DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 7 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bengkulu

regulasi_utama

Ringkasan

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tatrun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu;

1.Pasal 18 ayat (6), Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat : http://jdih.bengkuluprov.go.id 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkuiu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun196TNomorlg,TambahanLembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor 2828); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2o|4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5587),sebagaimanatelahdiubahbeberapakali,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Al5 tentang PerubahanKeduaAtasUndang-UndangNomor23Taklun2ol4 tentangPemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2afiNomor58,TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5a7$; 4.PeraturanPemerintahNomor20Tahun1963tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor g Tahun 1967 dan pelaksanaan pemerintahan di propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34' Tambahanlembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854][ 5.PeraturanPemerintahNomorlsTahun2016tentang PerangkatDaerah(LembaranNegaraRepubliklndonesia Tahun2ot6NomorlL4,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomorSssT)sebagaimanatelahdiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang PerubahanAtasPeraturanPemerintahNomorlBTahun2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2o|g Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6aO2l; 6.PeraturanMenteriDalamNegeriNomorllTahun2ol9 tentangPerangkatDaerahyangmeiaksanakanurusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL9 Nomor 19al; T.PeraturanDaerahNomorSTahun2ol6tentangPembentukan danSusunanPerangkatDaerahProvinsiBengkuluTahun 2016 Nomor 8); 3. http://jdih.bengkuluprov.go.id Menetapkan: --J- Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BtrNGKULU dan GUBERNUR BENGKULU MEMUTUSKAN: PERATURAN DAtrRAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNANPTRANGKATDAERAHPROVINSIBENGKULU. Pasal I Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkuiu Tahun 2016 Nomor 8), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 Ayat (2) huruf e ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 6, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah.
(2)Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri dari:
1. a.Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu merupakan Tipe B, melaksanakan fungsi pengoordinasian Penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasiaan pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evalausi pelaksanaan kebijakan daerah, serta pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah.
2. b.sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu merupakan Tipe c, melaksanakan fungsi penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD Provinsi, Penyelenggaraan Administrasi keuangan DPRD Provinsi, fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD Provinsi, penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD Provinsi.
3. c.Inspektorat Daerah Provinsi Bengkulu merupakan Tipe B, melaksanakan fungsi perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan, pelaksanaan http://jdih.bengkuluprov.go.id A -+- pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan' pemantauan dan pengawasan lainnya, penga\'vasan aias penugasandariGubernur,pen)rusunanlaporanhasil pengawasan, dan administrasi Inspektorat Daerah' d.DinasDaerahProvinsiBengkulu,terdiridari:
  1. 1.Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusanpemerintahanBidangKelautandanPerikanan.
  2. 2.Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Kepemudaan dan olahraga. 3.DinasKoperasi,UsahaKecildanMenengahTipeA' menyelenggarakanurusanpemerintahanBidangKoperasi' Usaha Kecil dan Menengah'
  3. 4.Dinas Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pari'wisata' S.DinasPemberdayaanMasyarakatdanDesaTipeA' menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa'
  4. 6.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana-
  5. 7.Dinas Penanaman Modai dan Pelayanan Terpadu satu PintuTipeA,menyelenggarakanurusanpemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu satu Pintu.
  6. 8.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A' menyelenggarakan Llrusan pemerintahan Bidang Pendidikan dan Bidang Kebudayaan' g.DinasPeternakandanKesehatanHewanTipeA, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pertanian Sub Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan' lO.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan'
  7. 11.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A' menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perindustrian dan Bidang Perdagangan' http://jdih.bengkuluprov.go.id
  8. 12.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A' menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan'
  9. 13.Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Sosial.
  10. 14.Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Transmigrasi'
  11. 15.Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian.
  12. 16.Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tipe A, menyelenggarakan urllsan pemerintahan Bidang Pertanian Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Sub Sektor Perkebunan.
  13. 17.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta SuLr Urusan Kebakaran.
  14. 18.Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang'
  15. 19.Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil'
  16. 20.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Energi dan Sumber DaYa Mineral.
  17. 21.Dinas Kesehatan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan.
  18. 22.Dinas Ketahanan Pangan Tipe B, menyeienggarakan urusan pemerintahan Bidang Pangan' http://jdih.bengkuluprov.go.id 23,DinasPerhubunganTipeB,menyelenggarakanurusan pemerintahan Bidang Perhubungan' 24.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan TipeE.,menyelenggarakanurllsanpemerintahanBidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Bidang Pertanahan.
4. e.Badan Daerah Provinsi Bengkulu terdiri dari: ]..BadanKepegawaianDaerahTipeA,melaksanakanfungsi penunjang KePegawalan'
  1. 2.Bad,an Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A' melaksanakan fungsi penunjang Pendidikan dan Pelatihan'
  2. 3.Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan' Penelitian dan Pengembangan' 4.BadanPengelolaanKeuanganDaerahTipeB,melaksanakan fungsipenunjangKeuangandibidangPendapatanserta bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah'
  3. 5.Badan Penghubung yang dipimpin oleh Pejabat Administrator, untuk menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat.
  4. 6.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Kesatuan Bangsa dan Politik'
  5. 2.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasa 14 Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang kedudukan, stlsunan orgatrisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah' http://jdih.bengkuluprov.go.id Pasal II l.KetentuanyangmengaturPerangkatDaerahmelaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2oo8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat' Badan PerencanaanPembangunanDaerahdanLembagaTeknisDaerah provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2OO8 Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1O Tahun 2Ol3 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Dearah provinsi Bengkulu Tahun 2ol3 Nomor 1O) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 2. peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan' Agarsetiaporangmengetahuinya,memerintahkanpengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu. Ditetapkan diBengkulu pada tanggal 7 SePtember 2A21 GUBERNUR BENGKULU, rtd H. ROHIDIN MERSYAH Diundangkan di Bengkulu pada tanggal 7 SePtembet 2O2L SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU ttd HAMKA SABRI LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2O2I NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU : ( 1-Dal2o2t); Plt. BIRO HUKUM DAN HAM .AHAN DAN KESRA Muda ft) ls/ ul- ol . 199303 1 002 http://jdih.bengkuluprov.go.id PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 1 TAHUN 2O2I TBNTANG PERUBAHANATASPERATURANDAERAHNoMoR0STAHUN2}I6TENTANG PEIVIBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH A. UMUM Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah salah satunya ditentukan oleh sejauh mana efektivitas dan efisiensi kelembagaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya' oieh karena itu evaluasi kelembagaan perangkat daerah yarlg dilakukan merupakan bagian dari penyempurnaan kelembagaan sekretariat Daerah yang mengarah kepada terbentuknya organisasi berbasis kinerja dengan pola struktur organisasi yang rasional obyektif dengan kebutuhan nyata guna mewujudkan tata pemerintahan daerah yang baik (good local govermance)' Dasar utama pembentukan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah' yang terdiri dari urusan wajib dan urusan piiihan, intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi daerah, efisiensi, efekti{itas, pembagian habis tugas, rentan kendali, tata kerja yang jelas dan fleksibilitas, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsure staf, unsure pelaksana' dan unsure penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah. unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Badan Daerah' Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan Perangkat Daerah diwadahi oleh Inspektorat' pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 pada Bab vIII Ketentuan peralihan pasal 14 bahwa "Perangkat Daerah gang melaksanakan (Jrusaru Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Penetapan Perangkat Daerah aat'Lg melaksanakaru urusan Pemerintahan di Bidang http://jdih.bengkuluprov.go.id Kesahtan Bangsa dan Politik yang telah dibentuk sebelum Peraturan Daerah ini diund.angkan dinyatakan masih berlaku, sampai ditetapkannaa Perangkat Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan aang mengahtr urusan pemenntahan umurt' sehingga, perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, yaitu sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2}lg tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik' sesuai Pasal 3 Ayat (2) menyatakan "Penetapan Perangkat Daerah aang melaksanakan {Jrusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana d"imaksud pad.a ayat (1) truruf d sampai dengan huruf b diatur dengan Peraturan DaeraH', hal ini untuk merespon kebutuhan organisasi dalam rangka peningkatan pelayanan public dan menunjang pembangunan Provinsi Bengkulu. B. PASAL DEMI PASAL Pasal I CukuP jelas Pasal II CukuP jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 1 http://jdih.bengkuluprov.go.id

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tatrun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu;

1.Pasal 18 ayat (6), Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat : http://jdih.bengkuluprov.go.id 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkuiu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun196TNomorlg,TambahanLembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor 2828); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2o|4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5587),sebagaimanatelahdiubahbeberapakali,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Al5 tentang PerubahanKeduaAtasUndang-UndangNomor23Taklun2ol4 tentangPemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2afiNomor58,TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5a7$; 4.PeraturanPemerintahNomor20Tahun1963tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor g Tahun 1967 dan pelaksanaan pemerintahan di propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34' Tambahanlembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854][ 5.PeraturanPemerintahNomorlsTahun2016tentang PerangkatDaerah(LembaranNegaraRepubliklndonesia Tahun2ot6NomorlL4,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomorSssT)sebagaimanatelahdiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang PerubahanAtasPeraturanPemerintahNomorlBTahun2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2o|g Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6aO2l; 6.PeraturanMenteriDalamNegeriNomorllTahun2ol9 tentangPerangkatDaerahyangmeiaksanakanurusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL9 Nomor 19al; T.PeraturanDaerahNomorSTahun2ol6tentangPembentukan danSusunanPerangkatDaerahProvinsiBengkuluTahun 2016 Nomor 8); 3. http://jdih.bengkuluprov.go.id Menetapkan: --J- Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BtrNGKULU dan GUBERNUR BENGKULU MEMUTUSKAN: PERATURAN DAtrRAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNANPTRANGKATDAERAHPROVINSIBENGKULU. Pasal I Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkuiu Tahun 2016 Nomor 8), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 Ayat (2) huruf e ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 6, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah.
(2)Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri dari:
1. a.Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu merupakan Tipe B, melaksanakan fungsi pengoordinasian Penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasiaan pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evalausi pelaksanaan kebijakan daerah, serta pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah.
2. b.sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu merupakan Tipe c, melaksanakan fungsi penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD Provinsi, Penyelenggaraan Administrasi keuangan DPRD Provinsi, fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD Provinsi, penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD Provinsi.
3. c.Inspektorat Daerah Provinsi Bengkulu merupakan Tipe B, melaksanakan fungsi perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan, pelaksanaan http://jdih.bengkuluprov.go.id A -+- pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan' pemantauan dan pengawasan lainnya, penga\'vasan aias penugasandariGubernur,pen)rusunanlaporanhasil pengawasan, dan administrasi Inspektorat Daerah' d.DinasDaerahProvinsiBengkulu,terdiridari:
  1. 1.Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusanpemerintahanBidangKelautandanPerikanan.
  2. 2.Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Kepemudaan dan olahraga. 3.DinasKoperasi,UsahaKecildanMenengahTipeA' menyelenggarakanurusanpemerintahanBidangKoperasi' Usaha Kecil dan Menengah'
  3. 4.Dinas Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pari'wisata' S.DinasPemberdayaanMasyarakatdanDesaTipeA' menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa'
  4. 6.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana-
  5. 7.Dinas Penanaman Modai dan Pelayanan Terpadu satu PintuTipeA,menyelenggarakanurusanpemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu satu Pintu.
  6. 8.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A' menyelenggarakan Llrusan pemerintahan Bidang Pendidikan dan Bidang Kebudayaan' g.DinasPeternakandanKesehatanHewanTipeA, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pertanian Sub Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan' lO.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan'
  7. 11.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A' menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perindustrian dan Bidang Perdagangan' http://jdih.bengkuluprov.go.id
  8. 12.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A' menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan'
  9. 13.Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Sosial.
  10. 14.Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Transmigrasi'
  11. 15.Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian.
  12. 16.Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tipe A, menyelenggarakan urllsan pemerintahan Bidang Pertanian Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Sub Sektor Perkebunan.
  13. 17.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta SuLr Urusan Kebakaran.
  14. 18.Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang'
  15. 19.Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil'
  16. 20.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Energi dan Sumber DaYa Mineral.
  17. 21.Dinas Kesehatan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan.
  18. 22.Dinas Ketahanan Pangan Tipe B, menyeienggarakan urusan pemerintahan Bidang Pangan' http://jdih.bengkuluprov.go.id 23,DinasPerhubunganTipeB,menyelenggarakanurusan pemerintahan Bidang Perhubungan' 24.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan TipeE.,menyelenggarakanurllsanpemerintahanBidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Bidang Pertanahan.
4. e.Badan Daerah Provinsi Bengkulu terdiri dari: ]..BadanKepegawaianDaerahTipeA,melaksanakanfungsi penunjang KePegawalan'
  1. 2.Bad,an Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A' melaksanakan fungsi penunjang Pendidikan dan Pelatihan'
  2. 3.Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan' Penelitian dan Pengembangan' 4.BadanPengelolaanKeuanganDaerahTipeB,melaksanakan fungsipenunjangKeuangandibidangPendapatanserta bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah'
  3. 5.Badan Penghubung yang dipimpin oleh Pejabat Administrator, untuk menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat.
  4. 6.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Kesatuan Bangsa dan Politik'
  5. 2.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasa 14 Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang kedudukan, stlsunan orgatrisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah' http://jdih.bengkuluprov.go.id Pasal II l.KetentuanyangmengaturPerangkatDaerahmelaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2oo8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat' Badan PerencanaanPembangunanDaerahdanLembagaTeknisDaerah provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2OO8 Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1O Tahun 2Ol3 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Dearah provinsi Bengkulu Tahun 2ol3 Nomor 1O) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 2. peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan' Agarsetiaporangmengetahuinya,memerintahkanpengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu. Ditetapkan diBengkulu pada tanggal 7 SePtember 2A21 GUBERNUR BENGKULU, rtd H. ROHIDIN MERSYAH Diundangkan di Bengkulu pada tanggal 7 SePtembet 2O2L SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU ttd HAMKA SABRI LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2O2I NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU : ( 1-Dal2o2t); Plt. BIRO HUKUM DAN HAM .AHAN DAN KESRA Muda ft) ls/ ul- ol . 199303 1 002 http://jdih.bengkuluprov.go.id PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 1 TAHUN 2O2I TBNTANG PERUBAHANATASPERATURANDAERAHNoMoR0STAHUN2}I6TENTANG PEIVIBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH A. UMUM Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah salah satunya ditentukan oleh sejauh mana efektivitas dan efisiensi kelembagaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya' oieh karena itu evaluasi kelembagaan perangkat daerah yarlg dilakukan merupakan bagian dari penyempurnaan kelembagaan sekretariat Daerah yang mengarah kepada terbentuknya organisasi berbasis kinerja dengan pola struktur organisasi yang rasional obyektif dengan kebutuhan nyata guna mewujudkan tata pemerintahan daerah yang baik (good local govermance)' Dasar utama pembentukan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah' yang terdiri dari urusan wajib dan urusan piiihan, intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi daerah, efisiensi, efekti{itas, pembagian habis tugas, rentan kendali, tata kerja yang jelas dan fleksibilitas, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsure staf, unsure pelaksana' dan unsure penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah. unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Badan Daerah' Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan Perangkat Daerah diwadahi oleh Inspektorat' pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 pada Bab vIII Ketentuan peralihan pasal 14 bahwa "Perangkat Daerah gang melaksanakan (Jrusaru Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Penetapan Perangkat Daerah aat'Lg melaksanakaru urusan Pemerintahan di Bidang http://jdih.bengkuluprov.go.id Kesahtan Bangsa dan Politik yang telah dibentuk sebelum Peraturan Daerah ini diund.angkan dinyatakan masih berlaku, sampai ditetapkannaa Perangkat Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan aang mengahtr urusan pemenntahan umurt' sehingga, perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, yaitu sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2}lg tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik' sesuai Pasal 3 Ayat (2) menyatakan "Penetapan Perangkat Daerah aang melaksanakan {Jrusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana d"imaksud pad.a ayat (1) truruf d sampai dengan huruf b diatur dengan Peraturan DaeraH', hal ini untuk merespon kebutuhan organisasi dalam rangka peningkatan pelayanan public dan menunjang pembangunan Provinsi Bengkulu. B. PASAL DEMI PASAL Pasal I CukuP jelas Pasal II CukuP jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 1 http://jdih.bengkuluprov.go.id