DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 13 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 68

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Dimuat tentang ketentuan umum, kedudukan, tugas, dan wewenang PPNS, hak dan kewajiban PPNS, pakaian dan atribut PPNS, mutasi PPNS, pendidikan dan pelatihan PPNS, kode etik PPNS, pengawasan, pengamatan, penelitian, dan pemeriksaan yang dilakukan PPNS, penyidikan PPNS, pembinaan, pengawasan, dan koordinasi PPNS, pembiayaan pelaksanaan tugas penyidikan, serta sanksi administratif atas pelanggaran yang dilakukan PPNS.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan tentang kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu perlu diatur dan disesuaikan dengan perkembangan kekinian sehingga dapat meningkatkan tertib hukum dalam mewujudkan profesionalisme Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu;
c.bahwa Peraturan Daerah Tingkat I Propinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga perlu dicabut dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan; SALINAN
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1967 nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Managemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
15.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Atau Janji, Mutasi, Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
16.Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
17.Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil; Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU dan GUBERNUR BENGKULU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3.Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4.Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat POLRI adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
5.Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.
6.Perangkat Daerah, adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
7.Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP, adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu.
8.Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
9.Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda, adalah Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu yang memuat ketentuan sanksi pidana.
10.Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
11.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
12.Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut penyidik POLRI, adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang- Undang untuk melakukan penyidikan.
13.Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
14.Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.
15.Pengawasan, Pengamatan, Penelitian atau Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana melalui kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan lingkup tugas dan wewenangnya.
16.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
17.Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
18.Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
19.Surat adalah berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
20.Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.
21.Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang- undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
22.Laporan Kejadian adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas tentang adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, baik yang ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang.
23.Tempat Kejadian Perkara, yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi dan tempat-tempat lain, dimana tersangka dan/atau korban dan/atau barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan.
24.Pemanggilan adalah tindakan untuk menghadirkan saksi, ahli, atau tersangka guna didengar keterangannya sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi berdasarkan laporan kejadian.
25.Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, dan keidentikan tersangka, saksi ahli dan/atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
26.Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan dibawah penguasaannya terhadap benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
27.Kode etik profesi penyidik pegawai negeri sipil, yang selanjutnya disebut kode etik, adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus dilakukan oleh PPNS dalam melaksanakan tugas, sesuai dengan prosedur penyidikan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Perda PPNS yang berlaku dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
28.Pengawasan, Pengamatan, Penelitian atau Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana melalui kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan lingkup tugas dan wewenangnya.
29.Anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 2

(1)PPNS berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
(2)Mekanisme pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 3

(1)PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya dan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan sanksi pidana.
(2)PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI.
(3)Koordinasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui kegiatan operasional penyidikan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPNS mempunyai wewenang:
1. a.menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Perda;
2. b.melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di TKP;
3. c.menyuruh berhenti seorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. d.dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan berkoordinasi dengan penyidik POLRI;
5. e.melakukan penggeledahan dan penyitaan benda dan/atau surat berkoordinasi dengan penyidik POLRI;
6. f.mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. g.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
8. h.mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. i.mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarga tersangka; dan
10. j.melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(2)Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)PPNS tidak boleh melakukan penangkapan atau penahanan.
(3)Tata cara penerimaan laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dan penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimausd pada ayat
(1)huruf e, PPNS wajib mendapat izin tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri setempat dan harus dicatat dalam berita acara penyitaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana.

Pasal 5

(1)Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dibentuk Sekretariat PPNS.
(2)Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah, dan dibantu oleh Pelaksana Tugas Harian yang dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penegakan Perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
(3)Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada Perangkat Daerah yang membidangi Penegakan Perda dan
(4)Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Pasal 6

(1)Struktur organisasi Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas : A. Pembina : Gubernur B. Pengurus

1.Ketua : Sekretaris Daerah
2.Pelaksana Tugas Harian : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penegakan Perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
3.Sekretaris : Kepala Unit Kerja yang membidangi Hukum
4.Koordinator Operasional : Kepala Unit Kerja yang membidangi Penegakan Perundang – undangan Daerah
5.Anggota : Kepala Perangkat Daerah dan PPNS

(2)Tugas, fungsi, dan wewenang Sekretariat PPNS meliputi :
1. a.sekretariat PPNS mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi penegakan Peraturan Daerah.
2. b.sekretariat PPNS mempunyai fungsi menyusun :
  1. 1.program pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah;
  2. 2.jadwal pertemuan berkala evaluasi kinerja PPNS;
  3. 3.bahan kebijakan hasil pertemuan berkala yang mendesak;
  4. 4.pengadaan sarana dan prasarana pelayanan;
  5. 5.klarifikasi pengaduan masyarakat;
  6. 6.rencana monitoring pelaksanaan Peraturan Daerah;
  7. 7.rencana evaluasi pelanggaran peraturan daerah;
  8. 8.rencana pelaksanaan operasional penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah;
  9. 9.jadwal pelaksanaan gelar perkara tindak pidana ringan (tipiring) atas pelanggaran peraturan daerah;
  10. 10.jadwal koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan dengan POLRI, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, PPNS dan Aparatur Pemerintah lainnya;dan
  11. 11.program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur PPNS;
3. c.wewenang Sekretariat PPNS meliputi :
  1. 1.memberikan bantuan/dukungan pelaksanaan tugas penyidikan;
  2. 2.melakukan pembinaan profesi, mental dan kepribadian PPNS;
  3. 3.melakukan pengawasan pelaksanaan tugas PPNS;
  4. 4.melakukan pengendalian tugas PPNS;
  5. 5.melakukan penilaian kinerja PPNS;dan
  6. 6.memberikan insentif kepada PPNS yang melaksanakan tugas penyidikan; memberi saran, masukan, usul dan tanggapan kepada Gubernur terkait dengan pemberdayaan dan pembinaan PPNS.
(3)Pembentukan Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

(1)PPNS memperoleh hak-haknya sebagai PNS sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Aparatur Sipil Negara.
(2)Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS berhak menerima uang insentif dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah yang diatur dengan cara dan menurut peraturan perundang-undangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan besarnya uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 8

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban:

a.melakukan penyidikan, apabila mengetahui, menerima laporan, pengaduan dan/atau temuan langsung mengenai terjadinya pelanggaran atas Perda;
b.menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI dalam wilayah hukum daerah;
c.membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
1. 1.pemeriksaan tersangka;
2. 2.memasuki rumah;
3. 3.penyitaan barang;
4. 4.pemeriksaan saksi;dan
5. 5.pemeriksaan di tempat kejadian.
d.mematuhi Kode Etik PPNS; dan
e.membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah yang dikoordinasikan oleh Ketua Harian Sekretariat PPNS.

BAB IV

PAKAIAN DAN ATRIBUT

Pasal 9

(1)Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, PPNS dilengkapi dengan pakaian dan atribut PPNS.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dan atribut PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V

MUTASI PPNS

Pasal 10

(1)Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi, mutasi PPNS baik di dalam Organisasi Perangkat Daerah maupun antar Organisasi Perangkat Daerah yang dasar hukum kewenangannya berbeda, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk wajib melaporkan perubahan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal keputusan tentang perubahan struktur organisasi atau mutasi ditetapkan.
(2)Selain kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Gubernur atau pejabat yang ditunjuk mengajukan usul pengangkatan kembali PPNS kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri.
(3)Apabila terjadi mutasi wilayah kerja PPNS, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan surat mutasi tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diterbitkan Keputusan tentang Mutasi PPNS.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara usul pengangkatan kembali dan usul penerbitan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Isi peraturan

Teks68PDFHirarki

Memuat teks peraturan…