DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2024

Nomor: 1
Tahun: 2024
Ditetapkan: 6 Juni 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bengkulu

regulasi_utama

Ringkasan

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijakan pembinaan dan pengembangan Perpustakaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan; menetapkan Mengingat 1 2 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tatlun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (l£mbaran Negara Republik Indonesia 3 https://jdih.bengkuluprov.go.id Tahun 2005 Nomor 89 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Inmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774) ; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Put)hk (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Tahun 2023 Nomor 6 Pemerintah tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 629 1) ; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan 7 Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854) ; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 553 1) ; 10 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 202 1 tentang Tahun13Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 202 1 Nomor 77, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6667) ; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU Dan GUBERNUR BENGKULU MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN Menetapkan https://jdih.bengkuluprov.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian dan pengembangan, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perpustakaan bertujuan untuk:

a.meningkatkan layanan Perpustakaan kepada masyarakat secara cepat, tepat dan akurat;
b.menjamin kelangsungan pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan di daerah;
c.meningkatkan koleksi bahan Perpustakaan; dan
d.meningkatkan budaya kegemaran membaca guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

Pasal 4

Rumlg lingkup penyelenggaraan Perpustakaan meliputi:

a.kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Daerah;
b.hak dan kewajiban masyarakat;
c.tenaga Perpustakaan;
d.pembentukan, penyelenggaraan pengembangan Perpustakaan;
e.jenis Perpustakaan; [ pengembangan koleksi, pengolahan, penghapusan bahan Perpustakaan;
g.koleksi Perpustakaan;
h.layanan Perpustakaan;
i.prasarana dan sarana Perpustakaan; j . kerjasama dan partisipasi masyarakat;
k.Sistem Informasi Perpustakaan;
1. 1.pembudayaan kegemaran membaca;
m.penyerahan karya cetak dan karya rekam; dan pengelolaan serta danpelestarian, https://jdih.bengkuluprov.go.id
n.pelestarian koleksi daerah dan naskah kuno;
o.Dewan Perpustakaan Provinsi;
p.pembinaan dan pengawasan;dan
q.pendanaan.

BAB II

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

'merintah Daerah berwenang: menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan Perpustakaan;

b.mengatur, mengawasi, serta mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan;
c.mengalihmediakan dan mengalihbahasakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
d.menilai dan menetapkan angka kredit Pustakawan Pelaksana sampai dengan Pustakawan Penyelia dan Pustakawan Pertama sampai dengan Pustakawan Muda;
e.mendavagunakan seluruh koleksi serah terima secara penelitian, danterbatas untuk kepentingan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan; dan
f.menyelenggarakan bimbingan teknis Perpustakaan.

Pasal 6

( 1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab:

a.Menjamin kelangsungan penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah;
b.menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata di Daerah; kelangsungan e f
c.merljamln Perpustakaan masyarakat;
d.menggalakkan promosi gemar memanfaatkan Perpustakaan; menjmnin kelangsungan pengembangan Perpustakaan di Daerah; menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Umum berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah;
g.menjamin ketersediaan keragaman koleksi Perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan informasi, penyelenggaraan sumber belajarsebagai pusat membaca dengan https://jdih.bengkuluprov.go.id Pendidikan, penelitian dan pengembangan, dm1 rekreasi dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya masyarakat;
h.meningkatkan kualitas dan kuantitas koleksi Perpustakaan untuk pengembangan ilmu pengetahum1 dan teknologi serta sumber belajar masyarakat;
i.membina dan mengembangkan Perpustakaan di lingkungan instansi/lembaga dan masymakat di Daerah;dan j . mengangkat, membina, dan mengembangkan tenaga fungsional Perpustakaan.

(2)Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimmla jdimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melalui Perpustakaan dapat melakukan kerjasama kemitraan dengan peneliti, penulis daerah, penerbit, dan pma pemangku kepentingan bidang Perpustakaan di daerah.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 7

(1)Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk :
1. a.memperoleh layanan serta memanfaatkan mendayagunakan fasilitas Perpustakaan;
2. b.mengusulkan keanggotaan dewan Perpustakaan;
3. c.mendirikan dan/atau menyelenggarakan Perpustakaan; dan
4. d.berperan serta dalam pengawasan dan terhadap penyelenggaraan Perpustakaan.
(2)Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan Perpustakaan KeEling.
(3)Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental intelektual, dan/atau sosia1 berhak memperoleh layanan Perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing. dan evaluasi

Pasal 8

.syarakat berkewajiban : menjaga dan memelihara kelestarian koleksi Perpustakaan; menyimpan, merawat, dan melestarikan Naskah Kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan deposit;

c.menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya Perpustakaan di lingkungannya; https://jdih.bengkuluprov.go.id d. e. f. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan Perpustakaan di lingkungannya; mematuhi seluruh ketentuan paraturan perundang- undangan dalam pemanfaatan fasilitas Perpustakaan; dan menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyunmlan hngkungan Perpustakaan

BAB IV

TENAGA PERPUSTAKAAN

Pasal 9

Tenaga Perpustakaan terdiri dad:

a.Pustakawan;
b.asisten Perpustakaan; dan
c.tenaga teknis Perpustakaan.

Pasal 10

( 1) Pustakawan dan asisten Perpustakaan terdiri atas:

a.Pustakawan Pegawai Negeri Sipil; dan
b.Pustakawan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

(2)Pustakawan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
1. a.Pustakawan tingkat terampil;dan
2. b.Pustakawan tingkat ahli.
(3)Jenjang jabatan pustakawan Pegawai Negeri Sipil dan asisten Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diselenggarakan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(4)Tugas dan fungsi pustakawan dan asisten perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pendidikan dan pelatihan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau non formal meliputi:
1. a.pendidikan dan pelatihan calon tenaga fungsional pustakawan; dan
2. b.pendidikan dan pelatihan teknis Perpustakaan. https://jdih.bengkuluprov.go.id

Pasal 12

( 1} Setiap pustakawan berhak mengikuti uji kompetensi dan uji sertifikasi.

(2)Setiap penyelenggara Perpustakaan dilingkungan pemerintah daerah mengikutsertakan pustakawan untuk mengikuti uji kompetensi dan uji sertifikasi.
(3)Uji sertifikasi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan oleh l£mbaga Sertifikasi Perpustakaan.

Pasal 13

( 1) Organisasi profesi pustakawan beranggotakan pustakawan daerah.

(2)Organisasi profesi pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan dan memberi pelindungan profesi pustakawan.
(3)Pembinaan dan pengembangan organisasi profesi pustakawan sebagaimana dimaksud pa cia ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian dan pengembangan, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perpustakaan bertujuan untuk:

a.meningkatkan layanan Perpustakaan kepada masyarakat secara cepat, tepat dan akurat;
b.menjamin kelangsungan pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan di daerah;
c.meningkatkan koleksi bahan Perpustakaan; dan
d.meningkatkan budaya kegemaran membaca guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

Pasal 4

Rumlg lingkup penyelenggaraan Perpustakaan meliputi:

a.kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Daerah;
b.hak dan kewajiban masyarakat;
c.tenaga Perpustakaan;
d.pembentukan, penyelenggaraan pengembangan Perpustakaan;
e.jenis Perpustakaan; [ pengembangan koleksi, pengolahan, penghapusan bahan Perpustakaan;
g.koleksi Perpustakaan;
h.layanan Perpustakaan;
i.prasarana dan sarana Perpustakaan; j . kerjasama dan partisipasi masyarakat;
k.Sistem Informasi Perpustakaan;
1. 1.pembudayaan kegemaran membaca;
m.penyerahan karya cetak dan karya rekam; dan pengelolaan serta danpelestarian, https://jdih.bengkuluprov.go.id
n.pelestarian koleksi daerah dan naskah kuno;
o.Dewan Perpustakaan Provinsi;
p.pembinaan dan pengawasan;dan
q.pendanaan.

BAB II

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

'merintah Daerah berwenang: menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan Perpustakaan;

b.mengatur, mengawasi, serta mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan;
c.mengalihmediakan dan mengalihbahasakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
d.menilai dan menetapkan angka kredit Pustakawan Pelaksana sampai dengan Pustakawan Penyelia dan Pustakawan Pertama sampai dengan Pustakawan Muda;
e.mendavagunakan seluruh koleksi serah terima secara penelitian, danterbatas untuk kepentingan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan; dan
f.menyelenggarakan bimbingan teknis Perpustakaan.

Pasal 6

( 1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab:

a.Menjamin kelangsungan penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah;
b.menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata di Daerah; kelangsungan e f
c.merljamln Perpustakaan masyarakat;
d.menggalakkan promosi gemar memanfaatkan Perpustakaan; menjmnin kelangsungan pengembangan Perpustakaan di Daerah; menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Umum berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah;
g.menjamin ketersediaan keragaman koleksi Perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan informasi, penyelenggaraan sumber belajarsebagai pusat membaca dengan https://jdih.bengkuluprov.go.id Pendidikan, penelitian dan pengembangan, dm1 rekreasi dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya masyarakat;
h.meningkatkan kualitas dan kuantitas koleksi Perpustakaan untuk pengembangan ilmu pengetahum1 dan teknologi serta sumber belajar masyarakat;
i.membina dan mengembangkan Perpustakaan di lingkungan instansi/lembaga dan masymakat di Daerah;dan j . mengangkat, membina, dan mengembangkan tenaga fungsional Perpustakaan.

(2)Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimmla jdimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melalui Perpustakaan dapat melakukan kerjasama kemitraan dengan peneliti, penulis daerah, penerbit, dan pma pemangku kepentingan bidang Perpustakaan di daerah.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 7

(1)Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk :
1. a.memperoleh layanan serta memanfaatkan mendayagunakan fasilitas Perpustakaan;
2. b.mengusulkan keanggotaan dewan Perpustakaan;
3. c.mendirikan dan/atau menyelenggarakan Perpustakaan; dan
4. d.berperan serta dalam pengawasan dan terhadap penyelenggaraan Perpustakaan.
(2)Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan Perpustakaan KeEling.
(3)Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental intelektual, dan/atau sosia1 berhak memperoleh layanan Perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing. dan evaluasi

Pasal 8

.syarakat berkewajiban : menjaga dan memelihara kelestarian koleksi Perpustakaan; menyimpan, merawat, dan melestarikan Naskah Kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan deposit;

c.menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya Perpustakaan di lingkungannya; https://jdih.bengkuluprov.go.id d. e. f. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan Perpustakaan di lingkungannya; mematuhi seluruh ketentuan paraturan perundang- undangan dalam pemanfaatan fasilitas Perpustakaan; dan menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyunmlan hngkungan Perpustakaan

BAB IV

TENAGA PERPUSTAKAAN

Pasal 9

Tenaga Perpustakaan terdiri dad:

a.Pustakawan;
b.asisten Perpustakaan; dan
c.tenaga teknis Perpustakaan.

Pasal 10

( 1) Pustakawan dan asisten Perpustakaan terdiri atas:

a.Pustakawan Pegawai Negeri Sipil; dan
b.Pustakawan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

(2)Pustakawan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
1. a.Pustakawan tingkat terampil;dan
2. b.Pustakawan tingkat ahli.
(3)Jenjang jabatan pustakawan Pegawai Negeri Sipil dan asisten Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diselenggarakan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(4)Tugas dan fungsi pustakawan dan asisten perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pendidikan dan pelatihan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau non formal meliputi:
1. a.pendidikan dan pelatihan calon tenaga fungsional pustakawan; dan
2. b.pendidikan dan pelatihan teknis Perpustakaan. https://jdih.bengkuluprov.go.id

Pasal 12

( 1} Setiap pustakawan berhak mengikuti uji kompetensi dan uji sertifikasi.

(2)Setiap penyelenggara Perpustakaan dilingkungan pemerintah daerah mengikutsertakan pustakawan untuk mengikuti uji kompetensi dan uji sertifikasi.
(3)Uji sertifikasi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan oleh l£mbaga Sertifikasi Perpustakaan.

Pasal 13

( 1) Organisasi profesi pustakawan beranggotakan pustakawan daerah.

(2)Organisasi profesi pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan dan memberi pelindungan profesi pustakawan.
(3)Pembinaan dan pengembangan organisasi profesi pustakawan sebagaimana dimaksud pa cia ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.