DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bengkulu

regulasi_utama

Ringkasan

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2025; Mengingat: 1. 2. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (l£mbaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan l£mbaran Negara Nomor 2828) ; https://jdih.bengkuluprov.go.id

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Un(lang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854) ; Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan I£mbaran Republik Indonesia Undang-Undang Nomor Nomor 6047); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daeah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 6322) ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dm1 Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972); 4. 5. 6. 7 https://jdih.bengkuluprov.go.id Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU Dan GUBERNUR BENGKULU MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 Pasal I Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Daerah Provinsi Bengkulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.
3.Gubernur adalah Gubenur Bengkulu.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah
6.Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD .
7.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp 2.920.147.088.400,-, terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah Rp 2.920.147.088.400,-
b.Belanja Daerah Rp 2.997.059.561.400,-, https://jdih.bengkuluprov.go.id (Defisit) / Surplus
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan Rp 76.912.473.000,- 2 . Pengeluaran Rp.0,- Pembiayaan Netb Rp76.912.473.000,- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan RpC),- Rp(76.9 12.473.000)

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp 2.920.147.088.400,- (Dua triliyun sembilan ratus dua puluh milyar seratus empat puluh tujuh ribu delapan puluh delapan abu empat ratus rupiah) , yang bersumber dari:

a.Pendapatan asli daerah;
b.Pendapatan transfer;dan
c.Lain-Iain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp989.924.067.400,- (Sembilan ratus delapan puluh Sembilan milyar Sembilan ratus dua puluh empat juta enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak daerah;
2. b.Retribusi daerah;
3. c.Hasi! pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;dan
4. d.Lain-Iain pendapatan asli daerah yang saIl. Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 788.218.123.713,– (tujuh ratus delapan puluh delapan milyar dua ratus delapan belas juta seratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) . Retdbusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 175.157.750.935,- (seratus tujuh puluh lima milyar seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) . Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c direncanakan sebesar Rp16.356.026.932,- (enam belas milyar tiga ratus lima puluh enam juta dua puluh enam rupiah Sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) .
(2)
(3)
(4)https://jdih.bengkuluprov.go.id
(5)Lain-Iain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar RplO.192.165.820,- (sepuluh milyar seratus Sembilan puluh dua juta seratus enam pullrh lima ribu delapan ratus dua puluh rupiah) .

Pasal 5

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.929.107.021.000,- (satu triliyun Sembilan ratus dua puluh Sembilan milyar seratus tujuh juta dua puluh satu ribu rupiah), yaitu Pendapatan transfer pemerintah pusat. Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 1.929.107.021.000,- (satu triliyun Sembilan ratus dua puluh Sembilan milyar seratus tujuh juta dua puluh satu ribu rupiah)

Pasal 6

Lain-Iain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp1. 116.000.000 (satu milyar seratus enam belas juta rupiah), yaitu Pendapatan Hibah Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar RpI.116.000.000,- (satu milyar seratus enam belas juta rupiah) .

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp 2.997.059.561.400,- (dua triliyun Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh milyar lima puluh Sembilan juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah) , yang terdiri atas:

a.Belanja operasional;
b.Belanja modal;
c.Belanja tidak terduga; dan
d.Belanja transfer.

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp 2.289.989.665.521,- yang terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai; https://jdih.bengkuluprov.go.id
2. b.Belanja barang dan jasa;
3. c.Belanja Subsidi
4. d.Belanja hibah; dan
5. e.Belanja Bantuan Sosial. Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.412.068.746.219, Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 836.366.252.802, Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar RpC),
(2)
(3)
(4)
(4)
(5)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 39.854.666.500, Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.700.000.OOO,-

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp1307.050.885.476,- (Tiga ratus tujuh milyar lima puluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja modal tanah. b.Belanja modal peralatan dan mesin.
2. c.Belanja modal bangunan dan gedung. d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
3. e.Belanja modal aset tetap lainnya;
4. f.Belanja modal aset lainnya Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar RpC),
(2)
(3)
(4)
(5)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b direncanakan sebesar Rp 66.290.040.280,- Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 125.620.907. 196,- Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ddirencanakan sebesar Rp 113.589.938.000,- https://jdih.bengkuluprov.go.id
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.550.000.OOC),-
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar RpO,- Pasal IO Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp7.655.000.OOO,- (Tujuh milyar enam ratus lima puluh lima juta rupiah) , yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga Pasal ll Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp392.380.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh dua milyar tiga ratus delpan puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
(1)
1. a.Belanja bagi hasil; Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rpi392.364.OIO.403,- (tiga ratus Sembilan puluh dua milyar tiga ratus enam puluh empat juta sepuluh ribu empat ratus tiga rupiah) .
(2)

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp76.912.473.000,- (Tujuh puluh enam milyar Sembilan ratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:

a.Penerimaan pembiayaan; dan
b.Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

(1)Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp 76.912.473.000 (Tujuh puluh enam milyar Sembilan ratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; https://jdih.bengkuluprov.go.id
(2)Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 76.912.473.000 (Tujuh puluh enam milyar Sembilan ratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) .

Pasal 14

(1)
(2)Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar RpC),-, yang terdiri atas:
1. a.Penyertaan Modal Daerah Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar RpC),-

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Un(lang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854) ; Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan I£mbaran Republik Indonesia Undang-Undang Nomor Nomor 6047); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daeah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 6322) ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dm1 Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972); 4. 5. 6. 7 https://jdih.bengkuluprov.go.id Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU Dan GUBERNUR BENGKULU MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 Pasal I Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Daerah Provinsi Bengkulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.
3.Gubernur adalah Gubenur Bengkulu.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah
6.Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD .
7.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Pasal 2

a.Pendapatan Daerah Rp 2.920.147.088.400,-
b.Belanja Daerah Rp 2.997.059.561.400,-, https://jdih.bengkuluprov.go.id (Defisit) / Surplus
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan Rp 76.912.473.000,- 2 . Pengeluaran Rp.0,- Pembiayaan Netb Rp76.912.473.000,- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan RpC),- Rp(76.9 12.473.000)

Pasal 3

a.Pendapatan asli daerah;
b.Pendapatan transfer;dan
c.Lain-Iain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp989.924.067.400,- (Sembilan ratus delapan puluh Sembilan milyar Sembilan ratus dua puluh empat juta enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak daerah;
2. b.Retribusi daerah;
3. c.Hasi! pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;dan
4. d.Lain-Iain pendapatan asli daerah yang saIl. Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 788.218.123.713,– (tujuh ratus delapan puluh delapan milyar dua ratus delapan belas juta seratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) . Retdbusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 175.157.750.935,- (seratus tujuh puluh lima milyar seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) . Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c direncanakan sebesar Rp16.356.026.932,- (enam belas milyar tiga ratus lima puluh enam juta dua puluh enam rupiah Sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) .
(2)
(3)
(4)https://jdih.bengkuluprov.go.id
(5)Lain-Iain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar RplO.192.165.820,- (sepuluh milyar seratus Sembilan puluh dua juta seratus enam pullrh lima ribu delapan ratus dua puluh rupiah) .

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

a.Belanja operasional;
b.Belanja modal;
c.Belanja tidak terduga; dan
d.Belanja transfer.

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp 2.289.989.665.521,- yang terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai; https://jdih.bengkuluprov.go.id
2. b.Belanja barang dan jasa;
3. c.Belanja Subsidi
4. d.Belanja hibah; dan
5. e.Belanja Bantuan Sosial. Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.412.068.746.219, Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 836.366.252.802, Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar RpC),
(2)
(3)
(4)
(4)
(5)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 39.854.666.500, Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.700.000.OOO,-

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp1307.050.885.476,- (Tiga ratus tujuh milyar lima puluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja modal tanah. b.Belanja modal peralatan dan mesin.
2. c.Belanja modal bangunan dan gedung. d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
3. e.Belanja modal aset tetap lainnya;
4. f.Belanja modal aset lainnya Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar RpC),
(2)
(3)
(4)
(5)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b direncanakan sebesar Rp 66.290.040.280,- Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 125.620.907. 196,- Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ddirencanakan sebesar Rp 113.589.938.000,- https://jdih.bengkuluprov.go.id
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.550.000.OOC),-
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar RpO,- Pasal IO Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp7.655.000.OOO,- (Tujuh milyar enam ratus lima puluh lima juta rupiah) , yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga Pasal ll Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp392.380.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh dua milyar tiga ratus delpan puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
(1)
1. a.Belanja bagi hasil; Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rpi392.364.OIO.403,- (tiga ratus Sembilan puluh dua milyar tiga ratus enam puluh empat juta sepuluh ribu empat ratus tiga rupiah) .
(2)

Pasal 12

a.Penerimaan pembiayaan; dan
b.Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

(1)Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp 76.912.473.000 (Tujuh puluh enam milyar Sembilan ratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; https://jdih.bengkuluprov.go.id
(2)Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 76.912.473.000 (Tujuh puluh enam milyar Sembilan ratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) .

Pasal 14

(1)
(2)Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar RpC),-, yang terdiri atas:
1. a.Penyertaan Modal Daerah Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar RpC),-