DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bengkulu No. 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 24 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Dengan nama Retribusi Perpanjangan IMTA dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian perpanjangan IMTA yang lokasi kerjanya lintas Kabupaten / Kota- 2. Objek Retribusi perpanjangan IMTA adalah proses pemberianperpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing. Dikecualikan, dan Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA adalah Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang memperoleh Perpanjangan IMTA. 3. Struktur Tarif Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditetapkan sebesar USD 100/orang/bulan atau USD l.2OO /orang/tahun berdasarkan nilai tukar rupiah yang berlaku pada saat pembayaran oleh Wajib Retribusi

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan lzin Mempekerjakan Tenaga Asing; Pasal 18 ayat {6}, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nornor I Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun t967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 28281; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2OO3 tentang Ketenagakerjaan (krnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 39, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nornor a2791; d. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 13O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50a9); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2474 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2O1O tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor L19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL2 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5333); Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2OL2 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan lzin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A12 Nomor 2L6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358); Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 162);

10.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2A15 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OLS Nomor 964l;, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2OLs tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tena"ga Kerja dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Keqja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 16991; 8. 9. L L. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 1 Tahun 2}ll tentang Retribusi Penzilnan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 201 1 Nomor 1 1, Tambahan kmbaran Daerah Frovinsi Bengkulu Neimor 11); Dengan Persetujuan Bersama DEII/AN PERWAKII,AN RAIryAT DAERAH PROVINSI BENGKULU dan GUBERNUR BENGKULU MEMUTUSKAN: MenetapKaN : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1". Daerah adalah Provinsi Bengkulu.

2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutn5ra disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidaagi urusan ketenagakerjaan.
5.Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan tenaga kerja asing pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja tenaga kerja asing untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
6.Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IM?A, adalah punguhn atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
7.Perpanjangan IMTA adalah iztr, yang diberikan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuarr perahrran perundang-undangan.
8.Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
9.Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mernpekerjakan tenaga kerja asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 1O. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendatian dan pengawasan atas kegiatarl, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 1"1. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, ada-}ah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cata lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
12.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan netribusi yang rrrenentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
13.Surat Ketetapan Retribusi Daerah l.ebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

BAB II

NAMA, O&IEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan natrna Retribusi Perpanjangan IMTA dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian perpanjangan IMTA yang lokasi kerjanya lintas Kabupaten / Kota-

Pasal 3

Objek Retribusi perpanjangan IMTA adalah proses pemberianperpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing. Dikecualikan dari objek Retribusi Perpanjangan IMTA sebagairnana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian Perpanjangan IMTA bagi instansi pemerintah, perwakilan rregara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 4

(1)Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA adalah Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang memperoleh Perpanjangan IMTA.
(2)Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (U merupakan wajib retribusi, {1) (2t

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Perpanjangan IMTA digolongkan sebagai Retribusi Pertzinan Tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah penerbitan dan jangka waktu Perpanjangan lzin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perpanjangan IMTA didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraafi Perpanjangan IMTA.
(2)Biaya penyelengaraan Perpanjangall IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, P€negakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari Perpanjangan IMTA.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1)Struktur Tarif Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2)Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan sebesar USD lOolorang/bulan atau USD l.2OO /orang/tahun.
(3)Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai tukar rupiah yang berlaku pada saat pembayaran oleh Wajib Retribusi.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

(1)Retribusi Perpanjangan IMTA yang terutang dipungut di wilayah Daerah.
(1)
(2)Instansi yang berwenang melakukan pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA adalah satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus sesuai dengan RPTKA yang dilakukan di kas daerah dengan menggunakan SKRD. Dalam hal tenaga kerja asing hekerja tidak sampai jangka waktu yang telah ditentukan dalam RPTKA, kelebihan pembayaran dikembalikan kepada wajib retribusi yang ditetapkan dalam SKRDLB. Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penyetoran dan pengembalian retribusi, serta bentuk, dan isi SKRD / SKRDLB diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2o/o {dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar'

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…