DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bengkulu Nomor 11 Tahun 2017

Nomor: 11
Tahun: 2017
Ditetapkan: 31 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Penetapan Peraturan Daerah tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, dimana ada perubahan pada ketentuan pada Pasal 1 angka 5, Pasal 2 ayat (1), pasal 16 ayat (3), Pasal 26 ayat (4) dan ayat (5). Serta adanya penghapusan pada Pasal 2 ayat (1) huruf b dan d, penghapusan ketentutan Pasal 6, ketentuan Pasal 7, ketentuan Pasal 10, ketentuan Pasal 11, ketentuan pasal 42, ketentuan Pasal 44, ketentuan Pasal 45, Ketentuan Pasal 46,

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan P-eraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2OlL tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 20 15 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2Ol1 Tentang Retribusi Jasa Umum; b. C. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun Lg67 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828).;
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38l;
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 200q tentang Pqiak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5Oa9);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2aI4 Nomor 244, Tarrtbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679h Peraturan Pemerintah Nomor 2a Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor I Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 285a1; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2005 Nomor i40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578); 6. 7. 6 -*)- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terai<hir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2O 1 1 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 13 Tahun 2AA6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Repubiik Incionesia fahun za1-l Nomor 3lo); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hui<um Daerah (Berita Negara Repubiik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 1O. Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor lOS Tahun 2AL6 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ZOLO Nomor 2080); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKII.AN RA,KYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU dan GUBERNUR BENGKULU MEMUTUSKAN: MENCTAPKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 9 TAHUN ?011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. Pasd I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu t{omo: 9 Ta}run 2011 tentang Retribusj Jaga Uraum (l,embaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2AI1- Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Frovinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Frovinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2011 tentaag Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2OLl Nomor 9), diubah sebagai berikut:
1.Keterrtr.ran Pasal L angka 5 diubah s,ehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : 8. 9. 4- 4. 5. Pasal L Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2.Pemenntah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3.Gubernur adaiah Gubernur Bengi<ulu. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang reribusi daerah sesuai peraturan perundang-unciangan yang berlaku Organisasi Perangkat Daerah/Instansi Teknis adalah Organisasi Perangkat Daerah Teknis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu yang memilii<i wewenang secara teknis dalam pelayanan jasa umum. Perafuran Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu. P-eraturan Gubernur adatah Peraturan Gubernur Bengl<uiu. Badan adalah sekrrmpulan orang danlata,u modal yang merupakan kesatuan, baik yang meiakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BuMD)dengan nama dan dalam bentuk Fpun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi lainnya, lembaga dan bentuk iainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan benhrk usaha tetap. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 6. 7. 8. 9. lo.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh pribadi atau badan. t l.Retribusi Jasa. Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan. l2.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan muiai ciari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang temtang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib Pajak atau Waiib Retribusi serta pengawasan' penyetorannya. l3.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 14.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waictu b*g Wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa umum yang disediakan Pemerintah Provinsi Bengkulu. L5.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan fomulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 16.Surat Ketetapan Reribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. l7.Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SFORD aciatah surat yang dieunai<an oieh Wajib Retribusi untuk melaporkan obyek retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi menurut peraturan perundang-undangan. lS.Surat Ketetapan Reribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan kelebihan pembayaran retribuai karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi menurut peraturan perundang-undangan rertibusi daerah. l9.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. 2o.Pemeriksaan adatah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu stanciar pemeriksaan untuk mengqji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi d,anfatan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah. 2l.Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan rertibusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oieh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tinciak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 22.Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu dan/atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaicu.
2.Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, di antara huruf a dan huruf b disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf a1 serta huruf b dan huruf d dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(l)Jenis Retribusi Jasa Umum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

a.Dihapus; a1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
b.Dihapus;
c.Retribusi penggantian biaya cetak peta;
d.Dihapus; dan
e.Retribusi pelayanan pendidikan.

(2)Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

3.Ketentuan Pasai 6 ciihapus.
4.Ketentuan Pasal 7 dihapus.
5.Ketentuan Pasal 1O dihapus.
6.Ketentuan Pasal l L dihapus.
7.Ketentuan Pasai 16 ayat (3) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Besarnya Retribusi yang terhutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif riasar retribusi jasa umum.
(2)Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemetintah Daerah untuk penyelenggaran pelayanan jasa umum.
(3)Tarif Retribusi sebagaimana dimaksr-ld pada ayat (1) adalah nilai rupiah murni yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi Jasa Umum.

8.Ketentuan Pasal 26 ayat (a) dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1)Pemungutan retribusi jasa umum tidak dapat diborongkan.
(2)Retribusi jasa umum dipungut dengan mcnggunakan SkRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. (a) Aparatur di lingkungan Perangkat Daerah yang mengelola Retribusi Daerah ditunjuk sebagai Bendahara Penerimaall dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu Pendapatan Retribusi Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(5)Ferangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah adalah koordinator pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

9.Ketentuan Pasal 42 dihapus.
10.Ketentuan Pasal 44 dihapus.
11.Ketentuan Pasal 45 dihapus.
12.Ketentuan Pasal 46 dihapus. 8-
13.Ketenfuan Lampiran II yafig mengafur Retribusi Pengujial Kendaraan Bermotor dihapus.
14.Ketenfuan Lampiran V yang mengatur Retribusi Pelayanan Tera I Tera ulang dihapus.
15.Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran III dan Lampiran IV, diubah sebagaimana tercantum daiam Lamptran yarr.g merupakan bagian tidak terpisahkan dari Feraturan Daerah ini. Pasal iI Peraturan Daerah ini mulai berlalru pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkuiu. Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 31 Oktober 2017 Plt, GUBERNUR BENGKULU, ttd H. ROHIDIN MERSYAH Diundangkan di Bengkulu pada tanggal 31 Oktober 2A17 Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU ASIS?EN ADMINISTRASI UMUM, trd H"GOTRI STIYANTO LEMBARAN DAEHAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2AI7 NOMOR 11 dengan aslinya NrP. 19700623 199202 1 003 i-AMPIRAN I PERATURAN DAERA}I PROVINSI BENGKULU NOMOR 11 TAHUN2Ol7 TENTANG PEBUB.AHAN KEDUA ATAS PSEATURAN DAEEAH NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM RETRIBUSI PEIAYANAN iGSEIIiATAN No Instansi Pengelola Objek Retribusi Tarif Retribusi Satuan Tarif Tarif Lama JEnl Tarif Baru lPal 1 2 3 4 5 6 UPTD Pelayanan Kesehalan dan Penanggulangan Krisis Kesehatan Dinas Kesehatan Prrvinsi Bengkulu Pelayanan Poli Umum

a.Kartu Berobat Pasien
b.KonsultasiDokter Pelayanan Poli Observasi a- BiayaPeanberian Obat :

(1)IM
(2)rv
(3)sc
(4)Supos
1. b.Biaya Heating:
(1)Heating Fertama [2) Heating Kedua dan SeterusrrYa 1. c. d. e. f. g. h. i j. k. t. Biaya Ganti Verban (GV) Biaya Up Heating Biaya Eksplorasi Biaya Debridement BiayaExterpasi Kuku Biaya Penangana* Benda Asing Jasa Pemasangan Infus Pemberian Makanan Lewat NGT Biaya Penasangan NGT Biaya Pemasangao Kateter o. p. q. m, Biaya Peaasangan Oksigen/ Jam
1. n.Peflanganan Pada Pasien Keracunan
  1. 1.Keracunan Makanan
  2. 2.Keracunan Obat r. Biaya Penanganan Luka pada pasien dQigit aaiing/ Kucing Biaya Penanganan pada pasien tusuk pakr! Blaya r€rerngailm pada pasien ilruffifi Biaya penanganan pada Pasien Pingsa4 Biaya Pemasangan Spalk Pada Pasierl kaktur ?ertutup Biaya Tindakan Corval Biaya Penanganan Pasien Dengan Kejang atau KDS BiayaTindakan Suction Biaya Tinda,kan liigasi MamlTetnga v. Per Orang Per Ora*g P.er Inieksi Per Injeksi Per Inieksi Per Injeksi Per Heating Per Heating Per 1 KaIi Ganti Per L Kali Aff Heating Per Luka Per INka Per Kuku Fer I I(aIi Penanganan Per Infus Per Satu kali Pembdian Per Satu kali Femberian Per Satu kali Pemberian Per Jam Per Satu kali Keracunan Per Satu Kali Keracunan Per Satu Kali Penanganan Per Satu Kali Penanganan Pet SatU Ka,! Penanganan Per Satu Kali Penanganan Fer Satu Kali Pesoacangan Per Satu KaIi Tindakan Per Satu Kali Penanganan Per Satu Kali Tiadakan Per Satu Kali Tindakar 10,000 30,ooo 50,000 50,000 50,000 50,000 15,000 10,000 30,ooo 15,000 50,ooo 50,ooo 50,ooo SOTGOO 50,o00 30,000 50,ooo 50,ooo 30,000 100,000 100,ooo 100,000 80,OOO l25,OOO 100,000 150,OOO 150,000 80,0o0 100,000 100,ooo Biaya Tindakaa Rekam Jantung (EKG) Biaya Tiadalcar Sirkurn {SunaQ
(1)Sirkum dengan Tindakan Laser
(2)Sirkum dengan tindakan Manual v' Per Satu Kali Tindaka, Per $atu Kali Tindakan Per Sahr Kali Tindakan 65,OOO 3O0,000 250,OOO Pelayanan Poli KB/KIA KB a- Biaya Konsultasi Bidan Biaya Suntik KB :
(1)Suntik KB 3 (tiga) Bulan
(2)Suntik KB 1 (satu) Bulan Biaya Pemasangan IUD Biaya Pencabutan IUD Biaya Kontrol IUD Biaya Femasangan Imlpan/ Susuk
1. g.Biaya Bu&a laaplan/Susuk
2. h.Biaya Kontrol Implan/Susuk
3. i.Biaya Fenanganan Komplikasi Alat Kontrasepsi
4. j.Biaya Pcroasengan ANC Biaya Pemeriksaan PNC Biaya Pertolongan Persalinan normal oleh doker Biaya Pertolongan Persalinan normal oleh bidan Biaya Perawatan Bayi baru lahir Biaya Fenaagaaan tindelEan Manual Placenta
5. p.Biaya Imunisasi 1T ibu hamil
6. q.Biaya Imurrisasi anak balita
7. r.Biaya Tindik Telinga anak
8. s.Biaya Imunisasi caloo pengantin 3. d, e. f. k. n, Per Satu Kali Konsultasi Per Satu KaIi Suntik Per Satu Knli Suntik Per Satu Kali Pemasangal Per Satu KaIi Fencabutan Per Satu Kali Kontrol Per Eatu Kali Pemasangan Satu l{edi Buka Per Satu Kali Kontrol Per Satu Kali PeBasangan Per Satu Ksdi Pemasangan Per Satu Kali Ptmasangar Per Satu Kali Perealinan Per Satu KaIi Persalinan Per Satu KaIi Tindakan Per Satu Nali Persalinan Per Satu Kali lrijeksi Per Satu Kali Iqieksi Per Setu Kali Tindik Per Satu Kali Injeksi 25,000 25,000 35,000 175,OOO 175,000 50,000 r50,000 lsoiOOO 50,000 125,OOO SOTOOO 25,000 800,o00 700,000 50,ooo tr75,OOO 20,000 20,ooo 25,0OO 20,o00
  1. 4.Poli Gigi
9. a.Biaya Konsultasi doker Gigi
10. b.Biaya Tambal Sementara
11. c.BiayaTambal Permanen : (U- Tumpat ARI {2). Tumpat Komposit Per Satu Kali Konsultasi Per satu Kali TambaI Per Satu Kali Tambal Per Satu Kali Tamhql 50,000 70,000 2OO,000 250,O00 Biaya Pencabutan Gigi [1]. Gigi Susu tZJ.CJg Dewasa Biaya Perawatan Salurall Akar
12. f.Biaya Skelling (Pecrbersihan Karang Gigi)
13. g.Biaya lasiai,/ Eksisi h- Biaya Ekstraksi (Pencabutan Cigil Aaak- anak {1). Anak- anak {2}. Dewasa
14. i.Biaya Protesa { Pemasargan Gisi Palsu) (U. Grgl Fertama {2}. Gigi Berikutnya Per Satu Kali Cabut Per Satu Kafi Calrut Per Satu Kali Peraq/atatr Per $atu l(ali Skelling Per Satu Kali ?indakan Per Satu Gigi Per Satu Gig! Per Satu Kali Pernasargalr Per Satu Kali Pemasa*gar zA,AOO 40,084 75,AAA 150,000 150,000 50,ooo u5,000 400,000 200,oo0 l€.b6retori1rm UP{D
15. a.Biaya Pemeriksaan Widal b" Biaya Femeriksaan DDR
16. c.Biaya Pemeriksaan Gula Darah:
(1)GDS {Gula Darah $ewalrtu) tzt GD? {Gula Darah Puasa} {3) GDPP {Guia Darah Pcst Prandial}
1. d.Biaya Pemeriksaaa Asa:n Urat
2. e.Biaya Pemeriksaan Kolesterol
3. f.B;iaya Pemeriksasn Darah Lengkap {HZTL} L Biaya Femeriksaan Uriee Lengkap
4. h.Biaya Perneriksaan Faeces Lengkap
5. i.Eiaya Pemeriksaan Golongaa Darah Per Satu Kali Pemeriksaaa Per Satu Kali Pemeriksaal Per Satu Kali Pemeriksaan Per Satu Kali Pemeriksaa:r Fer Satu Kali Pemeriksaan Per Satu Kali Pemeriksaan Per Satu Kali Pemeriksaan P:r Satu Kali Pemeriksaa:r Per Satu Kali Pemeriksaaa Per Satu Kali Peaeriksaan Per SatE Kali Peaeriksaa-n 65,000 40,000 40,000 40,000 4*,000 45,000 45,000 150,S00 50,0so 50,000 30,000
  1. 6.Friava Femeriksaan Kesehatan:
6. a.Surat Ket€raagafl Berbadan Sehat
7. b.Surat Keterangan Tidak Buta \dlarna
8. c.Srrrat Keterangaa Ibu F{amil PIt. GUBERNUR BONGKULU $d H. ROHIDIIV MERSYA}.i aslinya I;RUpmaN tn PERAIURAN DAERAH PROIM{SI BSNGKULU NOMOR 11 TAH1'N2O17 TENTANC PERI'BAHAN KEDUA ATAS FERA?URAN DAERAH NOMOR 9 ?AHUN 2O1 1 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM RETRIEUSI PENGCANTTAN BIAYA CgTAK PETA No Instansi Pengelala Objek Retribusi Tarif Retribusi $atuaa Tarif Tarif I-aso lFnl Tarif Baru fRnl 1 I j if, 4 5 6 Diaas Energi dan Sumber Daya Mineral Provirsi Bengkulu
  1. 1.Pencetakan Peta Untuk LamPiran Dokumen Periaiaan
9. a.Peta lampiran SK Periainan Mineral l*gafi dan Batu Bar:a
10. b.Peta Lanpiran $I( Periainao Mineral lrTon l,ogatn dan Batuan Peta Digitaln
  1. 3.Pencetakaa Peta Doknmen Perizinan
(1)Ukuran A0 {2} Ukuran A1 {3) Ukurar A2 {a} Ukuran A3 {5) Ukuran A4 Pencetakan Peta Informasi
1. a.UkuranA0
2. b.UkuraaAl
3. c.UkuranA2
4. d.UkuranA3 e- Ukrraa, -A4 4. 5- Pencetakan Peta Inforsasi Pertanbangan Per l l,embar ?et l L,embar Per Caliram Diec Per l kmbar Fer 1 lembar Per I lembar Per l Lembar Per L lrmbar Fer 1 l,embar Per 1 l,eebar Per l Lembar Fer l lembar Per 1l-embar I-embar 1,OOO,OOO 250,OOO 1,500,ooo i,000,000 750,000 500,000 250,0O0 100,000 1,000,000 500,ooo 500,000 750,000 5O0,OO0 300,000 250,000 150,OOO fjlrl xeeet a sir r+f@h $!l "- =- .aE\ s PIt. GUBERNURBENGKULU rtd H.ITOHTDTN MERSYAH aslinya I,AMPIRAI.I iV PERATUR,q}I- DAERAH PRCV'NSI BE}IGKULU NOMOR 11 TAHUfiI 2017 TENTANG PERUBAHA}I T{EDUA ATAS PBRATURAN DAERAH NOMOR 9 ?AHU}{ 201 1 TENTANG RETEIAUSI JASA UMUM RETRIBUSI PELAYANAN PPI{DJDIITAN Itc Instansi Pengeloia Otrjek Retribusi Tarii Retribusi Satuan ?arif Tarit l,arna /Fnl Tarif Ba.ru ,p-\ 2 4 5 6 I lDinas Tenaga lKe{a dan lTransmigrasi lr,ro\dnsi leengkulu Pelatihan hyperkes dan keselamalan ke{a bagi Dokter Perusahaan Pelatihan hyperkes dan keseleltrata"::i keda bagi Pararoedis Perusahaan Peiatihaa Teknik Human Biomonitoring Bahan i{imia Berbahaya dan Beracua Industri Pelatihan Ergonomic Work Station Pelatihan Pertolongan PertaBa pada Kecelal<aan Bagi Pekerja (P3i{} Pelatihan Gi.zi Keda UrTluk Industri Pelatihan Kejuruan Tat-a Niaga 1) Eekretarie Ka*tot, Pembukuan, Bahata Inggri: 2) Ketatausahaeri, Mengetik Nornputer 3J Perhotela! Pelatihan l(ejurla.n Automotive 1] Mobil Beasin 2) Mobil Diesel 3) Sepeda motor, motot tempel, ketuk duco Pelatihan i{ejuruat Aneka Kejuruan Menjahit ukir lcgam, ukir kayu, embatik, 1 ) pangkas/tatarias, anyarnan, keramik, bordir/menyulam dan tekoologi padat katya 2) Herajinar Kulit 3] Ker4jinan Ferak Pelaiihan Kejuruan ?elmolcgi Mekanik li Mesin Logam, PlampinglPipa, Keda Plat 2) Las Listrik 3) I-as Karbit 4) Tipe F;trter 5) l,as Listrik Fipa 5G-6G 6] la.* Listrik Pipa 3G-4G 7i Wider l.lspektur Pelatihal Kejuruaa Elektronik / Listrik i] Radio, ?V ,, instaJasi Penerangan, Instalasi Tenaga, Mesin -' Listrik/wikel 3) Teknik Pe.ldiagin Pelatihal fieju ruan Bangunan 1, Bangirila'l Xa.yu, Baagunan Batu, Furr:iture 2l Oambardan Rencana Pelatihan Peng-rkumn Produbiitas Feiadhan Produkti{itas t' lr 5 i6 lt 10 11 12 13 ,4 Per 0rang Per Orang Per Orang Per Orang Per Oraag Per Or*ng PerJam I Per Siswa PerJarn / Per Sisrva PerJam I Per Siswa PerJam I Per Siswa Per Jara / Per Siswa Per Jam / Per Siewa ?er Jas* / ?er Siswa PerJam / Per Siswa Per Jarrt / ?et Siswa PerJara / Per Siswa PerJam / Per Siswa ?er Jam / Per Siswa PerJam / Per Siswa Per Jam / Per Siswa Per Jam / Per Siswa Per Catn f Per Siswa ?er Ja:r: / Per $iwa PerJam / Per $is,va PerJam / Per $iswa PerJar* I Per Siswa Per Jam I Per Siswa Per Jaan / Per Sisr*-a PerJam / Per $iswa I I 1,400,000 1,300,000 2,600,000 1,200,o00 1,10S,000 800,o00 ?oo 1,WO 1,4AO 1,2O4 1,400 1,100 1,100 i,300 1,200 1,100 1,600 1,30S 2,104 4,500 4,ooo 4,S0{) I 1,2001 1,300 r l ..^-l i, ruu l I I I 1.OO0 I I I 800 I I 200,ooo I I 200.000 I 1,400,000 1,300,000 2,600,000 1,200,cs0 1,100,00s 800,000 ?oo 1,O00 1,404 1,24D i,400 1,100 1,1C0 1,300 i,200 1,100 i,600 1,3OO 2,rcO 4,304 4,000 4,OOO 1,200 1,300 1.100'l l I 1"0O0 I'I I 800 i I 200,ooo I i 200,000 | I PIt. CUBERNUR BENCKULU ttd H. ROHIDIN MERSYAH <AH F) ,L,+rf aeiinya

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…