DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 203

Lembaga terkait

Ringkasan

Penghormatan, Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RAGAM PENYANDANG DISABILITAS BAB III HAK PENYANDANG DISABILITAS BAB IV PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS BAB V UNIT LAYANAN DISABILITAS BAB VI KOORDINASI BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT BAB VIII KERJASAMA BAB IX PENGHARGAAN BAB X EVALUASI BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XII PENDANAAN BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, termasuk di Daerah Provinsi Bengkulu, sebagian besar Penyandang Disabilitas belum sepenuhnya mendapatkan hak dan kesempatan yang sama disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, atau pengurangan hak Penyandang Disabilitas; bahwa berdasarkan ketentuan Pasa1 27 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; C. d. Mengingat 1. 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tatlun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (l£mbaran Negara Republik Indonesia TaIlun 1967 Nomor 19 Tambahan l£mbaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 2828); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Inmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ; 3 https://jdih.bengkuluprov.go.id 2

4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Right Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 tentang Fasilitas Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, dan Sarana Lainnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6334);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, Dan Pelindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor https://jdih.bengkuluprov.go.id 3 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6566);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi Dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6601);
15.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengesahan Marrakesh Treaty To Facilitate Access To Published Works For Persons Who Are Blind, Visually Impaired, Or Otherwise Print Disabled (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4);
16.Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Dalam Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 143);
17.Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 135);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU dan GUBERNUR BENGKULU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Bengkulu. https://jdih.bengkuluprov.go.id 4
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
5.Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
6.Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
7.Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
8.Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
9.Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
10.Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
11.Akomodasi adalah akomodasi yang layak yaitu modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
12.Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
13.Habilitasi adalah upaya mengoptimalkan fungsi tubuh yang ada untuk menggantikan fungsi tubuh yang tidak ada melalui bantuan medik, sosial, psikologik, dan keterampilan agar dapat mencapai kemampuan fungsionalnya. https://jdih.bengkuluprov.go.id 5
14.Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
15.Konsesi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
16.Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
17.Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
18.Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
19.Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
20.Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
21.Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Lembaga adalah lembaga untuk melaksanakan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial penyandang disabilitas yang dilakukan, baik oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat.
22.Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada Penyandang Disabilitas yang tidak mampu yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
23.Tenaga kerja Penyandang Disabilitas adalah tenaga kerja dengan disabilitas namun mampu melakukan kegiatan secara selayaknya serta mempunyai bakat, minat dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
24.Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
25.Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas. https://jdih.bengkuluprov.go.id 6
26.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
27.Dinas adalah Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

Penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas, dilaksanakan berdasarkan asas :

a.Penghormatan terhadap martabat;
b.Otonomi individu;
c.Tanpa diskriminasi;
d.Partisipasi penuh;
e.Keragaman manusia dan kemanusiaan;
f.kesamaan kesempatan;
g.Kesetaraan;
h.Aksesibilitas;
i.Kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
j.Inklusif;dan
k.Perlakuan khusus dan perlindungan lebih.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.mewujudkan upaya Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas secara optimal, penuh dan setara dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
b.meningkatkan taraf kehidupan, kesejahteraan, kemandirian, dan kualitas hidup Penyandang Disabilitas;
c.melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia;
d.memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya;dan
e.meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, serta peran serta pelaku usaha, masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial, dan/atau organisasi kemasyarakatan dalam pelindungan dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas secara melembaga dan berkelanjutan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.ragam Penyandang Disabilitas;
b.hak Penyandang Disabilitas;
c.pelaksanaan Penghormatan, Pemenuhan dan Pelindungan hak Penyandang Disabilitas;
d.bantuan sosial;
e.koordinasi;
f.peran serta masyarakat;
g.penghargaan;
h.pembinaan dan pengawasan;dan
i.pendanaan. https://jdih.bengkuluprov.go.id 7

BAB II

RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 5

(1)Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
1. a.penyandang disabilitas fisik;
2. b.penyandang disabilitas intelektual;
3. c.penyandang disabilitas mental;
4. d.penyandang Disabilitas sensorik;dan/atau
5. e.penyandang Disabilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penyandang Disabilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain:
1. a.Amputasi;
2. b.lumpuh layuh atau kaku;
3. c.paraplegi;
4. d.celebral palsy (CP);
5. e.akibat stroke;
6. f.akibat kusta; dan
7. g.orang Kecil.
(3)Penyandang Disabilitas intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain:
1. a.lambat belajar;
2. b.disabilitas grahita; dan
3. c.downsyndrom.
(4)Penyandang Disabilitas mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:
1. a.psikososial diantaranya 1) skizofrenia; 2) bipolar; 3) depresi; 4) anxietas;dan 5) gangguan kepribadian.
2. b.disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autis dan hiperaktif.
(5)Penyandang Disabilitas sensorik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Pasal 6

Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. https://jdih.bengkuluprov.go.id 8

BAB III

HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 7

(1)Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
(2)Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.hak hidup;
2. b.hak bebas dari stigma;
3. c.hak privasi;
4. d.hak keadilan dan pelindungan hukum;
5. e.hak pendidikan;
6. f.hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
7. g.hak kesehatan;
8. h.hak politik;
9. i.hak keagamaan;
10. j.hak keolahragaan;
11. k.hak kebudayaan dan pariwisata;
12. l.hak kesejahteraan sosial;
13. m.hak aksesibilitas;
14. n.hak pelayanan publik;
15. o.hak pelindungan dari bencana;
16. p.hak habilitasi dan rehabilitasi;
17. q.hak konsesi;
18. r.hak pendataan;
19. s.hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
20. t.hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
21. u.hak berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
22. v.hak bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
(3)Jenis hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penyandang Disabilitas.

Pasal 8

Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, perempuan penyandang disabilitas memiliki hak meliputi:

a.hak atas kesehatan reproduksi;
b.hak menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
c.hak mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis;dan
d.hak untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

Pasal 9

Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, anak penyandang disabilitas memiliki hak meliputi:

a.hak mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan https://jdih.bengkuluprov.go.id 9 kejahatan seksual;
b.hak mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
c.hak dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
d.hak perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
e.hak Pemenuhan kebutuhan khusus;
f.hak perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu;dan
g.hak mendapatkan pendampingan sosial.

BAB IV

PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
(2)Perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah yang dituangkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.
(3)Program/kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada:
1. a.Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas;
2. b.Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi; dan
3. c.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
(4)Dalam pelaksanaan, perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi, Pemerintah Daerah dapat melibatkan Organisasi Penyandang Disabilitas.

Isi peraturan

Teks203PDFHirarki

Memuat teks peraturan…