DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 6 Mei 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 88

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Tujuan pendirian BUMD adalah: memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya; menyelenggarakan kemanfaatan Llmum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan memperoleh laba dan/atau keuntungan. Gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, mempunyai kewenangan dalam penyertaan modal, subsidi, penugasan daerah, penggunaan laba, koordinasi, pembinaan dan pengawasan BUMD. Pendirian BUMD didasarkan pada studi kebutuhan Daerah dan studi kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk. Perumda didirikan dengan prioritas untuk menyelenggarakan usaha daerah dan penyediaan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Perseroda didirikan dengan prioritas untuk menyelenggarakan usaha daerah dan penyediaan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang danlatau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat serta mengejar laba guna meningkatkan nilai badan usaha berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Bengkulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.
3.Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu.
5.Perusahaan umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham.
6.Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda, adaiah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (Lima Puluh Satu Persen) sahamnya dimiliki oieh satu daerah.
7.Perusahaan Perseroan Daerah Terbuka yang selanjutnya disebut Perseroda Terbuka, adalah Perseroda yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Perseroda yang melakukan penawaran umum sesuai denganperaturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
8.Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD, serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan. http://jdih.bengkuluprov.go.id
9.Dewan Pengawas adalah organ Perumda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda.
10.Komisaris adalah organ Perseroda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroda.
11.Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
12.Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ Perseroda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroda dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
13.Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan Buna memperbaiki kinerj a danf atau meningkatkan nilai perusahaan.
14.Privatisasi adalah penjualan saham Perseroda, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi daerah dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.
15.Tata Kelola Perusahaan yang baik adalah proses dan struktur yang digunakan oleh Organ Perusahaan untuk menentukan kebijakan dalam rangka meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas Persoroan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah bagi Pemegang Saham dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan para Stakeholders berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16.Karyawan adalah tenaga kerja yang bekerja di Perusahaan Umum Daerah danf atau Perusahaan Perseroan Daerah. 17.Modal dasar adalah modal utama Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah yang dipisahkan. http://jdih.bengkuluprov.go.id
18.Modal disetor adalah sebagian dana atau uang yang telah disetorkan untuk modal dasar Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah.
19.Cadangan umum adalah persediaan/simpanan yang berasal dari penyisihan sebagian laba yang digunakan untuk kejadian- kejadian yang tidak dapat diduga. 2O. Organisasi Perangkat Daerah, selanjutnya disebut OPD, adalah organisasi perangkat daerah Provinsi Bengkulu yang menyelenggarakan urusan pembinaan badan usaha milik daerah.

BAB II

TUJUAN PENDIRIAN BUMD

Pasal 2

Tujuan pendirian BUMD adalah:

a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya;
b.menyelenggarakan kemanfaatan Llmum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;dan
c.memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB III

KEWENANGAN GUBERNUR

Pasal 3

(1)Gubernur pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(2)Gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, mempunyai kewenangan dalam penyertaan modal, subsidi, penugasan daerah, penggunaan laba, koordinasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.
(3)Gubernur dalam mewakili kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan, berkedudukan sebagai pemilik modal pada perumda atau pemegang saham pada perseroda. http://jdih.bengkuluprov.go.id
(4)Kewenangan Gubernur sebagai pemegang saham perseroda sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sesuai dengan persentase kepemilikan saham dalam RUPS.
(5)Gubernur selaku pemilik modal pada perumda atau pemegang saham pada perseroda mempunyai kewenangan antara lain:
1. a.mengambii keputusan dalam KPM/RUPS;
2. b.melimpahkan seluruh atau sebagian kewenangan dalam KPM/RUPS.
(6)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan surat perintah dan surat kuasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.

BAB IV

PENDIRIAN BUMD

Pasal 4

(1)Pendirian BUMD didasarkan pada:
1. a.studi kebutuhan Daerah;dan
2. b.studi kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.
(2)Studi Kebutuhan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:
1. a.aspek pelayanan umum;dan
2. b.kebutuhan masyarakat.
(3)Studi kelayakan bidang usaha BUMD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, sekurang-kurangnya berisi aspek:
1. a.legal;
2. b.ekonomi;
3. c.potensi pasar;
4. d.teknis dan teknologis;
5. e.ketersediaan SDM;dan
6. f.keuangan. (a) Kebutuhan daerah berdasarkan hasil studi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasil studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari kebijakan RPJMD. http://jdih.bengkuluprov.go.id
(1)
(2)

Pasal 5

Sebelum mendirikan BUMD Gubernur menyampaikan rencana pendirian BUMD kepada Menteri untuk mendapat pertimbangan. Penyampaian rencana pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melampirkan:

a.persetujuan bersama Gubernur dengan DPRD;
b.Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian BUMD;
c.studi kebutuhan daerah;
d.studi analisa kelayakan usaha;
e.Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir;
f.Rancangan APBD tahun berkenaan;dan
g.Dokumen RPJMD;

Pasal 6

Perumda didirikan dengan prioritas untuk menyelenggarakan usaha daerah dan penyediaan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 7

Perseroda didirikan dengan prioritas untuk menyelenggarakan usaha daerah dan penyediaan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang danlatau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat serta mengejar laba guna meningkatkan nilai badan usaha berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 8

(1)Pendirian Perumda ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (21 Peraturan Daerah tentang Pendirian Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.nama dan tempat kedudukan;
2. b.nama dan tempat kedudukan; http://jdih.bengkuluprov.go.id
3. c.maksud dan tujuan;
4. d.kegiatan usaha;
5. e.jangka waktu berdiri;
6. f.besarnya modal dasar dan modal disetor;
7. g.tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi;dan
8. h.penggunaan laba.
(3)Anggaran dasar perusahaan umum Daerah diatur dan merupakan bagian Perda pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (21.
(4)Pengangkatan Direksi dan Dewan Pengawas pertama ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(5)Pengangkatan Direksi dan Dewan Pengawas selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur selaku wakil daerah sebagai pemilik modal.

Pasal 9

{1) Pendirian Perumda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak boleh memakai nama:

a.telah dipakai secara sah oieh perseroan terbatas, perum dan perumda iain atau sama pada pokoknya dengan nama perseroan terbatas, perum dan perumda lain;
b.bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau kesusilaan;
c.sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;
d.tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan Perumda saja tanpa nama diri;
e.terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata;atau
f.mempunyai arti sebagai Perumda, badan hukum atau persekutuan perdata.

(2)Nama Perumda didahului dengan perkataan "Perusahaan Umum daerah" atau dapat disingkat "Perumda" yang dicantumkan sebelum nama perusahaan. http://jdih.bengkuluprov.go.id t3) (41 (s)
(1)Perumda mempunyai alamat lengkap di daerah pendiri sesuai dengan tempat kedudukannya yang ditentukan dalam Perda pendirian Perumda. Tempat kedudukan Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)sekaligus merLrpakan kantor pusat Perumda. Status badan hukum Perumda diperoleh sejak Perda tentang Pendirian Perumda ditetapkan.

Pasal 10

Dalam hal pendirian Perumda dilakukan dengan mengalihkan tugas dan fungsi perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah, dalam Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, memuat juga ketentuan mengenai pengalihan seluruh atausebagian kekayaan daerah menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan serta pengalihan hak dan kewajiban perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah menjadi hak dan kewajiban Perumda yang didirikan. Tata cara pengalihan kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

(1)Pendirian Perseroda ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(2)Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.nama dan tempat kedudukan;
2. b.maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
3. c.jangka waktu berdiri;
4. d.besarnya modal;dan
5. e.penggunaan laba.
(3)Pendirian Perseroda yang dimiliki lebih dari satu Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyusunan Perda pendirian perseroda dilakukan oleh daerah dengan saham mayoritas lebih dari 5 |oh (lirna puluh satu persen).
(4)Anggaran dasar Perseroda dinyatakan dalam akta notaris. (21 http://jdih.bengkuluprov.go.id _10_
(5)Pengangkatan Direksi pertama dan komisaris pertama ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(6)Pengangkatan Direksi dan Komisaris selanjutnya ditetapkan dengan RUPS.

Pasal 12

(1)Pendirian Perseroda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak boleh memakai nama:
1. a.telah dipakai secara sah oleh perum dan perumda atau sama pada pokoknya dengan nama perseroan terbatas, perum dan perumda lain;
2. b.bertentangan dengan kepentingan umum danf atau kesusilaan;
3. c.sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;
4. d.tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan Perumda saja tanpa nama diri;
5. e.terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata;atau
6. f.mempunyai arti sebagai Perseroda, badan hukum atau persekutuan perdata.
(2)Dalam hal penulisan nama Perseroda dilakukan secara lengkap, didahului dengan perkataan "Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda)", diikuti dengan nama perusahaan.
(3)Dalam hal penulisan nama Perseroda dilakukan secara singkat, kata "Perseroda" dicantumkan setelah singkatan PT dan nama perusahaan.
(4)Status badan hukum Perseroda diperoleh sejak Perda tentang Pendirian Perseroda ditetapkan.

Isi peraturan

Teks88PDFHirarki

Memuat teks peraturan…