DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 14 September 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bengkulu

regulasi_utama

Ringkasan

Pelaksanaan prosedur pemeriksaan akan difokuskan pada pemeriksaan terinci

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin; Mengingat Pasa1 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828) ; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 198 1 tentang Kitab Un(jang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan I£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) ; 2. 3. 4. 5 http://jdih.bengkuluprov.go.id

6.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) ; Un(jang-Un(lang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 680 1) ; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248) ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 684 1) ; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 542 1) ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 7. 8. 9. 10. 11 http://jdih.bengkuluprov.go.id Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Manusia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Tahun 2016 Nomor 2 130); Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 202 1–2026 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 202 1 Nomor 5) ; 12. 13. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU dan GUBERNUR BENGKULU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

tuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas: keadilan; persamaan kedudukan di dalam hukum; keterbukaan; efisiensi; efektifitas;dan akuntabilitas. a. b. C. d. e. f.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

a.menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
b.mewujudkan hak konstitusional masyarakat di daerah sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di daerah; dan mendekatkan penyelenggaraan Bantuan Hukum dengan penerima Bantuan Hukum. C. d.

Pasal 4

Bantuan Hukum diberikan kepada penerima Bantuan Hukum ymg menghadapi masalah hukum. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum. Masalah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah huI<um keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.

BAB II

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5

Pemberian Bantuan Hukum kepada penerima Bantuan HuI<um dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan HuI(um berdasarkan ketetentuan peraturan perundmg- undangan.

(1)http://jdih.bengkuluprov.go.id
(2)Dalam menyelenggarakan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) Pemerintah Daerah bertugas :
1. a.menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
2. b.mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan
3. c.mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini; dan
4. d.menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Gubernur dan DPRD pada setiap akhir tahun anggaran. Dalam pelaksanaan tugas tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum dan hak asasi manusia.
(3)

BAB III

PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 6

Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh pemberi Bantuan HuI<um yang telah memenuhi syarat berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pemberian Pemberi Bantuan Hukum dilaksanakan oleh pemberi Bantuan Hukum, yang harus memenuhi syarat :

a.berbadan hukum;
b.terakreditasi;
c.memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
d.memiliki pengurus; dan
e.memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 7

Untuk dapat melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini, Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mengajukan permohonan kerjasama kepada Gubernur. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur

(1)
(2)
(3)http://jdih.bengkuluprov.go.id

Pasal 8

Pemberi Bantuan Hukum berhak : a menerima anggaran pelaksanaan bantuan hukum dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum;

b.melakukan pelayanan Bantuan Hukum; c mengeluarkan pernyataan dan/atau menyampaikan pendapat dalam pelaksanaan tugasnya memberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum, dengan tetap berpedoman pada kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; mendapatkan informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lainnya yang berhubungan dengan tugasnya; dan melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum. d e.

Pasal 9

Pemberi Bantuan HuI<um wajib:

a.memberikan Bantuan Hukum kepada penerima Bantuan Hukum hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya; merahasiakan segala informasi, keterangan, dan data yang diperolehnya dari Penerima Bantuan HuI<um, kecuali ditentukan lain oleh peratura1 perundang-undangan; melaporkan perkembangan tugasnya kepada Gubernur pada akhir tahun anggaran, meliputi:
1. 1.perkembangan penanganan perkara;
2. 2.penolakan permohonan Bantuan Hukum disertai dengan alasm1 penolakan;
3. 3.penggunaan APBD yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini. memberikan perlakuan yang sama kepada Penerima Bantuan Hukum, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kepercayaan, suku, dan pekerjaan serta latar belakang politik penerima Bantuan HuI<um b. C. d.

Pasal 10

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan http://jdih.bengkuluprov.go.id dan/atau Kode Etik Advokat. Pasal ll Bantuan Hukum yang tidak dimaksud dalam Pasal 9

(1)
(2)
(3)Pemberi sebagaimana administratif. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis; dan
3. c.pemutusan perjanjian kerjasama. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur. melaksanakan kewajiban dapat dikenakan sanksi

BAB VI

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 12

Penerima Bantuan Hukum meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :

a.pelapor atau terlapor.
b.tersangka.
c.penggugat atau tergugat.
d.pemohon.
e.korban.

Pasal 13

Penerima Bantuan Hukum berhak : a mendapatkan Bantuan Hukum baik litigasi maupun non litigasi hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa; mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan standar minimum pelayanan Bantuan Hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang' undangan dan/atau Kode Etik Advokat; U+ http://jdih.bengkuluprov.go.id c mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…