DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bengkulu No. 6 Tahun 2014

Nomor: 6
Tahun: 2014
Ditetapkan: 9 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Beberapa pengubahan ketentuan Perda No. 2 tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu., antara lain pasal 11 ayat (1), pasal 12 ayat (4), Pasal 24 ayat (3), Pasal 34 ayat (1) , Pasal 56 ayat (4), judul bagian delapan bab III Pemungutan Pajak, pasal 65 ayat (1), dan Pasal 73 ayat (2),

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2O11 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu, yang da,lam pelaksanaannya mengalami hambatan sehingga periu untuk disempurnakan serta disesuaikan terhadap kondisi pemungutan pajak di Provinsi Bengkulu saat ini dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlalu;
c.bahwa berdasarkan pertimbalgan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2O1l tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32O9);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 32621, sebagatmana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O09 Nomor 62, Tambahan kmbaran Negara Nomor 4999);
4.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentarrg Penagihan Pajak Dengar Surat Paksa (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686), sebagaimana telah diubah beberapa kali teral<hir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2O00 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 lentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O0O Nomor 129, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO2 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 22 Tatrurt 20O9 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O25);
9.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2O09 tentang Pelayanarr Publik (Lembarar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1I2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 1O. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2O09 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O49);
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1l Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 2O Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 20O0 tentang Tatacara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O00 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O05 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2OlO tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201O Nomor 119, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161 );
17.Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 2O 1 1 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 310);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 32);
20.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU dan GUBERNUR BENGKULU MEMUTUSKAN: MenetapKan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 2 TAHUN 2OI1 TENTANG PAJAK DAERAH PROVINSI BENGKULU. Pasal I Beberapa ketentuan da,lam Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 2) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehinggga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1)14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa PKB, Gubernur atau Kepala Dinas dapat menerbitkan Surat Pemberitahuan Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2)Pemberitahuan Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam Bentuk surat dan/atau media informasi elektronik.

2.Ketentuan Pasal 12 ayat (4) diubah, sehinggga Pasa-l 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(i) Setiap wajib PKB mengisi SPPKB atau bentuk lain yang dipersamakan.

(2)SPPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya atau ahli waris.
(3)SPPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan paling lambat :
1. a.Untuk kendaraan baru 30 (tiga puluh) hari sejak saat kepemilikan;
2. b.Untuk kendaraan bukan baru sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak;
3. c.Untuk kendaraan bermotor mutasi 30 (tiga putuh) hari sejak tanggal Surat Keterangan Fiskal/ Kwitansi/ Surat Keterangan Mutasi dari Kepolisian.
(4)Setiap Wajib Pajak yang terlambat menyampaikan SPPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2o/o (dua perseratus) setiap bulan untuk waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
(5)Apabila terjadi perubahan atas Kendaraan bemotor dalam masa pajak, baik perubahan bentuk, fungsi maupun penggantian mesin, wajib melaporkan dengan menggu.nakan SPPKB.

3.Ketentuan Pasal 24 ayat (3) diubah, sehinggga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

(1)Berdasarkan SPPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan BBNKB dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2)Pajak terutang timbul sejak diterbitkannya SKPD.
(3)Dalam hal SPPKB tidak disampaikan kepada Dinas dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda pajak sebesar 2%o (dua perseratus) setiap bulan untuk waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

4.Ketentuan Pasal 34 ayat (1) diubah, sehinggga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

(l) Penyedia bahal bakar Kendaraan Bermotor wajib menyetor PBB-KB paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya dan menyampaikan bukti setoran dan SPTPD PBB-KB kepada Gubernur atau Kepala Dinas paling lambat 5 (lima) hari seteiah tanggal setoran PBB-KB.

(2)SPIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) memuat data volume penjualan Bahan Bakar, jumlah PBB-KB yang telah disetor, termasuk koreksi atas data laporan bulan sebelumnya disertai dengan data pendukung lainnya.
(3)Penyedia Bahan Bakar, wajib menyampaikan data subyek pBB- KB kepada Gubernur atau Kepala Dinas.

5.Ketentuan Pasal 56 ayat (4) diubah, sehinggga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

(l) PKB dan BBNKB harus dibayar sekaiigus dimuka untuk Masa Pajak 12 (dua belas) bulan.

(2)PKB dan BBNKB harus dibayar pada saat ditebitkannya SKpD, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKPD.
(3)PBB-KB harus dibayar pada saat penyerahan bahan bakar. (a) Wajib Pungut PBB-KB wajib menyetorkan PBB-KB pada setiap tanggal 20 (Dua Puluh) bulan berikutnya.
(5)PAP harus dibayar selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKPD.
(6)Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran diatur dengan Peraturan Gubernur.

6.Judul Bagian Kedelapan BAB VIII Pemungutan Pajak diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
7.Ketentuan Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehinggga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII

Pemungutan Pajak

Pasal 65

(1)Gubernur dapat memberikan Keringanan, Pembebasan, dan insentif Pajak.
(2)Gubernur dapat menghapuskan Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih atas usul dari Kepala Dinas.
(3)Tata cara pemberian Keringanan, Pembebasan, dan insentif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

8.Ketentuan Pasal 73 ayat (21 diubah, sehinggga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 73

(1)Hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota sebesar 7O7o (tujuh puluh perseratus).
(2)Pembagran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 70olo (tujuh puluh perseratus) dibagi berdasarkan jumlah penduduk dan 3Oo/o (tiga puluh perseratus) berdasarkan pemerataan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu. Ditetapkan di Bengkulu pada tanggai, 9 September 2014 GUBERNUR BENGKULU, ttd. H. JUNAIDI HAMSYAH Diundangkan di Bengkulu pada tanggal 1 Oktober 2Ol4 Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA, ttd. H. SUMARDI LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2014 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU: 612014 Saiinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum t"to" "'ff,'""*u"'" M. IKHWAN. SH. MH Pembina Tk. I Nip. 19690905 199403 1011

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…