DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 18 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Ringkasan

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan berdasarkan asas meliputi: a. transparan; b. akuntabel; c. berkelanjutan; d. partisipatif; e. bermanfaat; f. efesien dan efektif; g. seimbang; h. terpadu; i. tertib; j. mandiri; k. adil;dan l. keselamatan. Ruang lingkup penyelenggaraan perhubungan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, meliputi: a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan; b. manajemen dan rekayasa lalu lintas, analisis dampak lalu lintas dan manajemen kebutuhan lalu lintas; c. pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan; d. forum lalu lintas dan angkutan jalan;dan e. penyelenggaraan dan pembinaan angkutan jalan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkanPeraturan Daerah tentangPenyelenggaraanLaluLintasdanAngkutan Jalan; 1.Pasal18ayat(6)Undang-UndangDasarNegaraKesatuan RepublikIndonesiaTahun1945; 2.Undang-UndangNomor9 Tahun1967tetangPembentukan ProvinsiBengkulu(LembaranNegaraRepublik.Indonesia Tahun1967Nomor19,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor2828); --------------------------- http://jdih.bengkuluprov.go.id -2--

3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5.Undang-Undang 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317; http://jdih.bengkuluprov.go.id -3--
10.Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310;
12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU dan GUBERNUR BENGKULU MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. http://jdih.bengkuluprov.go.id -4--

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3.Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4.Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu.
5.Badan Penanaman Modal dan Perizinan yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bengkulu.
6.Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
7.Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
8.Angkutan adalah perpindahan orang dan/ atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan;
9.Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
10.Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda berupa terminal, stasiun, kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau Bandar Udara.
11.Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung. http://jdih.bengkuluprov.go.id -5--
12.Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
13.Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
14.Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/ atau orang dengan dipungut bayaran.
15.Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
16.Jumlah berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
17.Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
18.Rencana umum jaringan trayek adalah dokumen yang memuat rencana jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor dalam satu kesatuan jaringan.
19.Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pendah kendaraan, orang dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.
20.Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas Umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
21.Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
22.Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan,perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan. http://jdih.bengkuluprov.go.id -6--
23.Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau diatas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintasi.
24.Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/ atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
25.Pengguna Jasa adalah perseorangan, badan usaha atau hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
26.Badan Usaha adalah badan (perkumpulan dan sebagainya) yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum yang dapat dilekatkan hak dan kewajiban hukum seperti perseroan, yayasan dan lembaga.
27.Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
28.Pengemudi Angkutan Umum adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor umum di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum dan memiliki sertifikasi kompetensi profesi pengemudi angkutan umum.
29.Izin insidentil merupakan izin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang keluar dari izin trayek yang dimiliki.
30.Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
31.Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujukdan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas. http://jdih.bengkuluprov.go.id -7--
32.Manajemen kebutuhan lalu lintas adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sasaran meningkatkan efesiensi dan efektifitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas.
33.Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan yang bertentangan dan/atau melanggar hukum.
34.Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
35.Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.
36.Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.
37.Sistem informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
38.Analisa Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
39.Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.
40.Angkutan Barang umum adalah kendaraan bermotor yang membawa bahan atau benda selain dari bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat. http://jdih.bengkuluprov.go.id -8--

BAB II

ASAS

Pasal 2

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan berdasarkan asas meliputi:

a.transparan;
b.akuntabel;
c.berkelanjutan;
d.partisipatif;
e.bermanfaat;
f.efesien dan efektif;
g.seimbang;
h.terpadu;
i.tertib;
j.mandiri;
k.adil;dan
l.keselamatan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan perhubungan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, meliputi:

a.jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
b.manajemen dan rekayasa lalu lintas, analisis dampak lalu lintas dan manajemen kebutuhan lalu lintas;
c.pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan;
d.forum lalu lintas dan angkutan jalan;dan
e.penyelenggaraan dan pembinaan angkutan jalan. http://jdih.bengkuluprov.go.id -9--

BAB IV

JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 4

(1)Gubernur mengembangkan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu.
(2)Pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 5

(1)Gubernur menyusun Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi.
(2)Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan skala provinsi;
2. b.arah dan kebijakan peranan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi dalam keseluruhan moda transportasi;
3. c.rencana lokasi dan kebutuhan simpul provinsi;dan
4. d.rencana kebutuhan ruang lalu lintas Provinsi.
(3)Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arahan dan pedoman untuk :
1. a.pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi;
2. b.rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan integrasi antar dan intra moda transportasi tingkat provinsi; http://jdih.bengkuluprov.go.id -10--
3. c.penyusunan provinsi;
4. d.penyusunan rencana umum jaringan jalan provinsi;
5. e.penyusunan rencana umum jaringan trayek angkutan antarkota, perkotaan, dan perdesaan dalam provinsi;
6. f.penyusunan rencana umum jaringan lalu lintas angkutan barang provinsi;
7. g.pembangunan simpul provinsi;dan
8. h.pengembangan teknologi dan industri lalu lintas dan angkutan jalan provinsi.
(4)Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dan dievaluasi secara berkala paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun.
(5)Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan :
1. a.dokumen rencana tata ruang wilayah nasional;
2. b.dokumen rencana tata ruang wilayah provinsi;
3. c.dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi;
4. d.dokumen rencana induk perkeretaapian provinsi;
5. e.dokumen rencana induk pelabuhan nasional;
6. f.dokumen rencana induk nasional bandar udara;dan
7. g.dokumen rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan nasional.
(6)Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Gubernur setelah mendapatkan pertimbangan Menteri. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dalam Peraturan Gubernur setelah mendapatkan pertimbangan Menteri. http://jdih.bengkuluprov.go.id -11--

Pasal 6

(1)Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum disusun berdasarkan:
1. a.tata ruang wilayah;
2. b.tingkat permintaan jasa angkutan;
3. c.kemampuan penyediaan jasa angkutan;
4. d.ketersediaan jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. e.kesesuaian dengan jelas jalan;
6. f.keterpaduan intramoda angkutan;dan
7. g.keterpaduan antarmoda angkutan.
(2)Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk rencana umum jaringan trayek.
(3)Penyusunan rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berpedoman pada rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan.
(4)Penyusunan rencana umum jaringan trayek antar kota dalam provinsi dilakukan oleh Gubernur secara terkoordinasi dengan instansi terkait melalui forum lalu lintas dan angkutan jalan provinsi.
(5)Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek perkotaan yang melampui batas wilayah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi dilakukan oleh Gubernur secara terkoordinasi dengan instansi terkait melalui forum lalu lintas dan angkutan jalan provinsi.
(6)Rencana umum jaringan trayek perkotaan yang melampaui batas wilayah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi ditetapakan oleh Gubernur.
(7)Penyusunan rencana umum jaringan trayek perdesaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi ditetapkan oleh Gubernur. http://jdih.bengkuluprov.go.id -12--
(8)Rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pedoman pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek.
(9)Rencana umum jaringan trayek perkotaan yang melampaui batas wilayah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi, dan rencana umum jaringan trayek perdesaan yang melampaui dilakukan oleh Gubernur secara terkoordinasi dengan instansiterkait melalui forum lalu litas dan angkutan jalan provinsi.
(10)Rencana Umum Jaringan Trayek dikaji ulang secara berkala paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 7

Ruang lalu lintas meliputi:

a.jalur perkerasan untuk kepentingan lalu lintas kendaraan yang berupa jalan maupun jembatan;
b.jalur trotoar atau bahu jalan untuk berjalan kaki dan alat perlengkapan jalan, halte dan fasilitas pendukung lalu lintas lainnya;
c.saluran air jalan, untuk mengalirkan air yang melimpah dari jalan;dan
d.ruang bebas sekurang-kurangnya dengan tinggi 5 (lima) meter dari permukaan jalan.

Pasal 8

(1)Setiap orang atau badan usaha dilarang memasang reklame yang mengguanakan bentuk, ukuran dan warna yang menyerupai rambu lalu lintas. http://jdih.bengkuluprov.go.id -13--
(2)Setiap orang atau badan usaha dilarang mendirikan bangunan dan menempatkan benda, tanda, atau display pada ruang lalu lintas Jalan Provinsi.
(3)Setiap orang atau badan usaha yang menyelenggarakan penggalian,pendirian dan pemasangan utilitas di Jalan Provinsi wajib dilengkapi dengan izin dari Pemerintah Provinsi.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 9

(1)Perlengkapan jalan merupakan fasilitas yang berfungsi sebagai:
1. a.alat pengatur lalu lintas yang bersifat perintah dan larangan;
2. b.alat pengendali lalu lintas yang bersifat petunjuk dan peringatan;dan
3. c.alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan.
(2)Setiap jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas Umum dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa:
1. a.rambu lalu lintas;
2. b.marka jalan;
3. c.alat pemberi isyarat lalu lintas;
4. d.alat penerangan jalan;
5. e.alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
6. f.alat pembatas kecepatan;
7. g.alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan;
8. h.alat pengawasan dan pengamanan jalan, terdiri atas:
  1. 1.pagar pengamanan;
  2. 2.cermin tikungan;
  3. 3.tanda patok tikungan (delineator);
  4. 4.pulau-pulau lalu lintas;dan
  5. 5.pita penggaduh. http://jdih.bengkuluprov.go.id -14--
9. i.fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan diluar badan jalan seperti tempat parker dan halte bus;dan
10. j.fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat.
(3)Perencanaan, pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan provinsi dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi.
(4)Setiap orang, Badan Usaha, Perusahaan, Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota dapat melakukan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan Provinsi sesuai persyaratan teknis dan mendapat rekomendasi dari Dinas Perhubungan Provinsi.

Pasal 10

(1)Dalam rangka menunjang kelancaran perpindahan orang/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat tertentu, dapat dibangun dan diselenggarakan Terminal.
(2)Terminal penumpang merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikan penumpang, perpindahan intra dan/atau antarmoda transportasi serta mengatur kedatangan dan keberangkatan penumpang umum.
(3)Setiap kendaraan bermotor umum yang menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek dan angkutan orang tidak dalam trayekwajib singgah di terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin trayek.
(4)Setiap kendaraan bermotor umum yang menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek dan angkutan orang tidak dalam trayek dikenakan Retribusi terminal.
(5)Retribusi terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. http://jdih.bengkuluprov.go.id -15--

Pasal 11

(1)Terminal penumpang yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi adalah terminal penumpang tipe B.
(2)Terminal penumpang Tipe B merupakan terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota dalam Provinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan perkotaan dan/atau angkutan perdesaan.
(3)Terminal penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelas, yaitu :
1. a.kelas 1;
2. b.kelas 2;dan
3. c.kelas 3
(4)Klasifikasi Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui kajian teknis terhadap intensitas kendaraan yang dilayani meliputi:
1. a.tingkat permintaan angkutan;
2. b.keterpaduan pelayanan angkutan;
3. c.jumlah trayek;
4. d.jenis pelayanan angkutan;dan
5. e.fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal.
(5)Fasilitas terminal penumpang terdiri dari atas fasilitas penunjang.
(6)Fasilitas terminal penumpang dilengkapi dengan fasilitas bagi penumpang penyadang cacat sesuai kebutuhan.

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…