DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bengkulu No. 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Dengan Perda Ini, Maka Dibentuk Perangkat Daerah yang terdiri dari; • Sekretariat Daerah Prov. Bengkulu Tipe B dan C • Inspektorat Daerah Provinsi • Dinas Daerah Provinsi Bengkulu • Badan Daerah Provinsi 2. Dibentuk UPT untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun L967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun L967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 28281; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AM Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a791; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 285fl; 2. 3.

4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OL6 tentang Perangkat Daerah (I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor LL4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKII,AN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU dan GUBERNUR BENGKULU MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2.Kabupaten I Kota"adalah Kabupaten/ Kota di Provinsi Bengkulu.
3.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
4.Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
5.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Bengkulu.
6.Dewan Pemrakilan Ralcyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Penrakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu.
7.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu.
8.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.

g.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan RalqTat Daerah Provinsi Bengkulu-
1. 10.Sekretaris Dewan Penpakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu. 1 1. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Bengkulu-
2. 12.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Bengkulu.
3. 13.Badan Daerah adalah Badan Daerah Provinsi Bengkulu-
4. 14.Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
5. 15.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
6. 16.Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPT Badan, adatah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Pembentukan perangkat daerah dilakukan berdasarkan asas:

a.urus€ur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
b.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian ha.bis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas.

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah.
(2)Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu merupakan Tipe B, melaksanakan fungsi pengoordinasian pen5rusunan kebijakan daerah, pengoordinasiaan pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evalausi pelaksanaan kebijakan daerah, serta pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah.
2. b.sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu merupakan Tipe c, melaksanakan fungsi penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD Provinsi, Penyelenggaraan Adrninistrasi keuangan DPRD Provinsi, fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD Provinsi, penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD Provinsi.
3. c.Inspektorat Daerah Provinsi Bengkulu merupakan Tipe B, melaksanakan fungsi perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan, pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan, pemantauan dan pengawasa.n lainnya, pengawasan atas penugasan dari Gubernur, penJrusunan laporan hasil pengawasan, dan administrasi Inspektorat Daerah. d, Dinas Daerah Provinsi Bengkulu, terdiri dari:
  1. 1.Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urus€rn pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan.
  2. 2.Dinas Pemuda dan olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Kepemudaan dan olahraga.
  3. 3.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A, rnenyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
  4. 4.Dinas Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusErn pemerintahan Bidang Pariwisata.
  5. 5.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
  6. 6.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana-
  7. 7.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
  8. 8.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan u.rusan pemerintahan Bidang Pendidikan dan Bidang Kebudayaan.
  9. 9.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Sub Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan. 1O. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tipe A, Pertanian Tipe A, Bidangmenyelenggarakan urusan pemerintahan Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan. 1 1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perindustrian dan Bidang Perdagangan.
  10. 12.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan.
  11. 13.Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Sosial.
  12. 14.Dinas Ketenagakedaan dan Transmigrasi Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Transmigrasi.
  13. 15.Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang statistik dan Bidang Persandian.
  14. 16.Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pertanian Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Sub Sektor Perkebun€rn. L7. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Ketenteramall dan Ketertiban Umrrm serta Perlindungan Masyarakat Sub Umsan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Sub Urusan Kebakaran.
  15. 18.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
  16. 19.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipitr.
  17. 20.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
  18. 21.Dinas Kesehatan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan.
  19. 22.Dinas Ketahanan Pangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pangan.
  20. 23.Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan.
  21. 24.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Bidang Pertanahan.
4. e.Badan Daerah Provinsi Bengkulu terdiri dari:
  1. 1.Badan Kepegawaian Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunj ang KePegawaian.
  2. 2.Badan Pengembangan sumber Daya Manusia Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Pendidikan dan Pelatihan.
  3. 3.Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.
  4. 4.Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang Keuangan di bidang Pendapatan serta bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
  5. 5.Badan Penghubung yang dipimpin oleh Pejabat Administrator, untuk menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat.

Pasal 4

Ketentuan lebih tanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 5

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibenhrk uPT.
(2)UPT dibntuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teloris penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 6

(1)Selain UPT Dinas Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat UPT Dinas Daerah Provinsi di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah.
(2)Satuan pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

Pasal 7

(1)Selain UPT Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat UPT Dinas Daerah di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekeda secara profesional.
(2)Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

Pasal 8

Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 diabar lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur- BAB TV PEMBENTUKAN CABANG DINAS

Pasal 9

(1)Pada Perangkat Daerah yaurtg melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan Urusan Pemerintahan yang hanya diotonomikan kepada Daerah Provinsi dapat dibentuk cabang dinas di kabupaten/kota. (21
(3)Wilayah kerja cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi satu atau lebih kabupaten/kota" dalam Daerah Provinsi Bengkulu. Pada Perangkat Daerah yang telah dibentuk cabang dinas di kabupaten/kota, maka jabatan terendah setingkat Pejabat Administrator, kecuali pada sekretariat.

Pasal 10

Pembentukan Cabang Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diattrr lebih lanjut dengan Peraturan Gubemur.

BAB V

STAF AHLI

Pasal 11

(1)Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.
(2)Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diahrr lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. BAE} VI KEPEGAWAIAN

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…