DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 6 Juni 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bengkulu

regulasi_utama

Ringkasan

PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah -tentang Penyelenggaraan Kearsipan; b. C. d. Mengingat 1. 2 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tatlun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828) ; https://jdih.bengkuluprov.go.id

3.Un(lang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indnesia Nomor 5071) ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Inmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 , Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Inmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan I£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 TaIlun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854) ; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Inmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286) ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 20 15 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 4. 5. 6. 7. 8 https://jdih.bengkuluprov.go.id 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BENGKULU Dan GUBERNUR BENGKULU MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

BAB I

KETENTUAN UMUM Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

.ang Lingkup Penyelenggaraan Kearsipan meliputi Organisasi Kearsipan; Pencipta Arsip

c.Penetapan Kebijakan Kearsipan;
d.Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan;
e.Pengelolaan Kearsipan.
f.Sistem Informasi Kearsipan Daerah
g.Penyediaan dan Pengembangan Kearsipan;
h.Pelindungan dan Penyelamatan Arsip;
i.Kerjasama, Sinergitas, dan Kemitraan;
j.Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha;
k.Pemberian Penghargaan;
1. 1.Pendanaan;
m.Larangan;
n.Ketentuan Penyidikan;
o.Ketentuan Pidana;dan
p.Ketentuan Penutup. Sumber Daya

BAB II

ORGANIS ASI KEARSIPAN

Pasal 3

Organisasi Kearsipan terdiri atas:

a.Unit Kearsipan;dan
b.LKD;

Pasal 4

( 1) Unit Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah berada di lingkungan:

a.sekretariat Perangkat Daerah;dan
b.sekretariat penyelenggara pemerintahan Daerah.

(2)Unit kearsipan pemerintahan Daerah di bentuk https://jdih.bengkuluprov.go.id - / - :ara berjenjang terdiri atas:
1. a.unit Kearsipan I sebagai unit kearsipan pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh LKD ;
2. b.unit Kearsipan II berada pada Perangkat Daerah dan penyelenggara pemerintahan Daerah;dan
3. c.unit Kearsipan pada jenjang dibentuk sesuai dengan pemerintahan Daerah. sekretariat sekretariat berikutnya kebutuhan

Pasal 5

(1)Tugas dan tanggung jawab unit Kearsipan I adalah:
1. a.melaksanakan pengelolaan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya IO (sepuluh) tahun dari unit Kearsipan II;
2. b.mengolah Arsip Statis dan menyajikan Arsip Statis menjadi informasi dalam kerangka Sistem Kearsipan Nasional dan SIKN;
3. c.melaksanakan pemusnahan Arsip yang memiliki retensi sekurang-kurangnya IO (sepuluh) tahun; dan
4. d.melaksanakan pembinaan dan evaluasi dalam rangka penyelenggaraan Kearsipan di sekretariat Perangkat Daerah, dan sekretariat penyelenggara pemerintahan Daerah.
(2)Tugas dan tanggung jawab unit Kearsipan II adalah:
1. a.melaksanakan pengelolaan Arsip Inaktif yang retensinya di bawah 10 (sepuluh) tahun dari unit pengolah di lingkungannya;
2. b.mengolah Arsip dan menyajikan Arsip menjadi informasi dalam kerangka Sistem Kearsipan Nasional;
3. c.melaksanakan pemusnahan Arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun di lingkungannya;
4. d.mempersiapkan penyerahan Arsip Statis kepada lembaga kearsipan;dan
5. e.Mempersiapkan penyerahan Arsip Inaktif yang retensinya sekurang-kurangnya IO (sepuluh) tahun kepada unit kearsipan I.

Pasal 6

(1)LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b melaksanakan pengelolaan Arsip Statis yang https://jdih.bengkuluprov.go.id 8 berskala provinsi yang diterima dari Perangkat Daerah dan penyelenggara pemerintahan Daerah, lembaga negara di Daerah dan kabupaten/kota, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan.
(2)LKD dalam melaksanakan pengelolaan Arsip Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan kabupaten/kota.
(3)LKD mempunyai tugas melaksanakan:
1. a.pengelolaan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun yang berasa1 dari satuan kerja perangkat Daerah dan penyelenggara pemerintahan Daerah; dan
2. b.pembinaan kearsipan pada pencipta arsip di Daerah dan LKD kabupaten/kota.

BAB III

PENCIPrA ARSIP

Pasal 7

( 1) Pencipta Arsip tingkat Daerah terdiri atas:

a.Pemerintah Daerah;dan
b.BUMD.

(2)Pencipta Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
1. a.Perangkat Daerah;dan
2. b.unit kerja perangkat daerah.

Pasal 8

Pencipta Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam:

a.Pengaturan dan dokumentasi proses pembuatan dan penerimaan Arsip;
b.penyediaan Arsip Dinamis bagi kepentingan pengguna Arsip yang berhak;
c.pembuatan daftar Arsip Aktif dan Arsip Inaktif;
d.pembuatan program Arsip Vital;
e.penjagaan kerahasiaan Arsip Tertutup;dan
f.penetapan prosedur pelayanan Arsip.

Pasal 9

BUMD mengatur penyelenggaraan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 di hngkungannya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. https://jdih.bengkuluprov.go.id

(2)Penetapan kebijakan penyelenggaraan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.organlsasl;
2. b.pembinaan;
3. c.pengelolaan;
4. d.sumber daya manusia;
5. e.sarana dan prasana;
6. f.pendanaan penyelenggaraan;
7. g.kerjasama;dan
8. h.sistem informasi.
(3)Kebijakan penyelenggaraan kearsipan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi pedoman bagi pencipta arsip dan LKD dalam penyelenggaraan kearsipan.

BAB IV

9 PENETAPAN KEBIJAKAN KEARSIPAN ( 1) Penetapan di daerah Daerah;

Pasal 10

kebijakan penyelenggaraan menjadi tanggung jawab kearsipan Pemerintah

(2)Pembinaan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.koordinasi penyelenggaraan kearsipan;
2. b.penyusunan pedoman kearsipan;
3. c.pemberian bimbingan, supervisi,dan konsultasi pelaksanaan kearsipan;
4. d.sosialisasi kearsipan;
5. e.pendidikan dan pelatihan kearsipan;dan
6. f.perencanaan, pemantauan, dan evaluasi
(3)LKD dapat melakukan pembinaan kearsipan terhadap pihak/lembaga/organisasi selain Perangkat Daerah, BUNID dan LKD Kabupaten/Kota.
(4)Dalam rangka pelindungan kepentingan daerah dan hak keperdataan rakyat, LKD bekerjasama dengan instansi terkait melakukan pembinaan Kemsipan terhadap lembaga swasta dan masymakat yang melaksanakan kepentingan publik. https://jdih.bengkuluprov.go.id 10 (5} Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEARSIPAN

Pasal 12

( 1) Pengawasan Kearsipan meliputi pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan. (2} Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

(3)Pengawasan Kearsipan eksternal;dan
(4)Pengawasan Kearsipan Internal
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan, diatur dalam Peraturan Gubernur

BAB VI

PENGELOLAAN KEARSIPAN

Pasal 13

( 1) LKD menyelenggarakan pengelolaan Arsip di Daerah.

(2)Pengelolaan arsip terdiri atas:
1. a.pengelolaan arsip dinamis;dan
2. b.pengelolaan arsip statis
(3)Pengelolaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud pa(ia ayat (2) huruf a dilakukan terhadap arsip vital, arsip aktif, dan arsip inaktif.
(4)Pengelolaan arsip dinamis menjadi tanggung jawab pencipta arsip.
(5)Pengelolaan arsip statis menjadi tanggung jawab lembaga kearsipan.
(6)Pelaksanaan pengelolaan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh arsiparis dan tenaga pengelola kearsipan.

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

3.Un(lang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indnesia Nomor 5071) ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Inmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 , Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Inmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan I£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 TaIlun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854) ; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Inmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286) ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 20 15 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 4. 5. 6. 7. 8 https://jdih.bengkuluprov.go.id 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BENGKULU Dan GUBERNUR BENGKULU MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

BAB I

KETENTUAN UMUM Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

.ang Lingkup Penyelenggaraan Kearsipan meliputi Organisasi Kearsipan; Pencipta Arsip

c.Penetapan Kebijakan Kearsipan;
d.Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan;
e.Pengelolaan Kearsipan.
f.Sistem Informasi Kearsipan Daerah
g.Penyediaan dan Pengembangan Kearsipan;
h.Pelindungan dan Penyelamatan Arsip;
i.Kerjasama, Sinergitas, dan Kemitraan;
j.Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha;
k.Pemberian Penghargaan;
1. 1.Pendanaan;
m.Larangan;
n.Ketentuan Penyidikan;
o.Ketentuan Pidana;dan
p.Ketentuan Penutup. Sumber Daya

BAB II

ORGANIS ASI KEARSIPAN

Pasal 3

Organisasi Kearsipan terdiri atas:

a.Unit Kearsipan;dan
b.LKD;

Pasal 4

( 1) Unit Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah berada di lingkungan:

a.sekretariat Perangkat Daerah;dan
b.sekretariat penyelenggara pemerintahan Daerah.

(2)Unit kearsipan pemerintahan Daerah di bentuk https://jdih.bengkuluprov.go.id - / - :ara berjenjang terdiri atas:
1. a.unit Kearsipan I sebagai unit kearsipan pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh LKD ;
2. b.unit Kearsipan II berada pada Perangkat Daerah dan penyelenggara pemerintahan Daerah;dan
3. c.unit Kearsipan pada jenjang dibentuk sesuai dengan pemerintahan Daerah. sekretariat sekretariat berikutnya kebutuhan

Pasal 5

(1)Tugas dan tanggung jawab unit Kearsipan I adalah:
1. a.melaksanakan pengelolaan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya IO (sepuluh) tahun dari unit Kearsipan II;
2. b.mengolah Arsip Statis dan menyajikan Arsip Statis menjadi informasi dalam kerangka Sistem Kearsipan Nasional dan SIKN;
3. c.melaksanakan pemusnahan Arsip yang memiliki retensi sekurang-kurangnya IO (sepuluh) tahun; dan
4. d.melaksanakan pembinaan dan evaluasi dalam rangka penyelenggaraan Kearsipan di sekretariat Perangkat Daerah, dan sekretariat penyelenggara pemerintahan Daerah.
(2)Tugas dan tanggung jawab unit Kearsipan II adalah:
1. a.melaksanakan pengelolaan Arsip Inaktif yang retensinya di bawah 10 (sepuluh) tahun dari unit pengolah di lingkungannya;
2. b.mengolah Arsip dan menyajikan Arsip menjadi informasi dalam kerangka Sistem Kearsipan Nasional;
3. c.melaksanakan pemusnahan Arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun di lingkungannya;
4. d.mempersiapkan penyerahan Arsip Statis kepada lembaga kearsipan;dan
5. e.Mempersiapkan penyerahan Arsip Inaktif yang retensinya sekurang-kurangnya IO (sepuluh) tahun kepada unit kearsipan I.

Pasal 6

(1)LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b melaksanakan pengelolaan Arsip Statis yang https://jdih.bengkuluprov.go.id 8 berskala provinsi yang diterima dari Perangkat Daerah dan penyelenggara pemerintahan Daerah, lembaga negara di Daerah dan kabupaten/kota, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan.
(2)LKD dalam melaksanakan pengelolaan Arsip Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan kabupaten/kota.
(3)LKD mempunyai tugas melaksanakan:
1. a.pengelolaan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun yang berasa1 dari satuan kerja perangkat Daerah dan penyelenggara pemerintahan Daerah; dan
2. b.pembinaan kearsipan pada pencipta arsip di Daerah dan LKD kabupaten/kota.

BAB III

PENCIPrA ARSIP

Pasal 7

( 1) Pencipta Arsip tingkat Daerah terdiri atas:

a.Pemerintah Daerah;dan
b.BUMD.

(2)Pencipta Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
1. a.Perangkat Daerah;dan
2. b.unit kerja perangkat daerah.

Pasal 8

Pencipta Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam:

a.Pengaturan dan dokumentasi proses pembuatan dan penerimaan Arsip;
b.penyediaan Arsip Dinamis bagi kepentingan pengguna Arsip yang berhak;
c.pembuatan daftar Arsip Aktif dan Arsip Inaktif;
d.pembuatan program Arsip Vital;
e.penjagaan kerahasiaan Arsip Tertutup;dan
f.penetapan prosedur pelayanan Arsip.

Pasal 9

BUMD mengatur penyelenggaraan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 di hngkungannya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. https://jdih.bengkuluprov.go.id

(2)Penetapan kebijakan penyelenggaraan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.organlsasl;
2. b.pembinaan;
3. c.pengelolaan;
4. d.sumber daya manusia;
5. e.sarana dan prasana;
6. f.pendanaan penyelenggaraan;
7. g.kerjasama;dan
8. h.sistem informasi.
(3)Kebijakan penyelenggaraan kearsipan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi pedoman bagi pencipta arsip dan LKD dalam penyelenggaraan kearsipan.

BAB IV

9 PENETAPAN KEBIJAKAN KEARSIPAN ( 1) Penetapan di daerah Daerah;

Pasal 10

kebijakan penyelenggaraan menjadi tanggung jawab kearsipan Pemerintah

(2)Pembinaan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.koordinasi penyelenggaraan kearsipan;
2. b.penyusunan pedoman kearsipan;
3. c.pemberian bimbingan, supervisi,dan konsultasi pelaksanaan kearsipan;
4. d.sosialisasi kearsipan;
5. e.pendidikan dan pelatihan kearsipan;dan
6. f.perencanaan, pemantauan, dan evaluasi
(3)LKD dapat melakukan pembinaan kearsipan terhadap pihak/lembaga/organisasi selain Perangkat Daerah, BUNID dan LKD Kabupaten/Kota.
(4)Dalam rangka pelindungan kepentingan daerah dan hak keperdataan rakyat, LKD bekerjasama dengan instansi terkait melakukan pembinaan Kemsipan terhadap lembaga swasta dan masymakat yang melaksanakan kepentingan publik. https://jdih.bengkuluprov.go.id 10 (5} Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEARSIPAN

Pasal 12

(3)Pengawasan Kearsipan eksternal;dan
(4)Pengawasan Kearsipan Internal
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan, diatur dalam Peraturan Gubernur

BAB VI

PENGELOLAAN KEARSIPAN

Pasal 13

( 1) LKD menyelenggarakan pengelolaan Arsip di Daerah.

(2)Pengelolaan arsip terdiri atas:
1. a.pengelolaan arsip dinamis;dan
2. b.pengelolaan arsip statis
(3)Pengelolaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud pa(ia ayat (2) huruf a dilakukan terhadap arsip vital, arsip aktif, dan arsip inaktif.
(4)Pengelolaan arsip dinamis menjadi tanggung jawab pencipta arsip.
(5)Pengelolaan arsip statis menjadi tanggung jawab lembaga kearsipan.
(6)Pelaksanaan pengelolaan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh arsiparis dan tenaga pengelola kearsipan.