (satu) Pasal yang baru yakni Pasat 56A sehingga berbunyi sebagai berikutl

Pasal 564

(1)Pada SKPKD disusun RKA-SKPD dan RKA-PPKD-
(2)RKA-SKPD sebagaimara dimaksud pada ayat (1) memuat programn<egiatan .
(3)RKA-PPKD digunakan untuk menampung:
1. a.pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dal pendapatan hibah;
2. b.belarja bunga, betanja subsidi, belanja hibah, belarja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dar belanja tidat terduga; dan
3. c.penerimaan pembiayaal dan pengeluaran pembiayaan daerah. T.Ketentuan Pasat 57 ayat {1) diuba-h, sehingga Pasal 57 berbunyi:

Pasal 57

(1)PPKD men,'usun rancangan peraturan daerah tentang APBD berikut dokumen pendukung berdasarkan RKA- SKPD dan RKA-PPKD yang telah ditelaah oleh tim anggaran pemerintah daerah.
(2)Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas nota keuangan darl rancangan APBD. 8- Di antara Pasal 68 dan Pasal 69 disisipkan 1 (satu) Pasal yang baru yakni Pasal 68A yang berbunyi: