DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 18 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 72

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup usaha pertambangan di Provinsi meliputi: (1) Usaha pertambangan mineral terdiri atas: a. mineral logam; b. mineral bukan logam;dan c. batuan. Usaha pertambangan batubara. (3) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan: a. pemberian WIUP dan IUP pada WUP;dan b. pemberian IPR dan WPR. (4) WUP menjadi dasar diterbitkannya IUP. (5) WPR menjadi dasar diterbitkannya IPR. Pengelolaan pertambangan dan mineral dan batubara di Provinsi, Kewenangan Gubernur dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, Persyaratan IUP Operasi Produksi.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkanPeraturanDaerah ProvinsiBengkulu tentang PerubahanAtasPeraturanDaerah ProvinsiBengkuluNomor5 Tahun.2013 tentang Pengelolaan PertambanganMineral danBatubara; http://jdih.bengkuluprov.go.id Mengingat: 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
3.Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU dan GUBERNUR BENGKULU MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 5) diubah sebagai berikut:
1.Diantara angka 8 dan angka 9 disisipkan 3 (tiga) angka yakni angka 8A, angka 8B dan angka 8C, diantara angka 13 dan 14 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 13A, diantara angka 16 dan 17 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 16A, diantara angka 42 dan 43 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 42A, serta angka 45 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: http://jdih.bengkuluprov.go.id

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4.DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu sebagai pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pertambangan mineral dan batubara.
6.Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala PD adalah Kepala Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu sebagai pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pertambangan mineral dan batubara.
7.Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
8.Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. 8A.Mineral logam adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang terdapat unsur logam sebagai penyusunnya. 8B.Mineral bukan logam adalahsenyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang tidak terdapat unsur logam sebagai penyusunnya. 8C.Batuan adalah kumpulan atau agregat dari mineral-mineral yang tidak mengandung unsur logam dan/atau unsurbukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjaudari segi ekonomi pertambangan dan merupakan komoditas tambang yang lumrah digunakan untuk pembangunan infrastruktur. http://jdih.bengkuluprov.go.id
9.Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
10.Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
11.Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut dan batuan aspal.
12.Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
13.Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi. 13A.Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
14.Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
15.Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
16.Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. 16A.Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
17.IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
18.IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi. http://jdih.bengkuluprov.go.id
19.Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
20.Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi penambangan, pengolahan, pemurnian termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian, dampak lingkungan terkait dengan hasil studi kelayakan.
21.Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
22.Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batubara dan mineral ikutannya.
23.Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
24.Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
25.Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.
26.Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
27.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
28.Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan Pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
29.Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
30.Iuran Tetap (Landrent) adalah iuran yang dibayarkan kepada Negara sebagai imbalan atas kesempatan, Eksplorasi atau Operasi Produksi pada wilayah IUP sesuai dengan luas wilayah dan tarif yang berlaku berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. http://jdih.bengkuluprov.go.id
31.Iuran Produksi (Royalty) adalah iuran operasi/produksi sebagaimana dimaksud pada ketentuan peraturan perundang- undangan.
32.Usaha jasa pertambangan adalah usaha jasa yang kegiatannya berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan.
33.Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP, dalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha jasa pertambangan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan.
34.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut amdal, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
35.Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan
36.Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
37.Penggunaan kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut.
38.Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
39.Ruang Sungai adalah palung sungai dan sempadan sungai sebagai satu kesatuan.
40.Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
41.Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan. http://jdih.bengkuluprov.go.id
42.Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya. 42A.Peran serta Masyarakat adalah keikutsertaan individu,keluarga,dan kelompak masyarakat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.
43.Keselamatan dan Kesehatan kerja adalah Instrumen yang memproteksi pekerja, perusahaan, lingkungan hidup, dan masyarakat sekitar dari bahaya akibat kecelakaan kerja, dan bertujuan mencegah, mengurangi, bahkan menihilkan resiko kecelakaan kerja.
44.Kepala Teknik Tambang adalah seseorang yang memimpin dan bertanggung jawab atas terlaksananya serta ditaatinya peraturan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja pada suatu kegiatan usaha pertambangan di wilayah yang menjadi tanggungjawabnya.
45.Kepala Inspektur Tambang adalah pejabat yang secara ex-officio menduduki jabatan Direktur di bidang keteknikan pertambangan mineral dan batubara pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineraldan batubara.
46.Inspektur Tambang adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan inspeksi tambang.
47.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu.
2.Judul BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
3.Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 4 (empat) Pasal, yaitu Pasal Pasal 3A, Pasal 3B, Pasal 3C, dan Pasal 3D sehing berbunyi sebagai berikut: http://jdih.bengkuluprov.go.id

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3A

Ruang lingkup usaha pertambangan di Provinsi meliputi:

(1)Usaha pertambangan mineral terdiri atas:
1. a.mineral logam;
2. b.mineral bukan logam;dan
3. c.batuan.
(2)Usaha pertambangan batubara.
(3)Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
1. a.pemberian WIUP dan IUP pada WUP;dan
2. b.pemberian IPR dan WPR.
(4)WUP menjadi dasar diterbitkannya IUP.
(5)WPR menjadi dasar diterbitkannya IPR.

Pasal 3B

Pengelolaan pertambangan dan mineral dan batubara di Provinsi, meliputi:

a.perencanaan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara;
b.penetapan WIUP dan penerbitan IUP sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.penerbitan IPR dalam WPR di Provinsi;
d.penerbitan izin pertambangan lainnya sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e.pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang;dan
f.pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan mineral dan batubara.

Pasal 3C

(1)Gubernur menyusun rencana pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dengan berpedoman pada RTRW dan RPJMD.
(2)Rencana pengelolaan pertambangan mineral dan batubara memuat:
1. a.inventarisasi data potensi pertambangan mineral dan batubara di Provinsi;
2. b.inventarisasi kebutuhan dan ketersediaan mineral dan batubara di Provinsi dan nasional; http://jdih.bengkuluprov.go.id
3. c.kebijakan dan strategi pertambangan mineral dan batubara di Provinsi;
4. d.kebijakan pengelolaan kawasan pertambangan;dan
5. e.kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di kawasan pertambangan.
(3)Rencana pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dievaluasi sesuai kebutuhan.
(4)Rencana pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi pedoman penyusunan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah daerah.
(5)Rencana pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 3D

(1)Penyusunan rencana pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada Pasal 3C, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumberdaya mineral.
(2)Dalam melakukan penyusunan rencana pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumberdaya mineral berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan penataan ruang dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah.

4.Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b, huruf j, huruf k, huruf m dan huruf n diubah dan setelah huruf n ditambah 1 (satu) huruf baru yaitu huruf o, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Kewenangan Gubernur dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, meliputi:
1. a.pembuatan peraturan perundang-undangan daerah; http://jdih.bengkuluprov.go.id
2. b.Penerbitan:
  1. 1.IUP mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan Daerah yang beradadalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.
  2. 2.IUP mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang beradadalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.
  3. 3.IPR untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat.
  4. 4.IUP operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah provinsi yang sama.
  5. 5.Izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
3. c.pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan;
4. d.penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sesuai dengan kewenangannya;
5. e.pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada daerah/wilayah provinsi;
6. f.penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada daerah/wilayah provinsi;
7. g.pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan di provinsi;
8. h.pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
9. i.pengoordinasian perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak di wilayah tambang sesuai dengan kewenangannya; http://jdih.bengkuluprov.go.id
10. j.penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi kepada Menteri;
11. k.penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri;
12. l.pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pasca tambang;
13. m.peningkatan kemampuan aparatur pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan;
14. n.Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil;dan
15. o.Penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan.
(2)Kewenangan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

5.Ketentuan Pasal 21 huruf c diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

IUP diberikan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya, berdasarkanpermohonan yang diajukan oleh:

a.badan usaha;
b.koperasi;dan
c.perseorangan.
1. 6.Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 33A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33A

(1)Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada pemberi IUP.
(2)Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan. http://jdih.bengkuluprov.go.id

7.Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga Pasal 34 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

(1)Persyaratan IUP Operasi Produksi yaitu:
1. a.persyaratan administrasi:
  1. 1.untuk badan usaha, meliputi: a) surat permohonan bermaterai; b) nomor pokok wajib pajak; c) tanda daftar perusahaan; d) susunan daftar direksi dan pemegang saham; e) surat keterangan domisili; f) salinan surat keputusan IUP Eksplorasi beserta lampirannya, apabila perpanjangan wajib dilampirkan juga salinan surat keputusan IUP Eksplorasi perpanjangan;dan g) akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan akte perusahaan yang salah satu usahanya menyebutkan bergerak di bidang usaha pertambangan dan telah disahkan oleh pejabat instansi yang berwenang.
  2. 2.Untuk koperasi, meliputi: a) surat permohonan yang ditandatangani di atas materai; b) salinan surat keputusan IUP Eksplorasi beserta lampirannya, apabila perpanjangan wajib dilampirkan juga salinan surat keputusan IUP Eksplorasi perpanjangan; c) akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat berwenang dan salah satu anggaran dasarnya menyebutkan bergerak di bidang pertambangan; d) nomor pokok wajib pajak; e) susunan pengurus;dan f) surat keterangan domosili.
  3. 3.Untuk perseorangan, meliputi: a) surat permohonan bermaterai; b) salinan surat keputusan IUP Eksplorasi beserta lampirannya, apabila perpanjangan wajib dilampirkan juga salinan surat keputusan IUP Eksplorasi perpanjangan; http://jdih.bengkuluprov.go.id c) nomor pokok wajib pajak; d) kartu tanda penduduk;dan e) surat keterangan domisili.
2. b.Persyaratan teknis, meliputi:
  1. 1.daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi dengan pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
  2. 2.persetujuan laporan eksplorasi;
  3. 3.persetujuan studi kelayakan;
  4. 4.persetujuan rencana reklamasi;
  5. 5.persetujuan rencana pascatambang;
  6. 6.dokumen rencana pembangunan fasilitas penambangan;
  7. 7.dokumen rencana pengembangan masyarakat sekitar tambang;
  8. 8.peta wilayah meliputi batas koordinat geografis;dan
  9. 9.rencana kerja dan anggaran biaya.
3. c.Persyaratan lingkungan, yaitu:
  1. 1.surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;dan
  2. 2.persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. d.Persyaratan finansial, yaitu:
  1. 1.laporan keuangan tahun terakhir bagi perusahaan baru dan/atau laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik bagi perusahaan lama;
  2. 2.bukti penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PajakPenghasilan badan dan karyawan selama 2 (dua) tahun terakhir;
  3. 3.bukti pembayaran iuran tetap IUP Eksplorasi 3 (tiga) tahun terakhir;dan
  4. 4.bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemegang lelang, WIUP yang telah berakhir.
(2)Persyaratan perpanjangan IUP Operasi Produksi yaitu:
1. a.Persyaratan administrasi:
  1. 1.Untuk badan usaha meliputi: a) surat permohonan bermaterai; http://jdih.bengkuluprov.go.id b) susunan daftar direksi dan pemegang saham; c) surat keterangan domisili; d) salinan surat keputusan IUP operasi produksi beserta lampirannya dan apabila sudah pernah mendapatkan perpanjangan pertama IUP Operasi Produksi, wajib melampirkan salinan surat keputusan IUP Operasi Produksi Perpanjangan Pertama; e) akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan akte perusahaan yang salah satu usahanya menyebutkan bergerak dibidang usaha pertambangan dan telah disahkan oleh pejabat instansi yang berwenang (jika sudah terjadi perubahan akte pendirian perusahaan, wajib dilampirkan perubahan akte perusahaan yang telah disahkan pejabat instansi berwenang);dan f) tanda daftar perusahaan.
  2. 2.Untuk koperasi, meliputi: a) surat permohonan bermaterai; b) salinan surat keputusan IUP Operasi Produksi beserta lampirannya dan apabila sudah pernah mendapatkan perpanjangan pertama IUP Operasi Produksi, wajib melampirkan salinan surat keputusan IUP Operasi Produksi Perpanjangan Pertama; c) akte Pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat bewenang dan salah satu anggaran dasarnya menyebutkan bergerak dalam bidang pertambangan; d) susunan pengurus;dan e) surat keterangan domisili.
  3. 3.Untuk perseorangan, meliputi: a) surat permohonan bermaterai; b) salinan surat keputusan IUP Operasi Produksi beserta lampirannya dan apabila sudah pernah mendapatkan perpanjangan pertama IUP Operasi Produksi, wajib melampirkan salinan surat keputusan IUP Operasi Produksi Perpanjangan Pertama;dan c) surat keterangan domisili. http://jdih.bengkuluprov.go.id
2. b.Persyaratan finansial, yaitu:
  1. 1.laporan keuangan tahun terakhir bagi perusahaan baru dan/atau laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik bagi perusahaan;
  2. 2.bukti menempatkan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang;dan
  3. 3.bukti pembayaran iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir;dan
  4. 4.bukti Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan badan dan karyawan selama 2 (dua) tahun terakhir;
3. c.Persyaratan teknis, meliputi:
  1. 1.daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi dengan pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
  2. 2.peta dan batas koordinat wilayah;
  3. 3.laporan akhir kegiatan operasi produksi;
  4. 4.neraca sumberdaya mineral dan batubara;
  5. 5.laporan hasil pelaksanaan pengelolaan lingkungan;
  6. 6.laporan hasil pelaksanaan reklamasi;
  7. 7.rencana kerja dan anggaran biaya;dan
  8. 8.laporan hasil pelaksanaan pengembangan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang.
4. d.Persyaratan lingkungan, yaitu surat pernyataan kesanggupan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
(3)Persyaratan IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian, termasuk perpanjangan yaitu:
1. a.Persyaratan administrasi:
  1. 1.untuk badan usaha, meliputi: a) surat permohonan bermaterai; b) salinan surat keputusan IUP Operasi Produksi dari yang memiliki WIUP; c) salinan akta pendirian Badan Usaha dan perubahannya yang maksud dan tujuan usahanya bergerak di bidang usaha pertambangan Mineral atau Batubara khususnya di bidang pengolahan Batubara atau pengolahan http://jdih.bengkuluprov.go.id dan/atau pemurnian mineral yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; d) profil Badan Usaha dengan melampirkan salinan legalitas berupa: 1) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 2) Salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau IzinPenanaman Modal oleh Badan Koordinasi PenanamanModal (BKPM) untuk Badan Usaha dalam rangka PMA; 3) Tanda Daftar Perusahaan (TDP);dan 4) Surat Keterangan Domisili, e) susunan direksi dengan melampirkan identitas pengurus berupa: 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Warga Negara Indonesia;dan/atau 2) salinan paspor bagi Warga Negara Asing. surat keterangan domisili. f) daftar pemegang saham;dan g) rencana pasokan komoditas tambang Mineral atau Batubara yang akan dilakukan pengolahan dan/atau pemurnian dengan melampirkan Nota Kesepahaman dengan IUP/IUPK/Izin Pertambangan Rakyat Operasi Produksi/ Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara/Kontrak Karya asal Mineral atau Batubara.
  2. 2.Untuk koperasi, meliputi: a) surat permohonan bermaterai; b) salinan surat keputusan IUP Operasi Produksi dari yang memiliki WIUP; c) salinan akta pendirian koperasi dan perubahannya yang maksud dan tujuan usahanya bergerak di bidang usaha pertambangan Mineral atau Batubara khususnya di bidang pengolahan Batubara atau pengolahan dan/atau pemurnian mineral yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; d) profil koperasi dengan melampirkan salinan legalitas berupa: 1) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); http://jdih.bengkuluprov.go.id 2) salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); 3) Tanda Daftar Perusahaan (TDP);dan 4) surat keterangan domisili. e) susunan pengurus dengan melampirkan identitas pengurus berupa: 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Warga Negara Indonesia;dan/atau 2) daftar asal modal koperasi.
  3. 3.Untuk perseorangan (hanya untuk pengolahan mineral batuan), meliputi: a) surat permohonan bermaterai; b) kartu tanda penduduk; c) surat keterangan domisili;dan d) nomor pokok wajib pajak.
2. b.Persyaratan finansial:
  1. 1.laporan keuangan tahun terakhir bagi perusahaan baru dan/atau laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik bagi perusahaan;
  2. 2.Rencana pembiayaan dan rencana investasi;
  3. 3.Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan harga patokan penjualan Mineral dan Batubara;
  4. 4.Referensi bank pemerintah dan/atau bank swasta nasional;dan
  5. 5.Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan badan dan pajak penghasilan karyawan selama 2 (dua) tahun terakhir.
3. c.Persyaratan teknis:
  1. 1.Rencana konstruksi dan pembangunan sarana dan prasaranapenunjang kegiatan operasi produksi khusus untuk pengolahandan/atau pemurnian;
  2. 2.Memiliki tenaga ahli yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga)tahun, di bidang pertambangan atau tenaga ahli metalurgi atau ahli dengan kompetensi di bidang pengolahan dan/atau pemurnian mineral atau batubara;
  3. 3.Dokumen studi kelayakan kegiatan pengolahan dan/atau pemurnianmineral atau batubara yang telah disetujui oleh Menteri ataugubernur sesuai kewenangannya;dan http://jdih.bengkuluprov.go.id
  4. 4.Nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama dalam rangka pengolahan dan/atau pemurnian komoditas tambang mineral atau batubara dengan: a) pemasok impor komoditas tambang mineral atau batubara untuk diolah dan/atau dimurnikan menjadi bahan baku industri; b) pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memiliki sertifikat clean and clear; c) pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tahap operasi produksi; d) pemegang Kontrak Karya tahap operasi produksi; e) pemegang IUPK Operasi Produksi; f) pemegang Izin Pertambangan Rakyat; g) pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan;dan/atau h) pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian lainnya yang diterbitkan oleh Menteri atau gubernur yang produknya belum memenuhi batasan minimum Pengolahan dan/atau Pemurnian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. 5.Perjanjian kerja sama jual-beli dengan pembeli dalam negeri dan/atau luar negeri.
4. d.Persyaratan lingkungan:
  1. 1.surat pernyataan bermaterai kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;dan
  2. 2.Persetujuan dan salinan dokumen izin lingkungan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungandan pengelolaan lingkungan hidup.
  3. 8.Ketentuan Pasal 35 Ayat (3) diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

(1)IUP Operasi Produksi diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi. http://jdih.bengkuluprov.go.id
(2)Setiap badan usaha, koperasi dan perseorangan untuk mendapatkan IUP Operasi Produksi harus mengajukan permohonan secara tertulis bermaterai cukup yang diajukan kepada Gubernur melalui SKPD dengan dilengkapi persyaratan administrasi, teknis, finansial dan lingkungan.
(3)Pemohon IUP Operasi Produksi diharuskan dan/atau menyatakan kesediaan untuk membuka kantor cabang di Ibukota Provinsi.

9.Ketentuan Paragraf 4 pada bagian ketiga Bab VII dihapus.
10.Ketentuan Pasal 46 dihapus.
11.Ketentuan Pasal 47 dihapus.
12.Ketentuan Pasal 48 dihapus.
13.Ketentuan Pasal 49 Ayat (1) dan (2) diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

(1)Persyaratan IUP Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan yaitu:
1. a.persyaratan administrasi:
  1. 1.untuk badan usaha meliputi: a) surat permohonan bermaterai; b) profil usaha/badan usaha dengan melampirkan salinan legalitas berupa: 1) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 2) Salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); 3) Tanda Daftar Perusahaan (TDP);dan 4) Surat Keterangan Domisili. c) yang diterbitkan oleh instansi berwenang dan masih berlaku Akta pendirian Badan Usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. d) susunan direksi dengan melampirkan identitas pengurus, berupa: 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Warga Negara Indonesia (WNI);dan/atau 2) salinan paspor bagi Warga Negara Asing (WNA). http://jdih.bengkuluprov.go.id
  2. 2.untuk koperasi meliputi: a) akta pendirian Badan Usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; b) profil koperasi dengan melampirkan salinan legalitas berupa: 1) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 2) salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); 3) Tanda Daftar Perusahaan (TDP);dan 4) surat keterangan domisili, yang diterbitkan oleh instansi berwenang dan masih berlaku.
2. b.persyaratan teknis, meliputi:
  1. 1.daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi diutamakan yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
  2. 2.salinan surat keputusan pencadangan wilayah;dan
  3. 3.peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur.
3. c.persyaratan lingkungan yaitu pernyataan kesanggupan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
4. d.persyaratan finansial, meliputi:
  1. 1.bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP;dan
  2. 2.bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi.
(2)Persyaratan IUP Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan yaitu meliputi:
1. a.persyaratan administrasi, meliputi :
  1. 1.Untuk badan usaha meliputi : a) surat permohonan bermaterai; b) susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan; c) salinan surat keputusan IUP Eksplorasi; d) akte pendirian usaha/badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh perjabat yang berwenang; e) nomor pokok wajib pajak; f) surat keterangan domisili; http://jdih.bengkuluprov.go.id g) rekomendasi pemerintah setempat;dan h) salinan surat keputusan pencadangan wilayah.
  2. 2.untuk orang perseorangan meliputi: a) surat permohonan bermaterai; b) kartu tanda penduduk; c) nomor Pokok wajib Pajak;dan d) surat keterangan domisili.
2. b.Persyaratan teknis, meliputi :
  1. 1.peta wilayah yang dilengkapi dengan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;
  2. 2.persetujuan laporan eksplorasi;
  3. 3.persetujuan laporan studi kelayakan;
  4. 4.persetujuan rencana reklamasi dan pascatambang;
  5. 5.dokumen rencana kerja dan anggaran biaya;
  6. 6.rencana pembangunan fasilitas penunjang kegiatan tambang; dan
  7. 7.daftar riwayat hidup dan surat pernyataan ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.
3. c.persyaratan lingkungan, meliputi:
  1. 1.pernyataan kesanggupan untuk mematuhi peraturan perundang- undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;dan
  2. 2.persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. d.persyaratan finansial, meliputi:
  1. 1.laporan keuangan tahun terakhir yang telah di audit oleh akuntan publik;
  2. 2.bukti penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan badan dan karyawan selama 2 (dua) tahun terakhir;dan
  3. 3.bukti pembayaran retribusi daerah 3 (tiga) tahun terakhir.
  4. 14.Ketentuan Pasal 50 dihapus. http://jdih.bengkuluprov.go.id
  5. 15.Ketentuan Pasal 52 Ayat (5) dan Ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks72PDFHirarki

Memuat teks peraturan…